provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR

  • Kapal Angkut Peti Kemas Tenggelam di Kupang, Kerugian Rp70 Miliar

    Kapal Angkut Peti Kemas Tenggelam di Kupang, Kerugian Rp70 Miliar

    Jakarta, CNN Indonesia

    Satu kapal yang memuat sejumlah peti kemas tenggelam di sekitar perairan antara Pulau Timor dan Pulau Semau yang berada tak jauh dari Pelabuhan Peti Kemas Tenau, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Komandan Polairud Polda NTT Kombes Pol Irwan Nasution mengatakan tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian mencapai Rp70 miliar.

    “Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tetapi kerugian mencapai Rp70 miliar,” katanya kepada wartawan di Kupang, Sabtu (21/12).

    Saat ini sejumlah peti kemas yang ada di atas kapal tersebut sebagian telah tenggelam ke dasar laut, beberapa kontainer justru dibawa arus laut ke sejumlah pesisir pantai di sekitar Pelabuhan Bolok dan Tenau. Sementara kapal dengan nama Kuala Mas tersebut dalam kondisi terbalik.

    Kapal tersebut, kata dia, pada awalnya kandas atau karam di sekitar perairan Kupang pada pukul 06.00 WITA, setelah pada pukul 02.26 WITA terbawa arus dan berbenturan dengan Kapal Tangker Maritim Khatulistiwa sehingga kapal miring kanan 10 derajat.

    Setelah mendapatkan laporan dari pihak kapal kargo tersebut tim dari Polairud Polda NTT langsung menerjunkan personel untuk membantu evakuasi para ABK bersama dengan Basarnas Kupang.

    Jumlah ABK dan nakhoda yang berhasil diselamatkan mencapai 20 orang.

    “Personel Polairud telah melakukan evakuasi kapal dan ABK kapal menggunakan tiga armada untuk dibawa ke Dermaga Polairud,” ujar dia.

    Pada pukul 08.30 WITA kapal dinyatakan tenggelam penuh ke dasar laut di sekitar perairan tersebut.

    Saat ini dia menambahkan kondisi muatan sebagian besar kontainer tenggelam dan sebagian besar hanyut di sekitaran Dermaga Ditpolairud Polda NTT, Dermaga Pelabuhan Bolok sampai ke Dermaga Pangkalan TNI-AL VII Kupang.

    (Antara/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Beras Premium dan Medium Tak Kena PPN 12 Persen

    Beras Premium dan Medium Tak Kena PPN 12 Persen

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan harga beras, baik medium maupun premium, tidak akan dikenakan PPN 12 persen. Hal itu diungkapkan Zulhas dalam kunjungannya ke Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat (20/12/2024).

    “Beras cenderung turun dan stabil harganya. Beras medium dan premium tidak kena PPN 12 persen, aman. Jadi, pangan tidak dikenakan PPN 12 persen, baik itu medium atau premium, harganya tetap sama. Tolong dicatat, tidak ada PPN 12 persen untuk beras medium dan premium,” tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Zulhas juga menyatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk menjaga agar harga pangan di pasar tidak melambung terlalu tinggi.

    Dalam kunjungannya, Zulhas juga membagikan beras gratis untuk warga. Sejumlah warga tampak berebut beras gratis yang diberikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Warga yang menerima beras gratis ini mengaku sangat senang, terutama di tengah harga sejumlah bahan pangan yang masih tinggi.

    “Beras satu kilogramnya Rp 15.000, ya senang banget dapat beras. Tadi dapetnya berdesakan,” ujar Sujiati, salah seorang warga penerima beras gratis.

    Menurut pedagang sembako di Pasar Dukuh Kupang, harga beras medium dan premium masih stabil. Beras premium dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram, sedangkan beras medium dijual seharga Rp 15.000 per kilogram.

    Menyikapi isu kenaikan PPN 12 persen pada beberapa barang, para pedagang berharap pemerintah tidak mengenakan PPN pada bahan pokok, termasuk beras. Mereka khawatir jika harga beras naik, hal itu akan membebani masyarakat ekonomi menengah ke bawah, termasuk para pedagang makanan.

    “Bagus kalau beras tidak kena PPN 12 persen, karena konsumen premium biasanya rumah tangga, sementara beras medium banyak dibeli oleh pedagang. Kasihan kalau harga beras naik,” kata Imroatus Solihah, pedagang sembako di Pasar Dukuh Kupang.

  • Menekraf Riefky Gandeng Koki dan Katering Lokal untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Menekraf Riefky Gandeng Koki dan Katering Lokal untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, menyatakan komitmennya untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng sejumlah koki dan pengusaha katering lokal untuk menyukseskan program ini.

    Selain itu, pelatihan juru masak juga dilakukan serentak di empat kota, yaitu Solo, Kupang, Balikpapan, dan Medan.

    “Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena gizi yang baik adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” ungkap Menekraf Riefky Harsya saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2024 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

    Menekraf menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu quick win Kemenekraf yang sejalan dengan Asta Cita. Dalam program ini, Kemenekraf menggandeng chef profesional dan pengusaha katering lokal untuk menyediakan makan bergizi gratis.

    “Makan bergizi gratis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi ‘hexahelix’ antara pemerintah, media, akademisi, asosiasi, bisnis, dan lembaga keuangan, termasuk juru masak yang memiliki peran strategis dalam menyediakan makanan sehat, lezat, dan bergizi seimbang,” katanya.

    Dalam pelatihan juru masak, para peserta dilatih oleh empat chef ahli di bidang kuliner, yakni koki Norman Ismail di Surakarta, koki Risa Andhitia di Kupang, koki Steby Rafael di Balikpapan, dan koki Setyo Widyarto di Medan.

    “Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi. Kami berharap pelatihan ini memberikan wawasan baru, keterampilan praktis, dan inspirasi untuk menciptakan makanan bergizi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” jelas Menekraf.

    Ia juga berharap, melalui pelatihan ini, kapasitas juru masak dapat ditingkatkan untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

  • Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI

    Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI – Timor Leste
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 20:52 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid melakukan kunjungan ke Dili, Timor Leste untuk bertemu dengan Presiden Ramos Horta serta Perdana Menteri Xanana Gusmao. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk menerjemahkan kebijakan Good Neighbor Policy yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dari segi diplomasi ekonomi. Terutama dengan meningkatkan konektivitas lintas negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

    Arsjad Rasjid, Ketua ASEAN-BAC Indonesia, sebelumnya menginisiasi Borneo Economic Community pada 2023 untuk mendorong kerja sama dan pertumbuhan di Pulau Borneo (Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia). 

    Arsjad menyarankan model serupa diterapkan di Pulau Timor yang berbatasan dengan Timor Leste.
    “Kunjungan ini adalah bagian dari diplomasi sektor swasta. Dengan Timor Leste menjadi anggota ASEAN, kini saatnya memperkuat konektivitas di Pulau Timor, khususnya mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) di Oecusse,” ujar Arsjad usai bertemu Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste.

    Arsjad mencatat bahwa kehadiran dunia usaha Indonesia di Timor Leste masih banyak diwakili oleh BUMN, tetapi ia melihat potensi besar bagi sektor swasta untuk lebih berkontribusi mendukung pembangunan di negara tersebut.

    “Kami ingin memperluas peran sektor swasta melalui konsep Indonesia Incorporated. Dengan peran aktif Kadin Indonesia, termasuk Kadin NTT yang berbatasan langsung, kami dapat memperkuat kontribusi dalam mendukung ketahanan energi dan pangan Timor Leste,” ujar Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

    Arsjad Rasjid menegaskan bahwa sektor swasta siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan konektivitas lintas perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan kerja sama, kawasan perbatasan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru yang bermanfaat bagi kedua negara.

    Sumber : Elshinta.Com

  • KKP sebut produksi garam RI capai 2,04 juta ton pada 2024

    KKP sebut produksi garam RI capai 2,04 juta ton pada 2024

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian KKP Victor Gustaaf Manoppo saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat (20/12/2024). ANTARA/Bayu Saputra

    KKP sebut produksi garam RI capai 2,04 juta ton pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 21:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mencatat realisasi produksi garam Indonesia telah mencapai 2,04 juta ton pada akhir tahun 2024. Realisasi ini melampaui target awal 2024 yang dipatok sebesar 2 juta ton.

    “Beberapa kali Pak Menteri (KKP) dan Menko Pangan sudah menyampaikan bahwa tahun 2025 sudah dipastikan tidak ada impor garam untuk konsumsi, kecuali ada beberapa garam-garam industri yang memang masih perlu diimpor karena kekurangan stok, baik dalam jumlah maupun kualitas,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV, di Jakarta, Jumat.

    Victor mengatakan, sesuai dengan visi Astacita Prabowo-Gibran, pihaknya bakal berupaya untuk mencapai swasembada garam pada 2027.

    “Harapannya ini bisa minimal memenuhi kebutuhan garam industri 30-50 persen, sehingga target tidak akan ada lagi impor garam khusus untuk industri tahun 2027,” ujarnya.

    Victor memaparkan, kebutuhan garam di Indonesia untuk tahun depan mencapai 4,8 juta ton yang mencakup kebutuhan konsumsi maupun industri. Meskipun demikian, Indonesia masih akan mengimpor garam untuk kebutuhan industri dikarenakan ada beberapa komponen tiga kategori yang belum dapat dipenuhi produksi dalam negeri.

    Kategori pertama adalah kebutuhan untuk industri chlor alkali plant (CAP) yang mencapai 1,7 juta ton per tahun. Kategori kedua adalah kebutuhan untuk aneka industri, seperti farmasi dan makanan, yang mencapai 500 ribu ton. Kemudian kategori ketiga, yakni garam untuk kebutuhan stok cadangan yang saat ini mencapai sekitar 800 ribu ton.

    Lebih lanjut, Victor juga menyampaikan bahwa untuk mencapai swasembada garam, KKP merancang beberapa strategi. Stategi pertama, yaitu melalui penguatan regulasi. KKP menyebut bakal merevisi sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Lahan Tambak Garam dan Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2021 tentang Garam Rakyat.

    Strategi kedua, KKP akan merevitalisasi lahan produksi garam atau tambak dengan fokus pada daerah-daerah potensial. Untuk model awal akan diterapkan pada 100 hektare lahan di tahun 2025, sementara pada tahun 2030 akan ditargetkan mencapai 900 hektare. Strategi lain yang ditempuh, yaitu KKP bakal meluncurkan sejumlah proyek percontohan (pilot project) pada 2025, termasuk modelling sentra produksi garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Ke depan kita akan berupaya tahun 2027, perintahnya kita harus swasembada pangan khususnya garam dan kita akan melaksanakan beberapa pilot project untuk memproduksi garam yang akan kita fokuskan di tahun 2025 di NTT,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Beroperasi 2026, PLTP Ulumbu 5-6 Bisa Pecut Pembangunan Ekonomi Daerah

    Beroperasi 2026, PLTP Ulumbu 5-6 Bisa Pecut Pembangunan Ekonomi Daerah

    Jakarta: Bupati Manggarai Herybertus Nabit mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat beroperasi tepat waktu pada 2026.
     
    “PLTP itu solusi jangka panjang bagi penyediaan listrik yang sangat dibutuhkan di seluruh wilayah Manggarai,” ujar Herybertus dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.
     
    Menurut dia, pengembangan PLTP ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi. “Untuk itu, kami mendukung proyek tersebut selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif pada semua sektor,” tegasnya.
    Selama beberapa tahun terakhir, paparnya, masyarakat Manggarai membutuhkan tambahan pasokan listrik. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang saat ini sangat mendesak bagi seluruh lapisan masyarakat di Manggarai.
     
    “Wilayah itu, masih bergantung pada sumber energi alternatif yang tidak hanya mahal, tetapi juga tidak ramah lingkungan. Kondisi tersebut memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga industri lokal,” kata dia.
     
    Herybertus memaparkan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta perkembangan sektor-sektor penting, seperti pariwisata dan pendidikan, kebutuhan listrik di Manggarai diperkirakan akan meningkat lebih dari 30 persen dalam lima tahun ke depan.
     
    “Di sisi lain, sektor industri kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal sering kali terhambat oleh keterbatasan pasokan energi. Oleh karena itu, penyediaan sumber listrik yang andal dan berkelanjutan menjadi kunci bagi masa depan daerah,” jelasnya..
     
    Ia menambahkan, Kabupaten Manggarai memiliki potensi geotermal yang sangat besar, terutama di wilayah Poco Leok, yang sudah lama diidentifikasi sebagai lokasi strategis untuk pengembangan PLTP.
     

    Jadi upaya mengatasi masalah energi

    Herybertus menambahkan pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 merupakan upaya nyata untuk mengatasi masalah energi yang selama ini menghambat kemajuan daerah.
     
    “Kami percaya dengan adanya pasokan listrik yang stabil, kami bisa mendorong sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan industri kecil untuk berkembang lebih pesat. Proyek tersebut bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup masyarakat Manggarai,” papar dia.
     
    Walaupun ada segelintir penolakan terkait pembangunan proyek tersebut dari sebagian pihak, Herybertus optimistis pembangunan PLTP akan tetap berjalan sesuai rencana.
     
    Ia pun mengajak semua investor dan pemangku kepentingan untuk tetap berkomitmen dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik bagi Manggarai.
     
    “Saya menekankan keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat,” katanya.
     
    Sebagian warga Poco Leok, sebut dia, telah berkomitmen untuk menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat dan memastikan setiap persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
     
    “Kami ingin seluruh pihak dapat merasakan manfaat langsung dari proyek ini, baik itu melalui peningkatan akses listrik, terbukanya lapangan pekerjaan baru, maupun berkembangnya sektor-sektor ekonomi lokal,” ujar Herybertus.
     
    Sekali lagi, Herybertus menegaskan, pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 diharapkan akan selesai pada 2026 dan menjadi pilar utama bagi pembangunan berkelanjutan di Manggarai.
     
    “Selain menyediakan energi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, pengembangan ini juga diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi sektor industri dan UMKM di daerah kami, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Manggarai,” tutup Herybertus.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Jelang Nataru 2025, BPOM Temukan Banyak Pangan Kedaluwarsa dan Tanpa Izin Edar di Daerah Ini – Halaman all

    Jelang Nataru 2025, BPOM Temukan Banyak Pangan Kedaluwarsa dan Tanpa Izin Edar di Daerah Ini – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan.

    Adapun pengawasan pangan olahan difokuskan pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, termasuk pengawasan ke gudang marketplace.

    “Dari hasil pemeriksaan hingga tahap 3 yaitu sampai 18 Desember 2024, kami menemukan 838 sarana atau 27,94 persen menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan atau TMK, dengan jumlah total temuan sebanyak 86.883 pieces”,  jelas Kepala BPOM Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan temuan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, jenis temuan pangan TMK terbesar adalah pangan kedaluwarsa, yaitu sebanyak 63,13 persen.

    Pangan kedaluwarsa banyak ditemukan di wilayah Manokwari, Kupang, Belu dan Ende di Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Morotai-Maluku Utara. 

    Produk yang ditemukan kedaluwarsa didominasi minuman serbuk berperisa, konsentrat/sari/minuman sari buah, pasta dan mi.

    Temuan kedua terbesar merupakan pangan TIE sebanyak 32,27 persen yang ditemukan di wilayah Sumatra (Palembang, Rejang Lebong, Belitung, dan Batam) serta Kalimantan (Tarakan).

    Sementara itu, pangan rusak sebanyak 4,61 persen banyak ditemukan di wilayah Padang, Pangkalpinang, Palopo, Ambon, dan Manokwari.

    Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, BPOM telah melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaku usaha,  termasuk melakukan pengamanan dan pemusnahan produk yang tidak memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

    BPOM juga melakukan patroli siber selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan dan menemukan 10.769 tautan yang menjual produk TIE pada platform e-commerce. Data ini menunjukkan penurunan sebesar 36,8 persen
    dari tahun lalu (17.042 tautan).

    Total nilai ekonomi temuan berdasarkan hasil pengawasan sarana dan patroli siber diperkirakan bernilai sekitar Rp22,8 miliar.

    Nilai ekonomi hasil patroli siber lebih besar atau mencapai Rp22,2 miliar dibandingkan nilai ekonomi dari hasil pengawasan sarana yang mencapai lebih dari Rp600 juta.

    BPOM mengimbau masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dengan membiasakan lebih teliti untuk membaca informasi pada label sehingga dapat memilih dan mengonsumsi pangan secara seimbang. BPOM juga mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

     

    Menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, BPOM kembali melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan.

  • Soal Harun Masiku, Ketua KPK: Ini Utang yang Sudah Cukup Lama

    Soal Harun Masiku, Ketua KPK: Ini Utang yang Sudah Cukup Lama

    Soal Harun Masiku, Ketua KPK: Ini Utang yang Sudah Cukup Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    )
    Setyo Budiyanto
    menyebut bahwa pencarian tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024,
    Harun Masiku
    adalah utang yang harus diselesaikan.
    “Demo banyak ya, pasti akan kami respons ya. Kami akan melihat perkembangan sudah sejauh mana, kerja sama penyelidikan dan lain-lain. Ini utang yang memang sudah cukup lama, sudah cukup panjang,” kata Setyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Bahkan, dia berusaha meyakinkan bahwa semua jajaran KPK memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus sekaligus
    pencarian Harun Masiku
    yang sudah hampir lima tahun buron.
    “Saya yakin semua orang yang menjadi pimpinan, menjadi deputi, menjadi direktur punya keinginan besar untuk menuntaskan, untuk bisa menyelesaikan perkara ini,” kata Setyo.
    Oleh karena itu, Setyo meminta dukungan dan doa dari masyarakat sehingga KPK bisa dimudahkan menyelesaikan kasus dugaan suap tersebut.
    Sebagaimana diketahui, sudah hampir lima tahun, KPK menekankan bahwa pencarian Harun Masiku menjadi prioritas. Tetapi, hingga berakhirnya jabatan Komisioner KPK periode 2019-2024, sang buronan tidak juga diketemukan.
    Padahal, terpidana dalam kasus ini lainnya, Wahyu Setiawan telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara yang lantas diperberat menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).
    Bahkan, terbaru Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan sayembara untuk menemukan Harun Masiku.
    Tak tanggung-tanggung, dalam sayembara tersebut, Maruarar bakal menggelontorkan Rp 8 miliar dari kocek pribadinya untuk yang bisa menemukan keberadaan Harun Masiku.
    Menurut dia, sayembara dilakukan karena butuh partisipasi publik untuk menemukan Harun Masiku sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Tanah Air.
    “Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujar Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024, dikutip dari
    Kontan
    .
    Maruarar mengatakan, kasus hilangnya Harun Masiku perlu diangkat kembali karena sudah sejak lama kasus ini tak menunjukkan perkembangan.
    Dia pun menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor Untuk itu, sayembara ini dilakukan guna menunjukkan tidak ada orang yang kebal hukum.
    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Maruarar.
    “Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” katanya melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nekat Lompat dari Speed Boat, 15 Imigran Bangladesh Diamankan di Rote Ndao

    Nekat Lompat dari Speed Boat, 15 Imigran Bangladesh Diamankan di Rote Ndao

    Rote Ndao, Beritasatu.com – Sebanyak 15 imigran asal Bangladesh diamankan di Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (19/12/2024). Para imigran tersebut ditemukan tanpa dokumen resmi setelah berenang ke daratan dari sebuah speed boat yang mendekati Pantai Hena, Desa Kolobolon.

    Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari Kepala Desa Kolobolon, Esaf Mbuik, terkait keberadaan orang asing di Pantai Hena sekitar pukul 09.50 Wita. “Setelah mendapat laporan, saya segera menjemput mereka menggunakan mobil saya dan membawa mereka ke rumah untuk sementara waktu,” ujar Mardiono, Jumat (20/12/2024).

    Menurut informasi, para imigran Bangladesh tersebut pertama kali terlihat saat hendak membeli ikan dari nelayan di pantai tersebut. Pada pukul 09.55 Wita, Kepala Desa Kolobolon melaporkan kejadian ini kepada Bhabinkamtibmas setempat. Sekitar pukul 11.30 Wita, 15 imigran Bangladesh tersebut dievakuasi ke Mapolres Rote Ndao untuk penanganan lebih lanjut.

    Dari total 15 imigran Bangladesh ini, 14 orang dalam kondisi sehat, sementara satu orang mengalami sakit akibat diabetes. “Ketika kami temukan, mereka tidak membawa identitas atau dokumen apa pun,” ungkap Mardiono.

    Salah satu imigran Bangladesh, Muhamad Tosir Ahmed, menjelaskan bahwa perjalanan mereka dimulai dari Medan, Sumatera Utara. Mereka menuju Jakarta dan tinggal selama satu bulan sebelum melanjutkan perjalanan dengan kapal ikan bersama 41 imigran lainnya dan dua ABK WNI menuju Pulau Christmas, Australia.

    Namun, perjalanan mereka terganggu oleh intersepsi kapal milik Australian Border Force (ABF). Mereka ditahan di atas kapal selama 16 hari. 

    Pada Kamis pagi, pukul 05.00 waktu Australia, mereka dipindahkan ke sebuah speedboat bersama dua ABK WNI dan diarahkan kembali ke Indonesia. Sekitar pukul 09.00 WITA, speed boat tersebut mendekati Pantai Hena. 

    Para imigran Bangladesh ini kemudian berenang ke daratan dengan melompat, sementara speed boat dengan dua ABK WNI kembali ke arah Australia.

    Kasus ini kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan instansi terkait. Kepala Desa Kolobolon, Esaf Mbuik, berharap agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani para imigran Bangladesh tersebut.

  • Indonesia Berhasil Tangkap 30 Kapal Asing, Terbanyak dari Filipina – Page 3

    Indonesia Berhasil Tangkap 30 Kapal Asing, Terbanyak dari Filipina – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengamankan satu kapal ikan asing (KIA) ilegal berbendera Malaysia. Kapal pencuri ikan ini ditangkap saat melakukan aktifitas mencari ikan di Selat Malaka yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

    Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP Pung Nugroho Saksono menjelaskan, kapal PKFB 1269 ditangkap saat sedang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dan tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah, serta menggunakan alat tangkap terlarang berupa jaring atau trawl.

    “Ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam rangka menindak tegas kapal pencuri ikan. Dan ini juga komitmen bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam rangka memberantas Illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF),” ujar pria yang akrab dipanggil Ipunk, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (26/4/2024).

    Kapal berukuran 97 gross tonnage (GT) membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak lima orang termasuk nakhoda yang merupakan WNA berkebangsaan Myanmar dihentikan oleh Kapal Pengawas Hiu 03 saat melakukan aksinya pada 25 April 2024 Pukul 15:20 WIB.

    “Hal ini juga merupakan upaya dari target 100 hari kerja saya, sesuai amanah yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono sejak 12 Februari 2024 silam,” jelas Ipunk.