Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan investigasi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga bisa ditangani secara pidana agar tidak ada kasus berulang.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan dari berbagai sisi untuk memastikan penyebab kasus. Sebab, dia tidak ingin kasus keracunan MBG semakin banyak di Indonesia.

    “Saya minta BIN turun sekarang. Karena dari kepolisian juga sudah turun. Jadi ada penyelidikan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa kasus ini berpotensi dipidanakan apabila ditemukan unsur kriminal.

    “Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel ditemukan racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan. Ya, kita pidanakan. Baik itu pemilik dapur, maupun SPPG-nya, atau yang terlibat di dapur itu,” tegasnya.

    Selain langkah hukum, BGN juga menekankan evaluasi internal melalui perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan agar program yang menyasar jutaan penerima manfaat tetap berjalan aman dan kredibel.

    “Dari SOP kami melakukan perbaikan. Jadi semua hal akan dilihat dari berbagai sisi, supaya kasus serupa tidak terulang,” tandas Nanik.

    Korban Keracunan MBG Tembus 5000 Orang

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

  • Polda Metro Masih Cari 2 Orang Diduga Hilang Usai Demo Agustus

    Polda Metro Masih Cari 2 Orang Diduga Hilang Usai Demo Agustus

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya mengatakan masih terus mencari sisa dua orang yang diduga masih hilang pasca-demo berujung ricuh di Jakarta. Polda Metro pun mengharapkan masyarakat dapat terus memberi informasi terkait keberadaan keduanya.

    “Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan di Polsubsektor Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Ade Ary menyebut masih terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga keduanya. Dia juga menekankan jika Polda Metro berkomitmen untuk menemukan keduanya.

    “Kami masih terus berkomitmen, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Dan tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, jadi mohon doanya mohon dukungannya dari semua pihak,” terang Ade Ary.

    Sampai saat ini, dua orang yang diduga masih hilang pasca demo berujung ricuh di Jakarta, M Farhan Hamid dan Reno Syahputeradewo, masih belum diketemukan. Reno dan Farhan hilang bersama dua orang lainnya, Bima Permana Putra dan Eko Purnomo, yang kemudian berhasil ditemukan.

    Bima dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025. Bima ditemukan dekat klenteng Kota Lama, Malang, pada 17 September 2025.

    Sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Eko ditemukan sedang bekerja di kapal penangkapan ikan.

    (lir/lir)

  • Waka BGN Blak-blakan Ada Politikus Minta Jatah Dapur MBG

    Waka BGN Blak-blakan Ada Politikus Minta Jatah Dapur MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang blak-blakan soal adanya intervensi politik dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    Bahkan, Nanik mengaku menerima pesan dari seorang politikus yang meminta jatah pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik semacam itu.

    “Serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program kasihan, banyak anak-anak enggak bisa makan, kita mau kasih makan kok malah rebutan,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (26/9/2025),

    Nanik menceritakan dirinya bahkan sempat ditelepon hingga dikirimi pesan oleh seorang politikus. Namun alih-alih membantu komunikasi terkait kasus keracunan pangan, politikus itu justru meminta bagian dapur.

    “Ada yang WA saya, nyenye-nyenye, saya jawab: kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta sapur. Saya langsung block, block, block,” ungkapnya.

    Menurut Nanik, program MBG adalah amanat negara untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Karena itu, ia menegaskan siapa pun, termasuk tokoh berpengaruh, tidak akan dibiarkan mengganggu jalannya program.

    “Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya enggak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia,” katanya.

    Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Berdasarkan data yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

  • Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

    Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang berkomitmen memperketat pengawasan dan memastikan korban mendapatkan penanganan serta pembiayaan pengobatan.

    “Untuk segera, kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” tandas Nanik.

  • BNPB kirim tim pemulihan dampak gempa di Jawa Timur

    BNPB kirim tim pemulihan dampak gempa di Jawa Timur

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirim tim ke Jawa Timur untuk mendampingi upaya pemulihan pascagempa magnitudo 5,7 yang mengguncang wilayah Banyuwangi dan Situbondo pada Kamis sore.

    Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis malam, mengatakan bahwa pihaknya memerintahkan jajaran Deputi Bidang Penanganan Darurat untuk memonitor dan mengambil langkah cepat setelah menerima laporan hasil kaji cepat dari lapangan.

    “Tim akan memberikan pendampingan dan melakukan pendataan awal bersama BPBD serta lintas sektor lainnya,” kata dia.

    BNPB menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk hadir di fase awal bencana dan memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan dukungan.

    Selain pendampingan, tim BNPB juga ditugaskan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan baik, mulai dari proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar hingga upaya percepatan pemulihan.

    Episentrum gempa 5,7 magnitudo itu terletak di laut, 46 kilometer timur laut Banyuwangi dan 54 kilometer tenggara Situbondo pada kedalaman 12 kilometer.

    Getaran gempa dirasakan kuat selama 2-3 detik di Banyuwangi dan Situbondo dan sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

    Hasil kaji cepat yang diterima BNPB, sementara ini menunjukkan di Banyuwangi terdapat satu rumah dan satu tempat ibadah rusak ringan.

    Sementara di Situbondo tercatat 21 rusak berat, 11 rusak sedang, 16 rusak ringan dan satu masjid mengalami kerusakan pada bagian atap.

    BNPB memastikan setidaknya hingga pukul 21.20 WIB​​​​​ belum ada laporan korban jiwa akibat gempa, dan pendataan lapangan masih berlangsung dan akan terus diperbarui oleh tim petugas gabungan daerah setempat.

    Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas Guyur 52.400 Ton Jagung SPHP ke Peternak, Ini Sebaran Lokasinya

    Bapanas Guyur 52.400 Ton Jagung SPHP ke Peternak, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung bagi peternak rakyat dengan anggaran mencapai Rp78,6 miliar resmi meluncur. Adapun, asumsi subsidi harganya adalah Rp1.500 per kilogram.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa program SPHP jagung menggunakan stok cadangan jagung pemerintah (CJP) sebanyak 52.400 ton dan dilepas dengan harga Rp5.500 per kilogram sampai peternak.

    “Kabar baik bagi peternak unggas yang memproduksi telur dan ayam pedaging, mulai minggu ini pemerintah memulai SPHP jagung pakan. Dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk peternak rakyat,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

    Arief menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menjaga peternak lokal, terutama peternak layer mandiri dan peternak kecil.

    “Jadi pada saat harga jagung pakan sedang tinggi, pemerintah bantu peternak. Namun saat harga jagung rendah, pemerintah bantu petani dengan menyerap,” terangnya.

    Adapun, sebanyak 2.109 peternak akan disasar dalam SPHP jagung tahun ini. Hal ini sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9046/KPTS/PK.240/F/09/2025.

    Jika dirinci lebih lanjut, 2.109 penerima SPHP jagung tersebut terdiri dari peternak mikro 192 peternak, peternak kecil 1.693 peternak, dan peternak menengah 224 peternak.

    Lebih lanjut, total penerima SPHP jagung ini tersebar di 16 provinsi, mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. 

    Selain itu, 52.400 ton SPHP jagung yang digelontorkan ini diharapkan dapat menekan harga jagung di tingkat peternak dan berimplikasi pada kondisi harga telur serta daging ayam.

    Pasalnya, harga jagung di tingkat peternak terpantau telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, yakni Rp5.800 per kilogram.

    Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan, per 23 September 2025, rata-rata harga jagung di tingkat peternak secara nasional menyentuh Rp6.736 per kilogram atau 16,14% di atas HAP. Bahkan, level harga ini meningkat 4,32% dibandingkan sebulan sebelumnya yang saat itu berada di harga Rp6.457 per kilogram.

    Di sisi lain, rata-rata harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen tercatat masih di bawah HAP. Kendati begitu, harganya mengalami kenaikan secara gradual. Per 23 September, rata-rata harga telur ayam Rp29.992 per kilogram atau naik 1,43% dibandingkan sebulan lalu yang Rp29.568 per kilogram.

    Sementara itu, rata-rata harga daging ayam mencapai Rp38.339 per kilogram dan telah mengalami kenaikan sebesar 8,28% dibandingkan sebulan lalu yang Rp35.408 per kilogram.

    “Kita ketahui bersama, apabila terjadi fluktuasi harga jagung pakan di peternak unggas, lambat laun akan mempengaruhi perkembangan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen,” pungkasnya.

  • Gempa Dangkal M5,7 Guncang Banyuwangi, Dirasakan Sampai Bali

    Gempa Dangkal M5,7 Guncang Banyuwangi, Dirasakan Sampai Bali

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gempa berkekuatan M5,7 mengguncang wilayah Jawa Timur, Kamis (24/9/2025), pukul 16:04:12 WIB.

    Menurut BMKG, pusat gempa ada di laut, tepatnya di 46 km timur laut Banyuwangi, di kedalaman 12 km. Tepatnya di 7,82 LS-114,47 BT.

    Gempa dirasakan dengan skala MMI IV di Banyuwangi, IV di Penebel, III di Lumajang
    III Kuta, III Denpasar, III Buleleng, II-III Jember, II-III Bondowoso, II Situbondo, II Pasuruan, II Surabaya, II Kuta Selatan, II Pamekasan, II Mataram, II Lombok Barat.

    “Gempa tidak berpotensi tsunami,” demikian pernyataan BMKG di situs resmi.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kejari Malang Dalami Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah KONI 2022-2023

    Kejari Malang Dalami Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah KONI 2022-2023

    Malang (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang kini mendalami dugaan penyalahgunaan dana hibah yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2022-2023.

    Penyidikan ini dilakukan setelah muncul laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

    Plh Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Bima Haryo Hutomo, menegaskan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pengumpulan alat bukti, termasuk hasil audit penggunaan dana.

    “Nanti kalau alat buktinya sudah lengkap, termasuk bukti surat seperti audit, baru bisa diketahui besaran kerugian negara dan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

    Sejumlah dokumen terkait pencairan dana hibah tahun 2022 dan 2023 telah disita. Namun, Bima belum merinci dokumen apa saja yang diamankan penyidik.

    “Dokumen itu penting untuk memastikan apakah penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.

    Bima menjelaskan, fokus penyidikan sementara ini hanya pada dana hibah 2022-2023, belum mencakup anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, di mana Kabupaten Malang menjadi salah satu tuan rumah bersama Kota Malang dan Kota Batu.

    “Sementara belum ada kaitannya dengan Porprov 2025. Namun jika nanti ditemukan indikasi ke sana, penyidikan bisa diperluas,” ucap Bima.

    Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan. Kejari Kabupaten Malang masih menunggu hasil audit resmi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

    “Kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Semua proses dilakukan bertahap dan hati-hati agar hasilnya akurat,” pungkas Bima.

    Kasus ini menjadi perhatian publik Kabupaten Malang karena menyangkut dana pembinaan atlet yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. [yog/beq]

  • Kemendagri dalami sengketa tiga pulau diklaim Raja Ampat

    Kemendagri dalami sengketa tiga pulau diklaim Raja Ampat

    “Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,”

    Ternate (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami sengketa tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, yakni Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas yang saat ini diklaim masuk wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 di Ternate, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri akan segera menindaklanjuti.

    Sengketa ini memicu ketegangan di masyarakat. Warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, melakukan aksi pembakaran lima rumah di Pulau Sain pada Sabtu (20/9/2025). Rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

    Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

    “Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.

    Diketahui, Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas terletak di wilayah perbatasan antara Provinsi Maluku Utara dengan Papua Barat Daya. Sengketa batas wilayah ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi konflik sosial yang bisa terjadi di lapangan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyaluran Jagung Murah Buat Pakan Ternak Diawasi Ketat, Bos Bapanas Janjikan Ini – Page 3

    Penyaluran Jagung Murah Buat Pakan Ternak Diawasi Ketat, Bos Bapanas Janjikan Ini – Page 3

    Benerapa poin kunci dalam juknis SPHP Jagung diantaranya, program ini ditopang oleh cadangan jagung pemerintah (CJP). Pelaksanaan SPHP Jagung diperintahkan Bapanas kepada Perum Bulog.

    Adapun, Penyaluran berlangsung mulai September dengan sasaran utama peternak ayam ras petelur mandiri, khususnya skala mikro dan kecil, yang disalurkan melalui koperasi dan asosiasi peternak.

    Wilayah distribusi mencakup sentra-sentra peternakan utama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Barat.

    Rincian lengkap alokasi jagung SPHP dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 307 Tahun 2025. Skema alokasi ini juga mempertimbangkan kebutuhan riil berdasarkan populasi ternak serta usulan dari para peternak calon penerima manfaat.