provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR

  • Kontrak berjangka dinilai dapat pastikan harga pangan terjangkau

    Kontrak berjangka dinilai dapat pastikan harga pangan terjangkau

    Jakarta (ANTARA) –

    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), menilai kontrak berjangka (forward contract) dapat memastikan pasokan dan harga bahan pangan terjangkau di Jakarta.

     

    “Kontrak berjangka (forward contract) dengan daerah-daerah penghasil pangan memastikan ketersediaan dan mengunci harga bahan pokok, sehingga warga Jakarta terlindungi dari lonjakan harga,” kata juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Fahlino Sjuib dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Namun, ia menjelaskan, hal itu tentu krusial, terutama saat permintaan meningkat saat hari raya keagamaan dan tahun baru.

    “Kami melakukan antisipasi dengan melakukan inovasi seperti ini,” ujar pria yang biasa disapa  Lino ini.

    “Sebanyak 98 persen pangan Jakarta dipasok dari luar Jakarta, maka ketahanan pangan Jakarta sungguh sangat-sangat rawan. Kami akan pastikan bahwa pasokan pangan akan aman sepanjang kami memimpin Jakarta,” kata Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam (27/10).

    Pasangan ini akan melakukan kontrak kerja sama dengan daerah-daerah penghasil.

    “Ada dua pilihan, yakni pertama kontrak langsung dan BUMD kita investasi di daerah penghasil pangan. Untuk investasi, misalnya terkait daging sapi yang banyak di NTT dan NTB. Kita bisa membuat RPH modern di sana dan kita antar dagingnya ke Jakarta. Dengan subsidi biaya transportasinya, maka warga Jakarta bisa mendapat daging yang relatif murah,” kata mantan Menteri Pertanian periode 2009-2014 itu.

    Kedua, menyiapkan program pasar murah untuk menjamin akses bahan pokok yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Pasangan ini juga akan memanfaatkan lahan terlantar untuk gerakan “urban farming” (pertanian perkotaan) di Jakarta, sehingga masyarakat luas memiliki keterlibatan langsung dalam menjaga ketahanan pangan.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

     

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah gratiskan sewa rusun bagi korban kebakaran Manggarai 

    Pemerintah gratiskan sewa rusun bagi korban kebakaran Manggarai 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menggratiskan biaya sewa di Ruman Susun (Rusun) Pasar Rumput selama satu tahun ke depan terhitung sejak Minggu bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan.

    Hal ini menjadi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

     

    “Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat ada 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama setahun ke depan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta.

     

     

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah menggratiskan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama tiga bulan sejak pascakebakaran.

     

    “Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali bekerja dan hidup sejahtera di rusun ini,” kata dia.

     

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pembebasan biaya sewa rusun Pasar Rumput selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga yang terdampak kebakaran.

     

    “Kami bersinergi memaksimalkan aset-aset yang ada. Kita fokus saja ke depan. Saya berterima kasih atas koordinasi dengan Pak Gubernur yang sangat luar biasa,” ungkap Maruarar.

    Baca juga: Tujuh orang terluka akibat kebakaran Manggarai
     

    Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut dia, upaya pemerintah untuk menggratiskan biaya sewa merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    Tito menyebutkan, kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat kelas bawah yang berpenghasilan rendah.

     

    “Arahan Presiden sudah sangat jelas, prioritas utama adalah kepada rakyat yang ‘low class’, yang mereka tidak punya rumah, itu nomor satu,” katanya.

    Misalnya, pada rusun ini, nanti yang tanggung jawab adalah Dirut Pasar Jaya dibantu wali kota untuk meyakinkan bahwa unit-unit ini diisi oleh warga dengan kriteria tersebut.

     

    Dia berharap kebijakan ini dapat tepat sasaran. Lalu, Pemprov DKI Jakarta, kata dia, akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sehingga dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tiga cawagub Jakarta jawab tantangan inflasi dan rantai pasok pangan

    Tiga cawagub Jakarta jawab tantangan inflasi dan rantai pasok pangan

    Jakarta (ANTARA) – Tiga calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjawab tantangan inflasi dan panjangnya rantai pasok pangan yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat Jakarta untuk mengakses bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

    Dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jakarta, Minggu malam, Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan bahwa kerja sama dengan daerah penghasil pangan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yang menjadi masalah di Jakarta.

    “Memang 98 persen kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Karena itu, kami akan bekerjasama, kontrak kerja sama dengan daerah-daerah penghasil,” kata Suswono.

    Suswono memaparkan bahwa bersama calon gubernurnya, Ridwan Kamil, solusi dari kerja sama itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu kontrak langsung antarperusahaan maupun dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Baca juga: Banyak lahan terlantar, Jakarta berpotensi kembangkan pertanian kota

    Ia mencontohkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dari daerah penghasil, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan membuat rumah pemotongan hewan (RPH) modern.

    Kemudian, daging didistribusikan ke Jakarta sehingga dapat memangkas rantai pasok dan membuat harga terjangkau.

    Sedangkan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Kun Wardana mengakui harga dapat terkendali melalui rantai pasok yang terjaga sehingga diperlukan inovasi untuk sistem tersebut.

    “Kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan, ini menjadi suatu hal yang lebih memastikan bahwa pengendalian dari rantai pasok itu bisa dilakukan dengan konsep ‘blockchain’,” kata Kun.

    Baca juga: Perlu relevansi UMP dan survei KHL guna rumuskan pendapatan layak

    Ia menambahkan bahwa pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengajak partisipasi masyarakat untuk membangun persawahan mandiri, seperti pertanian perkotaan (urban farming).

    Kemudian, Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno menyatakan bahwa rantai pasok bahan pangan harus diperpendek agar harga di konsumen bisa terjangkau.

    “Kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak pertanian (farming) dengan kelompok tani yang selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu,” kata Rano atau biasa disebut Doel.

    Selain memperpendek rantai pasok pangan, Doel bersama pasangan calon gubernurnya, Pramono Anung, akan menciptakan pasar murah.
    Baca juga: Pangan murah bisa jadi strategi kendalikan inflasi

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penanganan ketimpangan sosial, RIDO siapkan KAMU

    Penanganan ketimpangan sosial, RIDO siapkan KAMU

    Kami akan memberikan bansos yang tepat sasaranJakarta (ANTARA) –

    Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menyiapkan Kartu Jakarta Maju (KAMU) untuk menangani ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta.

     

    “RIDO akan menerbitkan KAMU atau Kartu Jakarta Maju yaitu kartu yang akan menggabungkan semua kartu ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat pak Anies Baswedan dan juga menambah dua kartu yaitu kartu anak yatim dan kartu pelayanan rumah ibadah,” kata Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu.

    Baca juga: Dharma: Desalinasi solusi sulit air bersih di Kepulauan Seribu

     

    Selain itu Suswono juga akan memastikan bantuan sosial (bansos) akan lebih tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan.

     

    “Kami akan memberikan bansos yang tepat sasaran dan akan juga mendirikan sekolah perempuan maju agar kaum perempuan mendapatkan tambahan pendapatan, ” katanya.

     

    Kemudian Suswono menyebutkan masalah bahan pokok adalah masalah utama oleh karena itu RIDO akan bekerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan pokok.

     

     

    Suswono mencontohkan diantaranya misalnya daerah NTB dan NTT adalah daerah penghasil sapi.

     

    “Maka bagaimana kita membuat rumah potong hewan (RPH) modern disana, kemudian dengan akses pesawat kita bisa antar ke Jakarta dengan demikian kita bisa mendapatkan  daging relatif murah tapi tentu dengan dukungan subsidi transportasi pesawat, ” katanya.

     

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu.

     

     

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

     

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

     

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

     

    Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024 mendatang.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ronald Tannur Dieksekusi di Kediamannya Pakuwon City Virginia Surabaya

    Ronald Tannur Dieksekusi di Kediamannya Pakuwon City Virginia Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Gregrorius R. Tanur dieksekusi oleh Tim Kejati Jatim di kediamannya di Surabaya Pakuwon City Virginia Regency E3 Surabaya.

    Terpidana lima tahun penjara dalam kasus pembunuhan korban Dini Sera ini tercatat memiliki dua alamat resmi yang tercatat di admniatrasi perkara yaitu juga berlamat di NTT.

    “ Tepatnya di jalan El Tari RT 12 RW 06 Kel Benoasi Kecamatan Kota Kefamenamu Kab. Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur,” ujar Kajati Jatim Mia Amiati, Minggu (27/10/2024).

    Pada saat persidangan, JPU mengajukan Dakwaan akternatif :
    Kesatu Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.

    “ Tuntutan yg dibuktikan ke satu pasal 338 KUHP dg pidana penjara 12 tahun namun Majelis Hakim PN memutus dengan Bebas dan kami mengajukan upaya hukum Kasasi namun Mahkamah Agung memutus terdakwa terbukti dakwaan Alternatif ke 2 pasal 351 ayat (3) KUHP dan dipidana penjara 5 ( lima) tahun,” ujar Kajati. [uci/aje]

  • Pemecatan Ipda Rudy Soik diapresiasi

    Pemecatan Ipda Rudy Soik diapresiasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Nusantara Youth Circle, Rahmat Ramli mengapresiasi langkah Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengikuti keputusan pengadilan sidang kode etik dan profesi berupa penetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pama Yanma Polda NTT, Ipda Rudy Soik.

    Setelah mengetahui semua latar belakang penetapan PTDH terhadap perwira Polda NTT Ipda Rudy Soik, Rahmat Ramli menyatakan bahwa pihaknya harus mengapresiasi ketegasan Kapolda NTT menjalankan putusan pengadilan Sidang Kode Etik dan Profesi Bid Propam Polda NTT.

    “Keputusannya sudah tepat,” kata Rahmat Ramli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Selama ini, lanjut dia, dengan viralnya video pernyataan kasus pemberhentiannya di media sosial, Rudy Soik mendapat banyak simpati dari publik karena video yang viral hanya menyebutkan penyebab dirinya dipecat karena memasang garis polisi saat pengungkapan kasus BBM bersubsidi yang sedang ditangani.

    “Publik yang terlanjur simpati tidak tahu di balik pemecatan Rudy Soik ada banyak pelanggaran etika dan profesi yang sudah tidak bisa ditolerir,” kata Ali, sapaan Rahmat Ramli.

    Baca juga: Propam Polda NTT jelaskan proses sidang KKEP Rudy Soik berujung PTDH

    Selain itu, ada 12 laporan masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah tertangkap tangan saat berada di tempat hiburan di Kupang setelah melakukan penertiban BBM ilegal. “Itu terjadi saat jam dinas,” katanya.

    Ali menduga simpati publik yang mengalir kepada Rudy Soik tidak lepas dari kepiawaiannya memanfaatkan media sosial dengan narasi seolah-olah dirinya menjadi korban konspirasi atasannya di Polda NTT.

    “Kita harus diakui Rudy Soik pintar memanfaatkan media sosial, dugaan saya oknum perwira di Polda NTT sedang ‘playing victim’ dan itu berhasil membuat masyarakat bersimpati. Pandai memanfaatkan celah,” katanya.

    Namun, kata dia, dengan keterbukaan informasi sekarang ini tidak ada yang bisa ditutup rapat, masyarakat akhirnya tahu alasan sebenarnya dibalik pemecatan Rudy Soik.

    “Apalagi masyarakat yang pernah menjadi korban Rudy Soik berani bicara di media sosial. Bukan tidak mungkin akan semakin banyak masyarakat yang mau berbicara terbuka,” katanya.

    Baca juga: Massa pendukung Rudy Soik padati ruang sidang

    Sekali lagi atas ketegasan ini, pihaknya apresiasi langkah Kapolda NTT memecat Rudy Soik yang memang sudah tidak memenuhi menjadi seorang polisi.

    Rudy Soik telah menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 10 Oktober 2024. Setelah melalui proses persidangan, pada 11 Oktober 2024, Ipda Rudy dijatuhi sanksi PTDH.

    Atas sanksi tersebut, Ipda Rudy mengajukan banding kepada Polda NTT.

    Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lainnya, seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

    Baca juga: Vox Point Indonesia minta pemecatan Rudy Soik dikaji ulang

    Direktur Lembaga Kajian Strategis Polri (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai bahwa Polda NTT memiliki alasan kuat untuk menjatuhkan putusan PTDH kepada Rudy Soik.

    “Kami berpandangan, Polda NTT berani memberikan putusan karena sudah melalui proses yang panjang dan lalu menetapkan PTDH,” kata Edi di Jakarta, Senin (21/10).

    Menurut Edi, apabila Ipda Rudy merasa diperlakukan tidak adil terkait putusan tersebut, seharusnya melakukan banding atas putusan Komisi Sidang Etik Polda NTT yang sudah menetapkan pemecatan.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    Pj Gubenur NTT selesaikan konflik antar desa di Adonara

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,”Kupang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Andriko Noto Susanto bertolak ke pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur untuk menyelesaikan konflik antar warga di dua desa Bugalima dan Ile Pati yang berujung pada pembakaran puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa.

    “Pemprov NTT merasa prihatin dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, sehingga kita akan melakukan beberapa hal untuk melakukan pengendalian penyelesaian,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa malam.

    Andriko bersama sejumlah pejabat berangkat ke Flores Timur menggunakan kapal fery milik ASDP yakni KMP Ranaka. Pj Gubernur dan rombongan dipastikan akan tiba di lokasi kejadian pada Rabu (23/10) pagi.

    Dia menambahkan keberangkatannya ke lokasi kejadian juga dalam rangka menyalurkan bantuan sosial serta melakukan pendalaman terkait dengan hal- hal yang harus segera dilakukan.

    “Karena kita tidak berharap konflik horizontal ini kemudian menjadi meluas dan menimbulkan persoalan yang lebih berat dikendalikan dan diselesaikan,” tambah dia.

    Lebih lanjut Andriko meminta kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk segera berkoordinasi terkait berbagai hal yang dibutuhkan dengan Forkopimda dan OPD di Kabupaten Flores Timur.

    Dia juga mengharapkan masyarakat menahan diri, tenang. Dia juga mengatakan bahwa nantinya beberapa persoalan-persoalan hukum akan diselesaikan dengan baik.

    Karena itu dia berharap tidak ada kekerasan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan karena yang terjadi persoalan tidak akan selesai tetapi justru menambah persoalan baru.

    “Sekali lagi saya mengharapkan masyarakat untuk menyelesaikan cara yang baik dan kooperatif. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk mengendalikan persoalan ini, sehingga kita berharap dapat segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024 ini diharapkan kejadian tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak merugikan ataupun menjadi hambatan proses Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Flores Timur maupun di Nusa Tenggara Timur.

    Sebelumnya pada Senin (21/10) “perang antar kampung” terjadi di Pulau Adonara antara warga di desa Bugalima dan Desa Ile Pati. Sebanyak 51 rumah dilaporkan dibakar, empat orang tertembak dan satu orang dikabarkan meninggal dunia karena ikut terbakar di dalam rumah yang dibakar.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • TNI AD cetak calon prajurit ahli bidang pertanian dan peternakan

    TNI AD cetak calon prajurit ahli bidang pertanian dan peternakan

    “Selanjutnya seleksi bintara berlanjut di tingkat Panitia Pusat (Panpus) di Pussenif Bandung pada 12-25 September 2024,”Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Darat mencetak calon prajurit yang ahli di bidang pertanian dan peternakan guna mengimplementasikan program ketahanan pangan di daerah.

    Upaya tersebut dilakukan dengan cara menggelar penerimaan calon Bintara PK TNI AD Keahlian TA 2024 untuk anak muda yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan peternakan.

    Berdasarkan siaran pers resmi TNI AD yang diterima ANTARA, Selasa, rekrutmen tersebut dibuka di seluruh Kodam wilayah sejak 5 Agustus hingga 23 Agustus 2024.

    “Selanjutnya seleksi bintara berlanjut di tingkat Panitia Pusat (Panpus) di Pussenif Bandung pada 12-25 September 2024,” seperti dikutip siaran pers tersebut.

    Tidak hanya jalur bintara, TNI AD juga membuka penerimaan prajurit khusus lulusan D3 Politeknik Ben Mboi Unversitas Pertahanan RI di Belu, NTT.

    Universitas itu merupakan institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang berfokus pada pendalaman ilmu terapan.

    Dari rangkaian seleksi yang telah digelar, TNI AD akhirnya mendapatkan 269 calon prajurit yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

    “Total 269 calon bintara lolos dan selanjutnya akan menjalani pendidikan di Secaba Rindam III/Slw bagi calon prajurit pria, serta di Pusdikkowad Kodiklatad untuk calon prajurit wanita,” ujar siaran pers tersebut.

    Ke-269 calon prajurit tersebut terdiri dari 47 calon Bintara dengan keahlian di bidang pertanian, 28 di bidang perkebunan, 70 di bidang perikanan, dan 30 di bidang peternakan.

    “Rekrutmen ini juga mewadahi keahlian-keahlian lain seperti kelistrikan, teknik mesin, teknik komputer, dan keperawatan,” ujar siaran pers tersebut.

    Mereka akan mendapatkan pendidikan lebih mendalam dari segi teknis dan tata cara pengembangan hasil pertanian.

    Dengan pengembangan keahlian tersebut, TNI AD yakin prajuritnya dapat membangun lumbung pangan yang berkualitas untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

     

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar Unsoed dukung target swasembada pangan yang ditetapkan Prabowo

    Pakar Unsoed dukung target swasembada pangan yang ditetapkan Prabowo

    Matahari kita itu sepanjang tahun ada, itu modal paling utama karena sumber kehidupan itu semuanya bersumber dari matahariPurwokerto (ANTARA) – Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto mendukung target pencapaian swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun seperti yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendukung dan itu realistis. Yang penting itu fokus, konsisten dan istikamah,” kata Prof Totok di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

    Ia mengharapkan target pencapaian swasembada pangan tersebut difokuskan menjadi program prioritas di antara program-program lain yang ada di Kementerian Pertanian mengingat saat sekarang tidak ada lagi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

    Dengan demikian, lanjut dia, saat sekarang sudah waktunya untuk menerapkan hasil-hasil penelitian itu dalam rangka peningkatan produksi untuk mencapai target swasembada pangan pada 4-5 tahun yang akan datang.

    Ia mengatakan dengan berbagai potensi yang ada, Indonesia pun siap menjadi lumbung pangan dunia seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Baca juga: Pengamat: Intensifikasi lahan kunci dari swasembada pangan

    Baca juga: Prabowo yakin swasembada pangan terwujud paling lambat 4 tahun

    “Ya kita ini memang sebagai negara yang memiliki banyak kelebihan. Matahari kita itu sepanjang tahun ada, itu modal paling utama karena sumber kehidupan itu semuanya bersumber dari matahari,” katanya menjelaskan.

    Dalam sektor pertanian, kata dia, energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan termasuk tanaman pangan untuk memasak karbondioksida (CO2) dan air dari tanah menjadi karbohidrat dan oksigen.

    Oleh karena matahari di Indonesia ada sepanjang tahun, lanjut dia, masa panen padi dapat berlangsung sebanyak 2-3 kali dalam setahun.

    “Dibanding dengan negara-negara yang memiliki empat musim, yang mataharinya terbatas, mereka panen maksimal satu kali dalam satu tahun,” katanya.

    Ia mengatakan produktivitas per satuan luas di Indonesia bisa jadi lebih rendah, namun jika dikalikan dengan jumlah penanaman dalam satu tahun tentu akan menjadi negara dengan produktivitas per hektare per tahun tertinggi di dunia.

    Oleh karena itu, kata dia, target dan harapan Presiden Prabowo bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan.

    “Yang penting itu tadi, harus fokus, ada komitmen dan istikamah,” katanya menegaskan.

    Kendati demikian, dia mengatakan ada sejumlah kunci yang harus diperhatikan di antaranya ketersediaan benih bersertifikat atau bermutu dalam jumlah yang cukup dan memadai.

    Menurut dia, mutu benih tersebut harus dipastikan sesuai dengan standar sertifikasi benih dan berasal dari varietas unggul yang dimiliki oleh Indonesia.

    Selain benih, kata dia, ketersediaan air tidak harus melimpah tetapi memenuhi kebutuhan petani untuk bercocok tanam.

    “Kalau lahannya memang bukan lahan sawah, tidak harus ada irigasi. Ya sudah, sesuai kebutuhannya menggunakan air hujan atau irigasi-irigasi efisien,” katanya.

    Selanjutnya, kata dia, iklim juga disesuaikan karena ada daerah-daerah di Indonesia Timur yang suhunya terlalu tinggi seperti di Flores, Nusa Tenggara Timur, jika memang hanya bisa ditanami padi satu kali dalam setahun tidak perlu dipaksakan untuk tanam dua kali dalam setahun.

    “Jadi menyesuaikan dengan iklim. Kalau bisa, iklim yang dipengaruhi, bagaimana teknologi kita untuk bisa mendatangkan hujan, teknologi hujan,” katanya menjelaskan.

    Selain itu, kata dia, mengatur manajemen air agar tersedia pada saat dibutuhkan, salah satunya hujan yang banyak itu bisa dipanen agar dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau.

    Setelah masalah benih dan air, lanjut dia, kondisi tanah yang sudah sekian lama diperah, saat sekang sudah waktunya untuk disuburkan lagi menggunakan mikroba-mikroba yang bisa menyuburkan tanah.

    Menurut dia, hal itu dapat dilakukan menggunakan pupuk organik atau hayati yang seimbang bersamaan dengan pupuk kimia sintetis dengan jumlah terbatas dan terkontrol.

    “Di samping itu, inovasi termasuk teknologi yang sesuai dengan spesifikasi lokasi. Daerah-daerah yang bisa menggunakan mekanisasi secara penuh, ya gunakan teknologi yang full mekanisasi, yang tidak bisa full mekanisasi berarti menggunakan teknologi-teknologi yang sesuai dengan lokasi atau budaya setempat,” katanya.

    Ia mengatakan sumber daya manusia harus dipastikan bukan hanya mampu berbudi daya dengan baik dan produksi tinggi, juga ada kepastian harga dan kepastian kesejahteraan.

    Dengan demikian, kata dia, kelembagaan-kelembagaan yang mendukung produksi dan pasar itu perlu dihidupkan kembali.

    “Misalnya koperasi, kemudian ada korporasi petani, kemudian yang memungkinkan untuk food estate itu ‘kan kelembagaan. Kelembagaan itu harus dikelola dengan baik,” katanya.

    Menurut dia, hal itu untuk memastikan bahwa produksi pertanian semuanya terserap dengan harga yang menguntungkan petani.

    “Yang paling penting berupa kebijakan pemerintah yang memihak kesejahteraan petani dan mengurangi impor beras secara bertahap,” kata Prof Totok.

    Baca juga: Mentan optimistis target swasembada pangan terwujud dalam empat tahun

    Baca juga: Pengamat: Pemerintahan Prabowo harus ciptakan pertanian yang terarah

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai Astacita yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila.

    “Astacita Presiden Prabowo merupakan komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan,” kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, terkait penyelenggaraan diskusi di Universitas Muhammadiyah Kupang dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, Jumat (17/10).

    Dia mengungkapkan di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, masih marak juga terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara.

    Baca juga: KPK: Astacita bisa wujudkan penegakan hukum tanpa intervensi

    Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu.

    Djumala kemudian menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen kekayaan negara. Data kepemilikan asset produksi juga menunjukkan angka yang memprihatinkan.

    Data tersebut menunjukkan bahwa hanya satu persen populasi menguasai 58 persen lahan di Indonesia. Dari total daratan Indonesia, seluas 44 persen dikuasai pemilik konsesi pertambangan.

    Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    “Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat,” ujar Djumala.

    Menurut Djumala di sinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.

    Lebih jauh Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat.

    Hal itu bisa dilakukan dengan reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.

    Baca juga: Pakta integritas jadi langkah awal Prabowo untuk wujudkan astacita

    Terbukanya akses rakyat terhadap kepemilikan sumber daya dan asset produksi diharapkan dapat membantu terciptanya kedaulatan ekonomi rakyat.

    Oleh karena itu Djumala menyampaikan apresiasi terhadap visi-misi Astacita Prabowo yang menempatkan prioritas pertamanya pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila.

    “Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024