provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Fajar.co.id, Jakarta — Aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disebut sangat menantikan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah yang sah.

    Hal itu diungkap Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Aba Subagja, Senin (25/8/2025).

    Komisi II mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan regulasi tersebut karena sangat dinantikan oleh seluruh ASN.

    “Kami menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden Prabowo,” kata Aria Bima selaku pimpinan Komisi II DPR RI yang memimpin jalannya rapat.

    Politisi PDIP itu menjelaskan, regulasi tersebut sangat penting sebagal payung hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20 Tahun 2023.

    Bahkan, dia menyebut, kalangan honorer sangat berharap dengan RPP Manajemen ASN akan memuluskan mereka menjadi ASN.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (AP3KI) Nur Baitih mengatakan, RPP Manajemen ASN tidak hanya ditunggu oleh PNS dan PPPK, tetapi juga honorer.

    Apalagi, cukup banyak yang tidak diusulkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu.

    “Honorer ingin diangkat PPPK dengan kontrak kerja hingga batas usia pensiun. PPPK menginginkan ada dana pensiun dan pengembangan karier,” ujar Bunda Nur, Selasa (26/8/2025).

    Dia melanjutkan, ada harapan agar PNS dan PPPK benar-benar setara sehingga tidak ada lagi dikotomi antara keduanya.

  • Wanita di Mataram Pura-pura Temukan Janin Bayi, Ternyata Ibu Kandungnya

    Wanita di Mataram Pura-pura Temukan Janin Bayi, Ternyata Ibu Kandungnya

    Jakarta

    Perempuan berinisial GDP (24) harus berurusan dengan polisi lantaran melakukan aborsi. dia berpura-pura menemukan janin bayi yang ternyata diketahui adalah anaknya.

    “Kami masih lakukan penyelidikan. Saat ini GDP kami titipkan di UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB NTB),” kata Kasubnit I Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mataram, Aiptu Sri Rahayu, dilansir detikBali, Kamis (28/8/2025).

    Mulanya GDP memberi tahu perihal penemuan plastik hitam berisikan orok bayi, yang diperkirakan berusia empat bulan kepada ibunya. Ternyata orak bayi itu anaknya.

    “Jadi, (seperti) maling teriak maling. Dia (GDP) cerita ke ibunya, dia menemukan sesuatu di atas kayu samping bawah jemuran, dekat rumahnya. Padahal dia sendiri yang buang,” ungkap Sri Rahayu.

    Aksi yang dilakukan GDP terungkap setelah polisi menaruh curiga terhadap pelaku berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP). Hingga akhirnya GDP mengakui orok tersebut bayinya.

    GDP mengaborsi janinnya pada Senin (25/8/2025), sekitar pukul 18.30 Wita di rumahnya. Pelaku meminum obat penggugur kandungan sebanyak tiga butir sekaligus.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

  • Polemik kenaikan PBB-P2, DPR minta kepala daerah tidak tekan rakyat

    Polemik kenaikan PBB-P2, DPR minta kepala daerah tidak tekan rakyat

    ANTARA – Protes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  semakin meluas dan terjadi di banyak daerah.  Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, di Kota Makassar, Rabu (27/8) meminta kepala daerah untuk tidak menekan rakyat dengan menaikkan PBB-P2. Aria mengatakan pemda harus kreatif mencari ruang dan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indosat dan Dream Forge Creation Perkuat Bisnis Pengembangan dan Distribusi Gim

    Indosat dan Dream Forge Creation Perkuat Bisnis Pengembangan dan Distribusi Gim

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Dream Forge Creation (DFC), perusahaan game developer dan publisher asal Indonesia, menjalin kerja sama strategi untuk memperkuat bisnis pengembangan dan distribusi gim daring. 

    Melalui kolaborasi ini, Indosat akan menjadi mitra resmi distribusi gim yang dirilis DFC, salah satunya lewat program bundling paket data yang dirancang khusus agar masyarakat Indonesia dapat menikmati pengalaman bermain game yang lebih mudah dan terjangkau.

    Director & CFO Indosat Nicky Lee mengatakan perusahaan terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun untuk membuka peluang bisnis yang lebih besar. Layanan business to business (B2B) Indosat sangat beragam mulai dari kecerdasan buatan, data center, hingga layanan lainnya. 

    “Indosat adalah mitra terbaik di Indonesia,” kata Nicky Lee di Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    SVP Head of B2B Regional & Education Segmen Indosat Sonata Suratman mengatakan Indosat dan Dream Forge memiliki misi yang sama. Kerja sama yang terjalin diharapkan turut menggerakan ruang ekonomi digital Tanah Air. 

    Ekosistem yang dimiliki Indosat, siap membantu dalam mendorong industri gim Tanah Air makin berkembang dengan kehadiran pemain lokal. 

    “Talenta digital akan berkembang, rantai pasok gim menjadi lebih kuat, dan kualitas layanan berada pada level tertinggi. Kontibusi ini yang coba kami bawa bersama mitra kami Dream Forge Creation,” kata Sonata. 

    Diketahui pada semester I/2025, Indosat melaporkan total pelanggan sebanyak 95,7 juta pada semester I/2025. Indosat melayani puluhan juta pelanggan tersebut 203.000 unit yang tersebar mulai dari Sumatra hingga Papua. 

    Sementara itu, Director of PT. Dream Forge Creation Indonesia Yu Kun mengatakan Dream Forge Creation memiliki komitmen jangka panjang untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan industri game Indonesia.

    Melalui kerja sama dengan Indosat, perusahaan ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak muda dan komunitas indie developer untuk berkembang melalui program-program inkubasi dan kolaborasi yang dijalankan.

    “Sejalan dengan semangat memajukan talenta lokal, kami juga tengah menyiapkan platform digital yang dapat membantu para developer memasarkan game mereka dengan lebih cepat dan efisien, setelah melalui proses kurasi dari tim internal kami,” ujar Yu. 

    DFC juga menegaskan akan mengembangkan gim yang ramah anak sejalan dengan visi pemerintah mengenai pengembangan gim. 

    “Selain menghadirkan game yang seru dan relevan dengan tren, kami juga berkomitmen untuk mengembangkan game yang ramah anak. kami percaya kerja sama ini menghadirkan model distribusi baru yang lebih dekat dengan kebutuhan gamer, sekaligus terjangkau untuk masyarakat luas,” tambah Yu.

    Head of Marketing & Community Dream Forge Creation Salman Farouk Al Hakim mengatakan alasan perusahaan memilih bekerja sama dengan Indosat, selain karena persamaan visi-misi, juga disebabkan banyaknya pengguna Dream Forge yang menggunakan provider Indosat- Bima+. Sebanyak 45% pemain gim Dream Forge menggunakan jaringan Indosat-Tri.

    Pada tahap awal, kerja sama keduanya melalui penyediaan paket khusus. Namun, dalam perkembangannya kerja sama akan diperluas, dengan rencana membentuk game Hub. Indosat memiliki komunitas yang cukup kuat 

  • NTB incar tiga negara jadi pasar utama kunjungan wisatawan

    NTB incar tiga negara jadi pasar utama kunjungan wisatawan

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) menargetkan tiga negara sebagai pasar utama dalam upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke wilayah itu.

    Ketua BPPD NTB, Sahlan M Saleh mengatakan tiga negara yang menjadi pasar utama untuk arus kunjungan wisatawan ini, yakni Australia, Malaysia, dan Singapura.

    “Kita sudah petakan beberapa negara sesuai dengan peminat yang datang ke NTB. Negara itu, Malaysia, Singapura dan Australia. Itu yang kita prioritaskan menjadi pasar utama kita. Termasuk, dengan negara-negara lain yang kita kejar juga,” ujarnya usai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran pengurus BPPD NTB didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia di Mataram, Rabu.

    Ia mengatakan tiga negara yang menjadi target utama pasar pariwisata NTB ini memang telah lama menjadi pintu masuk arus kunjungan wisatawan yang datang ke NTB, karena terkait konektivitas penerbangan.

    “Jadi, ini sesuai dengan misi gubernur yang luar biasa terhadap pariwisata bagaimana menjadikan NTB sebagai destinasi wisata dunia dengan cara menghadirkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Kemudian mendatangkan wisatawan berkualitas yang uang-nya cukup banyak. Itu yang menjadi target kita,” kata Sahlan.

    Untuk mengejar target tersebut, menurut Sahlan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi. Satu di antaranya, yakni memperkuat langkah promosi. Khususnya di tiga negara yang menjadi pasar utama tersebut. Namun, promosi ini tidak hanya sebatas di luar negeri melainkan juga di dalam negeri.

    “Selain itu destinasi juga diperkuat, SDM diperkuat, citra pariwisata kita juga diperkuat,” ujarnya.

    Khusus penerbangan Australia, pihaknya bersama pemerintah daerah sedang menjalin kerjasama dengan maskapai nasional untuk membuka penerbangan dari Perth ke Lombok, seperti yang pernah di bangun sebelumnya dengan maskapai JetStar dan AirAsia.

    “Dalam waktu dekat kita akan ke Perth untuk bagaimana meningkatkan load factor dari pada penerbangan yang dibuka nanti. Jadi kita akan promosi dengan membuat paket-paket menarik bagi wisatawan supaya ketersediaan pesawat bisa maksimal,” katanya.

    Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan saat ini Pemprov NTB sesuai dengan arahan gubernur, yakni bagaimana memperkuat penerbangan langsung menuju provinsi itu.

    “Arahan pak gubernur untuk menghubungkan melalui bandara dengan beberapa daerah dengan menghadirkan “direct flight”. Ini biar menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan. Untuk ini BPPD diminta menguatkan itu,” ujarnya.

    Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Gubernur NTB menginginkan agar BPPD bisa bersinergi dengan seluruh pihak membangun konektivitas transportasi penerbangan sehingga bisa langsung ke NTB.

    “Khusus penerbangan ini, pak gubernur sudah berkoordinasi dengan beberapa maskapai nasional bukan maskapai luar negeri tapi detail-nya belum membahas stimulus maskapai, namun bagaimana meningkatkan ketersediaan penumpang dulu,” kata Aulia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke NTB pada April 2025 meningkat signifikan, mencapai 43,58 persen.

    “Untuk perkembangan wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bizam April 2025 sebanyak 7.812 orang. Jumlah ini alami peningkatan sebesar 43,58 persen, jika dibandingkan Maret 2025, yang hanya mencapai 5.441 orang,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin, Senin (2/6).

    Kunjungan wisman melalui Bizam didominasi wisman regional Eropa sebanyak 3.100 orang. Kemudian wisman regional ASEAN 2.811 orang, Asia non-ASEAN 1.169 orang, Oseania 352 orang, Amerika 331 orang, Timur Tengah 25 orang, dan Afrika 24 orang. Sementara, perkembangan kunjungan wisatawan domestik di NTB di April mencapai 1.427.974 orang. Perkembangannya mengalami peningkatan 35,74 persen.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mendadak meminta PDIP menggaungkan slogan ‘Partai Wong Cilik’.

    Bukan tanpa alasan, hal ini tidak lepas dari respons politikus PDIP, Aria Bima, mengenai tunjangan fantastis DPR.

    “Sebaiknya PDIP berhenti jual slogan partai wong cilik,” kata Herwin di X @bungherwin dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Herwin merasa bahwa sikap kritis PDIP yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lagi terlihat beberapa waktu terakhir.

    “Kalau setiap petugas partainya kompak cuma bisa jawab normatif, artinya mereka sudah buta terhadap jeritan aksi rakyat,” Herwin menuturkan.

    Ia bilang, saat ini orang-orang PDIP yang duduk di parlemen tidak lagi menjadikan teriakan orang-orang kecil sebagai pusat perhatian.

    “Yang mereka bela bukan lagi wong cilik, tapi kursi empuk plus tunjangan fantastisnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi.

    Termasuk melalui aksi demonstrasi, terkait polemik besarnya tunjangan anggota dewan.

    Menurut Aria, aksi turun ke jalan adalah bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin.

    “Didemo enggak apa-apa, biasa. Harus didemo kalau perlu,” dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Isu tunjangan DPR kembali mencuat setelah publik mengetahui adanya fasilitas tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan.

    Jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR disebut-sebut bisa tembus lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

    Kondisi ini memicu gelombang protes. Ratusan massa menggelar aksi di depan pintu masuk DPR pagi tadi. Namun, Aria enggan merinci secara detail berapa total pendapatannya.

  • Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. ANTARA/Harianto

    Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:29 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan masyarakat yang membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak perlu difoto, karena mekanisme pembelian hanya melalui pemesanan sederhana tanpa syarat tambahan yang memberatkan.

    “Enggak ada. Sekarang udah nggak ada itu, isu-isu aja tuh,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Rizal meluruskan isu pembelian beras SPHP harus difoto, dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak pernah berlaku dalam mekanisme distribusi.

    Menurutnya kebijakan yang sempat beredar mengenai kewajiban foto bagi pembeli justru berasal dari program bantuan pangan beras 10 kilogram, bukan dalam penyaluran beras program SPHP yang juga dilakukan Bulog.

    Ia menegaskan, pembelian beras SPHP hanya melalui mekanisme pemesanan biasa tanpa foto pembeli, karena sistem distribusinya memang disederhanakan agar tidak memberatkan masyarakat maupun pengecer.

     “Itu yang foto tuh bantuan pangan. SPHP enggak? Banpang (bantuan pangan) itu yang di foto,” tuturnya.

    Rizal menjelaskan, aplikasi Klik SPHP hanya mencatat pesanan sebagai bentuk ketelusuran, sehingga Bulog bisa mengetahui siapa pemesan, jumlah yang diminta, dan jalur distribusinya.

    Sistem ini, lanjutnya, dipastikan lebih efisien dan ramah bagi pengecer, terutama mereka yang berusia lanjut, tanpa harus terbebani proses dokumentasi seperti foto pembeli.

    Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir atau bingung terhadap isu kewajiban foto saat membeli beras SPHP, karena mekanisme distribusi berjalan normal dan sederhana.

    Rizal juga menegaskan pihaknya terus menyempurnakan sistem distribusi beras SPHP, dengan memastikan keterjangkauan, ketepatan sasaran, serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan pokok.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog ditarget menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

    Sumber : Antara

  • Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan sistem pemesanan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) melalui WhatsApp bagi pengecer, sebagai inovasi mempermudah transaksi, terutama untuk pedagang lanjut usia yang kesulitan menggunakan aplikasi digital.

    “Memang banyak masyarakat sebagian yang pengecer-pengecer itu kan kalau di kampung-kampung yang jualan sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah kita,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Rizal menjelaskan ke depan pengecer atau pedagang pasar akan dipermudah tanpa harus menggunakan aplikasi Klik SPHP, karena dinilai menyulitkan pengecer lansia, sehingga pemesanan dapat dilakukan lebih mudah.

    “Kemarin waktu kami cek di Semarang bersama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) kan (pedagang) sudah usia 75, 72, rata-rata kepala 7. Mbah-mbah, itu main handphone kan nggak bisa,” ujarnya.

    Bulog bakal menugaskan pegawai sebagai penanggung jawab di setiap pasar, untuk mengoordinasi pesanan dari pengecer, sehingga transaksi tetap terdata dan tidak menyulitkan pedagang berusia lanjut.

    Sistem baru ini memungkinkan pengecer cukup mengirim pesan WhatsApp atau menyampaikan langsung pesanan kepada petugas Bulog, sehingga distribusi beras lebih praktis tanpa hambatan digitalisasi.

    “Nanti dia (petugas Bulog) yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi, pengecernya nggak usah pake aplikasi tapi cukup WA aja dia, WA. Mas saya hari ini pesan sekian, nanti yang mesanin yang kita tunjuk itu,” tutur Rizal.

    Dijelaskan mekanisme pemesanan tetap dilengkapi kuasa dari pengecer kepada petugas Bulog yang ditunjuk, guna menjamin keabsahan pesanan dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi beras SPHP.

    Dirut Bulog juga menegaskan sistem ini tengah diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk revisi kebijakan, agar menjadi solusi praktis sekaligus menjaga ketertiban distribusi beras di pasar tradisional.

    Bulog memastikan penerapan sistem digitalisasi ini tetap sederhana, dengan prioritas efisiensi distribusi, akurasi data pesanan, dan kemudahan akses bagi pengecer, khususnya yang berusia lanjut.

    Melalui inovasi tersebut, Bulog berharap distribusi beras SPHP semakin lancar, terkontrol, dan inklusif, sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat dengan mekanisme pendataan modern berbasis digital.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan bakal menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku pada 2035

    Pemerintah targetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku pada 2035

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2035 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai swasembada pangan serta meningkatkan investasi di sektor peternakan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah telah meluncurkan peta jalan pemberantasan PMK pada 2023 dan menargetkan Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi pada 2035.

    Langkah-langkah yang dilakukan meliputi program vaksinasi berbasis risiko, menetapkan zona prioritas, memperketat biosekuriti, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan hewan, memperkuat surveilans, hingga melibatkan publik melalui kampanye edukasi.

    Selain itu, Agung mengatakan Kementan juga akan mengajukan agar Indonesia diakui sebagai negara yang memiliki program pengendalian PMK yang terarah ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

    “Tahun depan kami akan mengusulkan pengakuan secara negara bahwa Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali. Pengakuan ini penting untuk menuju Indonesia bebas PMK pada 2035,” ucap Agung.

    Tak hanya itu, Indonesia juga telah mengajukan dokumen ke WOAH pada 13 Agustus 2025 lalu untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi di sembilan provinsi, yang terdiri dari enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di Nusa Tenggara Timur.

    Agung mengatakan Kementan terus mengintensifkan program vaksinasi PMK dengan harapan kasus bisa ditekan hingga nol (zero case), yang akan mempermudah upaya pemberantasan.

    Ia mengakui bahwa pengendalian PMK tidak mudah, tetapi bisa diselesaikan melalui kerja sama yang kuat dan kesadaran dari para peternak.

    Ia menyebut sebagai contoh, di negara dengan kasus PMK yang tinggi seperti India dan Pakistan, populasi ternak tetap meningkat karena adanya kesadaran peternak untuk melakukan vaksinasi secara terkendali. Menurut dia, ini menunjukkan bahwa kesadaran peternak menjadi kunci utama.

    Saat ini, Indonesia juga berupaya mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara dengan zona bebas PMK, mencontoh Brasil yang telah berhasil meraih status tersebut setelah melalui proses bertahun-tahun.

    PMK yang kembali muncul pada 2022 setelah lebih dari tiga dekade Indonesia berstatus bebas penyakit telah menimbulkan kerugian ekonomi. Kementan memperkirakan potensi kerugian akibat wabah PMK pada 2022 mencapai sekitar Rp9 triliun.

    Agung menyebut saat ini kasus PMK di Indonesia mulai terkendali, bahkan beberapa daerah seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat sudah mencapai nol kasus.

    Kementan mencatat kasus PMK per Agustus 2025 mencapai 593 ekor. Kasus terbanyak ada di Sulawesi Selatan dengan 323 ekor, diikuti Jawa Tengah 110 ekor, dan Jawa Timur 109 ekor.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan genjot vaksinasi PMK untuk jaga kesehatan hewan ternak

    Kementan genjot vaksinasi PMK untuk jaga kesehatan hewan ternak

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian terus mengintensifkan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk mencegah lonjakan kasus terhadap hewan ternak, khususnya menjelang perayaan Idul Adha.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, di Jakarta, Selasa, mengatakan program vaksinasi massal PMK dilakukan dua periode dalam setahun.

    Periode pertama telah berlangsung pada Januari hingga Maret 2025 dengan mengalokasikan vaksin 2,1 juta dosis dan telah berhasil mengendalikan kasus PMK, terutama saat mobilisasi ternak untuk kurban Idul Adha.

    “Alhamdulillah, dampaknya terasa pada saat mobilisasi ternak, kasus dapat kita kendalikan,” kata dia.

    Ia menjelaskan saat ini periode kedua vaksinasi masih berlangsung, dari Juni hingga September. Meskipun realisasi vaksinasi periode kedua masih rendah, pemerintah optimistis dapat mengejar ketertinggalan dalam satu bulan ke depan.

    “Kami sudah mengalokasikan 1,9 juta dosis vaksin di periode kedua, namun realisasinya masih di angka 31,4 persen. Artinya, kita masih punya 70 persen vaksin yang harus segera diberikan,” ujar Agung.

    Selain menggenjot vaksinasi, Kementan juga menjalankan berbagai strategi lain untuk mengendalikan PMK. Salah satu upayanya adalah mendorong penerapan biosekuriti secara maksimal, terutama bagi peternak sapi perah, kambing, domba, dan babi, untuk mencegah masuk dan penyebaran penyakit.

    Kemudian, Agung menjelaskan Kementan juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dengan mewajibkan sertifikat kesehatan hewan atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh dinas setempat.

    Pemerintah juga berfokus pada kolaborasi multistakeholder dengan melibatkan perguruan tinggi, asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), serta para peternak untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam program vaksinasi dan penanganan kesehatan hewan.

    Kementan telah membagi zona pengendalian PMK di Indonesia menjadi tiga: zona pemberantasan (Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat), zona pencegahan (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan), serta zona bebas PMK tanpa vaksinasi (Maluku, Papua, dan NTT).

    Indonesia juga telah mengajukan dokumen ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) pada 13 Agustus lalu untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi di sembilan provinsi, yang terdiri dari enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di NTT.

    “Pengakuan ini sangat penting untuk menjaga status bebas PMK kita. Kami menargetkan pengakuan secara nasional bahwa Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali pada 2026, menuju Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi di tahun 2035,” kata Agung.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.