Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Pemkab Sumbawa Barat bentuk koperasi syariah untuk perangi rentenir

    Pemkab Sumbawa Barat bentuk koperasi syariah untuk perangi rentenir

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk koperasi syariah di setiap kecamatan untuk memerangi keberadaan rentenir dan komitmen dalam mewujudkan perekonomian yang sehat untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Terbentuknya delapan koperasi syariah di setiap kecamatan ini dirancang untuk mendukung program Kartu Sumbawa Barat Maju bidang layanan UMKM,” kata Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah saat acara peluncuran program tersebut dan peringatan Hari Koperasi Nasional 2025 di Sumbawa Barat, Selasa.

    Ia mengatakan Koperasi Syariah berbasis Kelompok Tuntas Baca Al Quran (TBA) hadir dengan konsep pembiayaan tanpa bunga dan pengelolaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

    “Keberadaan koperasi itu diharapkan menjadi solusi riil untuk memerangi praktik rentenir atau yang dikenal masyarakat sebagai ‘bank rontok’, yang selama ini menjerat pelaku usaha kecil di Kabupaten Sumbawa Barat,” katanya.

    Melalui koperasi ini, pemerintah daerah memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan yang halal dan berkelanjutan.

    “Silakan para pengurus koperasi segera mencari sasaran yang akan mendapat bantuan. Koperasi berbasis syariah ini bisa diakses oleh semua masyarakat,” ujarnya.

    Pesan ini menjadi dorongan agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga cepat menjalankan misi sosial-ekonomi yang diembannya.

    Komitmen pemerintah tidak berhenti pada tahap peluncuran. Bupati Sumbawa Barat menyerahkan bantuan dana segar kepada delapan koperasi syariah TBA.

    Dukungan tersebut diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan di setiap kecamatan, di antaranya Rp800 juta untuk Kecamatan Taliwang, Rp500 juta untuk Kecamatan Seteluk, Rp450 juta untuk Kecamatan Brang Rea, Rp400 juta untuk Kecamatan Poto Tano, Rp350 juta untuk Kecamatan Sekongkang, Rp300 juta untuk Kecamatan Brang Ene, Rp250 juta untuk Kecamatan Maluk, dan Rp200 juta untuk Kecamatan Jereweh.

    “Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan koperasi memiliki modal awal yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha dan layanan pembiayaan,” katanya.

    Pemerintah daerah juga telah melakukan pelatihan khusus bagi pengurus koperasi syariah TBA. Pelatihan ini dirancang agar para pengelola memahami prinsip operasional koperasi berbasis syariah, mulai dari manajemen keuangan, tata kelola usaha, hingga pemahaman mendalam tentang akad-akad syariah yang akan diterapkan dalam setiap transaksi.

    “Koperasi ini tidak hanya menjadi wadah pembiayaan, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat mengenai praktik ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaksimalkan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung suplai air irigasi pertanian.

    Dody menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi agar air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian masyarakat.

    “Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air. Karena itu, saya membentuk tim teknis terpadu yang akan turun langsung mencari solusi komprehensif agar bendungan ini berfungsi optimal,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bendungan Tanju selesai dibangu pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, memiliki kapasitas tampung 17,86 juta m³ dengan luas genangan 324,20 hektare.

    Bendungan Tanju dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Tanju seluas 2.242 hektare, serta memperkuat sistem Rababaka Komplek yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di wilayah Dompu dan Bima.

    Dody menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk mempercepat penyelesaian saluran irigasi sepanjang 24 km kanan dan kiri (48 km total) yang menyalurkan air dari bendungan menuju sawah.

    “Saya sudah berdiskusi dengan petani dan kepala desa. Mereka sudah berkorban tanahnya untuk pembangunan bendungan ini, dan sekarang saatnya mereka merasakan manfaatnya. Saya tidak mau lagi masyarakat menunggu bertahun-tahun. Harapan saya, dalam waktu dekat solusi teknis bisa segera diterapkan,” katanya.

    Dengan adanya kontinuitas suplai air dari Bendungan Tanju, para petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali setahun diharapkan dapat menanam 2–3 kali setahun. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pertanian di Dompu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung dan beras di NTB.

    “Saya ingin memastikan bendungan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Dody.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspada Kekeringan Hantam Wilayah RI, BMKG Warning Cuaca ‘Nano-nano’

    Waspada Kekeringan Hantam Wilayah RI, BMKG Warning Cuaca ‘Nano-nano’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ‘nano-nano’. Di satu sisi, beberapa wilayah akan mengalami hujan lebat disertai angin kencang.

    “Sepuluh hari ke depan, wilayah Indonesia akan nano-nano,” tulis BMKG dalam unggahan di akun resmi PPID BMKG, dikutip Selasa (23/9/2025).

    Sementara itu, ada wilayah lain yang berpotensi mengalami kekeringan. Hal ini berdasarkan pengamatan BMKG dan dilaporkan dalam ‘Prediksi Curah Hujan Dasarian 3’ dalam periode 21-30 September 2025.

    Lebih perinci, selama beberapa hari hingga 30 September mendatang, ada beberapa wilayah yang masuk kategori ‘Waspada’ curah hujan tinggi. Antara lain Sumatera Selatan, Banten, NTT, dan Jawa Barat. Kemudian ada yang berstatus ‘Siaga’ curah hujan tinggi, yakni Jawa Barat dan NTT.

    Secara kontradiktif, ada pula wilayah yang diprediksi mengalami kekeringan meteorologis. BMKG mengeluarkan peringatan dini ‘Waspada’ di wilayah Jawa Timur.

    Kemudian peringatan dini ‘Awas’ kekeringan meteorologis ditujukan di Jawa Timur, Bali, dan NTB.

    Sebelumnya, dalam laporan mingguan, BMKG mengatakan mayoritas wilayah Indonesia mengalami masa peralihan musim. Untuk itu tetap waspada!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Cek Peringatan Baru BMKG

    Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Cek Peringatan Baru BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih akan melanda beberapa wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena ini menandai masa peralihan musim.

    Ada beberapa faktor pada skala global, regional, dan lokal, yang memengaruhi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia. Salah satunya Siklon Tropis dan Bibit Siklon Tropis yang tumbuh di sekitar wilayah perairan utara Indonesia yang memperkuat pertumbuhan awan dan memengaruhi pola angin.

    Selain itu, Dipole Mode Index (DMI) negatif juga meningkatkan aktivitas konvektif di Indonesia, terutama bagian barat. Adapun suhu muka laut hangat di beberapa perairan Indonesia turut memicu peningkatan aktivitas konvektif signifikan di wilayah daratan sekitar.

    Sejak beberapa saat lalu hingga sekarang, aktivitas gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin pun masih aktif di sebagian wilayah Indonesia. Tak ketinggalan, OLR negatif menunjukkan kecenderungan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat, tengah, dan timur.

    Dikutip dari laman Instagram resmi BMKG, Selasa (23/9/2025), berikut peringatan dini cuaca Indonesia dalam 3 hari ke depan, yakni 23-25 September 2025:

    23 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku dan NTT.

    24 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan

    Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Maluku, NTT, Sulawesi Selatan.

    25 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: NTT, Sulawesi Selatan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,”

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menegaskan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik inklusif atau diberikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marjinal.

    Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya, dalam kegiatan penyerahan dokumen administrasi kependudukan di Kantor Desa Sesaot, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/9), menekankan agar jangan ada satu pun warga terlewatkan dari pelayanan pemerintah.

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,” ucap Dadan, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dadan mengingatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan fondasi pelayanan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara.

    Apabila tidak memiliki keduanya, kata dia, masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial.

    Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan “jemput bola” yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok.

    Pelayanan dimaksud mulai dari mendatangi desa-desa terpencil, pulau tanpa listrik dengan memanfaatkan tenaga surya, hingga mengendarai motor ke pedalaman demi memastikan warga memperoleh identitas kependudukan.

    Kendati demikian, Dadan menyinggung masih adanya ketimpangan pelayanan publik di Indonesia.

    Ia mencontohkan, meski iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah ditetapkan sama, warga perkotaan lebih mudah mengakses rumah sakit besar, sementara masyarakat di daerah terpencil kerap kesulitan meski sudah membayar kewajiban yang sama.

    “Sering kali masyarakat daerah justru mensubsidi masyarakat kota,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut untuk bisa melihat langsung pelayanan dan kehidupan masyarakat.

    Dikatakan bahwa Ombudsman hadir untuk mengawasi pelayanan publik agar program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat.

    Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat.

    Turut hadir Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, Kepala Desa Sesaot Muliadi, serta Asisten I Kabupaten Lombok Barat Saeful Akham.

    Kegiatan itu menjadi momentum penting bagi Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan berkeadilan sosial sesuai dengan visi besar negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Data menunjukkan warga RI yang cari kerja sampingan tiap tahun makin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada peningkatan dari 14,3 persen pada 2019 menjadi 17,8 persen di 2023.

    Menariknya, itu bahkan terjadi pada kerjaan yang selama kerap dianggap mapan. Yakni dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Dokter Urologi, Akhada Maulana menceritakan pengalamannya. Ia bahkan melakoni side hustle atau pekerjaan sampingan itu sejak 2009.

    “Hal ini sudah kami lakukan sejak dulu bang. Lulus spesialis tahun 2009,” tulisnya dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Saat itu, ia bekerja sebagai dosen PNS di fakultas kedokteran. Dia mendapat gaji dan tunjangan istri-anak 1 sekitar 3 jutaan.

    “Belum ada remun jaman segitu. Plus 2 jutaan kalau gak salah dapatnya mulai 2010,” ucapnya.

    Selain jadi dosen, ia juga bekerja paruh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Gajinya Rp800 ribu per bulan.

    “Trus karena ngajar koass harus kerja paruh waktu d RSUD, dibayar RP800 ribu per bulan, tapi ya harus pegang pasien poli, bangsal, dan operasi,” ucapnya.

    “Karena saya junior. Dokter uro se NTB cuma dua org. Operasi saya batasi 3 or 4 sehari. Di luar op cito,” sambungnya.

    Bayaran Rp800 ribu itu, berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Karenanya dia mencari pekerjaan tambahan.

    “Bayarnya tetap per bulan RP800 ribu (sampai tahun 2013/14 baru ada jaspel per pasien). Mau gak mau harus cari kerja tambahan. Praktek dan operasi di swasta pulang kadang jam 23 or dini hari. Habis Subuh sudah operasi lagi di swasta,” ujarnya.

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN Nasional 23 September 2025

    Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN Nasional 23 September 2025

    Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong lahirnya pemimpin berkarakter dan visioner di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
    Dorongan tersebut, ia sampaikan saat memberikan
    keynote speech
    pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Aula Gunung Gede, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (22/9/2025).
    Bima menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh karakter, kompetensi, dan visi. Untuk itu, ia mengajak para calon pemimpin agar berani menetapkan tujuan besar dan tidak setengah-setengah.
    “Punya cita-cita, punya visi, enggak boleh nanggung. Targetnya ya
    shoot for the moon
    . A
    nd if we miss, you’ll be falling among the stars
    ,” ujar Bima dalam siaran persnya, Senin (22/9/2025).
    Bima mengingatkan, dalam perjalanan birokrasi, setiap pemimpin akan dihadapkan pada pilihan, menjadi aktor transformatif yang membawa perubahan atau sekadar transaksional yang mendasarkan kebijakan pada kepentingan sepihak.
    “Hidup itu adalah pilihan. Pada dasarnya ketika kita menjadi bagian dari birokrasi, tanpa sadar sebetulnya kita di simpang jalan. Di simpang jalan untuk memilih banyak sekali pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak-Ibu,” tutur Bima.
    Lebih jauh, Bima menjelaskan empat matriks model kepemimpinan, yaitu Fighting, Looser, Skilled, dan Unskilled.
    Ia menekankan bahwa ada pemimpin yang memiliki kemampuan (Skilled), tetapi tidak memiliki jiwa petarung (Fighting), dan sebaliknya ada pemimpin yang berjiwa petarung meski keterampilannya belum mumpuni.
    “Karena kalau sudah punya
    passion
    bertarung, maka kompetensi akan mengiring [dan akan] terus di-
    upgrade
    [kemampuannya] itu. Dia akan taklukan apa pun juga,” tekan Bima.
    Selain itu, kata dia, pengambilan keputusan pada momentum juga menjadi faktor penting bagi seorang pemimpin. Untuk menggambarkannya, Bima mengaitkan teori momentum dalam fisika dengan kepemimpinan.
    Ia menjelaskan bahwa momentum tidak tercipta tanpa adanya massa yang merefleksikan kualitas diri, serta kecepatan yang menggambarkan gerak dan keterampilan.
    Dengan demikian, kualitas kepemimpinan dan kegesitan dalam mengeksekusi kebijakan harus berjalan selaras untuk menjemput momentum.
    “Bagi politisi, bagi pemimpin, momentum adalah sahabat terbaru. Momentum enggak hanya ditunggu, tapi momentum diciptakan,” tegasnya.
    Bima juga mengimbau peserta PKA dan PKP untuk berhati-hati dalam menjalankan birokrasi. Menurut pengalamannya, banyak jebakan yang dapat menghambat realisasi kebijakan, seperti jebakan seremonial dan jebakan politik.
    “(Jebakan tersebut membuat) habis waktu kita. Tanpa kita sadar. Ini yang saya ingatkan sekarang kepada (ASN) yang baru dilantik,” ungkapnya.
    Menutup paparannya, Bima berpesan agar setiap ASN menjalankan tugas sebaik-baiknya, karena setiap pengabdian akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan.
    “Ya tunggu aja. Insyaallah segera indah pada waktunya. Kalau tidak di dunia, bisa di akhirat nanti,” tandas Bima.
    Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, Kepala PPSDM Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief, dan para peserta PKA dan PKP dari berbagai daerah yang mengikuti secara
    hybrid
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG Nasional 22 September 2025

    Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG Nasional 22 September 2025

    Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, langkah itu harus diambil oleh Prabowo menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah.
    “Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius? Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Ini angkanya ribuan, bahkan seminggu terakhir naik seribu lebih,” ujar Ubaid Matraji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025).
    Ubaid menuturkan, data pemantauan JPPI menunjukkan jumlah korban keracunan akibat MBG terus meningkat tajam. Secara keseluruhan, laporan keracunan telah muncul di 18 provinsi.
    Per 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus, lalu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.
    Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
    “Kalau hanya di satu daerah, mungkin teknis. Tapi kalau sudah nyebar ke hampir semua provinsi, ini masalah sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG,” kata Ubaid.
    Dalam rapat tersebut, Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dengan melakukan moratorium program.
    Dia menekankan, kasus keracunan yang terus terjadi telah mengikis kepercayaan publik terhadap MBG.
    “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
    Dia menambahkan, perbaikan program jangka panjang harus dilakukan dengan desain yang lebih terintegrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pembatasan penggunaan pangan ultra-proses, serta penyediaan kanal pelaporan yang jelas bagi masyarakat.
    Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan keracunan massal akibat menu MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.
    Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
    Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat, jumlah korban mencapai 251 pelajar.
    Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
    Kejadian serupa juga terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
    Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
    Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
    Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
    Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
    Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (17/9/2025) dan mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
    Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPR tunggu kajian soal penyebutan IKN sebagai “Ibu Kota Politik”

    Ketua DPR tunggu kajian soal penyebutan IKN sebagai “Ibu Kota Politik”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu kajian mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang disebut sebagai “Ibu Kota Politik” dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

    “Ini saya mau lihat kajiannya dulu,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun mengaku belum mengetahui dasar timbulnya frasa “Ibu Kota Politik” tersebut. Maka dia pun akan menunggu terlebih dahulu kajian atas hal itu untuk menentukan sikap ke depannya.

    “Tunggu dulu, belum lihat kajiannya,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan hal tersebut. Menurut dia, IKN memiliki undang-undang yang harus dijadikan acuan.

    Di sisi lain, dia pun menilai bahwa timbulnya frasa “Ibu Kota Politik” itu merupakan kehendak subjektif dari Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan IKN dalam posisi yang pas ke depannya.

    “Percayalah bahwa Pak Prabowo pasti paham betul mengenai istilah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal kita menempatkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara,” kata Aria.

    Adapun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

    Dalam lampiran Perpres nomor 73 sub bab nomor 3.6.3 tentang Highlight Intervensi Kebijakan, pada isi nomor 4 disebutkan bahwa perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Kanwil Kemenag NTB Minta Maaf Usai Aksi Lempar Mikrofon Viral

    Kepala Kanwil Kemenag NTB Minta Maaf Usai Aksi Lempar Mikrofon Viral

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) Zamroni Azis minta maaf usai video melempar tiang mikrofon saat pelantikan pejabat, viral di media sosial.

    Dalam klarifikasinya, Zamroni Azis mengatakan kejadian itu murni kekhilafan pribadi tanpa ada maksud menyinggung pihak manapun.

    “Saya Zamroni Azis atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat,” ujar Zamroni Azis melalui akun Instagram resmi @kanwil_kemenag_ntb, Minggu (21/09/2025). Dikutip dari Antara.

    Dia menambahkan bahwa kejadian itu murni karena kekhilafan pribadinya.

    “Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kekhilafan pribadi saya tanpa menyinggung siapa pun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan,” katanya.

    Diketahui dalam video 28 detik yang beredar luas di kalangan masyarakat itu memperlihatkan Zamroni Azis melempar tiang mikrofon pada acara pelantikan Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, Najamuddin.

    Video viral aksi pelemparan mikrofon beserta gagangnya yang dilakukan Zamroni Aziz menuai kecaman dari berbagai kalangan.

    Permintaan maaf yang disampaikan Zamroni melalui sebuah akun TikTok tidak meredakan kritik. Justru, unggahan tersebut dibanjiri komentar warganet yang meminta dirinya mundur dari jabatannya.

    Desakan juga datang dari tokoh agama. Aksi pelemparan mikrofon dinilai mencederai etika seorang pejabat publik, apalagi seorang kepala Kanwil Kemenag.

    “Saya meminta Anda (Zamroni) untuk secara legowo mengundurkan diri. Perilaku Anda sudah menodai Kementerian Agama, khususnya Kanwil NTB,” tegas Muazzar Habibi, Mudir Am Pesantren Lentera Hati Lombok Barat, dalam surat terbuka yang beredar di berbagai grup WhatsApp.

    Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram menilai persoalan Zamroni bukan hanya terkait pelemparan mikrofon. Selama menjabat, ia dianggap abai terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap anak di pondok pesantren.

    “Selama ini banyak kasus besar di pesantren; kekerasan fisik, bullying, pelecehan seksual, hingga kematian santri. Tapi beliau (Zamroni) tidak ada respons, hanya diam,” ungkap Ketua LPA Mataram Joko Jumadi.

    Menurutnya, Kanwil Kemenag NTB seolah melakukan pembiaran, sehingga kasus kekerasan terhadap anak semakin marak. “Lebih baik beliau mundur saja. Tidak pernah ada upaya pencegahan dari Kanwil,” tambahnya.

    Desakan juga datang dari kalangan aktivis. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram meminta Kementerian Agama RI segera mencopot Zamroni dari jabatannya.

    Mereka menilai, sejak memimpin Kanwil Kemenag NTB, Zamroni kerap terjerat persoalan, mulai dari dugaan gratifikasi hingga semrawutnya penyelenggaraan haji 2025.

    “Dari kasus-kasus tersebut, itu bukti Zamroni Aziz tidak becus menjadi Kepala Kanwil Kemenag NTB. Kami tegas meminta Menteri Agama segera mencopot Zamroni dari jabatannya,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Mataram Lalu Elang Aldiara.

    HMI juga mendesak aparat penegak hukum (APH) membuka kembali kasus dugaan gratifikasi yang sempat ditutup Polda NTB pada awal Januari 2025 lalu.