Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Nissan Serena e-Power Masih Primadona, Jadi MPV Elektrik Praktis

    Nissan Serena e-Power Masih Primadona, Jadi MPV Elektrik Praktis

    Jakarta –

    Selain X-Trail e-Power e-4ORCE, Nissan Serena e-Power masih menjadi magnet pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Mobil yang diluncurkan sejak tahun lalu itu mengincar konsumen yang menginginkan kenyamanan dan efisiensi sebuah MPV elektrifikasi.

    Head of Sales and Product Planning Nissan Motor Distributor Indonesia Bima Aristantyo mengatakan sejak pertama kali diluncurkan tahun lalu, Serena e-Power terus mendapatkan sambutan positif dari konsumen. MPV keluarga ini menawarkan pengalaman berkendara yang lebih modern, nyaman, dan efisien.

    “Teknologi e-POWER menghadirkan sensasi berkendara seperti mobil listrik tanpa perlu repot mengisi daya eksternal, memberikan solusi elektrifikasi yang relevan dan mudah diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Di GIIAS 2025 ini, kami ingin terus memperkuat posisi Serena e-POWER sebagai pilihan cerdas bagi keluarga masa kini,” ujar Bima dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Menurut Bima, Serena e-Power menjadi pilihan menarik di tengah meningkatnya minat terhadap MPV hybrid di Indonesia. Nissan melihat segmen MPV, khususnya medium-high, terus menunjukkan pertumbuhan yang sehat.

    “Serena e-Power hadir untuk mengisi ruang tersebut, memberikan kelapangan khas MPV keluarga, dikombinasikan dengan teknologi elektrifikasi yang praktis dan tidak merepotkan,” sebut Bima.

    Nissan Serena e-Power Foto: Dok. Nissan

    Segmen MPV masih menjadi salah satu primadona di industri otomotif Indonesia. Popularitas MPV disebabkan beberapa faktor seperti fleksibilitas, kabin luas, muat banyak, dan aspek kenyamanan sebagai kendaraan keluarga. Di sisi lain, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap teknologi kendaraan ramah lingkungan, Serena e-POWER mendapat penerimaan positif dari konsumen.

    Serena e-Power mengusung konsep Big, Easy, Fun dengan beragam teknologi canggih dan fitur fungsional. ‘Big’ direpresentasikan lewat dimensi kabin yang luas dan seating arrangement yang fleksibel. Konsep ‘Easy’ diwakili dengan fitur-fitur yang memudahkan penumpang untuk menikmati perjalanan mereka. Fitur seperti dual back door dan touchless sliding door akan memberikan kemudahan pada saat memasukkan dan mengeluarkan barang bawaan ke dalam mobil. Kemudian konsep ‘Fun’ ditawarkan lewat body boxy serta didukung oleh fitur Nissan Connect yang memungkinkan penumpang untuk tetap terkoneksi dengan Apple Carplay dan atau Android Auto.

    Serena e-Power mengusung teknologi hybrid canggih. Mobil ini menggunakan teknologi hybrid generasi kedua dengan mesin bensin berkode HR14 kapasitas 1.4L. Mesin bensin itu tidak bertugas menggerakkan roda, melainkan berfungsi sebagai pengisi daya baterai untuk menyuplai energi ke motor listrik yang menggerakkan roda depannya. Tenaga yang dihasilkan mencapai 163 PS dengan torsi 315 Nm.

    Mesin Nissan Serena e-Power Foto: Dok. Nissan

    Tak cuma itu, Serena e-Power juga sudah didukung teknologi Nissan Intelligent Driving dengan penggunaan e-Pedal yang memungkinkan pengemudi bisa berakselerasi, deselerasi, hingga berhenti hanya dengan menggunakan satu pedal. Caranya, hanya dengan menambah atau mengurangi tekanan pada pedal gas.

    Serena e-Power dilengkapi dengan teknologi cerdas Nissan ProPILOT Assist. Memanfaatkan kamera dan sensor radar, fitur ini mendeteksi marka jalur dan kendaraan di sekitar, memungkinkan kontrol kemudi, akselerasi, dan pengereman otomatis untuk meringankan beban kerja pengemudi.

    Teknologi inovatif lain yang ada pada Serena e-Power adalah Nissan 360 Safety Shield, yang terdiri dari serangkaian teknologi keselamatan canggih termasuk Intelligent Emergency Braking dengan Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Around View Monitor dengan Moving Object Detection, Intelligent Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan Intelligent Driver Attention Allert.

    Soal harga, Nissan Serena e-Power dibanderol dengan harga mulai dari Rp 655 juta OTR Jakarta.

    (rgr/mhg)

  • Bos Bapanas Minta Pengusaha Ritel Tak Tarik Beras Pecah secara Sepihak

    Bos Bapanas Minta Pengusaha Ritel Tak Tarik Beras Pecah secara Sepihak

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meminta pengusaha ritel modern untuk tidak menarik produk beras keadaan pecah (broken) secara sepihak.

    Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan beras di pasaran dan menghindari kekosongan stok yang dapat memicu keresahan masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kunjungan kerja ke Desa Kekeri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu, 2 Agustus.

    “Pemerintah itu mau memastikan bahwa kualitas beras harus sesuai dengan apa yang tertera di kemasan. Jika kemasannya premium, maka isinya harus premium. Untuk beras yang kualitas baik tetap harus dijual ke masyarakat. Namun harganya diturunkan sesuai dengan broken-nya,” kata Arief dalam keterangan resminya.

    Menurut dia, beras pecah bukan berarti berkualitas buruk.

    Semua pelaku usaha diimbau untuk tetap mengedarkan produk yang layak konsumsi dan tidak mengosongkan rak hanya karena alasan tampilan fisik butiran beras.

    “Tolong harganya disesuaikan, sehingga Badan Pangan Nasional mengimbau, tidak perlu mengosongkan rak. Ini berasnya bagus, cuma broken-nya saja. Bukan kualitasnya yang jelek, hanya pecahnya saja yang lebih, sehingga harganya bisa diturunkan. Semua penggiling padi, semua ritel, semua pasar, tidak boleh kekurangan berasnya,” ucap Arief.

    Arief memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi.

    Per 1 Agustus 2025, stok beras di gudang Perum Bulog tercatat mencapai 3,97 juta ton, yang terdiri dari 3,95 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 11.900 ton beras komersial.

    “Hari ini total stok beras di Bulog ada sekitar 3,97 juta ton. Jadi tidak usah khawatir, karena stok beras pemerintah besar,” katanya.

    Selain itu, realisasi penyerapan beras dari produksi dalam negeri telah mencapai 2,78 juta ton, atau sekitar 92,79 persen dari target penyerapan nasional tahun ini yang ditetapkan sebesar 3 juta ton.

    Menanggapi isu kualitas dan distribusi beras, Arief menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap mutu beras yang beredar di pasar.

    Kata Arief, pelabelan mutu yang akurat dan kepatuhan ritel terhadap ketentuan distribusi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

  • Catat! 21 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2025

    Catat! 21 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menerapkan pemutihan pajak kendaraan di bulan Agustus 2025. Selama bulan kemerdekaan ini, lebih dari separuh provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Setidaknya ada 21 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Programnya beda-beda tergantung daerah masing-masing. Ada yang hanya menghapus denda keterlambatan, diskon pajak, bahkan sampai memutihkan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya serta menghapus pajak progresif.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, saat ini ada 21 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program keringanan untuk pemilik kendaraan bermotor. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Riau, ada diskon pajak kendaraan sebesar 10 persen khusus wajib pajak yang tidak menunggak pajak selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada diskon 50 persen untuk yang mutasi masuk ke Provinsi Riau. Lalu kalau nunggak pajak bertahun-tahun, cukup bayar dua tahun pokok pajak saja. Program ini berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025.

    Sumatera Barat

    Dikutip dari situs resmi Pemprov Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan berlaku mulai 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Ada bebas tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya, kecuali masa pajak tahun berjalan. Kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Lalu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua. Juga ada pembebasan pajak progresif serta pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya (tidak termasuk tahun berjalan).

    Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Semula pemutihan hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat tingginya antusiasme masyarakat membayar pajak, maka periodenya diperpanjang. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan pemutihan pajak kendaraan itu berlanjut pada 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    DKI Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan keringanan kepada para pemilik kendaraan. Keringanan yang diberikan berupa pemutihan denda pajak kendaraan. Pemutihan denda pajak kendaraan sekaligus bea balik nama tahun 2025 ini berlaku mulai 14 Juni 2025 dan berakhir pada 31 Agustus 2025. Adapun sanksi administrasi yang dihapus antara lain bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor. Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan ini karena diberikan otomatis oleh sistem ketika mereka melakukan pembayaran.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Sejatinya pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir pada 30 Juni 2025 seperti halnya Banten. Namun masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Walhasil, program pemutihan pajak kendaraan pun diputuskan untuk lanjut.

    “Karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat,”kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pemutihan pajak kendaraan hingga akhir bulan September 2025.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Jawa Timur

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini berlaku mula 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang berhak mendapat bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah roda dua wajib pajak kurang mampu yang masuk data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000; roda dua ojek online, serta roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000. Jadwal pemutihan pajak kendaraan dimulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025.

    Pemprov Jatim juga memperpanjang keringanan PKB dan BBNKB sampai 31 Desember 2025, termasuk kendaraan angkutan umum, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Selain itu, ada bebas sanksi administratif, bebas pajak progresif, diskon SWDKLLJ dari Jasa Raharja, bahkan bebas denda untuk SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Nusa Tenggara Barat

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB). Diskon pajak ini dibagi menjadi enam klaster dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025.

    Seperti dikutip detikBali, berikut enam klaster dalam gebyar diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Pemprov NTB hingga 30 September 2025:

    Diskon 25 persen untuk wajib pajak 4 tahun tanpa terlambat periode tahun 2021-2024.Diskon 25 persen tunggakan PKB tahun 2021-2024.Pemutihan tunggakan PKB dari tahun 2019 ke bawah.Pembebasan pajak untuk masyarakat miskin, veteran, dan kaum disabilitas.Diskon 50 persen bagi kendaraan yayasan, pondok pesantren dan lembaga sosial.Pembebasan pajak kendaraan luar NTB yang mutasi ke NTB.Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur (NTT), ada program pemutihan di NTT pada bulan ini. Program pemutihan di NTT berlaku mulai 28 Juli sampai 30 September 2025. Adapun program pemutihan di NTT antara lain 100% bebas denda pajak kendaraan bermotor, 100% bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, 100% bebas pajak progresif, diskon 50% tunggakan PKB, diskon 50% PKB (kendaraan mutasi masuk dari luar NTT), diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB R2/R3, serta diskon 29,0% dasar pengenaan BBNKB R4, R6, dst.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Utara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kaltara, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2025. Program yang berlaku antara lain pembebasan denda administrasi PKB, penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, diskon pokok PKB untuk pemilik kendaraan yang membayar sebelum jatuh tempo dan yang menunggak pajak, diskon BBNKB I untuk jenis kendaraan truk serta diskon pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk ke Kalimantan Utara.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Papua

    Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua memberikan relaksasi kebijakan pajak kepada masyarakat Papua berupa Pembebasan Denda Pajak dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%-40%. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Mei s.d 29 Agustus 2025.

    Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dihapuskan denda pajaknya dan juga diberikan pengurangan atau diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% bagi wajib pajak yang menunggak pajak dua tahun atau lebih.

    Juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 40% bagi pemilik kendaraan yang daftar Mutasi Masuk Antar Provinsi.

    Selain itu diberikan juga diskon pokok pajak sebesar 5% – 40% untuk pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor.

    Program pembebasan denda dan diskon pokok pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas kewajiban pajaknya dan juga menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    Papua Selatan

    Papua Selatan juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 25 Juni sampai 25 Agustus 2025. Program yang ditawarkan antara lain bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas denda bea balik nama, dan bebas bea balik nama kendaraan bekas. Syaratnya cukup bayar pajak tahun berjalan saja.

    (rgr/mhg)

  • Mengenal "Belulut", Budaya Desa Sade yang Pel Lantai Pakai Kotoran Sapi Nasional 3 Agustus 2025

    Mengenal "Belulut", Budaya Desa Sade yang Pel Lantai Pakai Kotoran Sapi Nasional 3 Agustus 2025

    Mengenal “Belulut”, Budaya Desa Sade yang Pel Lantai Pakai Kotoran Sapi
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    –
    Desa Sade
    , yang dikenal sebagai desa wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB), punya keunikan sendiri dalam merawat rumah mereka.
    Lantai rumah di Desa Sade yang terbuat dari campuran tanah liat, ternyata memerlukan perawatan khusus yang disebut belulut.
    Belulut merupakan proses melumuri lantai rumah dengan menggunakan
    kotoran sapi
    atau kerbau.
    Keunikan yang ada di desa adat
    suku Sasak
    itu tidak lazim dilakukan di daerah lain, namun telah menjadi tradisi turun temurun di sana.
    Kompas.com berkesempatan melihat langsung proses belulut saat menyambangi Desa Sade, Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilakukan oleh warga suku Sasak.
    Pada Sabtu (2/8/2025) siang, Anggi (33), warga Desa Sade sekaligus penjual kain tenun, nampak sedang berjongkok sembari mengambil sesuatu di lantai depan pintu rumahnya.
    Anggi mengatakan, ia sedang mengepel lantai rumahnya atau disebut bale yang terbuat dari campuran tanah liat.
    “Lagi apa, Bu?” tanya Kompas.com kepada ibu tersebut.
    “Lagi ngepel,” jawab Anggi.
    Uniknya, lantainya yang sedang dipel itu justru berubah warna menjadi kehijauan.
    Terlihat pula Anggi mengeluarkan sesuatu yang berwarna hijau agak tua dari sebuah kantong plastik hitam dan mengoleskannya ke lantai.
    Saat ditanya lebih lanjut, ia mengungkap bahwa lantainya dipel dengan cara digosokkan menggunakan kotoran sapi.
    “Pake tahi sapi,” kata Anggi lagi.
    Menurut Anggi, hampir semua rumah adat di Desa Sade melakukan belulut.
    Sebab, ini sudah menjadi tradisi turun temurun bagi suku Sasak.
    Mayoritas rumah adat di desa tersebut memiliki bentuk serupa, yakni lantai berwarna keabu-abuan yang terbuat dari tanah liat.
    Rumah di Desa Sade juga memiliki dinding anyaman bambu serta atap dari alang-alang atau rumput kering dengan bentuk melengkung atau runcing.
    Kegiatan mengepel lantai dengan kotoran sapi atau belulut, kata Anggi, kerap dilakukannya sebanyak dua kali dalam satu minggu.
    “Dua kali seminggu,” ungkap Anggi.
    Bukan hanya melakukan belulut di bagian depan rumah, seluruh lantai di dalam rumah juga dipelnya dengan kotoran sapi.
    Wanita berusia 33 tahun itu menyebut tradisi ini dilakukan agar membuat lantai rumah lebih kuat dan tahan lama.
    “Kan biar enggak berdebu, biar kuat tanahnya, biar enggak retak-retak. Kalau ada retak-retak, dipel lagi, digosok. Namanya belulut. Itu memperkuat lantai rumah kita,” tutur Anggi.
    Meski dipel dengan kotoran sapi, dari penginderaan Kompas.com, tidak tercium bau kotoran yang mencolok.
    Hal ini, menurut Anggi, disebabkan oleh proses belulut yang menggunakan kotoran sapi yang masih segar.
    “Enggak bau, karena kan baru keluar dari rice cooker-nya,” ucap Anggi, sambil tertawa.
    Anggi menyebut, lantai yang sudah dipel dengan kotoran sapi dapat kering dalam waktu sekitar 15 menit dan langsung dapat digunakan tanpa dibilas.
    “15 menit. Setelah kering bisa disapu, pake sapu padi,” kata dia lagi.
    Sebagaimana diketahui, Desa Sade telah dikenal sebagai desa wisata sejak 1982, dan diakui secara resmi oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 1993.
    Desa adat suku Sasak ini juga menjadi salah satu tujuan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2 Agustus 2025.
    Desa tersebut bukan hanya menawarkan arsitektur rumah adat dan budaya yang khas, tetapi juga menjual beragam kerajinan seperti kain tenun, kain songke, tampu kemalu, hingga aksesori dari bahan alami.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran: Gus Miftah Guru Saya, Sering Kasih Masukan hingga Teguran Nasional 2 Agustus 2025

    Gibran: Gus Miftah Guru Saya, Sering Kasih Masukan hingga Teguran Nasional 2 Agustus 2025

    Gibran: Gus Miftah Guru Saya, Sering Kasih Masukan hingga Teguran
    Tim Redaksi
    SLEMAN, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming Raka
    menganggap eks Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa
    Gus Miftah
    , sebagai gurunya.
    Gibran mengakui Miftah memiliki penampilan nyentrik. Namun, kata dia, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji itu sering memberinya masukan.
    “Karena Gus Miftah itu guru saya, yang sering ngasih masukan saya. Ya meskipun penampilannya nyentrik, ya, beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Nah itu yang paling penting,” kata Gibran saat hadir dalam
    Harlah ke-13

    Ponpes Ora Aji
    di
    Sleman
    , Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (2/8/2025) malam.
    Gibran menambahkan, Miftah akan menegurnya jika ada kesalahan. Begitupun sebaliknya, Miftah juga akan memberi pujian kepada Gibran jika bekerja dengan baik.
    “Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Tapi yang bagus itu, kalau ada yang salah langsung ditegur,” tuturnya.
    “Dan kita saling memberikan masukan dan apapun itu kami saling terbuka,” sambungnya.
    Oleh sebab itu, Gibran mengaku menyempatkan diri datang ke Harlah ke-13 Ponpes Ora Aji di tengah kesibukannya. “Makanya itu saya tadi pagi masih di NTB, langsung terbang ke Jogja ini khusus untuk bertemu dengan Gus Miftah, Bapak-Ibu semua, dan merayakan milad ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji,” ungkapnya.
    Dalam kesempatan ini, Gibran mengaku sudah mengenal dekat Miftah sejak dirinya menjabat Wali Kota di Solo.
    Dia bercerita Miftah sering ke kantornya di Solo. Hal ini membuat mereka menjadi dekat.
    “Gus Miftah itu sering banget datang ke Balai Kota Solo. Kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang bersepeda, kadang-kadang ya minta sarapan, terus pamit. Jadi saya sangat dekat dengan beliau,” paparnya.
    Gibran pun mendoakan agar ponpes yang dipimpin Gus Miftah ini bisa semakin jaya dan sukses.
    “Kita doakan bersama, semoga Pondok Pesantren ini semakin jaya, semakin sukses. Santri-santriwatinya semakin banyak,” kata Gibran.
    Menutup pidatonya, Gibran menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto lewat sebuah pantun.
    “Bakpia tugu, bakpia mini, enak dimakan di bawah pohon sawo. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo,” ucap Gibran.
    “Mampir ke Jogja, makan di angkringan, tidak lupa pesan sate ati. Mari terus menjaga persatuan dan kerukunan, demi kedamaian negeri yang kita cintai,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas: Kopdes Merah Putih potong rantai pasok pertanian dan rentenir

    Zulhas: Kopdes Merah Putih potong rantai pasok pertanian dan rentenir

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih di hadapan ratusan kepala desa dan kelurahan serta sejumlah kepala daerah di Kota Mataram, Sabtu (2/8). Ia menyampaikan, Kopdes Merah Putih akan memotong birokrasi rantai pasok pertanian dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir. (Kusnandar/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Rob, Ini Wilayah Terdampak-Tanggalnya

    BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Rob, Ini Wilayah Terdampak-Tanggalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan fenomena akan terjadi pada bulan Agustus.

    “Adanya fenomena Fase Bulan Purnama pada tanggal 09 Agustus 2025 dan Perigee pada tanggal 14 Agustus 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dari akun Instagram @bmkgmaritim, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    BMKG menjelaskan banjir pesisir ini akan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan maupun pesisir. Mulai dari aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas pemukiman pesisir dan aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    Masyarakat diminta waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampang pasang maksimum air laut. Selain itu juga selalu memperhatikan informasi cuaca maritim terbaru yang dikeluarkan BMKG.

    – Pesisir Sumatra Utara

    Pesisir Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan (9-15 Agustus 2025)

    – Pesisir Kepulauan Riau

    Pesisir Batam, Pesisir Bintan (9-14 Agustus)
    Pesisir Karimun (7-12 Agustus 2025)
    Pesisir Dabo Singkep (7-11 Agustus 2025)
    Pesisir Tanjung Pinang (9-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Sumatra Barat

    Pesisir Kota Padang, Pesisir Kab. Padang Pariaman, Pesisir Kab. Pesisir Selatan, Pesisir Kep. Metawai (8-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Jambi

    Pesisir Timur Jambi (5-10 Agustus 2025)

    – Pesisir Kep. Bangka Belitung

    Pesisir Kota Pangkalpinang, Pesisir Tanjungpandan (6-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Banten

    Pesisir Utara Tangerang (5-13 Agustus 2025)
    Selat Sunda Barat Pandeglang (5-13 Agustus 2025)
    Pesisir Selatan Pandeglang (10-12 Agustus 2025)
    Perairan Selatan Lebak (9-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Jakarta

    Pesisir Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, Kalibaru, Muara Angke, Penjaringan (2-9 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Barat

    Pesisir Subang, Indramayu, Cirebon (2-6 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Tengah

    Pesisir Brebes (14-20 Agustus 2025)

    – Pesisir D.I. Yogyakarta

    Pesisir Kab.Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunungkidul (10-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Timur

    Surabaya Pelabuhan (8-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Bali

    Pesisir Selatan Bali (9-16 Agustus 2025)

    – Pesisir Nusa Tenggara Barat

    Pesisir Lombok dan Bima (7-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Nusa Tenggara Timur

    Pesisir Utara dan Selatan P.Flores. Pesisir P.Sumba, Pesisir P. Sabu-Raijua, Pesisir P.Timor-Rote (8-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Utara

    Perairan Tarakan (10-13 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Selatan

    Pesisir Kotabaru, Tanah Bumbu (8-14 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Barat (6-10 Agustus 2025)

    – Pesisir Maluku

    Pesisir Kep. Kai, Pesisir Kep. Aru (11-18 Agustus 2025)
    Pesisir Kep.Tanimbar (11-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Papua Selatan

    Pesisir Merauke (11-18 Agustus 2025)
    Pesisir Selat Muli (9-17 Agustus 2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kopdes Merah Putih mempermudah pemerintah gelar operasi pasar

    Kopdes Merah Putih mempermudah pemerintah gelar operasi pasar

    Kopdes nanti menjadi infrastruktur pemerintah. Jadi sekarang kalau kami operasi pasar SPHP, keuntungan nanti ke kopdes.

    Mataram (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi alat bagi pemerintah untuk menggelar operasi pasar yang bertujuan menjaga stabilitas harga barang pokok murah hingga mengendalikan laju inflasi.

    “Kopdes nanti menjadi infrastruktur pemerintah. Jadi sekarang kalau kami operasi pasar SPHP, keuntungan nanti ke kopdes,” ujar Zulhas saat melakukan sosialisasi Kopdes Merah Putih, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.

    Zulhas mengatakan jumlah koperasi desa yang mencapai lebih dari 80 ribu unit di seluruh Indonesia dapat memudahkan upaya pemerintah dalam menyediakan bahan pangan murah untuk masyarakat.

    Selain operasi pasar, Kopdes Merah Putih juga bisa menerima bantuan yang digelontorkan pemerintah dalam bentuk pertanian, traktor, maupun alat pemanen padi.

    “Segala macam kasih ke koperasi desa, agar mereka bisa menyewakan alat-alat itu supaya menjadi penghasilan bagi koperasi desa,” kata Zulhas pula.

    Kopdes Merah Putih merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

    Inisiatif pembentukan koperasi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dari total 83.762 desa/kelurahan di Indonesia, jumlah Kopdes Merah Putih saat ini telah mencapai 81.147 unit tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

    Zulhas mengimbau para kepala daerah untuk rutin berdialog setiap pekan dengan para kepala desa terkait Kopdes Merah Putih tersebut, agar meningkatkan pemahaman dan wawasan para pengurus koperasi desa.

    “Para bupati dan wali kota kalau bisa tiap minggu (diskusi), agar lengkap pengetahuan para kepala desa dan koperasi bisa berjalan dengan baik,” katanya lagi.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungi Desa Sade, Gibran Borong Kain Tenun Buatan Warga Nasional 2 Agustus 2025

    Kunjungi Desa Sade, Gibran Borong Kain Tenun Buatan Warga Nasional 2 Agustus 2025

    Kunjungi Desa Sade, Gibran Borong Kain Tenun Buatan Warga
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia,
    Gibran Rakabuming Raka
    , mengunjungi desa adat
    Suku Sasak
    di
    Dusun Sade
    , Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (2/8/2025).
    Dalam kunjungannya ini, ia didampingi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan langsung berkeliling untuk melihat produk hasil kerajinan tangan warga setempat.
    Tampak warga menjual hasil kerajinannya di depan rumah mereka. Hampir setiap rumah menjual beragam kerajinan yang mayoritasnya adalah
    kain tenun
    .
    Tak cuma berkeliling kawasan Dusun Sade, Gibran juga memborong sejumlah produk kerajinan, mulai dari kain batik khas NTB, kain tenun, gelang kain, gelang akar, serta gelang batu.
    Sembari melihat hasil kerajinan tangan warga, ia juga berbincang dengan penjual.
    Saat sedang melihat toko kerajinan aksesori, terdengar Gibran bertanya kepada seorang perempuan yang merupakan penjualnya.
    “Jual aksesori apa saja, Bu?” tanya Gibran. “Ini ada gelang, kalung, sama ikat rambut,” kata ibu tersebut.
    Gibran juga bertanya kepada ibu tersebut soal banyaknya turis yang berkunjung.
    “Banyak yang beli, Bu, kalau turis-turis ke sini,” tanya Gibran lagi.
    “Banyak, Pak, turis bule juga banyak,” katanya.
    Adapun Dusun Sade adalah kawasan budaya otentik Suku Sasak yang rumah warganya masih terbuat dari bahan alami seperti tanah liat, bambu, dan atap ilalang.
    Desa ini juga menjual produk kain tenun dan beragam atribut alami lainnya.
    Usai memborong
    UMKM
    di Dusun Sade, Gibran juga disambut dengan penampilan tradisi Parasean atau pertarungan adat antara dua pria dengan menggunakan rotan yang berbentuk pedang dan perisai.
    Selain itu, Gibran juga diajak mengunjungi Pohon Cinta, salah satu titik wisata ikonik yang menjadi bagian dari paket wisata edukatif bagi para pengunjung.
    Melalui kunjungan ini, Gibran menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM.
    Ia berharap, sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah buka opsi penempatan PPPK ke Kopdes Merah Putih

    Pemerintah buka opsi penempatan PPPK ke Kopdes Merah Putih

    Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK.

    Mataram (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Pemerintah siap membantu operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Tidak ada gaji bulanan (pengurus koperasi). Makanya, Pemerintah membantu dari PPPK,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.

    Zulhas mengimbau kepala daerah yang mengajukan pengangkatan PPPK, agar mau menempatkan dua sampai tiga orang di Kopdes Merah Putih.

    Menurutnya, ada 500 ribu orang yang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan status kontrak.

    “Para bupati mengajukan orang nanti untuk kopdes. Kalau ada 1.000 kopdes berarti perlu 2.000 PPPK,” kata Zulhas pula.

    Kopdes Merah Putih merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

    Inisiatif pembentukan Kopdes Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

    Lebih lanjut Zulhas menyampaikan bahwa penempatan PPPK di Kopdes Merah Putih membuat koperasi desa tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar pegawai yang bekerja di sana. Hal itu menunjukkan keberpihakan negara terhadap keberadaan koperasi yang dikelola dan digerakkan langsung oleh masyarakat.

    “Ajukan nanti ditempatkan di kopdes, negara yang bayar, sehingga koperasi tidak keluar uang,” ujarnya lagi.

    Koperasi merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga payung hukumnya jauh lebih kuat dan lebih tinggi ketimbang peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

    Keberadaan Kopdes Merah Putih sebagai sebuah badan usaha bertujuan mengejar ketertinggalan dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta dari sisi aset dan volume usaha kegiatan maupun partisipasi anggota.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.