Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR

  • Masyarakat Adat, Pilar Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

    Masyarakat Adat, Pilar Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

    Liputan6.com, Gorontalo – Masyarakat Adat memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan pangan nasional melalui sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Dengan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, mereka mampu mengelola pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, tanpa merusak keseimbangan ekologi. Di Papua, misalnya, sistem pangan masyarakat adat disesuaikan dengan kondisi geografis.

    “Masyarakat di dataran rendah membangun ‘dusun sagu’ yang dikelola berdasarkan hukum adat, sementara di dataran tinggi, umbi-umbian menjadi makanan pokok,” kata Maria, perempuan Mpur Kebar dari Tambrauw, Papua Barat Daya.

    Sementara itu, di wilayah Kasepuhan, Jawa Barat, sistem ketahanan pangan dijaga melalui pembangunan ‘leuit’ atau lumbung padi komunal. “Leuit dapat menyimpan hasil panen selama bertahun-tahun, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk ketahanan pangan komunitas,” ujar Sucia Lisdamara, Perempuan Adat Kasepuhan Bayah.

    Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal terbukti menjadi solusi efektif saat pandemi Covid-19. Laporan Ahmad Arif (2022) menunjukkan bahwa komunitas adat tetap mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Masyarakat Adat Boti di Nusa Tenggara Timur, misalnya, mengelola kebun komunal secara kolektif untuk memastikan tidak ada anggota yang mengalami kelaparan. “Kami memiliki kebun pribadi dan kebun komunal yang hasilnya didedikasikan bagi mereka yang membutuhkan,” ungkap Bebie, anggota Masyarakat Adat Boti.

    Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki angka stunting tinggi, tetapi tidak ada kasus serupa di komunitas mereka berkat sistem pangan berkelanjutan.

  • Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan

    Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan

    Foto: Istimewa

    Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah 41 Rektor dan puluhan mahasiswa dari 41 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia berkumpul di Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (24/2) membahas tantangan sektor pertanian Indonesia bersama menteri-menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Muhammad Tafiqul Siregar, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, menyampaikan harapannya terhadap sektor pertanian. Menurutnya Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan.

    Bagi Tafiqul, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga pondasi bagi ketahanan bangsa. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada produksi.

    “Tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan,” jelasnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Sementara itu, Nursolihin, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti respons cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi permasalahan pertanian. Baginya, kepemimpinan yang sigap dan tegas sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor ini.

    “Kami berharap kebijakan swasembada pangan benar-benar bisa menjadi solusi dalam menangani krisis pangan di Indonesia,” ujar dia.

    Gregori, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan apresiasi atas pertemuan ini dan menyampaikan tantangan ketahanan pangan di daerahnya agar bisa dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani.

    “Sebagai anak NTT, saya berterima kasih karena aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar serta diimplementasikan dalam kebijakan pertanian nasional,” ujarnya.

    Di hadapan para mahasiswa pada forum itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memaparkan strategi besar pemerintah dalam membangun pertanian nasional dan swasembada pangan.

    Sebelumnya, Mentan Amran juga bertemu para Rektor dari berbagai macam Perguruan Tinggi Negeri, serta Ketua Himpunan Alumni Universitas seluruh Indonesia.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sektor pangan.

    Mendikti Saintek juga mengatakan dengan sinergi yang erat di pemerintahan, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi negara yang mandiri dalam sektor pangan, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

    “Industri pangan memerlukan SDM yang berkualitas, dan melalui sinergi ini, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan siap mengatasi tantangan di sektor pangan,” kata Brian.

    Sumber : Sumber Lain

  • Pegawai KFC Geruduk Kantor Kemenaker, Menaker Yassierli: Kita Berusaha Tidak Ada PHK – Halaman all

    Pegawai KFC Geruduk Kantor Kemenaker, Menaker Yassierli: Kita Berusaha Tidak Ada PHK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, pemerintah berusaha untuk menekan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di gerai KFC, sebagaimana yang dikabarkan bahwa ada PHK sepihak.

    Menurutnya, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menunggu laporan terkait PHK sepihak itu. Hal tersebut merespons kabar bahwa perusahaan KFC melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 11 karyawan.

    “Kita kan selalu berusaha tidak ada PHK. Nanti kita lihat, saya lagi dengar nunggu laporannya seperti apa,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (27/2/2025).

    Sayangnya Yassierli irit bicara menyoal PHK sepihak oleh KFC. Tapi dia bilang bahwa PHK merupakan langkah terakhir bagi perusahaan.

    “Bukan dipastikan secara UU kan perusahaan menjadikan PHK sebagai langkah terakhir, kita mau cek itu,” ungkap dia.

    Adapun pada Rabu (26/2/2025) kemarin, Serikat Perjuangan PT Fastfood Indonesia menggelar unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Kemenaker soal PHK sepihak di KFC.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku belum mendapat laporan soal PHK sepihak dari perusahaan Fastfood KFC.

    “Saya belum dapat laporan soal itu,” ujar Noel saat dihubungi Tribunnews, Kamis.

    Sementara berdasarkan siaran pers dari Serikat Perjuangan PT Fastfood Indonesia menyatakan bahwa KFC sengaja melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

    “KFC INDONESIA arogansi dan diskriminasi, serta dugaan anti serikat terhadap anggota dan pengurus SP-KFC-KASBI (11 orang) dalam melakukan keputusan PHK Sepihaknya. PHK sepihak dilakukan dengan arogansi, tanpa komunikasi dengan pihak pengurus serikat pekerja dan tanpa musyawarah sesuai Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023,” tulis rilis yang diterima Tribunnews.

    Serikat Perjuangan PT Fastfood juga menyebut bahwa keputusan PHK sepihak tersebut juga dilakukan dengan diskriminasi yakni dengan mutasi pekerja staff KFC yang faktanya anggota serikat lain yang mayoritas yakni SP.FFI.

    “Akan tetapi, hal yang terbaru terjadi di store lain yakni KFC Box Manggarai Jakarta yang tutup store nya bisa di mutasi di store lainnnya,” tuturnya. 

    Hal tersebut, bertolak belakang dengan yang disampaikan pihak KFC di forum Tripartit Mediasi Disnaker Kota Surabaya, dimana menyampaikan di PHK semua ketika tutup store KFC permanent. 

    “PHK yang dilakukan KFC adalah PHK karena alasan telah merugi dan dengan nilai 0,5xpesangon. Hal ini bertentangan dengan putusan MK no.19/PUU-IX/2011 pada tanggal 20 Juni 2012. Artinya, PHK di KFC tidak bisa menggunakan alasan tersebut diatas, karena faktanya store- store KFC masih banyak yang buka/operasional di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Untuk informasi, Tribunnews telah mengonfirmasi terkait PHK sepihak kepada pihak KFC. Namun hingga berita ini dimuat, pihak KFC belum merespons.

  • Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pelindo perkuat kerja sama cegah stunting di Kota Kupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 14:06 WIB

    Elshinta.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo siap mendukung upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pelindo bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta lainnya, LSM, dan masyrrakat dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
     
    “Kerja sama multipihak ini diharapkan memberikan dampak lebih luas dan berkelanjutan, sehingga prevalensi stunting di Kota Kupang dan secara umum di Provinsi NTT bisa turun signifikan,” kata Ardhy Wahyu Basuki, Group Head Sekretariat Perusahaan
    Pelindo. 

    Hari ini Pelindo ambil bagian di acara Workshop Pencegahan Stunting Terintegrasi Berbasis Komunitas di Kota Kupang. Workshop ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu dan permasalahan stunting di NTT, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan stunting, serta mendorong kerja sama yang lebih luas untuk mendukung penurunan angka stunting di Kota Kupang.
     
    Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk BKKBN Provinsi NTT, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang.
     
    Berdasarkan data e-PPGBM Juni 2024, angka stunting di Kota Kupang mencapai 18,8% atau sebanyak 4.233 balita. Selain itu, 11,4% balita termasuk kategori wasting, sementara 22,3% lainnya masuk dalam kategori underweight. Tiga wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Kecamatan Kelapa Lima, Maulafa, dan Kota Radja.
     
    Ardhy menegaskan, sebagai BUMN jasa kepelabuhanan yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, Pelindo memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
     
    “Melalui Program TJSL, kami mengemban amanat untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, termasuk pencegahan stunting melalui edukasi gizi, pemberian makanan tambahan bergizi, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak,” ujarnya.
     
    Upaya pencegahan stunting di Kota Kupang mencakup berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan akses terhadap pangan bergizi dengan memperkuat ketahanan pangan lokal, edukasi mengenai pola makan sehat serta kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penyuluhan sanitasi dan kesehatan lingkungan.
     
    Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka stunting di Kota Kupang dapat terus menurun hingga mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT, yaitu 12% hingga 10% dalam beberapa tahun ke depan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • PLN Iconplus dorong pembangunan ekososbud dan pendidikan di Sumba Timur

    PLN Iconplus dorong pembangunan ekososbud dan pendidikan di Sumba Timur

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Relawan Bakti BUMN Batch VII

    PLN Iconplus dorong pembangunan ekososbud dan pendidikan di Sumba Timur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 14:12 WIB

    Elshinta.com – Relawan Bakti BUMN Batch VII digelar di Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi, sosial budaya (Ekososbud), dan pendidikan di Kabupaten Sumba Timur.  

    Kegiatan ini berlangsung pada 17–19 Februari 2025, melibatkan relawan muda dari berbagai latar belakang yang telah terpilih untuk berpartisipasi dalam program tersebut.  

    Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian BUMN terhadap pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.  

    “PLN Icon Plus turut mendukung kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch VII ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Sumba Timur dan dapat terus berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya di masa depan.” ungkapnya.  

    Direktur Keuangan & Manajemen Resiko PLN Icon Plus, Teguh Widhi Harsono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN yang melibatkan para pegawai BUMN muda dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini bertujuan untuk menggerakkan para relawan ke daerah-daerah yang memerlukan dukungan serta kerja sama dari berbagai organisasi BUMN.  

    “Dalam program ini, Kementerian BUMN juga meminta para direksi muda seperti kami untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada para relawan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Sumba Timur,” ungkapnya.  

    Teguh berharap para relawan muda yang memiliki perjalanan karier panjang dapat memahami bahwa kontribusi mereka terhadap negara sangat besar, terutama sebagai bagian dari BUMN yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia.  

    Karena itu, ia menekankan pentingnya peran relawan muda BUMN dalam memberikan dampak serta manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah yang masih membutuhkan dukungan untuk mempercepat pembangunan, termasuk di Sumba Timur.  

    Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran tim relawan di Sumba Timur disambut dengan baik oleh masyarakat adat setempat. Beberapa lokasi yang akan menerima bantuan meliputi sektor pendidikan, seperti TK Kalu Manandang, serta berbagai bentuk dukungan lainnya.  

    “Saya berharap kehadiran kami di Sumba Timur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia dini, siswa SD, dan tenaga pengajar. Dengan begitu, sekolah-sekolah di daerah ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi generasi penerus, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.  

    Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, mengapresiasi program Relawan Bakti BUMN Batch VII dan menyampaikan terima kasih kepada PLN serta para relawan atas kepedulian mereka terhadap pembangunan di daerah tersebut.  

    Menurutnya, program ini menjadi bukti bahwa perusahaan milik negara tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki komitmen sosial melalui program TJSL untuk membantu pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Sumba Timur.  

    “Saya berharap program ini dapat terus didukung dengan semangat kepedulian sosial tanpa mengharapkan imbalan, sehingga pembangunan di Sumba Timur dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” harap Umbu Ndamu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kasus MTN Bank NTT, Jaksa Sita Rp108 Juta dari Eks-Direktur PT Bina Artha

    Kasus MTN Bank NTT, Jaksa Sita Rp108 Juta dari Eks-Direktur PT Bina Artha

    Ia menegaskan penyitaan ini merupakan langkah penting dalam proses hukum yang sedang berlangsung dan bukti nyata komitmen Kejati NTT dalam pemberantasan korupsi.

    “Penyitaan uang ini adalah bukti konkret bahwa Kejati NTT terus bergerak maju dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi sebagai upaya memulihkan keuangan negara yang terdampak akibat tindak pidana korupsi,” tandasnya.

    Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Kejati NTT terus bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus korupsi besar yang merugikan negara.

    Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar.

    “Kami akan terus bekerja maksimal mengungkap tuntas perkara ini,” ujarnya.

  • Siswa SD di Sumbar Timur Temukan Daging Ayam MBG Mentah Ada Darahnya, Apa Kata Pengelola?

    Siswa SD di Sumbar Timur Temukan Daging Ayam MBG Mentah Ada Darahnya, Apa Kata Pengelola?

    Pengelola Dapur MBG Sumba Timur, Jesica Sodakain, mengatakan dirinya menyediakan menu dan makanan yang baik bagi para siswa.

    “Kami menyediakan yang baik dan benar. Foto menu makanan yang beredar itu sudah terkontaminasi dengan nasi kuning, yang anak itu beli di kantin,” ujar Jesica, Rabu (26/2/2025).

    Jesica mengatakan hal tersebut sudah dilakukan klarifikasi bersama pihak SD Inpres Waingapu 3, yang memvideokan lalu memviralkan di media sosial. Setelah diklarifikasi, menu tersebut bukan dari MBG, melainkan terkontaminasi dengan makanan yang dibeli dari kantin.

    “Sehingga persoalan tersebut tidak diumbar-ambir lagi. Saya kira masalah itu sudah selesai,” tegas Jesica.

    Dia menerangkan menu tersebut viral setelah para siswa sudah selesai menyantap makanannya masing-masing. Nasi kuning dalam foto yang beredar itu, bukan berasal dari program MBG. Sebab, pengelola dapur hanya menyediakan nasi putih.

    “Kami hanya menyediakan nasi putih beserta menu lengkapnya,” terang Jesica.

  • Anaknya Dirudapaksa hingga Hamil, Orangtua Korban Ancam Lapor Polisi jika Terduga Pelaku Tak Tanggung Jawab

    Anaknya Dirudapaksa hingga Hamil, Orangtua Korban Ancam Lapor Polisi jika Terduga Pelaku Tak Tanggung Jawab

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang remaja perempuan inisial ML menceritakan kisah kurang mengenakan yang dialaminya. ML, warga asal Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ini mengaku jadi korban rudapaksa oleh sang kekasih hingga hamil. Bahkan kelakuan bejat tersebut dilakukan 15 kali di lokasi yang berbeda.

    ML menjelaskan sang kekasih yang diduga lakukan rudapaksa kepadanya pria usia 20 tahun berinisial Y. Terduga pelaku disebut korban kerap melakukan kekerasan saat hendak melancarkan aksi keji terhadapnya. Mirisnya, diakui korban saat ini tengah hamil lima bulan.

    “Rambut saya ditarik, saya takut jadi saya ikut saja. Sekarang saya hamil tapi dia tidak pernah datang kunjung saya (bertanggung jawab),” kata ML, mengutip artikel PR NTT berjudul ‘Remaja Perempuan di Flotim jadi Korban Rudapaksa Pacarnya 15 Kali hingga Hamil 5 Bulan’

    Korban pun mengungkapkan lokasi terduga pelaku merudapaksa dirinya. Dari total 15 kali, tindakan bejat tersebut mayoritas dilakukan di lingkungan sekolah sebanyak 10 kali kala ada pesta dan di Dusun Tanah Belen Desa Lamtutu sebanyak lima kali pada malam hari jelang dini hari.

    Harapan Keluarga Korban terhadap Pelaku

    Ilustrasi. Keluarga dugaan korban rudapaksa meminta pelaku yang notabene pacar anaknya bertanggung jawab atas tindakannya.

    Orantua korban berinisial EKK, mengungkapkan harapannya agar kekasih anaknya memiliki rasa tanggung jawab atas segala perbuatan kejinya terhadap anaknya yang kini tengah hamil. Bila tidak, ia menegaskan akan melaporkan kepada pihak berwajib.

    “Anak ini (ML) masih kecil. Kami hanya harap keadilan saja. Jika tidak bertanggung jawab, kami akan lapor polisi,” kata EKK dengan nada lemas.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberikan pembekalan dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, meminta seluruh kepala daerah membantu memastikan ketersediaan stok pangan untuk mendukung suksesnya program makan bergizi gratis (MBG).

    Gibran menekankan keberhasilan program-program prioritas pemerintah pusat, termasuk makan bergizi gratis, salah satunya bergantung dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak, Ibu, kepala daerah saya mohon infrastruktur supply chain (rantai pasok, red.) dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

    Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung. Harus kita keroyok bersama-sama. Harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” kata Wapres.

    Wapres kemudian menyinggung target penghapusan stunting pemerintah, yang dapat dilakukan dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan balita.

    Dalam sesi pembekalan yang sama, Gibran juga mengajak seluruh kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di daerahnya masing-masing. Gibran mencontohkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, sebagai salah satu teladan.

    “Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta,” tutur Wapres Gibran.

    Gibran menilai prestasi itu tercapai salah satunya karena keberhasilan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di masing-masing daerah.

    “Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan. Penting sekali FKUB,” ujar Gibran.

    Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • NTT sita 53 koli santigi tanpa dokumen

    NTT sita 53 koli santigi tanpa dokumen

    Kupang (ANTARA) – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama tim gabungan berhasil menyita fauna dan flora, termasuk 53 koli anakan pohon santigi (Phempis Accidula) tanpa dokumen di Pelabuhan Tenau Kupang NTT.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (Karantina NTT) Simon Soli kepada wartawan di Kupang, Rabu mengatakan bahwa keberhasilan itu berkat kerja sama KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) Laut Tenau, PT. Pelni, PT DLU Armada Pelabuhan Laut, dan PT Pelindo .

    Kegiatan lalu lintas perdagangan satwa dan tumbuhan secara ilegal –tanpa dokumen– tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

    Pohon santigi biasanya dimanfaatkan untuk akuaskap, yakni teknik memelihara, menata, dan mempertahankan biota air dalam akuarium sehingga menghasilkan pemandangan yang indah dalam air.

    Pohon santigi atau tanaman perdu yang kerap dijumpai pada wilayah pesisir dan sekitar hutan mangrove itu bernilai cukup tinggi karena selain untuk tanaman hias juga dipercaya bisa diolah menjadi obat herbal.

    Tercatat 53 koli santigi itu ditemukan dari dua kapal berbeda, di antaranya 33 koli ditemukan ditemukan petugas gabungan di KM Dharma Kartika V yang akan berangkat dari Kupang ke Surabaya.

    Kemudian 20 koli ditemukan di KM Sabuk Nusantara 28 yang sandar di Kupang asal Maluku Barat Daya.

    Selain Santigi, pihaknya juga menggagalkan masuknya dua dua ekor burung murai dan 13 koli kerang lola yang akan dikirim dari Kupang ke Surabaya. Sitaan itu diserahkan ke pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

    Sementara untuk santigi dari Maluku Barat Daya akan dikirim kembali ke wilayah tersebut untuk dikelola​​​​ di daerah asalnya.

    Ketua Tim Penegakan Hukum Karantina NTT Rido mengatakan bahwa Karantina melakukan pembinaan kepada pemilik barang untuk tidak mengulanginya kembali.

    “Kami akan terus meningkatkan pengawasan di pelabuhan serta tempat pemasukan dan pengeluaran lainnya untuk mencegah lalu lintas ilegal komoditas pertanian dan perikanan,” imbuhnya.

    Ia mengatakan kini langkah-langkah untuk proses hukum lebih lanjut tengah dikoordinasikan dengan para pihak terkait.

    Lalu lintas ilegal ini ujar dia, melanggar Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang KHIT, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

    Selain itu, juga melanggar Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Dapat dikenakan hukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp250 juta dan atau pencabutan izin usaha.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025