Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR

  • Jangan Sepelekan Anemia, Kurang Darah Bisa Berdampak ke Otak

    Jangan Sepelekan Anemia, Kurang Darah Bisa Berdampak ke Otak

    Jakarta –

    Anemia ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah dari normal. Hemoglobin berfungsi untuk membawa oksigen dan mengantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Kekurangan oksigen dalam jaringan juga akan memicu dampak pada fungsi otak.

    Di Indonesia, anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, termasuk pada balita hingga remaja. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi anemia pada usia 0-4 tahun mencapai 23,8 persen, 5-14 tahun mencapai 15,3 persen, dan 15-24 tahun mencapai 15,5 persen. Angka ini termasuk tinggi, di atas standar ukuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2011 yang sebesar 10-13 persen.

    Jika dibandingkan dengan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, kasus anemia di Indonesia menurut data tersebut memang mengalami penurunan. Tercatat sebesar 38,5 persen anak usia 0-59 bulan mengalami anemia, usia 5-14 tahun sebesar 26,8 persen, dan 32 persen pada usia 15-24 tahun pada data 2018.

    Anemia dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, faktor bawaan, dan perdarahan. WHO mengatakan kekurangan zat besi sebagai penyebab anemia yang paling umum pada anak di dunia. Hal serupa juga terjadi di Indonesia.

    Menurut Buku Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah Kementerian Kesehatan RI, pola makan yang miskin zat gizi besi, tingginya prevalensi kecacingan, dan tingginya prevalensi malaria di daerah endemis merupakan faktor-faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya defisiensi besi di negara berkembang.

    Anak yang mengalami anemia defisiensi zat besi biasanya mengeluhkan beberapa gejala. Spesialis anak dr Ratih Puspita, SpA, mengatakan gejalanya dapat berupa nafsu makan kurang baik, pertumbuhan tidak optimal, sampai anemia yang memicu gejala pucat, lemah, letih, lesuh, dan kurang berkonsentrasi.

    Foto: infografis detikHealth

    Dampak Anemia Defisiensi Zat Besi Pada Anak

    Anak yang mengalami anemia defisiensi zat besi juga dapat mengalami dampak pada fungsi otak. Di kemudian hari, hal ini bisa berdampak negatif pada pembelajaran dan prestasi sekolah.

    Bahkan, perkembangan kognitif anak juga dapat terpengaruh jika ibu kekurangan zat besi selama trimester terakhir kehamilannya. Anak yang mengalami anemia defisiensi zat besi disebut memiliki risiko nilai IQ (intelligence quotient) yang lebih rendah dibandingkan anak sehat.

    Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Hasto Wardoyo, dalam suatu kesempatan membeberkan jika rata-rata dari skor IQ anak Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 78,49.

    Angka tersebut diungkapkannya dari data World Population Review 2022. Indonesia berada diperingkat 130 dari 199 negara yang ada di dunia menurut data tersebut.

    Capaian IQ tersebut, lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti rata-rata IQ anak di Laos 80,99, Filipina 81,64, Brunei Darussalam 87,58, Malaysia 87,58, Thailand 88,87, Vietnam 89,53 dan Myanmar 91,18.

    Menurut Hasto rendahnya kualitas dan IQ pada anak disebabkan oleh faktor-faktor, salah satunya terkait masalah kesehatan seperti anemia.

    “Keprihatinan tentu terasa, ketika kita lihat World Population Review menyampaikan bahwa IQ bangsa kita cukup rendah dibandingkan dengan beberapa negara yang lain,” kata dalam Webinar IDIK: Komunikasi Merawat Negeri, Rabu (14/12/2022).

    Spesialis anak sekaligus konsultan neonatologi Dr dr Johanes Edy Siswanto, SpA(K) menjelaskan mengapa anemia defisiensi zat besi bisa berdampak pada otak anak. Menurutnya, zat besi penting untuk pembentukan hemoglobin yang berguna mengangkut oksigen melalui pembuluh darah yang mencapai setiap target organ, termasuk otak.

    Ia menyebut ada tiga komponen organ utama yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam mendapatkan oksigen, yakni otak, jantung, dan paru-paru. Apabila selama dua atau tiga menit tidak mendapatkan oksigen, bisa memicu kerusakan terhadap organ tersebut. Oleh karena itu, ia menyebut ‘masuk akal’ jika kerusakan otak bisa berkaitan dengan IQ atau intelegensi anak.

    “Menjadi sangat penting dalam hubungan dengan tingkat Hemoglobin dan jumlah Fe (zat besi) sebagai bahan pembentukan Hemoglobin,” katanya saat dihubungi detikcom.

    Senada, dokter spesialis anak dr Kurniawan Satria Denta, SpA menjelaskan anemia defisiensi zat besi punya pengaruh negatif pada perkembangan otak anak. Hal ini dikarenakan zat besi memiliki peran esensial terhadap perkembangan otak anak, seperti produksi neurotransmitter, yakni zat besi diperlukan untuk sintesis dopamin, serotonin, dan GABA (Gamma-aminobutyric acid), yang memengaruhi suasana hati, perhatian, dan pembelajaran.

    Fungsi lain zat besi adalah mielinisasi, yakni pembentukan mielin atau lapisan pelindung di sekitar saraf otak yang mempercepat transmisi sinyal saraf. Penting juga untuk energi sel otak, saat zat besi dibutuhkan agar sel darah merah bisa mengantarkan oksigen yang cukup ke otak.

    “Tidak secara langsung, tapi memang bisa jadi salah satu faktor yang berpengaruh negatif terhadap kognitif anak,” katanya.

    Dampak anemia terhadap otak anak juga diungkap dalam penelitian yang dilakukan organisasi kajian nirlaba Fokus Kesehatan Indonesia (FKI). Penelitian tersebut menemukan bahwa anak-anak sekolah dasar yang kekurangan zat besi dan berisiko mengalami anemia, kekurangan energi, dan memiliki perawakan pendek terbukti berisiko gangguan kemampuan belajar.

    Bahkan berisiko tiga kali lipat lebih tinggi untuk mengalami gangguan memori kerja (working memory) dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki status gizi baik.

    Penelitian yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif FKI, Prof Nila F Moeloek dan Koordinator Riset dan Kajian FKI Dr dr Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, itu meneliti 500 anak Sekolah Dasar (SD) di Jakarta wilayah Manggarai dan Tanjung Priok.

    “Penelitian FKI ini membuktikan bahwa fakta adanya kondisi kurang gizi, dan anemia defisiensi besi pada anak SD ini bisa mengancam prestasi akademik murid sekolah dasar di kemudian hari, apabila jika ini terjadi pada jumlah anak yang lebih banyak,” katanya.

    “Dari evaluasi kami juga ditemukan bahwa murid sekolah dasar kelas 3 hingga 5 di Jakarta hampir 30 persen anak yang anemia mengalami gangguan memori kerja. Gangguan ini secara langsung berdampak pada kemampuan mereka untuk konsentrasi, memproses dan menyimpan informasi saat belajar,” ungkap dr Ray.

    Lebih dari 19 persen anak-anak dalam studi ini juga terbukti mengalami anemia, yang sebagian besar disebabkan oleh kekurangan zat besi. Prof Nila Moeloek dan Dr Ray Basrowi menjelaskan, “Ironisnya, anemia bukan hanya masalah kesehatan fisik tetapi juga sangat memengaruhi kemampuan kognitif anak-anak,” tandas mereka.

    “Anak-anak dengan anemia memiliki skor memori kerja yang jauh lebih rendah, bahkan berdampak klinis yang sangat nyata. Anemia Kurang besi secara langsung membatasi kemampuan anak untuk menyerap informasi, berpikir logis, dan berpartisipasi aktif di kelas,” ujar kedua inisiator Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) ini.

    NEXT: Cara Mencegah Anemia pada Anak

  • 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat masih ada enam provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025. Aturan itu merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan berdasarkan monitoring yang dilakukan hingga Kamis (12/12) pukul 09.00 WIB, sebanyak enam provinsi belum mengumumkan UMP sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

    Keenam provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Sementara itu sebanyak 17 provinsi juga tercatat belum menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Di antaranya Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Selatan.

    Lalu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Indah menyebut Kemnaker sangat mengapresiasi kerja keras para gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi dalam merumuskan dan menetapkan UMP dan UMSP 2025.

    “Selanjutnya kami harap seluruh pihak tersebut dapat melanjutkan mendiskusikan dan merumuskan untuk selanjutnya menetapkan UMK 2025 dan jika ada, UMSK 2025,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen rata bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/sfr)

  • Kemenaker Sebut 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP

    Kemenaker Sebut 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan masih ada 6 provinsi yang belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Padahal, tanggal 11 Desember 2024 kemarin menjadi batas akhir penetapan dan pengumuman UMP tiap provinsi.

    Berdasarkan monitoring data Kemenaker yang didapatkan detikcom dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, per pukul 09.00 WIB hari ini, Kamis (12/12/2024) terdapat 6 provinsi belum menetapkan UMP dan 17 provinsi belum menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

    Dari data yang dipaparkan Indah, 6 provinsi yang belum menetapkan UMP adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Sementara itu, 17 provinsi yang belum menetapkan UMSP adalah Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    “Kemenaker sangat mengapresiasi kerja keras para Gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi dalam merumuskan dan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025,” papar Indah.

    Pihaknya juga berharap seluruh Pemerintah Daerah dapat melanjutkan mendiskusikan dan merumuskan untuk selanjutnya menetapkan UMK 2025 dan jika ada UMSK 2025.

    Tonton Video: Gubernur Wajib Tetapkan Kenaikan Upah Paling Lambat 11 Desember!

    (acd/acd)

  • 42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    Jakarta –

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 42 kota di Indonesia. MPP dinilai Rini menjadi terobosan dalam tata kelola pelayanan publik.

    MPP dapat menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, bahkan beberapa layanan-layanan swasta terkadang juga diintegrasikan di MPP. MPP menyediakan berbagai layanan seperti KTP, SKCK dan berkas-berkas lainnya.

    Pada akhirnya, Rini menilai MPP dapat memberikan percepatan proses dan meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah.

    “MPP itu tentunya akan menjadi gerbang untuk masa depan kita di dalam tata kelola pelayanan publik. Kehadiran MPP itu kita lihat memunculkan percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan biaya dan sebagainya,” beber Rini dalam peresmian yang dilakukan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Nah ini tentunya kita berharap dengan adanya MPP, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya,” tambahnya.

    Dia memaparkan MPP pertama kali ada di Indonesia pada tahun 2017, kala itu cuma 3 MPP yang ada di Indonesia. Kini jumlahnya sudah bertambah hingga 272 MPP di seluruh kabupaten dan kota.

    “Tapi ini baru 53% dari total kabupaten dan kota di Indonesia saja yang punya MPP. Kami harap tahun depan sudah semuanya memiliki MPP,” sebut Rini.

    Adapun 42 MPP yang diresmikan hari ini di antaranya yakni Kabupaten Aceh Tamiang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe: Kabupaten Kaur; Kabupaten Merangin: Kota Pangkalpinang; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Belitung; Kabupaten Lampung Barat; Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Tabanan; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Bangli; Kabupaten Gianyar; Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Dompu; Kabupaten Lembata; Kabupaten Sikka; Kabupaten Mempawah; Kota Pontianak; Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tana Tidung; Kabupaten Banggai Kepulauan; Kabupaten Kolaka Utara.

    Selanjutnya, Kabupaten Konawe Selatan; Kota Makassar; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Yapen; Kabupaten Malaka; Kabupaten Kaimana; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Kepahiang; Kabupaten Subang; Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten Serang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kota Bandar Lampung; dan Kabupaten Pidie.

    (acd/acd)

  • Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    Saat Prabowo Minta Menterinya Hemat, Puluhan Kades di Deli Serdang ke Semarang, per Orang Rp18 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengurangi perjalanan dinas hingga kegiatan seminar yang bersifat seremonial, agar dananya bisa dialihkan ke program yang lebih berdampak besar ke masyarakat.

    Namun, di tengah seruan Prabowo, puluhan kepala desa (kades) di Deli Serdang, Sumatera Utara, terbang ke Semarang, Jawa Tengah, dengan biaya Rp18,5 juta per orang.

    Adapun puluhan kades ke Semarang untuk mengikuti kegiatan studi tiru bertemakan “Strategi pengembangan pertanian dan nelayan di desa menuju swasembada pangan”.

    Kegiatan tersebut merupakan undangan dari Lembaga Manajemen Indonesia (Lemindo) yang berkantor dan bersekretariat di Bandung, sejak tanggal 8 sampai 11 Desember 2024 di Hotel Ibis Simpang Lima Semarang. 

    Selain itu juga ada kunjungan ke 3 desa yakni Desa Kandri Kecamatan Gunungpati, Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat,dan Desa Tambak Lorok Kecamatan Semarang Utara.

    Mengutip TribunMedan, dalam undangan tercantum biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing Pemerintah Desa mengikuti kegiatan study tiru ini sebesar Rp 18,5 juta perorangnya.

    Biaya ini sudah termasuk menginap selama 4 hari 3 malam, makan siang dan makan malam, coffe break, baju, modul pelatihan dan sertifikat serta tiket pesawat pulang pergi dan transport lokal di Semarang. 

    Dituliskan narasumber atau tenaga pengajar dalam study tiru ini hanya aparatur desa di masing-masing study tiru.

    Pemkab Deli Serdang Melarang

    Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Ari Mulyawan menyatakan, dari 380 desa yang ada, hanya puluhan orang yang berangkat dan lainnya memilih untuk tidak ikut-ikutan. 

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten sudah tegas dengan mengeluarkan surat edaran. Kami tidak ada mendukung kepergian itu karena bukan kita juga yang menyelenggarakannya. Silahkan saja tanya sama Kades-Kades yang pergi itu kenapa mereka pergi,” kata Ari dikutip dari TribunMedan, Kamis (12/11/2024).

    Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak dengan banyaknya kegiatan-kegiatan termasuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menguras banyak Dana Desa (DD) di wilayahnya.

    Meski kegiatan Bimtek banyak dikeluhkan oleh sebagian para Kepala Desa namun Pemkab tidak bisa banyak berkutik.

    Diduga hal ini lantaran ada bayang-bayang aparat khususnya penegak hukum di balik kegiatan Bimtek yang selama ini terlaksana dan bekerjasama dengan organisasi Pemerintah Desa. 

    Dari catatan www.tribun-medan.com Penjabat Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman sempat angkat bicara soal banyaknya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa dan muncul di Kabupaten Deli Serdang.

    Saat itu ia mengatakan para Kades mau untuk ikut lantaran dipaksa dan terpaksa.

    Dikatakan Pemkab melalui Sekda sudah mengeluarkan surat edaran perihal pemanfaatan dana desa. Surat edaran itu dikirimkan pada Camat dan seluruh Kades se Deli Serdang.

    Surat edaran berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Edaran yang dibuat dengan nomor 400-10/1958 dan diterbitkan pada 24 Juni 2024.

    Ada tiga poin penting yang dituliskan dalam edaran.

    Disebut dalam upaya pencapaian sasaran yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa sejalan dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka diharapkan agar semua desa di Kabupaten Deli Serdang dapat mendayagunakan dana desa sesuai skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. 

    Kemudian disampaikan dalam hubungan ini maka para Kepala Desa dihimbau untuk sedapat mungkin meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan pembinaan lainnya dengan menggantikannya dalam bentuk lain yang mengutamakan pelaksanaan kegiatan secara swakelola untuk mewujudkan kemandirian desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

    Selain itu Kepada Para Camat se-Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan surat edaran ini dengan sebaik baiknya sekaligus melaporkan perkembangannya kepada Pj. Bupati Deli Serdang c/q Sekdakab Deli Serdang.

    Prabowo Minta Jajarannya Hemat Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada pejabat seluruh Kementerian/Lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya.

    Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo menilai anggaran perjalan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50 persen. Saat ini, ia menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau setara Rp47,8 triliun.

    “Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja,” ujar Prabowo.

    Dengan penghematan yang dilakukan Prabowo tersebut menghemat APBN dan nantinya bisa digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah Sekolah hingga untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kalau bisa dikurangi artinya bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa SD bisa kita perbaiki,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo turut mengimbau pemimpin daerah di NTT agar bisa lebih ketat, efisien serta kritis untuk mengedepankan kepentingan negara.

    “Saya mohon bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kristis. Kritis untuk kepentingan langsung,” kata Prabowo.

    “Kita sudah tahu kesulitan rakyat, Bapak, masalah Indonesia ini, ini, ini saya tahu, banyak Undang-Undang bertabrakan saya tau. Solusinya bagaimana? Menteri perumahan rakyat, rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, type berapa, dia butuh segera,” tegasnya.

    Perjalanan Luar Negeri Dikurangi

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan akan mengurangi perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat.

    Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat menghadiri acara di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Awalnya, Prasetyo menyebut, Kemensetneg akan menjalankan fungsi koordinasi terkait penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

    “Kami menjalankan fungsi dan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pemerintah dengan Mitra Pembangunan Asing, Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kemudian, Prasetyo menyebut pihaknya mulai melakukan efisiensi anggaran, yang satu di antara caranya yakni mengurangi perjalanan dinas luar negeri.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita ingin melakukan efisiensi dan kemarin juga sudah ditidaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kita mau mulai mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan Dinas Luar Negeri,” ucapnya.

    Lantas, Prasetyo meminta maaf apabila ke depannya ada pengajuan perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan.

    “Kami mohon izin dalam forum terhormat ini ingin menyampaikan bahwa kami mohon maaf, dan mohon permakluman apabila dalam perjalanan ke depan ada beberapa pengajuan perjalanan-perjalanan dinas luar negeri yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden akan coba kita efisienkan,” pungkasnya.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri Intruksi itu, juga termasuk membatasi kegiatan seminar maupun studi banding di luar negeri. Kementerian diminta fokus urusi persoalan rakyat.

    “Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh,” kata Prabowo, di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo menilai, permasalahan yang dihadapi di Indonesia umumnya sudah cukup jelas, sehingga tidak memerlukan studi banding yang berlebihan.

    (TribunMedan/Indra Gunawan/Tribunnews)

  • BMKG Sebut Gelombang Tinggi Sudah Mulai Berkurang, Aman Untuk Penyeberangan Jalur Laut

    BMKG Sebut Gelombang Tinggi Sudah Mulai Berkurang, Aman Untuk Penyeberangan Jalur Laut

    BMKG Sebut Gelombang Tinggi Sudah Mulai Berkurang, Aman Untuk Penyeberangan Jalur Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (
    BMKG
    ) mengungkapkan,
    gelombang tinggi
    di wilayah selatan Indonesia sudah berkurang dan lebih terkendali.
    Kondisi saat ini pun dianggap aman untuk pelayaran atau penyebrangan jalur laut.
    Prakirawan BMKG Idhan Abu Bakar menjelaskan, hal ini disebabkan oleh posisi bibit siklon tropis di kawasan Samudera Hindia yang mulai bergerak menjauh wilayah pesisir Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
    “Kalau berdasarkan pantauan saat ini memang untuk posisi bibit siklon tropis ini sudah cukup agak menjauh di wilayah Indonesia,” ujar Idhan dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (11/12/2024).
    “Karena posisinya sudah cukup jauh di wilayah selatannya Banten ya, selatan Jawa, maka untuk gelombangnya sendiri ini sudah cukup, agak lebih kondusif dibanding sebelumnya,” sambungnya.
    Menurut Idhan, bibit siklon tropis sempat terpantau berada di dekat wilayah pesisir Jawa, Bali, kawasan Nusa Tenggara pada awal Desember 2024.
    Bibit siklon tropis ini mengakibatkan kecepatan angin di wilayah perairan meningkatkan, dan menyebabkan gelombang air laut menjadi lebih tinggi.
    “Posisinya kemarin itu di samudera Hindia barat daya Banten, ada juga di selatan Jawa Tengah dan ada juga di sekitar timur di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti itu,” kata Idhan
    “Jadi untuk wilayah-wilayah di sekitar bibit siklon ini itu biasanya memang untuk gelombangnya itu cukup tinggi,” sambungnya.
    Idhan mencontohkan gelombang tinggi di jalur penyeberangan Selat Sunda pada awal Desember 2024. Kondisi ini disebabkan oleh bibit siklon tropis yang berada tepat di selatan Banten.
    “Posisi si bibit siklon tropis ini tepat di selatan Banten, maka untuk jalur penyeberangan di sekitar Selat Sunda itu cukup tinggi seperti itu. Jadi mungkin akan sedikit mengganggu penyeberangan,” ungkap Idhan.
    “Nah, semakin menjauh posisinya maka untuk gelombangnya juga mungkin akan lebih rendah lagi seperti itu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Genjot Produksi Susu & Daging, 21 Lokasi Bakal Dijadikan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan sebanyak 21 lokasi untuk dijadikan proyek strategis nasional (PSN). Usulan itu dalam rangka percepatan peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, lokasi-lokasi yang diusulkan tersebut telah dibahas di internal pemerintah.

    “21 lokasi calon investasi peternakan yang kita usulkan menjadi proyek strategis nasional,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Secara terperinci, 21 lokasi itu yakni kecamatan Gilireng dan Sajoanging di Sulawesi Selatan, Savana Seko di Sulawesi Selatan, serta kecamatan Parangloe dan Tinggimoncong di Sulawesi Selatan.

    Kemudian, Lembah Napu di Sulawesi Tengah, Sepaku di Kalimantan Timur, Awang Bangkal Timur di Kalimantan Selatan, dan Rantau Balai di Kalimantan Selatan.

    Di wilayah Jawa Barat, lokasi yang diusulkan yakni di kabupaten Sumedang, Cisaruni, Subang, Kertajati, dan Indramayu. Lalu, Cisereh di Banten, Brebes dan Blora di Jawa Tengah.

    Selanjutnya, kabupaten Blitar di Jawa Timur, kabupaten Deli Serdang di Sumatra Utara, Sumba di NTT, Sumbawa di NTB, dan kabupaten Merauke di Papua Selatan. 

    Sejauh ini, Agung mengungkap setidaknya sudah ada 141 calon investor yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor dalam lima tahun ke depan.

    Kemudian, sebanyak 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan 800.000 ekor sapi pedaging betina produktif pada periode 2025-2029.

    Para calon investor ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Agung menuturkan, para calon investor ini melakukan investasi dengan berbagai cara, mulai dari mendatangkan sapi perah maupun sapi pedaging, membangun peternakan terintegrasi di 21 lokasi yang diusulkan sebagai PSN, hingga melakukan kemitraan.

    Agung menyebut, setidaknya ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. Calon investor ini, kata dia, akan membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    “Jadi kalau yang dari luar negeri itu mereka akan membangun peternakan terintegrasi di sini, jadi hulu hilir,” katanya. 

    Sementara, para investor dalam negeri umumnya melakukan kemitraan dan ada pula yang telah membangun peternakan di Indonesia.

    Dalam rangka percepatan pemanfaatan dari lahan-lahan yang akan digunakan untuk investasi, Agung mengharapkan adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait agar para calon investor mendapatkan kemudahan untuk penggunaan lahan tersebut.

  • Ayah di Way Kanan Lampung Berulang Kali Setubuhi Anak Tiri hingga Hamil 4 Bulan

    Ayah di Way Kanan Lampung Berulang Kali Setubuhi Anak Tiri hingga Hamil 4 Bulan

    Way Kanan, Beritasatu.com – Seorang ayah di Kabupaten Way Kanan, Lampung merudapaksa anak tirinya yang masih berusia 14 tahun. Dengan ancaman senjata tajam, ayah berinisial SR berulang kali merudapaksa anak tirinya hingga hamil empat bulan. 

    Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan perbuatan bejatnya sejak 2019 lalu. Perbuatan bejat ayah berusia 40 tahun ini terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada ibu kandungnya.

    Ibu korban yang tidak terima dengan perbuatan bejat pelaku kemudian melaporkan pelaku ke Polres Way Kanan pada Minggu (8/12/2024).

    Dari laporan ibu korban, Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) Polres Way Kanan kemudian bergerak melakukan penangkapan pelaku. Ayah yang merudapaksa anak tirinya itu berhasil ditangkap tanpa perlawanan di rumah orang tuanya di Desa Gedung Negara, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara pada Senin (10/12/2024).

    Kepada penyidik, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku merudapaksa anak tirinya saat istrinya yang juga ibu kandung sedang tidak berada di rumah.

    Kasat Reskrim Polres Way Kanan, AKP Mangara Panjaitan mengatakan, pelaku menikah dengan ibu korban berinisial M (34) pada 2012 lalu. Sejak menikah dengan ibu korban, pelaku tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

    “Pelaku menikah dengan M ibu korban pada 2012 lalu. Sejak itu pelaku tinggal bersama korban dan istrinya di Kabupaten Way Kanan,” kata Manggarai di ruang kerjanya, Selasa (10/12/2024).

    Manggara menjelaskan, aksi ayah tiri merudapaksa anak tirinya ini terjadi sejak korban masih duduk di kelas 4 SD hingga kelas 3 SMP.

    “Pelaku sejak dari awal melakukan aksi bejatnya mengancam korban dengan senjata tajam. Aksi rudapaksa pertama kalinya dilakukan di kebun. Pelaku mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam,” jelas Manggarai.

    Manggara mengungkapkan aksi ayah merudapaksa anak tirinya ini terjadi di sejumlah tempat, yakni di kebun dan di rumah.

  • Wali Kota Surabaya Minta DLH Gerak Cepat Atasi Banjir

    Wali Kota Surabaya Minta DLH Gerak Cepat Atasi Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengidentifikasi penyebab banjir yang meluas di wilayah Kecamatan Sukomanunggal. Yang salah satunya disebabkan oleh jebolnya Bozem Simo Hilir, Rabu (11/12/2024).

    Eri menyebut karena faktor hujan deras dan debit air meningkat pada Selasa (10/12/2024) kemarin sore. Dinding bozem yang menampung sebagian besar aliran air; dari wilayah Dukuh Kupang Barat, Dukuh Kupang Barat Lebar dan Dukuh Kupang 20, dan Dukuh Kupang 25 hingga Simo itu jebol. Dan airnya meluber, mengakibatkan air banjir meluas.

    “Saya tadi malam berkeliling di lokasi, termasuk di bozem saya lihat sendiri kalau airnya mengalir tidak normal, gak keluar. Padahal saluran ini seharusnya lancar,” terang Eri Cahyadi disela sela sidak, Rabu (11/12).

    Eri juga mengungkapkan bahwa aliran air bozem ini tidak mengalir normal diakibatkan pendagkalan, dan adanya sampah – sampah yang membendung. Kata dia, ini menjadi faktor utama pemicu dinding bozem jebol serta banjir luapan.

    “Di area lahan bozem tersebut ternyata digunakan sebagai tempat penampung sampah [TPS], yang mengakibatkan air yang akan ditampung ke bozem ini terhambat,” tegas Eri.

    Dari situ, Eri meminta Petugas DLH segera melakukan penataan ulang di area tersebut, agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk di sekitar bozem.

    “TPS di sini harus ditata ulang. Jangan ada lagi gerobak sampah yang ditumpuk sembarangan. Sampah ini menjadi salah satu penyebab bozem tidak berfungsi dengan baik,” tuturnya.

    Bozem ini besar sekali dan berfungsi vital, lanjut Eri, sehingga selain mempercepat perbaikan, dia juga memerintahkan untuk dilakukan pengerukan ulang.

    “Ini seharusnya bisa menampung air dari Dukuh Kupang sampai wilayah Simo. Tapi sekarang fungsinya terganggu karena sampah menumpuk. Kalau tidak dikeruk, air yang masuk ke bozem pasti meluap dan menyebabkan banjir,” ungkapnya.

    Selain itu, Eri menambahkan bahwa situasi banjir di Surabaya saat ini sudah mendingan, terbantu dengan pengerjaan proyek box culvert. Mengingat sejak tahun 1991, kondisi topografi di Dukuh Kupang Barat rendah dan kapasitas saluran air yang terbatas selalu menjadi langganan banjir.

    “Untuk itu kalau bozem ini berfungsi dengan baik, tidak mungkin ada banjir. Tapi karena sampah menumpuk, air tidak bisa ditampung dengan maksimal,” tutupnya. [ram/beq]

  • Menkop Gandeng Pengusaha Kembangkan Pabrik Pakan Ternak demi Swasembada Pangan

    Menkop Gandeng Pengusaha Kembangkan Pabrik Pakan Ternak demi Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Pemerintah mempunyai target swasembada pangan pada 2027. Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berupaya mengembangkan pabrik-pabrik pakan ternak yang terbengkalai.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menilai untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia perlu mengembangkan pakan ternak memadai. Dengan begitu, dapat memaksimalkan produksi peternakan di Tanah Air.

    “Karena ketahanan pakan ternak ini penting. Kalau tanpa pakan yang memadai, Indonesia nggak bisa memproduksi hasil-hasil peternakan yang maksimal. Mulai dari ayam, ikan, sapi, domba, kambing, dan sebagainya,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Pihaknya bersama Kadin mendorong pembangunan pabrik pakan ternak. Budi Arie berharap dengan dukungan dan berbagai upaya yang akan dilakukan Kadin, swasembada pangan di bidang peternakan dapat segera terwujud.

    Dengan inisiatif ini, dia berharap Indonesia dapat mencapai kemandirian dalam sektor peternakan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional, salah satunya juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

    “Kita tidak bisa lagi mengandalkan impor. Ketahanan pangan adalah fondasi utama untuk masyarakat, terutama di tengah ketidakstabilan geopolitik,” imbuh Budi.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan, Cecep Muhammad Wahyudin menyampaikan pihaknya berencana untuk memaksimalkan pabrik-pabrik yang saat ini tidak beroperasi, terutama milik Pemerintah Daerah (Pemda) di sentra produksi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kami akan menjalin kerja sama dengan pabrik pakan swasta yang utilitasnya masih di bawah 100%,” kata Cecep.

    Pihaknya juga berkomitmen untuk mencari bahan baku pakan yang lebih murah melalui kerja sama dengan koperasi dan Kementerian Koperasi. Sebagai langkah awal, sambung Cecep, Kadin akan melakukan sinkronisasi data terkait berapa kebutuhan sapi potong, ayam petelur dan lainnya. Kemudian dikalkulasikan dengan berapa kapasitas yang tersedia dan berapa kebutuhan bahan baku yang ada.

    Hasil dari analisis tersebut juga akan diintegrasikan dan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    “Target kami adalah mencapai swasembada pangan, terutama dalam penyediaan pakan yang berkualitas untuk menekan harga hasil produksi,” imbuh Cecep.

    Saksikan juga video: Pesantren di Bandung Jadi Distributor Makan Bergizi Gratis

    (ara/ara)