Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR

  • Tidak ada penutupan Koridor 1 Transjakarta

    Tidak ada penutupan Koridor 1 Transjakarta

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kadishub: Tidak ada penutupan Koridor 1 Transjakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa tidak akan ada penutupan Koridor 1 Transjakarta yang meliputi Blok M-Kota.

    “Terkait isu penutupan Koridor 1, kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan Koridor 1,” kata Syafrin saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu.

    Syafrin mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT.

    “Baik sekarang Fase 2A untuk operasional pertama sampai dengan ke stasiun Monas direncanakan akhir Desember 2027, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sampai ke Kota diharapkan selesai pada tahun 2029,” katanya.

    Syafrin juga menjelaskan, pembangunan juga terus dilakukan untuk MRT Timur-Barat, dimulai dengan Fase 1 dari Kebon Sirih sampai dengan Rorotan dan juga ada pembangunan LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai yang nanti akan diteruskan ke layanan Dukuh Atas yang terintegrasi secara utuh dengan semua angkutan umum massal Jakarta.

    Dia menyampaikan bahwa semenjak program penataan transportasi secara masif dilakukan dengan perubahan paradigma dari ‘Car Oriented Development” ke “Transit Oriented Development”, maka Jakarta merubah posisi dan menjadikan angkutan umum massal berbasis rel menjadi “backbone” (layanan transportasi umum yang menawarkan kenyamanan, kemudahan) untuk seluruh layanan angkutan umum massal di Jakarta.

    Sebelumnya, Syafrin Liputo sempat menyampaikan bahwa rencana penghapusan Koridor 1 Transjakarta dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan jalur MRT.

    “Contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai Kota (jika sudah) terbangun, maka untuk Koridor 1 Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin, Jumat (20/12/2024).

    Syafrin menyebutkan penghapusan koridor tersebut akan dilakukan setelah jalur MRT Lebak Bulus-Kota selesai dibangun.

    Sumber : Antara

  • Perlu kajian integrasi antarmoda transportasi umum di Jakarta

    Perlu kajian integrasi antarmoda transportasi umum di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan bahwa perlu ada kajian untuk mengintegrasikan antarmoda transportasi umum di Jakarta supaya tidak menumpuk pada transportasi tertentu.

    “Harus ada pola integrasi, baik dari MRT, Transjakarta maupun LRT,” kata Nova di Jakarta, Rabu, saat mengunjungi Transjakarta koridor 1.

    Menurut dia, untuk isu penutupan Koridor 1 Transjakarta, yaitu Blok M ke Kota dipastikan tidak ada dan itu sudah dipertegas oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

    Ia menjelaskan bahwa yang terpenting saat ini, yaitu bagaimana mengintegrasikan antarmoda transportasi umum seperti MRT, LRT dan Transjakarta, supaya tidak ada penumpukan pada satu moda transportasi saja.

    Untuk itu, lanjut Nova, Dinas Perhubungan sudah menyatakan sedang membuat kajian agar transportasi umum di Jakarta bisa terintegrasi dengan baik.

    “Ada pola integrasi kita ini punya Transjakarta, MRT dan nantinya LRT yang menyambung sampai Stasiun Manggarai,” katanya.

    Hal ini harus dicari pola integrasinya. “Karena pelanggan Transjakarta terus naik dan kini sudah mencapai 1,3 juta per hari,” ujarnya.

    Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh memberi keterangan kepada media di Jakarta, Rabu (15/1/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Selain integrasi transportasi umum, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta juga perlu melakukan kajian terkait perubahan rute dan yang pelanggannya banyak perlu ada penambahan kendaraan maupun fasilitas.

    “Sebenarnya ini bukan masalah koriydor 1. Artinya bagaimana juga menambah kapasitas dan fasilitas agar penumpang tidak bertumpuk dan ini ada kajian-kajiannya,” katanya.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa tidak akan ada penutupan Koridor 1 Transjakarta yang meliputi Blok M-Kota.

    “Terkait isu penutupan Koridor 1, kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan Koridor 1,” kata Syafrin.

    Syafrin mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT.

    “Baik sekarang Fase 2A untuk operasional pertama sampai dengan ke Stasiun Monas direncanakan akhir Desember 2027, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sampai ke Kota diharapkan selesai pada tahun 2029,” katanya.

    Syafrin juga menjelaskan, pembangunan juga terus dilakukan untuk MRT Timur-Barat, dimulai dengan Fase 1 dari Kebon Sirih sampai Rorotan dan juga ada pembangunan LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai yang nanti diteruskan ke layanan Dukuh Atas yang terintegrasi secara utuh dengan semua angkutan umum massal Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar sambut baik kapal patroli hibah dari Jepang untuk Bakamla

    Pakar sambut baik kapal patroli hibah dari Jepang untuk Bakamla

    Jakarta (ANTARA) – Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama menyambut baik pemberian kapal patroli dari Jepang untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

    “Ya bagus karena lautan kita luas, dan kita masih butuh kapal patroli,” kata Ian saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, dia menjelaskan bahwa pemberian kapal patroli oleh Jepang tersebut bukan merupakan yang pertama.

    “Jepang pernah memberikan sejumlah kapal patroli ke Bakamla untuk keamanan maritim di Selat Malaka,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa selain Bakamla, saat ini kapal patroli juga masih dibutuhkan untuk instansi lain, seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan (Polair), hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga pemberian dari Jepang tersebut dinilai hal baik untuk Indonesia.

    Sebelumnya, pemberian kapal patroli disampaikan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba saat melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1).

    Perdana Menteri Ishiba menjelaskan bahwa pemberian tersebut dilakukan melalui kerangka kerja sama official security assistant.

    Terkait hibah kapal itu, Bakamla RI telah meneken kerja sama pembuatan satu kapal patroli lepas pantai (OPV) buatan galangan kapal Jepang Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. yang merupakan hibah dari Pemerintah Jepang.

    Pembangunan satu unit kapal patroli itu dibiayai sepenuhnya oleh Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

    Adapun Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah di Jakarta, Selasa (14/1), berharap kapal patroli hibah dari Jepang tersebut dapat segera selesai pada saat tahap pembuatan telah dimulai. Namun, dia memperkirakan kapal tersebut baru selesai dibuat pada 2026.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Curah hujan tinggi sebabkan harga sawi naik di Kupang

    Curah hujan tinggi sebabkan harga sawi naik di Kupang

    ANTARA – Harga komoditas sawi di Pasar Inpres Naikoten 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengalami kenaikan harga, di tengah turunnya harga sawi di pasaran di beberapa daerah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kurangnya hasil produksi akibat curah hujan tinggi di Nusa Tenggara Timur sejak akhir tahun 2024. (Johanes Viandinando Leku/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini masih menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilkada Serentak 2024 yang diajukan oleh hampir 300 pemohon di seluruh Indonesia.

    Dari ratusan pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada tersebut, ternyata beberapa paslon di antaranya mendadak mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas.

    Pencabutan gugatan sengketa pemilu itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemilu wali kota saja, tetapi juga pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di seluruh wilayah di Indonesia.

    Salah satu pihak yang mencabut gugatan PHPU di MK adalah paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi). 

    MK mengonfirmasi bahwa Andika-Hendi mencabut gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    “Dengan konfirmasi ini kami sampaikan bahwa MK telah menerima secara administratif permohonan pencabutan atau penarikan Perkara 263 untuk PHPU (perkara hasil pemilihan umum) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz dilansir dari Antara, Rabu (15/1/2025).

    Faiz menjelaskan penarikan permohonan merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan untuk perkara mana pun sebelum permohonan diputus. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Permohonan bisa ditarik, itu secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan,” ujarnya.

    Menurut Faiz, Andika-Hendi telah mengajukan surat pencabutan perkara ke Mahkamah pada Senin siang. “Sesuai dengan tanggal permohonan suratnya, itu di tanggal ini,” katanya.

    Pencabutan permohonan Andika-Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara yang direncanakan digelar pada Senin (20/1). Di dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    “Setiap permohonan pencabutan atau penarikan permohonan akan dikonfirmasi oleh panel hakim yang memeriksanya. Termasuk untuk penarikan permohonan PHPU untuk pilgub di Jawa Tengah, itu akan dikonfirmasi nanti di panel 1 oleh panel hakim yang memeriksa perkara,” imbuhnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Hendrar Prihadi alias Hendi membenarkan bahwa pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) itu mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Tengah 2024. Akan tetapi, Hendi enggan membeberkan alasan gugatannya dicabut.

    “Langsung ke Pak Andika atau DPP PDIP saja. Satu pintu informasinya,” kata Hendi saat dihubungi Antara. 

    Berikut rincian kandidat atau paslon di Pilkada 2024 yang mendadak mencabut gugatan di MK

    Pemilihan Gubernur

    1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Januari 2025 tanpa alasan yang jelas.

    2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya menarik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur (PHPU Gub) Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Januari 2025.

    3. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan telah mencabut gugatan sengketa pemilu. Sementara Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam tetap melanjutkan gugatan di MK.

    4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 2 Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 pada 13 Januari 2025.

    Pemilihan Bupati

    1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut gugatan pada selasa 14 Januari 2025

    2. Calon Bupati Deiyai Papua Tengah Nomor Urut 3 Yan Ukago dan Stefanus Mote menarik gugatan sengketa pemilu pada Rabu 15 Januari 2025 alasannya pertimbangan internal.

    3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangandaran Nomor Urut 02 Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat (Hudang) menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) pada Rabu 8 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 02 Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 (PHPU Bupati) Bogor pada 8 Januari 2025.

    5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Kepulauan Riau Nomor Urut 2, Alias Wello-Muhammad Ishak dibatalkan permohonannya oleh hakim karena pihak kuasa hukum tidak hadir dan dianggap gugur pada 8 Januari 2025.

    6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Gunawan Hs dan Umar Usman (Gunawan-Usman) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 pada 8 Januari 2025

    7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 Abdul Ghofur dan Yuhronur Efendi (Ghofur-Firosya) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupat pada 8 Januari 2025.

    8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2 Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra (Evi-Rico) mencabut Perkara Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Bengkulu Tengah 2024 pada 8 Januari 2025

    9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Nomor Urut 02 W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan mencabut gugatan karena tidak memenuhi syarat persidangan pada 9 Januari 2025.

    10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Nomor Urut 2 Sahrul Sukardi-Alamsyah Arifin telah mencabut permohonan gugatannya karena kesepakatan antara penasihat hukum dan kliennya tidak tercapai pada tanggal 9 Januari 2025.

    11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 pada 9 Januari 2025

    12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin mencabut permohonan sengketa pemilu di MK pada Senin 13 Januari 2025

    13. Pemantau Pemilihan Bupati Fakfak yang diwakili Saparuddin mencabut gugatan sengketa pilkada di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Gorontalo Utara 2024 pada 14 Januari 2025.

    15. Pemantau Pemilihan Bupati Sorong Selatan yaitu Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang diwakili Saparuddin selaku koordinator PPI mencabut gugatan sengketa pemilu di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 5 Imanuel Ekadianus Blegur-Lukas Reiner Atabuy mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Selasa 14 Januari 2025.

    Pemilihan Wali Kota

    1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq (Imam-Ririn) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PHP Walkot) Depok 2024 pada 8 Januari 2025

    2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Nomor Urut 02 Deri Asta dam Desni Seswinari telah mencabut gugatan sengketa pemilu pada Jumat 10 Januari 2025

    3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 Erna Rasyid Taufan-M Rahmat Sjamsu Alam telah mencabut gugatannya pada 10 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 01 Nofi Candra dan Leo Murphy membatalkan gugatan sengketa pemilu di MK karena tidak hadir.

  • 1 Hendak Transaksi Katana Seharga Rp 49 Triliun, Sindikat Pengedar Uang Palsu Ditangkap di Kupang Regional

    1 Hendak Transaksi Katana Seharga Rp 49 Triliun, Sindikat Pengedar Uang Palsu Ditangkap di Kupang Regional

    Hendak Transaksi Katana Seharga Rp 49 Triliun, Sindikat Pengedar Uang Palsu Ditangkap di Kupang
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam sindikat peredaran
    uang palsu
    .
    Penangkapan tersebut dilakukan di
    Hotel Silvia Budget
    , Kota Kupang, Selasa (14/1/2025).
    Direktur Reskrimum
    Polda NTT
    Komisaris Besar Patar Silalahi mengungkapkan bahwa pelaku yang ditangkap berinisial ASC alias Arif.
    “Kami tangkap pelaku di Hotel Silvia Budget Kota Kupang, kemarin,” ungkap Patar kepada wartawan di Kupang, Rabu (15/1/2025).
    Patar menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan polisi dengan Nomor LP/A/1/I/2025/SPKT/Polda NTT yang diterima pada 11 Januari 2025.
    Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Unit Resmob Polda NTT mendapatkan laporan mengenai rencana transaksi jual beli barang antik berupa katana langka senilai Rp 49 triliun yang melibatkan sindikat pengedar uang palsu.
    Setelah melakukan penyelidikan, polisi membuntuti para pelaku hingga ke Hotel Maya, Kota Kupang.
    Namun, pelaku kemudian memindahkan lokasi transaksi ke Hotel Silvia Budget.
    Polisi segera bergerak ke lokasi baru dan berhasil menangkap tersangka utama, ASC alias Arif, beserta barang bukti uang palsu senilai Rp 100 juta dalam pecahan Rp 100.000.
    Menurut pengakuan Arif, ia tiba di Kupang pada 9 Januari 2025 bersama dua rekannya, AAP alias Adrit dan SW alias Herti, pasangan suami istri.
    Ketiganya membawa uang palsu senilai Rp 300 juta untuk transaksi barang antik.
    Namun, setelah mengetahui keberadaan polisi di Hotel Maya, Adrit dan Herti melarikan diri ke Malang dengan membawa uang palsu senilai Rp 200 juta.
    Kemudian, Arif memindahkan lokasi ke Hotel Silvia Budget untuk melanjutkan transaksi, tetapi aksinya terdeteksi dan ia ditangkap.
    “Modus operandi sindikat ini adalah menggunakan uang palsu sebagai alat untuk menjamin transaksi barang antik.”
    “Mereka juga memanfaatkan teknologi seperti
    mobile banking
    palsu, cek kosong, dan uang palsu untuk menipu korban,” ujar Patar.
    Barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian antara lain uang palsu senilai Rp 100 juta, satu unit ponsel, dan satu cek kosong.
    Saat ini, Arif telah ditahan di Mapolda NTT untuk proses hukum lebih lanjut.
    “Penangkapan ini menunjukkan komitmen Ditreskrimum Polda NTT dalam memberantas kejahatan terorganisir yang merugikan masyarakat.”
    “Penyelidikan lebih lanjut akan terus dilakukan untuk membongkar jaringan sindikat pengedar uang palsu ini,” tutup Patar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 80 Persen Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan hingga Pertengahan Januari 2025

    80 Persen Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan hingga Pertengahan Januari 2025

    loading…

    BMKG melaporkan 80 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga pertengahan Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 80 persen wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) sudah memasuki musim hujan hingga pertengahan Januari 2025.

    “Sisanya masih mengalami musim kemarau. Saat ini tidak ada daerah yang tidak ada hujan lebih dari 2 bulan,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (15/1/2025).

    BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Timur.

    Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi Utara, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, sebagian besar Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, Maluku, sebagian besar Papua Barat, dan Papua.

    Menurut BMKG, daerah kurang hujan dengan kategori menengah hingga awal Januari 2025 berada di Asahan, Sumut selama 20 hari.

    Pihaknya mengimbau masyarakat tetap hemat dan gunakan air secara bijak supaya dampak kekeringan bisa dihadapi bersama.

    “Bagi daerah yang sudah masuk musim hujan, periksa lingkungannya supaya bisa menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik. Apa pun musimnya, siap siaga dan siap selamat,” katanya.

    (jon)

  • 20 Sekolah di Flores Timur Rusak akibat Erupsi Gunung Lewotobi Regional 15 Januari 2025

    20 Sekolah di Flores Timur Rusak akibat Erupsi Gunung Lewotobi Regional 15 Januari 2025

    20 Sekolah di Flores Timur Rusak akibat Erupsi Gunung Lewotobi
    Tim Redaksi
    FLORES TIMUR, KOMPAS.com
    – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten
    Flores Timur
    , Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan bahwa sebanyak 20 sekolah di wilayah tersebut terdampak erupsi
    Gunung Lewotobi
    Laki-laki.
    Sekolah-sekolah yang terpengaruh tersebar di enam desa, yaitu Klatanlo, Hokeng Jaya, Nawakote, dan sebagian Desa Boru di Kecamatan Wulanggitang, serta Desa Dulipali dan Nobo di Kecamatan Ile Bura.
    “Ada 20 sekolah yang terdampak mulai dari PAUD hingga SMP,” ujar Kepala Dinas PKO Flores Timur, Felix Suban Hoda, saat dihubungi pada Selasa (14/1/2025).
    Felix menjelaskan bahwa puluhan sekolah tersebut tidak dapat digunakan lagi karena mengalami kerusakan parah akibat erupsi.
    Beberapa di antaranya bahkan roboh setelah letusan dahsyat Gunung Lewotobi Laki-laki pada Minggu (3/11/2024).
    Akibat kondisi ini, ribuan warga terpaksa mengungsi, termasuk para siswa.
    Felix menambahkan bahwa untuk sekolah-sekolah yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB), pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    “Manakala di dalam KRB melakukan relokasi terpusat, tentu saja fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lain akan melakukan penyesuaian,” ungkapnya.
    Hingga saat ini, ribuan siswa yang menjadi penyintas erupsi masih mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di tempat pengungsian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Sengketa Pilkada, Kemenangan Edistasius Endi Digugat karena Tak Umumkan Diri Mantan Napi Nasional 15 Januari 2025

    Sidang Sengketa Pilkada, Kemenangan Edistasius Endi Digugat karena Tak Umumkan Diri Mantan Napi Nasional 15 Januari 2025

    Sidang Sengketa Pilkada, Kemenangan Edistasius Endi Digugat karena Tak Umumkan Diri Mantan Napi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tidak diumumkannya status mantan narapidana (napi) calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 Edistasius Endi kepada publik menjadi dalil gugatan sengketa pemlihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontan.
    Dalil ini diungkapkan oleh kuasa hukum Christo-Richardus, Andi M. Asrun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ), Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Dalam permohonannya, Asrun mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat berperilaku tidak profesional dengan meloloskan Edistasius yang merupakan mantan narapidana.
    Hal ini dikarenakan Edistasius belum pernah mengumumkan dirinya sebagai narapidana kepada publik melalui media massa yang terdaftar di Dewan Pers sejak tahapan awal pendaftaran sesuai dengan aturan Pilkada.
    “KPU sebagai termohon meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) padahal tidak memenuhi syarat berupa tidak mencantumkan dan tidak mengumukan latar belakangnya sebagai ex-narapidana perkara judi,” kata Asrun.
    Asrun mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g jo Pasal 45 ayat (2) huruf a dan b UU Pilkada mantan narapidana wajib mengumumkan jati dirinya ke publik melalui media massa yang tercatat di Dewan Pers sebagai syarat administrasi ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
    Dengan demikian, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Pemohon batal demi hukum karena Edistasius tidak memenuhi syarat adminisitrasi sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada tersebut.
    Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024.
    Pemohon juga meminta agar pasangan calon nomor urut 1 didiskualifikasi dan pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Manggarai Barat 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhut Tanam Pohon Buah-buahan di 37 Provinsi untuk Dukung Swasembada Pangan – Halaman all

    Kemenhut Tanam Pohon Buah-buahan di 37 Provinsi untuk Dukung Swasembada Pangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penanaman pohon serentak di 37 provinsi dan 100 titik dengan jumlah 1 juta batang pohon, sebagai bagian dari program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Selasa (14/1/2025). 

    Salah satu lokasi yang ditanami pohon yakni di Kecamatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    Pohon yang ditanam dipilih jenis yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Seperti sukun, aren, nyamplung, dan ragam buah-buahan Multipurpose Tree Species (MPTS).

    Penanaman pohon ini sekaligus memperingati Hari Gerakan Sejuta Pohon yang diperingati setiap tanggal 10 Januari, di mana penggagas pertamanya adalah Presiden Soeharto pada tahun 1993.

    Penanaman pohon di NTT dilakukan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Wamendikti Saintek) Prof Stella Christie, Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan dan Walikota Terpilih Kupang Christian Widodo. 

    “Hari ini kita memperingati hari penanaman 1 juta pohon yang pernah diinisiasi sama Presiden Soeharto pada tahun 1993,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Selasa.

    “Ini terkait ketahanan air, bayangkan bagaimana cita-cita besar untuk swadembada pangan dan energi tercapai kalau sumber air kita terganggu, sumber air kita menjadi tercemar tidak berfungsi baik,” lanjut dia. 

    Kegiatan penanaman pohon ini juga jadi upaya pemerintah dalam merehabilitasi 12,7 juta hektare hutan dan lahan yang terdegradasi.

    Menhut menegaskan, hutan tidak boleh rusak demi ketahanan pangan. Di sisi lain, pembangunan harus terus berjalan, dan masyarakat juga perlu disejahterakan. 

    “Pembangunan tidak boleh berhenti, hutan tetap lestari, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti.”

    “Ini adalah 3 pilar yang tidak boleh kita potong-potong, tidak boleh hutannya rusak demi ketahanan pangan, atau mendirikan sekolah kemudian merusak hutan, atau sebaliknya menjaga hutan tapi tidak memiliki implikasi pada kesejahreraan masyarakat,” jelas dia.