provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo menyebut ribuan siswa yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) menjadi perhatian dan akan dicarikan penanganan terbaik.

    Ditanya awak media setelah melawat 7 hari ke sejumlah negara, Presiden menyebut akan segera memanggil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pejabat yang bertanggung jawab.

    “Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

    Saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” katanya.

    Menurut Prabowo, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah memastikan anak-anak yang sulit akses makanan memiliki makanan yang lumayan bergizi. “Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan sehat. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Konsinyering Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, pada 26–28 September 2025.
    Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Agenda dibuka dengan pemaparan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman pada Jumat (26/9/2025).
    Selama acara, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri bersama jajaran eselon II menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing secara bergiliran. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
    Dalam forum tersebut, Tito menegaskan bahwa anggaran Kemendagri dan BNPP 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga bagian utama rencana kerja, yakni Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
    Program Prioritas Presiden antara lain meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, serta pengembangan lumbung pangan.
    Program lainnya mencakup Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, hingga fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
    “Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif.
    Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri Tito melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
    Selain rapat teknis, kegiatan juga diselingi agenda kebersamaan, seperti makan malam bersama dan olahraga jalan pagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait dengan semakin banyaknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” terang Prabowo kepada wartawan usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025)

    Prabowo mengatakan telah memonitor perkembangan isu keracunan MBG belakangan ini. Dia mengakui berbagai peristiwa keracunan dalam program andalan pemerintahannya itu merupakan masalah besar. Dia menyebut pasti ada kekurangan tetapi bakal diselesaikan dengan baik. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar setiap pihak waspada dan agar kasus keracunan siswa-siswi penerima MBG ini tidak dipolitisasi. 

    “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan sekian juta [orang] pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. 

    Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. Dilansir dari data resmi BGN, kasus keracunan itu tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. 

    Kemudian, Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang. 

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus). 

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang). 

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. 

    Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

  • Polisi Selidiki Dugaan 130 Siswa Keracunan MBG di Sumbawa, Satu Dapur SPPG Ditutup
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 September 2025

    Polisi Selidiki Dugaan 130 Siswa Keracunan MBG di Sumbawa, Satu Dapur SPPG Ditutup Regional 27 September 2025

    Polisi Selidiki Dugaan 130 Siswa Keracunan MBG di Sumbawa, Satu Dapur SPPG Ditutup
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Polisi tengah menyelidiki dugaan keracunan massal yang dialami 130 siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
    Kasat Reskrim Polres Sumbawa AKP Dilia Pria Firmawan membenarkan hal tersebut. Menurut dia, langkah penyelidikan mencakup pengambilan sampel makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    “Benar, saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa di Kecamatan Empang setelah menyantap menu MBG,” kata Dilia saat dikonfirmasi, Sabtu (27/9/2025).
    Ia menyebut, informasi awal diperoleh dari laporan masyarakat terkait adanya siswa sekolah di Kecamatan Empang yang mengalami gejala keracunan massal usai makan MBG. Polisi lalu bergerak cepat melakukan interogasi awal terhadap sejumlah saksi.
    “Penyidik juga langsung mendata jumlah siswa yang diduga keracunan, baik yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan di dua fasilitas kesehatan terdekat, yakni Puskesmas Tarano dan Puskesmas Empang,” ujarnya.
    Polisi kemudian meninjau langsung dapur MBG di Desa Bukit Eja untuk memastikan sumber makanan yang diduga menyebabkan keracunan.
    “Kami mendata jenis menu makanan yang disajikan oleh MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan,” sebut Dilia.
    Sebagai langkah penting, polisi mengambil sampel makanan dari dapur tersebut untuk diuji di BPOM Provinsi NTB dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
    “Hasil uji lab dari BPOM diperkirakan baru dapat diketahui dalam waktu kurang lebih 14 hari. Pihak kepolisian saat ini masih menunggu hasil resmi tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” tegasnya.
    Sementara itu, dapur SPPG yang menyiapkan makanan untuk siswa terpaksa dihentikan sementara imbas kasus ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Kasus Keracunan Makanan Lebih dari 5.914 Kasus di 70 Lokasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan dapur yang terbukti lalai akan segera ditutup sementara, bahkan dinonaktifkan jika pelanggaran berulang.

    “Sudah ada dapur yang kami nonaktifkan, bahkan kami beri surat peringatan keras. Kalau kejadian terulang, langsung dikeluarkan dari program,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, ketegasan ini penting karena status penyelenggara program MBG kini sudah setara calon pegawai negeri (PPK).

    “Mereka harus komit dengan SOP. Tidak adil kalau ada yang bekerja asal-asalan, sementara banyak orang lain ingin ikut program ini dengan serius,” imbuh Nanik.

    Termasuk menanggapi adanya trauma anak akibat kasus keracunan, BGN memastikan pendampingan terus dilakukan oleh koordinator wilayah.

    “Kami minta tim di kabupaten terus mendekati dan mengajak anak-anak berbicara, supaya semangat mereka kembali. Prinsipnya anak-anak ini senang sekali dengan makanan, jadi mudah-mudahan setelah investigasi selesai, program bisa berjalan lagi,” tandas Nanik.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus insiden keracunan atau keamanan pangan terjadi di Indonesia sejak Januari hingga 25 September 2025.

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima manfaat program pangan dilaporkan terdampak sepanjang periode tersebut.

    Data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

  • Pencarian orang hilang pascademo di Jakarta terus berlanjut

    Pencarian orang hilang pascademo di Jakarta terus berlanjut

    Tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, jadi mohon doanya mohon dukungannya dari semua pihak

    Jakarta (ANTARA) – Pencarian dua orang yang masih dinyatakan hilang pascademo di Jakarta, yakni Reno Syachputra Dewo, dan Muhammad Farhan Hamid masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan keluarga kedua orang hilang itu untuk mencari keberadaan mereka.

    “Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kami yang hilang, yang dilaporkan hilang, itu adalah saudara-saudara kami. Tim sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, jadi mohon doanya mohon dukungannya dari semua pihak,” kata Ade Ary di Jakarta, Jumat.

    Terkait media sosial Farhan yang disebut tengah dijalankan oleh pihak lain, Ade Ary menyebut baru mendapat informasi tersebut.

    “Baik, nanti saya cek ya. saya baru mendapatkan informasi. Setiap informasi sekecil apapun itu nanti akan didalami oleh tim ya. Tentunya harapan kita bersama dan mohon doa restu bahwa dua saudara kita ini dapat diketemukan,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, dua orang yang dilaporkan hilang pascademo di Jakarta beberapa waktu lalu, yakni Bima Permana Putra dan Eko Purnomo ternyata kabur ke Malang dan Kalimantan Tengah agar bisa hidup mandiri.

    “Dari hasil komunikasi kami dengan saudara Bima, beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah karena ingin hidup mandiri,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/9).

    Wira mengatakan Bima meninggalkan Jakarta pada 1 September 2025 menuju Malang, Jawa Timur.

    “Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanannya saudara Bima sempat menjual kendaraan di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang,” kata Wira.

    Di Malang, kata Wira, Bima mencari rupiah dengan menjual mainan barongsai di salah satu Klenteng, Kotalama, Malang.

    Sementara itu, Eko kabur ke Kalimantan Tengah dan bergabung dengan kapal penangkap ikan di wilayah tersebut.

    “Alasan Eko mengapa yang bersangkutan sampai naik ikut kapal, bekerja untuk mencari nafkah. Dalam hal ini untuk kehidupan dan Eko sendiri ingin hidup secara mandiri,” kata Dirsiber Polda Metro Jaya Kombes Pol. Roberto GM Pasaribu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Bima Arya minta pemda tingkatkan realisasi APBD 2025

    Wamendagri Bima Arya minta pemda tingkatkan realisasi APBD 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    “Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui kemaksimalan dari belanja daerah adalah faktor utama,” kata Bima dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.

    Bima juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.

    “Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

    Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah.

    Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan.

    Di lain sisi, Bima memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja. Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

    Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

    “Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” kata Bima.

    Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan para perwakilan Pemda yang hadir. Dialog tersebut untuk menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD, sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Masih Cari 2 Orang yang Dilaporkan Hilang Usai Demo Agustus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 September 2025

    Polisi Masih Cari 2 Orang yang Dilaporkan Hilang Usai Demo Agustus Megapolitan 26 September 2025

    Polisi Masih Cari 2 Orang yang Dilaporkan Hilang Usai Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polda Metro Jaya masih mencari dua pria, Farhan Hamid dan Reno Syahputradewo, yang dilaporkan hilang oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) usai demo Agustus 2025.
    “Kami masih terus berkomitmen,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
    Jenderal bintang satu menyebut, kedua pria yang dilaporkan hilang itu juga merupakan saudara Polri.
    Sejauh ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah berkomunikasi dengan pihak keluarga.
    “Jadi mohon doanya, mohon dukungannya dari semua pihak. Tim masih bekerja dan kami berharap ada informasi juga dari masyarakat,” jelas Ade Ary.
    Dua warga Jakarta yang termasuk dalam daftar orang hilang usai aksi massa di kawasan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat pada Agustus 2025 lalu, akhirnya berhasil ditemukan.
    Mereka adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo, yang sempat dilaporkan hilang dan masuk dalam radar pencarian orang selama kurang lebih dua pekan.
    Di luar dugaan, keduanya ternyata tidak hilang saat mengikuti demonstrasi, melainkan merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan.
    Bima ditemukan sedang berjualan barongsai di Malang, Jawa Timur, sedangkan Eko berada di Kalimantan Tengah sebagai penangkap ikan di kapal.
    Diketahui, Kontras mencatat ada delapan orang yang masih dinyatakan hilang setelah aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025 lalu.
    “Per 3 September 2025 pukul 19.10 WIB, jumlah keseluruhan orang yang masih dinyatakan hilang adalah sebanyak 8 orang,” ucap Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya kepada Kompas.com, Kamis (4/9/2025).
    Dimas membeberkan, 8 orang itu terdiri dari 6 orang yang diketahui terakhir berada di Jakarta Pusat, yaitu Ahmad Baihaq, M Miftakhul Huda, Muhammad Farhan Hamid, Reno Syahputradewo, Romi Putra Prawibowo, dan Salman Alfarisi.
    Kemudian, ada satu orang yang diketahui terkahir berada di Bogor, yakni Delta Surya Sindu Atmaja, serta seorang lagi yang tidak diketahui lokasi terakhirnya, Heri Susanto.
    Kontras juga membuka posko laporan mengenai keberadaan orang hilang melalui nomor 089635225998.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NTB bentuk tim ahli, sasar percepatan program prioritas daerah

    NTB bentuk tim ahli, sasar percepatan program prioritas daerah

    ANTARA – Pemprov NTB membentuk tim Tenaga Ahli untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi, beranggotakan 15 orang. Tim ini ditunjuk dari non-ASN, yang diharapkan akan menajamkan visi misi dari pemerintahan daerah saat ini dan fokus pada program prioritas. (Kusnandar/Rizky Bagus Dhermawan/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.