provinsi: NUSA TENGGARA TIMUR

  • Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan berbagai langkah penanganan banjir dan genangan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Fokus utama diarahkan pada percepatan proyek drainase dan pemeliharaan infrastruktur pengendali air di seluruh wilayah Surabaya.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan penyelesaian proyek drainase menjadi prioritas utama agar semua pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun. Menurutnya, sebagian besar proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir November 2025.

    “Insyaallah di akhir November selesai semua. Tapi, alhamdulillah di bulan Oktober sudah hujan. Nah berarti apa, strategi saya untuk menahan agar tidak terjadi genangan kita keluarkan mobil-mobil PMK (Pemadam Kebakaran),” kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan, mobil PMK dikerahkan untuk membantu mempercepat aliran air saat hujan deras mengguyur kota. Setidaknya terdapat 28 unit mobil PMK yang disiagakan pemkot di berbagai titik rawan genangan setiap kali hujan turun.

    “Kita punya 28 unit, keluar semua setiap hujan. Dan ini semoga sampai akhir November kita bisa mengatasi itu, sehingga ketika ini jadi semua, bisa selesai,” ujarnya.

    Wali Kota Eri menyebutkan sejumlah kawasan yang selama puluhan tahun kerap dilanda banjir kini mulai terbebas dari genangan setelah sistem drainase diperbaiki.

    “Saya kasih contoh di Pakal, puluhan tahun banjir, 30 tahun bisa selesai. Yang namanya Dukuh Kupang itu lima puluh tahun, hari ini bisa selesai, tidak banjir,” tuturnya.

    Selain wilayah Pakal, Pemkot Surabaya juga menyiapkan penanganan banjir di kawasan Sukomanunggal pada tahun depan. Wali Kota Eri berharap masyarakat setempat mau bekerja sama mendukung pembangunan saluran baru agar tidak terjadi hambatan di lapangan.

    “Kayak di Kecamatan Sukomanunggal itu (warga) tidak mau dibuatkan saluran, akhirnya banjir. Makanya saya bilang tahun depan (warga) harus mau. Bagaimana camat dan lurah bisa meyakinkan bahwa ketika dibuatkan saluran maka tidak menjadikan banjir,” tegasnya.

    Wali Kota Eri optimistis dengan rampungnya proyek-proyek drainase tahun ini, sejumlah kawasan akan terbebas dari genangan saat musim hujan. “Saya mohon doanya warga Surabaya, insyaallah November selesai, maka ada kawasan-kawasan yang terbebas banjir. Nanti di tahun depan kita lakukan lagi untuk per-kawasan,” imbuh Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Sebagai bagian dari upaya penanganan, Cak Eri bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik genangan pada Selasa (5/11/2025). Beberapa lokasi yang dipantau antara lain Jalan Jemursari, Jalan Sidosermo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tidar, Jalan Embong Malang, hingga Jalan Tanjungsari – Kecamatan Sukomanunggal.

    Di kawasan Tanjungsari, ia menemukan sejumlah bangunan rumah warga berdiri di atas saluran air sehingga menghambat aliran. “Jangan sampai (bangunan) ada di luar persil. Ini sudah puluhan tahun terus gimana mau bisa menyelesaikan banjir kalau masih ada seperti ini?” ujarnya.

    Karena itu, Cak Eri meminta camat dan lurah setempat untuk mengimbau warga agar menyesuaikan bangunan dengan batas tanah yang sah. “Kalau salurannya ditutupi rumah, terus gimana ini. Makanya saya minta tolong Pak Camat dan LPMK, kumpulkan warganya, diingatkan rumahnya harus mundur sesuai dengan surat tanahnya,” tegasnya.

    Tak hanya rumah, Cak Eri juga melarang pembangunan jembatan pribadi di atas saluran karena dapat mempersempit ruang aliran air. “Jangan buat jembatan di sini, akhirnya air yang mengalir ditutupi begini. Sudah dibongkar saja,” tegas dia.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Syamsul Hariadi, menyebutkan kondisi serupa banyak ditemukan di kawasan Tanjungsari. “Karena salurannya kecil dan rumah-rumah banyak yang maju ke jalan, sehingga aliran ke muara juga tidak lancar,” katanya.

    Sebagai solusi, Syamsul mengatakan pihaknya akan melakukan pelebaran saluran menggunakan box culvert pada tahun depan. Air dari kawasan itu nantinya dialirkan menuju arah timur Jalan Asem Mulya, lalu ke saluran Greges dan Bozem Morokrembangan.

    “Rencananya tahun depan akan kita lebarkan salurannya,” ujarnya.

    Syamsul menjelaskan hingga awal November 2025, progres pengerjaan proyek drainase telah mencapai sekitar 70 persen. “Untuk saat ini paket-paket pekerjaan drainase itu sudah 70 persen kita selesaikan. Kemudian yang 20 persen selesai di akhir November, sisanya (proyek besar) insyaallah kita selesaikan di Desember,” paparnya.

    Menurutnya, percepatan dilakukan agar seluruh proyek rampung sebelum puncak musim hujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan tahun ini diprediksi relatif sama dengan tahun sebelumnya, dengan puncak terjadi pada Januari–Februari 2026.

    Selain percepatan proyek, Pemkot Surabaya juga memperkuat sistem pompa air dan pembersihan saluran. Saat ini, terdapat 76 rumah pompa aktif dan akan ditambah lima unit baru pada akhir 2025 sehingga total menjadi 81 rumah pompa.

    “Jumlah petugas di setiap rumah pompa bervariasi antara empat hingga delapan orang, tergantung pada ukuran dan kapasitas pompa,” jelas Syamsul.

    Syamsul menambahkan, pembangunan rumah pompa juga difokuskan di wilayah selatan Surabaya, seperti Menanggal, Ahmad Yani, Ketintang, Karah, dan Rungkut Menanggal. Menurutnya, beberapa titik tersebut selama ini menjadi langganan banjir saat hujan deras.

    “Kita fokus di wilayah selatan tahun ini,” ungkapnya.

    Selain infrastruktur, Syamsul memastikan DSDABM Surabaya juga melakukan koordinasi rutin dengan BMKG untuk deteksi dini cuaca ekstrem. Informasi prakiraan hujan menjadi acuan pemkot untuk menyalakan pompa, membuka pintu air, dan menurunkan Satgas lapangan.

    “Biasanya sekitar satu sampai dua jam sebelum hujan turun, kita sudah mendapat peringatan dari BMKG,” tuturnya.

    Syamsul juga mengungkap persoalan klasik yang menjadi tantangan penanganan banjir, yakni sampah yang menyumbat aliran air. Menurutnya, banyak saluran yang tersumbat oleh sampah rumah tangga hingga benda besar seperti helm, sofa, bahkan kasur.

    “Ada banyak macam sampah di sana, terutama di saluran Greges yang menuju Bozem Morokrembangan,” sebutnya.

    Untuk mengantisipasi penyumbatan, Pemkot Surabaya menyiagakan Satgas dan petugas rumah pompa selama 24 jam dengan sistem tiga shift. Mereka bertugas menyaring dan mengangkat sampah dari saluran agar pompa bisa berfungsi maksimal.

    “Kita siagakan Satgas 24 jam,” ujar Syamsul.

    Namun, Syamsul kembali menegaskan, kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam menjaga saluran tetap bersih. Tanpa dukungan warga, upaya penanganan banjir dan genangan yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak akan berjalan efektif.

    “Dengan penanganan yang maksimal ini, kami juga meminta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air,” pungkasnya. (adv/rio/but)

  • Polisi Senior Penganiaya Siswa SPN Polda NTT Dipatsus

    Polisi Senior Penganiaya Siswa SPN Polda NTT Dipatsus

    Liputan6.com, Bali Nusra- Polda NTT mengambil langkah cepat dan tegas terhadap Bripda Torino Tobo Dara, pelaku penganiayaan terhadap dua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), berinisial KLK dan JSU. Saat ini, Bripda Torino tengah diproses dan sudah ditempatkan khusus (patsus).

    “Sudah dipatsus. Kami sudah terbitkan surat perintah penempatan khusus sebagai langkah disiplin awal terhadap terduga pelanggar,” ujar Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, Jumat (14/11/2025).

    Dia menegaskan Polda NTT memastikan seluruh proses akan dilakukan sesuai koridor hukum dan etika profesi. Bidpropam Polda NTT juga telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua korban tersebut.

    “Kami berharap kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” kata Henry.

    Menurut Henry, penanganan kasus itu sebagai contoh nyata penerapan nilai asah, asih, dan asuh dalam pembinaan.

    “Kekerasan tidak memiliki tempat di lingkungan Polri. Kasus ini sebagai penegasan komitmen institusi dalam menjunjung tinggi nilai pembinaan personel,” tegas Henry.

  • Revitalisasi Pasar Pramuka penting dilakukan untuk kenyamanan bersama

    Revitalisasi Pasar Pramuka penting dilakukan untuk kenyamanan bersama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah mendukung penuh upaya revitalisasi Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang dinilai penting untuk kenyamanan bersama.

    “Revitalisasi ini penting agar pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya tidak kalah bersaing dengan pasar modern milik swasta,” kata Endriansyah di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, revitalisasi ini juga penting dalam menyongsong lima abad Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota global.

    “Jakarta mau tidak mau harus bersolek, termasuk pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Sehingga, saat ada wisatawan atau pengunjung dari luar negeri, Jakarta bisa memberikan citra positif karena menjadi barometer Indonesia,” ujarnya.

    Dukungan juga disampaikan, Ketua Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus) Faisal Nasution. Faisal memastikan, revitalisasi tersebut menjadi kebutuhan jangka panjang.

    “Kalau kondisi pasar bagus, pengunjung nyaman pasti juga akan berdampak positif pada omzet penjualan pedagang,” kata Faisal.

    Faisal menyebut, revitalisasi Pasar Pramuka akan memberikan kebaruan di Jakarta karena pasar itu juga akan dilintasi LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai.

    “Adanya koneksi atau integrasi dengan stasiun LRT ini tentu bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana konektivitas Stasiun MRT Blok M dengan Blok M Plaza. Pusat perbelanjaan yang tadinya sudah sepi, berubah menjadi ramai pengunjung,” jelas Faisal.

    Perumda (PD) Pasar Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pasar rakyat yang modern, nyaman, dan berdaya saing melalui program revitalisasi yang dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi, salah satunya revitalisasi Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

    Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengatakan, revitalisasi Pasar Pramuka diharapkan dapat memperkuat peran pasar rakyat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi warga Jakarta.

    Hal ini sekaligus wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    “Perumda Pasar Jaya telah merespons seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan melalui berbagai pihak, mulai dari beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) hingga Ombudsman RI,” jelas Agus.

    Agus menjelaskan, hak pemakaian tempat usaha di Pasar Pramuka telah berakhir sejak Mei 2024. Namun, hingga kini para pedagang masih menggunakan tempat usahanya tanpa dikenakan biaya perpanjangan hak pakai yang semestinya menjadi kewajiban sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perumda Pasar Jaya.

    Berdasarkan hasil pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 9 Oktober 2025, keputusan terkait pengelolaan Pasar Pramuka dikembalikan kepada Perumda Pasar Jaya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

    “Sebagai wujud transparansi, Pasar Jaya telah menggelar diskusi bersama pedagang Pasar Pramuka pada 14 Oktober 2025, dan menyampaikan surat resmi kepada Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) pada 20 Oktober 2025 mengenai penetapan Harga Perpanjangan Hak Pakai (PHP) Tempat Usaha Pasar Pramuka,” paparnya.

    Agus menegaskan, penyesuaian harga perpanjangan hak pakai dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha para pedagang dan pengelolaan pasar yang sehat secara ekonomi.

    Penetapan harga ini telah melalui kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk memastikan tarif sewa ditetapkan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan standar kewajaran harga pasar.

    “Bahkan, nilai yang kami tetapkan berada di bawah hasil rekomendasi KJPP. Ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada para pedagang agar mereka dapat terus beroperasi dengan biaya yang terjangkau,” ungkap Agus.

    Perumda Pasar Jaya juga memberikan berbagai skema keringanan dan kemudahan pembayaran, seperti potongan harga dan fasilitas cicilan, guna meringankan beban pedagang dalam memperpanjang masa sewa hingga 20 tahun ke depan.

    Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada pedagang.

    “Kami terus berupaya mencari titik tengah agar revitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar, tetapi juga membawa dampak positif bagi semua pihak,” ucap Agus.

    Agus berharap, revitalisasi ini dapat menjadikan pasar lebih tertata, higienis, aman, dan nyaman, sekaligus menjadi contoh transformasi pasar tradisional menuju pengelolaan yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kerakyatan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    AHY Soroti Ketimpangan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi NTT

    Jakarta

    Pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi yang belum merata, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini khususnya dalam hal pembangunan jalan hingga akses air bersih.

    Persoalan infrastruktur di NTT mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, Kamis (13/11/2025).

    Pada kesempatan itu, ia berdialog langsung dengan masyarakat dan menerima laporan hasil riset dari tim Ekspedisi Patriot, yang selama tiga bulan melakukan penelitian di berbagai kawasan transmigrasi di NTT.

    Hasil riset tersebut menunjukkan, infrastruktur masih menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah transmigrasi. Menko AHY menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan keterbatasan akses air bersih sebagai hambatan yang perlu segera ditangani.

    “Di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Masih cukup banyak ruas jalan yang perlu perbaikan, termasuk juga kebutuhan air bersih,” kata AHY, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/11).

    Menurutnya, ketersediaan infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

    “Kita berharap pertanian kita bisa lebih baik lagi. Karena itu, dibutuhkan bendungan dan irigasi untuk mengairi sawah serta menyediakan suplai air bersih bagi semua,” ujarnya.

    AHY memastikan, seluruh masukan masyarakat dan temuan lapangan akan dibawa ke tingkat kementerian untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif. Ia juga menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai faktor penentu kemajuan ekonomi masyarakat transmigran.

    “Kalau aksesnya semakin baik, seluruh potensi yang ada bisa dioptimalkan dan hasilnya kembali dinikmati oleh masyarakat,” kata dia.

    Pada kesempatan itu, AHY juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran yang telah menetap di kawasan tersebut selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, pemberian SHM ini merupakan bentuk kepastian hukum atas lahan masyarakat, sekaligus menjadi penopang peningkatan nilai ekonomi bagi warga transmigran.

    “Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menarik adalah, ternyata sejak tahun 2000 masyarakat sudah tinggal di sini, tetapi baru sekarang bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya, menunggu selama 25 tahun,” ujar AHY.

    (shc/eds)

  • KemenHAM tetapkan Kelurahan Manggarai jadi “Kampung Redam” pertama

    KemenHAM tetapkan Kelurahan Manggarai jadi “Kampung Redam” pertama

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, sebagai “Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian” (Redam) pertama di Indonesia.

    Menteri HAM Natalius Pigai menyebutkan pertimbangan pembentukan Kampung Redam selaras dengan berbagai pemikiran dunia hari ini di mana sumber-sumber pemicu masalah berasal dari setiap individu.

    “Jadi, kalau di seluruh dunia itu ada sampai 9 miliar orang, itu bisa memunculkan masalah maupun ketidakadilan,” ucap Pigai dalam acara penetapan Kelurahan Manggarai sebagai Kampung Redam, di Jakarta, Jumat.

    Demikian pula di Indonesia, kata dia, apabila terdapat 280 juta orang lebih, maka setiap individu bisa memunculkan masalah atau menjadi sumber ketidakadilan.

    Meski begitu, ia menuturkan hal tersebut tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga berlaku bagi struktural maupun institusi, baik penegak hukum, pemerintah, hingga kementerian/lembaga, sehingga perlu dibentuk Kampung Redam, salah satunya di Kelurahan Manggarai.

    Adapun Kampung Redam merupakan sebuah program inovatif yang diluncurkan oleh KemenHAM untuk mendorong proses perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan di daerah-daerah yang pernah mengalami konflik sosial di Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar menuturkan Kelurahan Manggarai terkenal dengan aksi tawuran yang sudah ada sejak sekitar tahun 1970.

    Setelah diselidiki, sambung dia, penyebab tawuran yang terjadi meliputi berbagai macam, yakni adanya kawasan padat dan kumuh, mobilitas tinggi, hingga terdapat pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun meluncurkan program “Manggarai Bershalawat”, yang menggunakan pendekatan kultural dan keagamaan untuk mengajak warga berdiskusi dan mencari akar masalahnya, dengan tujuan menciptakan suasana kekeluargaan dan menyalurkan energi positif melalui kegiatan-kegiatan yang positif.

    “Setelah itu agak berkurang tawurannya,” ucap Anwar.

    Dengan demikian melalui penetapan Kelurahan Manggarai sebagai Kampung Redam, dirinya berharap kelurahan tersebut semakin bebas dari aksi tawuran.

    Ia menyarankan agar pelaksanaan Kampung Redam di Kelurahan Manggarai nantinya bisa dijalankan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya dengan melibatkan masyarakat.

    “Diharapkan Kampung Redam dapat mengatasi traumatik, menanamkan nilai-nilai HAM, serta memberi solusi untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan masalah sosial yang berbeda-beda antara wilayahnya,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Polisi Senior Hajar Bertubi-tubi 2 Siswa SPN Polda NTT: Ketahuan Merokok

    Alasan Polisi Senior Hajar Bertubi-tubi 2 Siswa SPN Polda NTT: Ketahuan Merokok

    Liputan6.com, Kupang – Polda NTT akhirnya mengungkap alasan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda Torino Tobo Dara, terhadap dua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN). Terungkap jika aksi kekerasan itu dipicu karena kedua siswa itu kedapatan merokok. Kedua siswa yang dihajar bertubi-tubi itu adalah KLK dan JSU.

    “Aksi pemukulan dipicu oleh rasa kesal senior karena kedua siswa kedapatan merokok,” ujar Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra.

    Henry menjelaskan Bidpropam Polda NTT telah melakukan langkah-langkah cepat dengan melakukan interogasi terhadap anggota Ditsamapta Polda NTT itu.

    Selain itu, seorang saksi kunci, yakni Bripda GP yang merekam aksi penganiayaan pada Kamis (13/11/2025) itu juga sudah diperiksa.

    “Kami sudah lakukan pengecekan medis terhadap kedua siswa. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya luka atau memar pada tubuh korban,” jelas Henry.

    Menurut Henry, setelah kejadian, keluarga dari kedua siswa langsung mendatangi Mapolda NTT untuk meminta pertanggung jawaban atas kejadian tersebut. Namun, setelah dilakukan komunikasi dan pendekatan persuasif, mereka menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada Polda NTT.

    “Sehingga hal ini menunjukkan adanya kepercayaan keluarga terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” tandasnya.

     

  • Komisi III DPR Minta Prabowo Segera Tarik Anggota Polri Aktif dari Jabatan Sipil Pascaputusan MK

    Komisi III DPR Minta Prabowo Segera Tarik Anggota Polri Aktif dari Jabatan Sipil Pascaputusan MK

    Di sisi lain, Anggota Komisi DPR yang membidangi hukum dan keamanan itu pun mendorong Presiden Prabowo untuk menjalankan putusan MK terkait larangan rangkap jabatan.

    Benny menyinggung putusan MK terdahulu soal larangan menteri dan wakil menteri merangkap jabatan.

    “Selain itu, juga kita dorong agar presiden patuhi putusan MK soal larangan Wamen merangkap jabatan jadi komisaris-komisaris BUMN,” tukasnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima seluruh permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam sidang yang digelar Kamis (13/11).

    MK menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa lagi menunjuk polisi aktif menduduki jabatan sipil sebelum mereka pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.

    Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    MK juga menilai frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.

    Lebih lanjut, MK pun menjelaskan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri sebenarnya sudah cukup jelas. Pasal tersebut menjelaskan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

    Terkait hal itu, Benny mengingatkan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat.

    “Jadi Ingat, Indonesia bukan negara polisi,” tegas Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu.

  • Peringatan Baru BMKG, Waspada Hujan Lebat-Angin Kencang di Wilayah Ini

    Peringatan Baru BMKG, Waspada Hujan Lebat-Angin Kencang di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Indonesia masih terus mengalami hujan lebat-sangat lebat dalam tiga hari terakhir. BMKG mencatat beberapa lokasi yang mengalami kejadian hujan lebat-sangat lebat, yakni Majalengka, Cirebon, Tangerang Selatan, Balikpapan, Nabire, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta.

    Sepekan ke depan, BMKG mengatakan ada sejumlah faktor utama yang masih memengaruhi dinamika cuaca di Indonesia. Salah satunya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat daya Sumatera dan selatan Jawa Timur hingga Bali, serta di perairan tenggara Filipina, yang diprediksi tetap konsisten dalam beberapa hari ke depan, sehingga turut mendukung pertumbuhan awan konvektif di wilayah-wilayah tersebut.

    Kemudian, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang atmosfer seperti Rossby Equatorial serta Kelvin yang saat ini aktif di sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan dinamika cuaca di Indonesia.

    Kondisi ini diperkuat oleh adanya dorongan udara kering dari Belahan Bumi Utara dan Belahan Bumi Selatan, serta kelembapan udara yang tinggi dan kondisi atmosfer yang relatif labil, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Indonesia.

    “Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan longsor, yang berisiko mengganggu aktivitas harian maupun kelancaran transportasi,” tulis BMKG dalam laporan Prospek Cuaca Mingguan Periode 14-20 November 2025, dikutip dari laman resminya, Jumat (14/11/2025).

    Lebih perinci, berikut daftar wilayah di Indonesia yang diprediksi akan mengalami hujan lebat-sangat lebat, disertai dengan angin kencang:

    14-16 November 2025

    Waspada (Hujan sedang): Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, DK Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Siaga (Hujan lebat – sangat lebat): Aceh, Sumatera Utara, Kep. Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Angin Kencang : Bengkulu, Riau, Kep. Riau, Banten, DK Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTT

    Periode 17 – 20 November 2025

    Waspada (Hujan sedang): Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DK Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

    Siaga (Hujan lebat – sangat lebat) : Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Angin Kencang : Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    BMKG mengimbau agar masyarakat menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir. Selain itu juga menjauhi pohon, serta bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh.

    Masyarakat juga diminta siap siaga menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapar terjadi kapan saja. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenhub Sidak ke Pelabuhan, Cek Kelaikan Kapal Jelang Nataru

    Kemenhub Sidak ke Pelabuhan, Cek Kelaikan Kapal Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di sejumlah pelabuhan, menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang akan berlangsung satu bulan lagi.  

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menuturkan, kegiatan uji petik atau ramp checkini adalah prioritas utama untuk memastikan seluruh kapal penumpang yang akan beroperasi selama periode Nataru berada dalam kondisi prima (laiklaut). 

    Masyhud menegaskan bahwa keselamatan pelayaran adalah harga mati, terlebih mengingat akan adanya lonjakan penumpang pada masa Nataru 2025/2026.

    “Kami menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Hubla, mulai dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan hingga Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, untuk melaksanakan uji petik secara teliti dan tanpa kompromi,” kata Masyhud dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (14/11/2025).  

    Ditjen Hubla juga telah membentuk Tim Uji Petik yang akan melakukan pemeriksaan ramp check di sejumlah pelabuhan padat penumpang untuk memastikan UPT di daerah melaksanakan uji petik sesuai standar yang ditetapkan. 

    Sebanyak 15 lokasi pelabuhan di Indonesia, yaitu Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, dan Muara Angke. 

    Dalam hal pemeriksaan kategori temuan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Minor Deficiency atau temuan hasil pemeriksaan yang tidak membahayakan secara langsung. 

    Kemudian, Major Deficiency atau temuan yang membahayakan secara langsung keselamatan jiwa di laut, pencemaran lingkungan maritim dan muatan. 

    Terhadap beberapa ketidaksesuaian, Tim Uji Petik memberikan rekomendasi guna pemenuhan ketidaksesuaian tersebut paling lambat tanggal 12 Desember 2025. Apabila dalam hingga batas waktu yang telah ditentukan belum dipenuhi, maka kapal dilarang beroperasi sampai ketidaksesuaian dipenuhi. 

    Fokus utama dalam pelaksanaan uji petik meliputi aspek teknis kapal, aspek keselamatan, aspek dokumentasi dan sertifikasi kapal, serta kualifikasi awak kapal. 

    Dalam hasil temuan sementara di Makassar terhadap KM Bukit Siguntang milik PT PELNI (Persero) dan KM Dharma Kartika III milik PT Dharma Lautan Utama (DLU), kapal dalam kondisi laiklaut. Namun, ditemukan beberapa temuan yang perlu segera dilakukan pemenuhan perbaikan oleh operator kapal.   

    Kasubdit Kepelautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Hasan Sadili menyatakan, ketidaksesuaian hasil uji petik wajib segera dipenuhi sebelum tenggat waktu. 

    Serupa dengan temuan di Banyuwangi, usai dilaksanakan pemeriksaan, Tim Uji Petik berkesimpulan bahwa secara umum kondisi kapal penumpang yang akan beroperasi dalam keadaan baik dan laiklaut, hanya terdapat beberapa temuan pada kapal yang harus segera dilakukan perbaikan.

    Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin menghimbau, agar seluruh operator dan nahkoda kapal yang melayani Angkutan Natal dan Tahun Baru dapat melakukan self-inspection untuk memastikan armadanya dalam keadaan baik dan laiklaut.  

    “Melalui uji petik ini, kami ingin memastikan armada angkutan laut yang beroperasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengikuti kaidah-kaidah keselamatan pelayaran,” ujarnya.

    Kecelakaan Kapal 2025

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan sekaligus Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Suntana menuturkan, keberlangsungan angkutan maritim tersebut juga tidak terlepas dari peran nahkoda dan anak buah kapal (ABK), bahkan penumpang itu sendiri. 

    Suntana meminta agar para pemilik kapal menaruh perhatian dan memotivasi para pekerja, agar kejadian sebelumnya, kapal tenggelam maupun terbakar tak terjadi lagi.  

    Berdasarkan dugaan sementara, lanjut Suntana, kejadian tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang mengangkut puluhan penumpang dan kendaraan pada 2 Juli 2025 lalu, terjadi akibat kelalaian.  

    “Konon katanya, lupa nutup bagian bawah mesin, karena kapalnya LCT [Landing Craft Tank], mungkin air masuk dan lain-lain,” tutur Suntana beberapa waktu lalu. 

    Sementara terhadap kejadian terbakarnya KM Barcelona VA di perairan Talise, Minahasa Utara pada 20 Juli lalu, dugaan sementara akibat kebakaran di kamar penumpang. 

    “Dugaan sementara adanya kebakaran di kamar penumpang. Untuk itu kita masih punya waktu dan kita beroda bersama supaya ini tidak terjadi kembali,” ujarnya.

    Imbasnya, berdasarkan data Basarnas Manado, terdata ada sebanyak 571 orang, yang dinyatakan selamat sebanyak 568 orang dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak tiga orang.

  • Daftar Lengkap UMP dan UMK 2025, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Daftar Lengkap UMP dan UMK 2025, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.

    Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya. 

    Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.

    Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak. 

    Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.

    Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
    UMP 2025

    PROVINSI

    UMP 2025

    Aceh

    Rp3.685.615

    Sumatera Utara

    Rp2.992.599

    Sumatera Barat

    Rp2.994.193

    Sumatera Selatan

    Rp3.681.570

    Kepulauan Riau

    Rp3.623.653

    Riau

    Rp3.508.775

    Lampung

    Rp2.893.069

    Bengkulu

    Rp2.670.039

    Jambi

    Rp3.234.533

    Kepulauan Bangka Belitung

    Rp3.876.600

    Banten

    Rp2.905.119

    DKI Jakarta

    Rp5.396.760

    Jawa Barat

    Rp2.191.232

    Jawa Tengah

    Rp2.169.348

    Daerah Istimewa Yogyakarta

    Rp2.264.080

    Jawa Timur

    Rp2.305.984

    Bali

    Rp2.996.560

    Nusa Tenggara Barat

    Rp2.602.931

    Nusa Tenggara Timur

    Rp2.328.969

    Kalimantan Barat

    Rp2.878.286

    Kalimantan Tengah

    Rp3.473.621

    Kalimantan Selatan

    Rp3.496.194

    Kalimantan Utara

    Rp3.580.160

    Kalimantan Timur

    Rp3.579.313

    Sulawesi Utara

    Rp3.775.425

    Sulawesi Tengah

    2.914.583

    Sulawesi Tenggara

    Rp3.073.551

    Sulawesi Selatan

    Rp3.657.527

    Sulawesi Barat

    Rp3.104.430

    Gorontalo

    Rp3.221.731

    Maluku Utara

    Rp3.408.000

    Maluku

    Rp3.141.699

    Papua

    Rp4.285.848

    Papua Barat

    Rp3.615.000

    Papua Tengah

    Rp4.285.848

    Papua Barat Daya

    Rp3.615.000

    Papua Pegunungan

    Rp4.285.848

    Papua Selatan

    Rp4.285.848

    UMK Jawa Timur

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Timur: 2,305,985
    Pacitan
    2,364,287

    Ponorogo
    2,402,959

    Trenggalek
    2,378,784

    Tulungagung
    2,470,800

    Blitar
    2,413,974

    Kediri
    2,492,811

    Malang
    3,553,530

    Lumajang
    2,429,764

    Jember
    2,838,642

    Banyuwangi
    2,810,139

    Bondowoso
    2,347,359

    Situbondo
    2,335,209

    Probolinggo
    2,989,407

    Pasuruan
    4,866,890

    Sidoarjo
    4,870,511

    Mojokerto
    4,856,026

    Jombang
    3,137,004

    Nganjuk
    2,405,255

    Madiun
    2,400,321

    Magetan
    2,406,719

    Ngawi
    2,397,928

    Bojonegoro
    2,525,132

    Tuban
    3,050,400

    Lamongan
    3,012,164

    Gresik
    4,874,133

    Bangkalan
    2,397,550

    Sampang
    2,335,661

    Pamekasan
    2,376,614

    Sumenep
    2,406,551

    Kota Kediri
    2,572,361

    Kota Blitar
    2,481,450

    Kota Malang
    3,507,693

    Kota Probolinggo
    2,876,657

    Kota Pasuruan
    3,358,557

    Kota Mojokerto
    3,031,000

    Kota Madiun
    2,422,105

    Kota Surabaya
    4,961,753

    Kota Batu
    3,360,466

    UMK Banten

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Banten: 2,905,119
    Pandeglang
    3,206,640

    Lebak
    3,172,384

    Tangerang
    4,901,117

    Serang
    4,857,353

    Kota Tangerang
    5,069,708

    Kota Cilegon
    5,128,084

    Kota Serang
    4,418,261

    Kota Tangsel
    4,974,392

    UMK Jawa Barat

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Barat: 2,191,232
    Kota Depok
    5,195,722

    Bogor
    4,877,211

    Sukabumi
    3,604,483

    Cianjur
    3,104,584

    Bandung
    3,757,285

    Garut
    2,328,555

    Tasikmalaya
    2,699,992

    Ciamis
    2,225,279

    Kuningan
    2,209,519

    Cirebon
    2,681,382

    Majalengka
    2,404,633

    Sumedang
    3,732,088

    Indramayu
    2,794,237

    Subang
    3,508,626

    Purwakarta
    4,792,253

    Karawang
    5,599,593

    Bekasi
    5,558,515

    Bandung Barat
    3,736,741

    Pangandaran
    2,221,724

    Kota Bogor
    5,126,897

    Kota Sukabumi
    3,018,635

    Kota Bandung
    4,482,914

    Kota Cirebon
    2,697,685

    Kota Bekasi
    5,690,753

    Kota Cimahi
    3,863,692

    Kota Tasikmalaya
    2,801,963

    Kota Banjar
    2,204,754

    UMK Jawa Tengah

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Tengah: 2,169,349
    Cilacap
    2,640,248

    Banyumas
    2,338,410

    Purbalingga
    2,338,283

    Banjarnegara
    2,170,475

    Kebumen
    2,259,873

    Purworejo
    2,265,937

    Wonosobo
    2,299,521

    Magelang
    2,467,488

    Boyolali
    2,396,598

    Klaten
    2,389,872

    Sukoharjo
    2,359,488

    Wonogiri
    2,180,587

    Karanganyar
    2,437,110

    Sragen
    2,182,200

    Grobogan
    2,254,089

    Blora
    2,238,431

    Rembang
    2,236,169

    Pati
    2,332,350

    Kudus
    2,680,485

    Jepara
    2,610,224

    Demak
    2,940,716

    Semarang
    2,750,136

    Temanggung
    2,246,850

    Kendal
    2,783,455

    Batang
    2,534,382

    Pekalongan
    2,486,653

    Pemalang
    2,296,140

    Tegal
    2,333,586

    Brebes
    2,239,801

    Kota Magelang
    2,281,230

    Kota Surakarta
    2,416,560

    Kota Salatiga
    2,533,583

    Kota Semarang
    3,454,827

    Kota Pekalongan
    2,545,138

    Kota Tegal

    2,376,684

    UMK Yogyakarta

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    DIY: 2,264,081
    Kulon Progo
    2,351,240

    Bantul
    2,360,533

    Gunung Kidul
    2,330,264

    Sleman
    2,466,515

    Kota Yogyakarta
    2,655,042

    Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah