Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR

  • BGN Catat Makan Bergizi Gratis Telah Sasar 650 Ribu Penerima Manfaat Dalam 10 Hari – Halaman all

    BGN Catat Makan Bergizi Gratis Telah Sasar 650 Ribu Penerima Manfaat Dalam 10 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencatat, program makan bergizi gratis (MBG) telah disalurkan kepada ratusan ribu penerima manfaat.

    Rinciannya yakni 650.000 penerima manfaat selama 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

    “Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat,” kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

    Dadan menambahkan, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

    Adapun target hingga April, pemerintah ingin MBG menyasar 3 juta penerima.

    “Pada bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Pada Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” kata dia.

    Adapun untuk target selama tahun 2025, pemerintah ingin MBG menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

    Dadan menyebut, pemerintah tengah mencari cara agar anggaran bisa naik dan program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

    Karena itulah, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

    “Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya,” tandas Dadan.

    Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

    Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    “Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.

    Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

    BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, ” jelasnya.

    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. 

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

     

     

     

  • Bank Tanah Siapkan 11 Titik Lahan untuk Disulap jadi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bank Tanah Siapkan 11 Titik Lahan untuk Disulap jadi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perluasan pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan 11 lokasi lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi dapur MBG itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

    “Mengenai dapur tadi ini merupakan inisiatif dari kami dulu karena kami juga banyak mendapat masukan. Saat ini masih ada 11 titik [lahan yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG],” jelasnya dalam agenda Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jumat (17/1/2025).

    Perinciannya, 11 titik lahan yang dapat dialokasikan menjadi dapur MBG itu berada di Batubara Sumatra Utara, Solok Sumatra Barat, serta Kepulauan Bangka yang berlokasi di Belitung.

    Di wilayah Jawa, terdapat 4 titik lahan kelolaan Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan dapur SPPG, di antaranya, Cianjur, Purwakarta, Kendal, hingga Brebes.

    Kemudian ada dua titik di wilayah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Poso, hingga Lombok Utara. “Ini rata-rata lokasi kami hampir 95% itu di atas 500 meter [jaraknya dari sekolahan terdekat]  jadi mungkin sudah cocok untuk bisa dioperasikan menjadi dapur MBG,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai pada Senin hari (6/1/2024). Di mana, pangan MBG itu dipasok dari 190 lokasi SPPG yang telah beroperasi per 6 Januari 2025.

    Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik. 

    Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

    Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan. 

    Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

  • Prakiraan Cuaca Sabtu 18 Januari 2025: Hujan Ringan hingga Petir di Berbagai Kota Besar

    Prakiraan Cuaca Sabtu 18 Januari 2025: Hujan Ringan hingga Petir di Berbagai Kota Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca signifikan yang akan terjadi di beberapa kota besar pada hari Sabtu (18/1/2025). Di antaranya, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur kota-kota seperti Medan, Bandung, Jakarta, dan Jayapura. 

    Sementara itu, kota Surabaya diperkirakan akan mengalami hujan disertai petir, dan Makassar diprediksi akan dilanda hujan sedang.

    Menurut keterangan yang disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG, Zhenny Husnah, yang dikutip di Jakarta pada Sabtu, cuaca di Pulau Sumatera akan dipengaruhi oleh kondisi berawan di Banda Aceh. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, dan Bandar Lampung. Kota Bengkulu diprediksi akan mengalami cuaca berawan tebal, sementara Palembang berpotensi diguyur hujan sedang. 

    Zhenny juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan potensi hujan berpetir yang dapat terjadi di Pekanbaru dan Pangkalpinang.

    Prakiraan cuaca Sabtu di Pulau Jawa, BMKG menyebut adanya potensi hujan ringan di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan disertai petir di Surabaya. 

    Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diperkirakan terjadi di Denpasar dan Mataram, sementara Kupang berpotensi mengalami hujan sedang.

    Di Pulau Kalimantan, cuaca hujan ringan diperkirakan akan melanda Tanjung Selor dan Samarinda. Selain itu, hujan disertai petir diprediksi akan terjadi di Palangka Raya, Banjarmasin, dan Pontianak. Sementara itu, di Pulau Sulawesi, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur Manado, Gorontalo, Kendari, Palu, dan Mamuju, sedangkan Makassar akan mengalami hujan sedang.

    Prakiraan cuaca Sabtu di wilayah Indonesia bagian timur, BMKG menyebut hujan ringan akan mengguyur Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Sedangkan Nabire dan Jayawijaya berpotensi mengalami hujan sedang. Zhenny juga mengingatkan untuk mewaspadai hujan disertai petir yang dapat terjadi di Merauke.

  • Kebutuhan sapi tinggi, Wamentan: Nggak mungkin nggak impor

    Kebutuhan sapi tinggi, Wamentan: Nggak mungkin nggak impor

    Wamentan Sudaryono saat ditemui wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/25). Foto: Rama Pamungkas

    Kebutuhan sapi tinggi, Wamentan: Nggak mungkin nggak impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 19:42 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah akan mendatangkan sapi perah dan sapi potong dari impor, termasuk untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan mustahil bagi pemerintah memenuhi kebutuhan sapi perah dan sapi potong hanya mengandalkan sumber lokal.

    “Ya sapinya apalagi, nggak mungkin nggak diimpor. Jumlah sapi hidup di Indonesia ini kurang. Mau yang ada di NTT, di mana, dihitung semua kalau dibanding sama kebutuhan yang mau kita makan, baik itu susu maupun daging, kurang. Sehingga mau nggak mau populasinya harus kita naikin,” ujarnya ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/25).

    Sudaryono mengatakan, pilihan mendatangkan sapi impor karena memang kebutuhan dalam negeri yang besar. Ia mengatakan demi kebutuhan lima tahun ke depan, minimal akan ada 1,2 juta sapi yang didatangkan.

    “Kita ingin mendatangkan jumlahnya besar. Jumlahnya kita ingin dalam 5 tahun ini, minimal ada 1,2 juta sapi perah, 800 ribu potong,” tambahnya.

    Sudaryono menyebut impor sapi ini sudah direncanakan sejak tahun lalu. Ia juga mengatakan, upaya tersebut tidak menggunakan dana dari APBN, namun menggandeng swasta untuk berinvestasi sapi di Indonesia. “Ada 160 sekian perusahaan yang sudah komitmen,” ucapnya.

    Ia juga mengungkapkan sapi-sapi tersebut nantinya akan didatangkan dari sejumlah negara. Pemerintah pun, kata dia, sudah menyiapkan payung hukumnya.

     “PP-nya InsyaAllah sudah akan keluar. Sehingga kita bisa memasukkan dari beberapa negara lain. Selain yang sudah terdaftar, khususnya dari Brazil karena populasinya besar,”  tandasnya. 

    Sudaryono mengatakan, dengan kebijakan ini bukan berarti pemerintah melakukan impor sapi. Ia menekankan bahwa pemerintah hanya membuka peluang untuk dunia usaha.

    “Bukan pemerintah impor sapi, bukan. Tapi kita buka peluang untuk mendatangkan sapi. Itu untuk semua dunia usaha. Kita bantu perizinan lokasi, kita tawarkan, dan seterusnya,” katanya.

    “Insyallah tahun ini kita target 200 ribu,” tambah Sudaryono.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Duduk Perkara Keluarga Ngamuk karena Pasien Batal Dioperasi dan Meninggal di RSUD TC Hillers Maumere

    Duduk Perkara Keluarga Ngamuk karena Pasien Batal Dioperasi dan Meninggal di RSUD TC Hillers Maumere

    Menurut Clara, kematian pasien itu bukan kelalaian dokter yang menangani saat itu. Pasien yang meninggal dunia itu, menurut dia, sebelumnya sudah mendapatkan perawatan sebagaimana biasanya, dan tidak ada indikasi pembiaran oleh dokter yang menangani.

    “Pasien ini sudah mendapat perawatan, karena keluhannya tidak bisa BAB, lalu oleh dokter yang menangani melakukan tindakan medis, dan pasien sempat BAB, sehingga kembung di perutnya berkurang,” jelasnya.

    Namun, kata dr Clara, ada indikasi lain dari hasil diagnosa menunjukkan bahwa pasien itu juga mengalami masalah jantung, sehingga pihak medis menyarankan untuk operasi. Namun karena di RSUD TC Hillers Maumere sedang mengalami kekosongan dokter anastesi, pasien lalu direkomendasikan untuk dirujuk.

    “Sebelum dirujuk, pasiennya meninggal dunia,” jelasnya.

    DPRD Bentuk Pansus

    Menanggapi itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sikka, Yoseph Karmianto Eri, mengatakan sebagai ketua komisi dan ketua fraksi PKB, pihaknya mendorong untuk dilakukan pansus guna mengungkap persoalan itu.

    “Rapat Dengar Pendapat (RDP) saja tidak cukup, perlu langkah hukum dan pembentukan Pansus agar masalah ini bisa terungkap,” tegasnya.

    Menurut dia, kematian pasien itu adalah murni kelalaian manajamen rumah sakit dan direkturnya harus bertanggungjawab.

    “Sampai tidak ada dokter anestesi, itu juga karena kelalaian manajamen rumah sakit. Aturan ASN, cuti adalah hak, tapi sebagai seorang direktur, dia harus tau analisis kebutuhan di rumah sakit. Jika dia paham, maka dia tidak boleh berikan cuti dulu agar tidak ada kekosongan dokter,” katanya.

    “Kenapa dokter ahli tidak memperpanjang kontrak?ini juga karena kelemahan manajemen rumah sakit yang tidak membangun renegosiasi. Ini bukti bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara direktur dan dokter-dokter spesialis di rumah sakit,” sambungnya.

    Ia mengatakan, sebagai salah satu rumah sakit rujukan di wilayah Flores, harusnya manajemen RSUD TC Hillers terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan terbaik terhadap pasien..

    Ia menyayangkan penyataan direktur RSUD TC Hillers yang seakan melakukan pembenaran diri tanpa ada rasa empati ke keluarga pasien.

    “Ini jelas pidana, karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal. Jika keluarga pasien tempuh jalur hukum, ya kita dukung,” tandasnya.

  • Wagub Terpilih Johni Asadoma Ajak Masyarakat Kolaborasi Bangun NTT

    Wagub Terpilih Johni Asadoma Ajak Masyarakat Kolaborasi Bangun NTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Gubernur (Wagub) NTT terpilih Johni Asadoma, mengajak masyarakat daerahnya di Jabodetabek terlibat membantu dengan kerja-kerja konkret untuk kemajuan NTT. Johni mengatakan dirinya bersama Gubernur NTT terpilih Emanuel Melkiades Laka Lena membuka kesempatan kepada semua komponen untuk bersama-sama membangun NTT. 

    “Kontribusi warga NTT di Jabodetabek sangat penting. Sumber daya yang dimiliki masyarakat NTT di Jabodetabek harus diupayakan untuk membantu pemerintah secara khusus membantu program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Johni di acara talk show di La Moringa Jakarta, Kemang Raya, Bangka, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025).

    Menurutnya diperlukan kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama membangun NTT. “Kita bersama-sama membangun NTT lebih baik ke depan. Dengan semangat kolaborasi saya meyakini NTT akan jauh lebih baik ke depannya,” tegasnya. 

    Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Penghubung NTT Donald Izaac yang meminta masyarakat NTT di Jabodetabek untuk tidak lupa membangun tanah kelahiran. 

    “Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas butuh kerja kolaborasi, baik swasta maupun pemerintah. Kami mendorong masyarakat diaspora bahu membahu bersinergi dalam membangun NTT,” imbuh Donald.

    Apalagi, lanjut Donald, NTT menghadapi sejumlah masalah seperti isu kemiskinan dan angka stunting yang masih tinggi. Selain itu, tantangan keterbatasan infrastruktur juga masih mendesak diperhatikan.

    “Masih ada daerah di NTT yang belum teraliri listrik, air bersih dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Kemudian  pendidikan menjadi tantangan kita bersama. Angka kemiskinan 19,48% karena itu, ke depan harus bersinergi untuk bisa mengatasi berbagai persoalan ini” jelas dia. 

  • Dialog dengan Pj Bupati Sikka, Pedagang Pasar Alok Bahas Portal Regional 17 Januari 2025

    Dialog dengan Pj Bupati Sikka, Pedagang Pasar Alok Bahas Portal Regional 17 Januari 2025

    Dialog dengan Pj Bupati Sikka, Pedagang Pasar Alok Bahas Portal
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Sejumlah pedagang di
    Pasar Alok Maumere
    mengadakan dialog dengan Penjabat Bupati Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT),
    Adrianus Firminus Parera
    , Jumat (17/1/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menuntut agar portal yang terpasang di pintu masuk dan keluar pasar dihilangkan.
    Ketua Forum Komunikasi Pengguna Pasar Alok, Yohanis Nong Harcelis mengungkap, keberadaan portal tersebut sangat mengganggu aktivitas jual beli di pasar.
    “Kami minta portal dihapuskan, biarkan pedagang dan pembeli bebas masuk ke dalam pasar,” tegas Yohanis saat dialog.
    Yohanis menjelaskan, Pemerintah dan pihak ketiga telah menjalin kerja sama untuk mengelola pasar tersebut, dengan dokumen kontrak yang berlaku hingga Maret 2026.
    Namun, ia menilai pengelola pasar lebih fokus pada penerimaan retribusi daripada kenyamanan para pedagang dan pembeli.
    “Banyak kasus pencurian, barang bawaan hilang, lalu ada yang parkir kendaraan di depan jualan orang. Ini siapa yang bertanggung jawab?” ungkap dia.
    Ia menekankan, para pedagang tidak meminta Pemerintah Kabupaten untuk memutuskan kontrak dengan pihak ketiga, melainkan menuntut agar portal tersebut dihilangkan.
    Menanggapi tuntutan tersebut, Adrianus Firminus Parera, berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak pengelola portal di pasar.
    “Aktivitas di pasar harus diatur dengan baik. Begitu juga dengan kenyamanan para pedagang,” kata Adrianus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere Regional 17 Januari 2025

    DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere Regional 17 Januari 2025

    DPRD Sikka Soroti Kasus Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Maumere
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Kasus
    kematian ibu dan bayi
    , serta kurangnya tenaga dokter anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc.Hillers Maumere merupakan hal yang memprihatinkan.
    Anggota
    DPRD Sikka
    , Nusa Tenggara Timur (NTT),
    Yosep Karmianto Eri
    mengungkap, kasus terbaru yang terjadi di awal tahun 2025 menarik perhatian publik dan lembaga dewan.
    “Dua kasus ini bagi saya sebagai kelalaian pihak manajemen rumah sakit,” tegas Karmianto kepada wartawan di Maumere, Jumat (17/1/2025).
    Ia menambahkan, tanggung jawab utama atas kedua peristiwa tersebut ada di tangan Direktur Rumah Sakit.
    Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini. Pertama, Direktur tidak melaksanakan pengawasan dengan baik.
    Kedua, evaluasi kinerja sangat kurang, dan ketiga, kurangnya komunikasi dengan dokter ahli.
    Peristiwa tersebut merupakan hal yang amat disayangkan, terutama mengingat
    RSUD Tc. Hillers
    merupakan RS rujukan untuk wilayah Flores dan Lembata.
    “Ini menjadi rumah sakit rujukan, mirisnya kita di sini ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang kelasnya di bawah.”
    “Seharusnya dari kabupaten tetangga rujuk ke kita, tenaga dokter tidak boleh kurang,” ujar dia.
    Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong pimpinan DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menggali pokok persoalan tersebut.
    Terpisah, Direktur RSUD Tc.Hillers Maumere, Clara Y Francis menyatakan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan secara detail mengenai masalah tersebut.
    Clara menjelaskan, mereka belum melakukan audit internal terhadap unit kebidanan yang menangani pasien pada saat itu.
    “Terkait kasus kematian pasien ibu dan bayi, saya belum bisa memberikan keterangan,” kata dia.
    “Sebab saya belum melakukan audit internal terhadap unit kebidanan yang menangani pasien pada saat itu, sehingga bisa diketahui kesalahan ada pada prosedur atau tindakan,” sambung dia.
    Kasus ini menjadi sorotan, mengingat peran vital RSUD Tc.Hillers sebagai rumah sakit rujukan di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sengketa Tanah 11 Hektar di Labuan Bajo, Dugaan Tanda Tangan Palsu Diungkap Regional 17 Januari 2025

    Sengketa Tanah 11 Hektar di Labuan Bajo, Dugaan Tanda Tangan Palsu Diungkap Regional 17 Januari 2025

    Sengketa Tanah 11 Hektar di Labuan Bajo, Dugaan Tanda Tangan Palsu Diungkap
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Para
    kuasa hukum
    yang mewakili Santosa Kadiman dan keluarga Naput, mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (17/1/2025).
    Kedatangan mereka bertujuan untuk mengajukan memori banding terkait Putusan
    Sengketa Tanah
    di Labuan Bajo.
    “Kami mengajukan memori banding terkait Putusan Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj,” ungkap Kharis Sucipto, salah satu kuasa hukum Santosa Kadiman, kepada wartawan di Pengadilan Tinggi Kupang.
    Selain mengajukan banding, Kharis juga mengaku melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Polres Manggarai Barat.
    Dokumen yang dilaporkan adalah surat pernyataan Haji Ishaka dan Haku Mustafa tertanggal 17 Januari 1998, yang menjadi salah satu dasar putusan tersebut.
    Ia menjelaskan, lahan yang menjadi sengketa tersebut seluas 11 hektar.
    “Kami hari ini datang ke Pengadilan Tinggi untuk mengajukan satu surat permohonan tindak lanjut terhadap sidang pemeriksaan tambahan, mengingat perkara ini masih dalam proses pemeriksaan. Kami mengajukan surat resmi ke Pengadilan Tinggi Kupang,” kata Kharis.
    Ia juga meminta Pengadilan Tinggi untuk menindaklanjuti salah satu materi memori banding yang diajukan.
    Salah satu permohonan tersebut adalah agar diadakan sidang pemeriksaan tambahan di tingkat banding untuk membuktikan dalil-dalil dalam memori banding secara hukum dan prosedur persidangan.
    “Alasan mendesak itulah yang kami gunakan dalam memori banding untuk memohon agar diberikan kesempatan dibukanya sidang pemeriksaan tambahan di tingkat banding, termasuk untuk memeriksa ahli-ahli baru dan bukti tambahan,” tambah Kharis.
    Perkara banding tersebut terdaftar pada tanggal 6 Januari 2025.
    Sementara itu, kuasa hukum Keluarga Nikolas Naput, Mursyid Candra mengaku, pihaknya juga mengajukan banding pada 11 November 2024 dan baru mendaftar pada 6 Januari 2025.
    Banding tersebut mencakup sejumlah keberatan, termasuk keraguan terhadap validitas bukti berupa Surat Pernyataan Haji Ishaka dan Haku Mustafa (kode P-20) yang telah diperiksa oleh ahli tanda tangan, Sapta Dwikardana.
    Hasil pemeriksaan menunjukkan  tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak identik.
    “Kami berharap pengadilan menjaga marwahnya dan tidak mencederai keadilan dengan bukti yang cacat hukum,” ujar Mursyid Candra.
    Ia menambahkan, putusan PN Labuan Bajo dinilai melampaui kewenangan hukum, karena mengabaikan fakta penting dari pernyataan tertulis Ibrahim A.
    Hanta pada 2014, yang menyebut keluarganya tidak memiliki hak atas tanah sengketa.
    Selain itu, ia menyoroti bahwa tidak ada amar putusan yang menyatakan Muhamad Rudini sebagai pemilik sah tanah sengketa seluas 11 hektar di Tanah Karangan dan Golo Karangan.
    Tindakan Muhamad Rudini yang memasang plang bertuliskan “Tanah 11 Hektar ini milik Muhamad Rudini” serta membangun pagar di lokasi sengketa juga menjadi sorotan.
    “Apa dasar hukumnya? Tidak ada amar putusan yang mendukung klaim tersebut,” tegas Mursyid Candra.
    Santosa Kadiman dan Keluarga Nikolas Naput meyakini, langkah banding merupakan hak hukum untuk mencari keadilan.
    Mereka berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dengan cermat dan bijaksana.
    “Kami percaya, nilai-nilai keadilan akan ditegakkan melalui proses hukum ini,” sebut Kharis Sucipto.
    Kini, mereka menantikan keputusan Pengadilan Tinggi Kupang sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan hak atas tanah yang disengketakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PHTC Kesehatan Presiden Prabowo Dimulai dari Daerah 3T, 32 Rumah Sakit Segera Naik Kelas

    PHTC Kesehatan Presiden Prabowo Dimulai dari Daerah 3T, 32 Rumah Sakit Segera Naik Kelas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win di bidang kesehatan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia. Program ini diawali dengan peletakan batu pertama untuk peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Reda Bolo di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (17/1/2025).

    Seremoni peletakan batu pertama dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi Kepala Kantor Staf Presiden A.M. Putranto, dan pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Dalam sambutannya, Menkes mengatakan RSUD Reda Bolo akan ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C, sehingga RS ini akan memiliki fasilitas yang lebih baik. Pasien dengan kasus yang lebih serius bisa langsung ditangani, tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dan kabupaten provinsi.

    “Pasien tidak perlu dikirim ke Kupang. RS ini bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan sembuh,” kata Menkes.

    RS Tipe C diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Kehadiran tenaga spesialis ini memungkinkan penanganan kasus medis yang lebih kompleks langsung di lokasi, tanpa perlu merujuk pasien ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi.

    Selain itu, RS Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih. Hal ini meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.

    Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, RS Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.

    Pengembangan RSUD Reda Bolo mencakup pembangunan gedung tiga lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur, fasilitas ICVCU, Intermediate, KRIS, VIP, ICU, PICU, HCU, ruang operasi modern, cathlab, laboratorium lengkap, poliklinik, serta peralatan canggih lainnya.

    Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan, A.M. Putranto mengatakan, peningkatan kapasitas RSUD seperti di Reda Bolo merupakan langkah nyata untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia, terutama di wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat dari layanan kesehatan berkualitas.

    “Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan secara merata,” tegas Kepala Staf Kepresidenan.

    Quick win peningkatan kualitas dan kapasitas RSUD ini mencakup RSUD di 66 kabupaten/kota wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sebanyak 32 RSUD akan ditingkatkan pada tahun 2025, sementara 34 lainnya pada tahun 2026. Proses peningkatan kapasitas RSUD Reda Bolo ditargetkan selesai pada Desember 2025.

    Selain infrastruktur, Kemenkes juga fokus pada ketersediaan sumber daya manusia. Program beasiswa dan fellowship disiapkan untuk mencetak dokter spesialis lokal yang akan mengabdi di daerah asalnya.

    Tenaga Ahli Utama PCO Chacha Annissa, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kemenkes dan jajaran tenaga kesehatan di Indonesia karena berhasil mewujudkan PHTC bidang kesehatan di awal 2025.

    “Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat bahwa pemerintah serius meningkatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit di daerah terpencil punya fasilitas lebih lengkap, mulai dari ruang operasi, ICU, dan laboratorium untuk mengobati penyakit seperti kanker. Seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bermutu, persis seperti bunyi konstitusi,” ujar Chacha.

    Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “Masyarakat di Sumba Barat Daya dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh lagi berobat keluar kabupaten, tidak perlu harus ke Kota Kupang untuk mendapatkan perawatan penyakit kanker dan stroke. RSUD Reda Bolo akan dapat menangani kasus medis kompleks tanpa merujuk pasien ke rumah sakit besar di luar Sumba apabila statusnya sah menjadi RS Tipe C,” ujar Chacha.

    Selain RSUD Reda Bolo, Kemenkes juga akan meningkatkan kapasitas RSUD di Bengkulu Tengah, Pesisir Barat, Tana Tidung, Kepulauan Anambas, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, Toraja Utara, Nias Utara, dan Manggarai Timur.

    Program ini akan terus mendapat penambahan di tahun 2026 dengan sasaran 34 RSUD lainnya yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

    Berdasarkan data Kemenkes, RSUD di wilayah yang menjadi sasaran PHTC, masih kekurangan 217 dokter spesialis dasar. Padahal, RS Tipe C wajib memiliki dokter spesialis dasar, seperti penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak. Selain itu, RSUD juga kekurangan spesialias KJSU (kanker, jantung, stroke, dan uronefro), yang diperkirakan sebanyak 392 dokter. Ini belum termasuk kekurangan dokter spesialis tujuh dasar, yakni, spesialias radiologi, patologi, anestesi, bedah, obgyn, anak, dan penyakit dalam, dengan perkiraan kebutuhan mencapai 1.270 dokter.