Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.

    “Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

    Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

    “Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.

    Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

    Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk pulang sebulan sekali untuk menangani Papua.

    “Saya memberikan penugasan kepada beliau berdua untuk Ibu Ribka Haluk, saya minta untuk menangani masalah ke-Papua-an, paling tidak satu bulan sekali balik ke Papua dengan posisi wamen,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Tito mengatakan awalnya Ribka hanya mengurus Papua Tengah, akan tetapi sekarang dia harus berkoordinasi dengan semua penjabat (Pj) gubernur yang ada di Papua.

    Papua saat ini memiliki enam provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    Empat provinsi terakhir dimekarkan dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Pemekaran ini dilakukan untuk mengelola wilayah yang luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

    “Yang tadi mengurus Papua Tengah sekarang harus koordinasi dengan enam gubernur Pj. di antaranya semuanya PJ, kemudian bupati dan wali kota saling mengawasi pilkada di sana,” jelasnya.

    Kemudian, juga mengurus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang kosong sejak ditinggal Safrizal Zakaria Ali.

    Tito juga meminta Ribka mengawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemdaman kebakaran (Damkar).

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Ribka Haluk ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
    Baca juga: Profil Ribka Haluk, bakal calon menteri dalam kabinet Prabowo
    Baca juga: Ribka Haluk siapkan tujuh program pada 100 hari kerja

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB

    Iqbal-Dinda tak akan defensif dan ofensif di debat perdana Pilkada NTB

    Mataram (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB) nomor urut 3, Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda tidak akan menerapkan sikap defensif dan ofensif pada debat perdana pilkada yang dilaksanakan KPU NTB pada 23 Oktober 2024.

    Juru bicara utama Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan menghadapi debat perdana pasangan Iqbal-Dinda tidak memiliki persiapan yang sifatnya khusus. Meski demikian, konsolidasi secara internal tetap dilakukan bersama tim.

    “Kalau persiapan tentu ada dua yang kami lakukan, yakni membangun koordinasi dengan KPU seperti mengikuti rapat terkait teknis persiapan debat, jadwal seperti apa. Kedua kami rapat di internal dengan membahas materi/tema debat sambil ngopi-ngopi. Jadi tidak ada persiapan khusus,” ujarnya pada wartawan di Mataram, Senin.

    Terkait tema debat yang telah ditetapkan KPU NTB, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Adhar Hakim, pasangan calon Iqbal-Dinda tentu memiliki pengalaman terkait hal tersebut. Terlebih lagi Iqbal memiliki pengalaman karier yang banyak dihabiskan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

    “Iqbal memiliki pengalaman perjalanan karir-nya berada d salah satu institusi dalam pengembangan tugas dan fungsi khususnya dalam memberikan ide-ide dan gagasan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik karena karir-nya sebagai ASN di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” terangnya.

    Tak hanya berkarier sebagai birokrat, selama menjadi ASN di Kemenlu, kata Adhar Hakim, sosok Iqbal juga terpilih menjadi birokrat yang berkinerja terbaik, sehingga dalam debat perdana nanti, Iqbal tinggal mengelaborasi perjalanan kariernya sehingga menjadi suatu keuntungan dalam performanya pada debat pada 23 Oktober 2024.

    “Jadi tinggal menguji visi misi dan ide serta gagasan Pak Iqbal. Dan tentunya Pak Iqbal sudah siap untuk itu,” ucap Adhar Hakim.

    Disinggung apakah paslon Iqbal-Dinda sebagai pendatang baru tidak menyerang pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang notabene-nya sebagai petahana?. Adhar Hakim menyatakan bahwa pasangan Iqbal-Dinda tidak akan melakukan hal-hal tersebut.

    Sebab, lanjut Adhar Hakim, publik (masyarakat) sudah memiliki catatan tersendiri terkait rapor kinerja kedua calon tersebut.

    “Kami (Iqbal-Dinda) tidak pada posisi ofensif atau defensif karena kami sudah memahami betul pada rapor keduanya selama menjabat lima tahun sehingga publik memahami itu dan publik pasti memiliki catatan soal itu sehingga publik pasti mengklarifikasi apa jawaban-jawaban dari keduanya,” tegasnya.

    Oleh karena itu, tinggal bagaimana saat ini KPU NTB mempersiapkan debat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga jangkauannya lebih luas dan masyarakat bisa berpartisipasi agar bisa mendapatkan catatan yang objektif dalam debat tersebut.

    “Kami percaya karena kami punya referensi berdasarkan survei sehingga publik melihat jawaban dari setiap pasangan calon,” katanya.

    Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB telah menetapkan tema debat perdana untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang akan digelar pada Rabu 23 Oktober 2024, yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat.

    “Debat perdana tersebut akan membahas dua tema dan kami sudah putuskan dan disampaikan ke pasangan calon (paslon), yakni reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat,” kata Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman.

    Dari dua tema tersebut, KPU NTB bakal membagi ke dalam empat sub-tema yakni inovasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selanjutnya, debat tersebut akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib, dan penyampaian visi-misi paslon.

    “Segmen kedua dan ketiga pendalaman visi-misi menjawab pertanyaan yang memang telah disusun oleh panelis. Segmen keempat dan kelima itu pertanyaan antar paslon, saling bertanya dan menanggapi. Segmen enam atau segmen terakhir adalah ‘closing’ statemen paslon sekaligus penutup,” ucapnya.

    KPU juga telah menentukan bahwa masing-masing paslon boleh membawa maksimal 100 orang pendukung. Hilman menggarisbawahi, panelis yang dilibatkan KPU merupakan figur yang pakar di bidangnya sesuai tema yang telah ditetapkan.

    KPU NTB berharap debat perdana Pilkada NTB itu bisa menjadi ajang pertarungan gagasan. Pemilih juga bisa melihat kedalaman visi-misi yang ditawarkan paslon.

    “Kami berharap debat pertama ini bisa memicu, memantik pertarungan gagasan antar paslon. Kedua, kita berharap menjadi ruang kontestasi gagasan dan ide yang ditawarkan paslon kepada publik, juga bagi ruang bagi pemilih untuk lebih dalam mengetahui visi-misi dari paslon. Kita juga harap berjalan aman damai dan lancar,” katanya.
    Baca juga: Mantan Dubes Turki tak mau jumawa hadapi Pilkada NTB 2024
    Baca juga: Mantan Dubes Turki resmi mendaftar Pilgub NTB melalui Demokrat

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus film porno, Siskaeee divonis setahun penjara

    Kasus film porno, Siskaeee divonis setahun penjara

    Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis setahun penjara kepada Fransisca Candra Novitasari (FCN) alias Siskaeee dan pemeran lain pada kasus produksi film porno.

     

    “Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan masing-masing penjara satu tahun penjara,” kata hakim Sri Rejeki Marsinta dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin.

     

    Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Siskaeee.

     

    Dalam kasus ini polisi menetapkan 12 pemeran film porno sebagai tersangka. Mereka adalah Siskaeee (FCNS alias S), Anisa Tasya Amelia alias Melly 3GP (ATA alias M), Virly Virginia (VV), Putri Lestari alias Jessica (PPL), NL alias Caca Novita (CN), Zafira Sun (ZS), Arella Bellus (ALP alias AB), MS dan SNA.

    Baca juga: Hakim PN Jaksel tolak praperadilan Siskaeee atas kasus film porno

     

    Sedangkan untuk dua tersangka pemeran pria yang sudah jadi tersangka, yakni Bima Prawira (BP) dan Fatra Ardianata (AFL). Selain itu, ada wanita SE yang merangkap menjadi pemeran sekaligus kru film porno.

     

    Para tersangka dikenakan Pasal 8 KUHP bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

     

    Selanjutnya, Pasal 34 bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

     

    Dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

    Baca juga: Siskaeee langsung ditahan

     

    Sementara itu, Siskaeee di hadapan wartawan mengaku bersyukur atas hasil sidang putusan sidang. Pihaknya akan mempertimbangkan pengajuan banding.

     

    Dia mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. “Terima kasih kepada teman-teman yang masih selalu ‘suport’ saya,” ujar Siskaeee.

     

    Siskaeee menjadi satu dari 16 pemeran dalam kasus film dewasa, terdiri dari delapan wanita dan empat pria, dengan total produksi 120 film.

     

    Terkuaknya kasus praktik asusila itu bermula dari penangkapan dua tersangka, yakni I selaku sutradara sekaligus pemilik dan pengelola web dari rumah produksi serta JAAS sebagai kameramen di rumah produksi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Jakarta (ANTARA) – Bagi warga Kota Bogor, Jawa Barat, sosok Bima Arya Sugiarto tidak asing. Dia merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Pada periode pertama, Bima berpasangan dengan Usmar Hariman. Kemudian, dia didampingi Dedie Abdu Rachim untuk periode kedua.

    Usai menjabat sebagai Wali Kota Bogor hingga 19 April 2024, pada Minggu (20/10) malam, dia diumumkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Riwayat pendidikan dan karier politik

    Pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 tersebut mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Polisi IV. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bogor dan SMAN1 Bogor.

    Setelah lulus dari pendidikan sekolah menengah, Bima melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa angkatan 1991 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.

    Setelah itu, Bima melanjutkan studi di Development Studies, Monash University, Australia pada 1996. Kemudian, pada 2002, dia menempuh program doktor ilmu politik di Australian National University, Australia.

    Sementara itu,  karier politik Bima dimulai sejak 1998. Dia menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Bandung pada 1998-2000.

    Pada saat ini, Bima menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN periode 2020-2025.

     Bima memulai langkah untuk menjadi Wali Kota Bogor berpasangan dengan Usmar Hariman. Bima-Usmar diusung oleh PAN, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang di Pilkada Kota Bogor 2013.

    Pada saat itu, Bima-Usmar berkontestasi melawan petahana Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat  berpasangan dengan Aim Halim Permana yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

    Selain Bima-Usmar dan Achmad-Aim, terdapat pasangan Firman Halim-Gartono, Dody Rosadi-Untung Maryono, dan Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi.

    Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Bima Usmar mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 132.835 suara atau 33,14 persen. Posisi kedua ditempati pasangan Achmad-Aim dengan 131.080 suara atau 32,70 persen.

    Kemenangan ketat itu membawa Bima menjadi Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

    Untuk periode kedua, Bima berpasangan dengan Dedie Abdu Rachim di Pilkada Kota Bogor 2018. Pada pilkada tersebut, Bima harus kembali menghadapi mantan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin.

    Pada kontestasi kedua, Bima kembali diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan ditambah Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

    Sementara Partai Gerindra mengusung Achmad-Zaenul, dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso. Satu pasangan lainnya adalah Edgar Suratman-Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat.

    Bima-Dedie  memenangkan Pilkada Kota Bogor 2018 dengan meraih 215.078 suara atau 43,64 persen, sedangkan Achmad-Zaenul mendapatkan 153.407 suara atau 29,40 persen.

    Peningkatan suara itu bisa diartikan sebagai kepemimpinan Bima pada periode pertama, yakni 2014-2019, memuaskan warga Kota Bogor.

    Wali Kota Bogor dua periode

    Rekam jejak Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dua periode tentu tidak sedikit. Misalnya saja, mendapatkan penghargaan Adhyasa Bhumi Pura dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2016.

    Penghargaan tersebut diberikan terhadap dukungan dan respons Bima sebagai Wali Kota Bogor yang mendukung pembentukan tim pemantauan orang asing hingga ke wilayah di tingkat kecamatan.

    Bima Arya juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau pada 2016 karena dianggap berpengaruh dalam mengendalikan tembakau dan mengurangi bahaya konsumsi rokok.

    Salah satu program Pemerintah Kota Bogor, yakni Program Sekolah Ibu, meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Bima juga  dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-72 pada 2019.

    Bima dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.

    Pada 2022, Bima meraih Anugerah Siddhakarya Jawa Barat 2022 sebagai Pembina Perusahaan Kategori Unggul, dan mendapatkan tanda penghargaan lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

    Selanjutnya, pada 2023, Bima turut meresmikan GKI Pengadilan atau Gereja Yasmin yang telah diperjuangkan selama 15 tahun.

    Pada tahun yang sama, Kota Bogor meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian tersebut menjadi catatan spesial bagi Bima karena terakhir kali Kota Bogor meraih Piala Adipura adalah pada 1995.

    Capaian tersebut kemudian dipertahankan pada 2024, sehingga selama dua periode dia menjabat sebagai Wali Kota Bogor mendapat dua Piala Adipura yang diraih.

    Meraih dua Piala Adipura selama dua tahun berturut-turut membuat Bima berkeliling Kota Bogor untuk mengedukasi, menginspirasi dan menyemangati warganya.

    Menjelang purnatugas, Bima menghadirkan angkutan kota (angkot) listrik di Kota Bogor yang menjadi bagian dari reformasi transportasi pada 4 April 2024.

    Menurut Bima, kehadiran angkot listrik merupakan ikhtiar Pemkot Bogor untuk menghilangkan kebiasaan sopir angkot yang mengetem sembarangan, polusi dari angkot-angkot tua, dan penumpang yang tidak nyaman karena diteror pengamen yang lalu lalang.

    Selain itu, Bima menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan yang lebih detail untuk mencegah penggunaan alamat bodong seperti pada 2023.

    Purnatugas dari wali kota

    Bima Arya sempat memutuskan untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, pada 7 Agustus 2024, dia menyatakan mundur.

    Keputusannya tersebut dilatarbelakangi dukungan partainya kepada Calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    Usai memutuskan mundur, Bima membentuk organisasi kemanusiaan yang berfokus pada isu sosial, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

    Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Bima bersama sejumlah calon wakil menteri mengunjungi rumah Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selatan. Bima mendapatkan tugas untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan.

    Tugas tersebut tentu sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi Gresik Amankan Tersangka Oknum Pesilat Terlibat Kasus Pengeroyokan

    Polisi Gresik Amankan Tersangka Oknum Pesilat Terlibat Kasus Pengeroyokan

    Gresik (beritajatim.com)- Aparat Kepolisian Resort (Polres) Gresik mengamankan tersangka oknum pesilat yang diduga terlibat pengeroyokan. Tersangka ML (17) diamankan karena terbukti melakukan pengeroyokan bersama kelompoknya terhadap dua orang warga Kecamatan Menganti.

    Dua orang yang menjadi korban yakni Alfian Fahrul Fawaid asal Gantang, Kecamatan Menganti, dan Arya Rangga Bima Sakti asal Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, harus mendapatkan perawatan akibat luka pada bagian kepala.

    Pedagang pentol di kawasan Jalan Raya Pelemwatu Menganti itu mendadak dikeroyok puluhan pemuda tak dikenal. Kuat dugaan, para pelaku merupakan oknum perguruan silat yang menggelar sweeping di wilayah Gresik Selatan.

    Kejadian pengeroyokan itu bermula, korban hendak mengemasi dagangannya untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ada rombongan pemotor sedang berkonvoi. Lalu tiga anggota berhenti tepat di depan gerobak.

    Korban Arya menjelaskan bahwa kelompok tersebut langsung menunjuk ke arah kaos yang dipakai. Mereka merasa tersinggung, karena berbeda aliran dengan ajaran perguruan yang diikuti komplotan tersebut.

    “Saya langsung dipukul dan diseret ke tengah jalan. Rekan-rekannya juga ikut menghajar saya,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

    Masih menurut Arya, dirinya hanya bisa pasrah dan berupaya melindungi diri. Bahkan, salah satu pelaku sempat memukulnya menggunakan kursi hingga mengenai kepala.

    “Saya dihajar beruntung ada warga yang berdatangan untuk melerai. Para komplotan bergegas melarikan diri mengendarai motor,” paparnya.

    Terkait dengan kejadian ini, Kasatreskrim Polres Gresik AKP Aldhino Prima Wirdhan membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.

    “Dari hasil pemeriksaan, memang korban memakai kaos dari perguruan silat yang berbeda. Hal itu yang diduga memicu aksi kekerasan,” ungkapnya.

    Perwira pertama Polri itu menambahkan, ada satu pelaku yang diamankan. Sementara rekannya yang kabur turut melakukan pengeroyokan masuk dalam daftar DPO.

    “Kami mohon waktu untuk proses penyelidikan. Saya menghimbau segera menyerahkan diri karena identitasnya telah kami kantongi,” tandasnya. [dny/ian]

  • Penyaluran Pupuk Subsidi ke Petani Dikebut Pakai Cara Ini

    Penyaluran Pupuk Subsidi ke Petani Dikebut Pakai Cara Ini

    Lombok Timur –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Langkah ini seiring keputusan pemerintah meningkatkan volume pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menerangkan, pemerintah telah mengubah kebijakan demi menciptakan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih baik, salah satunya alokasi pupuk subsidi berdasarkan lahan. Semula, alokasi pupuk subsidi ini berdasarkan anggaran.

    “Nah sekarang sudah diputuskan oleh pemerintah yang paling benar itu sesuai dengan luasan lahan. Kalau luas lahan itu butuhnya segitu ya, makanya 9,5 juta ton ini insyaallah akan terus dijaga di situ,” katanya di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

    Dia mengatakan, pemerintah berupaya agar penebusan pupuk subsidi ini lebih mudah. Namun, pengawasan tetap dilakukan mengingat pupuk itu merupakan pupuk subsidi.

    Oleh karena itu, pihaknya melakukan digitalisasi proses penebusan. Lewat digitalisasi ini, petani cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menebus pupuk subsidi. Tentunya, penebusan dengan cara ini bisa dilakukan oleh petani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    “Oleh karenanya di bulan Februari, Pupuk Indonesia mengambil inisiatif untuk mendigitalisasi kios-kios, mendigitalisasi proses penembusan, 27 ribu kios kita berhasil digitalisasi dalam satu bulan,” terangnya.

    Rahmad menambahkan, dalam alokasi pupuk subsidi 9,5 juta ton tersebut, terdapat 500 ribu ton pupuk organik. Dia bilang, keberadaan pupuk organik penting untuk mendukung produktivitas lahan.

    “Dan yang terakhir apa, organik dimunculkan kembali. Kenapa organik penting? Karena kita sedang mau mengenjot produktivitas. Kalau mengenjat produktivitas, organiknya hilang. Ya paling bisa digenjot 2-3 tahun, setelah itu akan terjun bebas. Nah makanya ini banyak sekali yang sudah kita lakukan dari sisi pupuk,” ujarnya.

    Selain itu, Rahmad mengatakan, pihaknya juga mempercepat proses pembaharuan data penerima pupuk subsidi. Dengan demikian, penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih baik.

    “Kalau dulu updatenya itu setahun sekali. Jadi seumpama ini petani buruk, pindah dia menggarap ke tempat lain. Pada musim yang berbeda tapi di tahun yang sama sudah nggak bisa kalau zaman dulu. Kalau sekarang pencatatannya setiap mau musim tanam. Jadi ini selesai musim tanam ini, dia mau sewa lahan di tempat lain. Di tempat lain itu dia bisa daftar untuk masuk di sana yang di sini di lain,” paparnya.

    (acd/hns)

  • Jumbo! Perputaran Uang Ajang MotoGP Mandalika Rp 4,3 Triliun

    Jumbo! Perputaran Uang Ajang MotoGP Mandalika Rp 4,3 Triliun

    Jakarta –

    Seri ke-15 MotoGP 2024 digelar di Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27-29 September. Ajang balap motor 500cc tersebut diharapkan bisa memberi dampak ekonomi ke Indonesia, baik di level daerah maupun nasional.

    Dalam catatan detikcom, Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengatakan gelaran MotoGP menjaring perputaran uang yang besar. Jumlah perputaran ekonomi tembus triliunan rupiah per tahun bagi Mandalika, Nusa Tenggara Barat, serta perekonomian nasional.

    “Gelaran MotoGP telah menghasilkan perputaran uang sebesar Rp 4,3 triliun per tahun untuk ekonomi setempat dan nasional,” kata Erick beberapa waktu lalu lewat akun Instagram @erickthohir, dikutip Sabtu (28/9/2024).

    Erick juga menjelaskan Pertamina Mandalika International Ciruit saat ini sudah berjalan tiga tahun dari kontrak sepuluh tahun dengan perusahaan pemilik hak lisensi MotoGP yakni Dorna. Dalam setahun atau 365 hari, sirkuit Mandalika sudah digunakan 240 hari.

    Menurut Erick ini adalah bukti bahwa pemerintah sukses membangun sarana sport tourism berkelanjutan yang dikelola secara profesional dan transparan. Dia pun menegaskan bahwa BUMN berkomitmen untuk terus menjadi agen perubahan guna memberi manfaat bagi masyarakat dan negara.

    Sementara itu, InJourney menargetkan 110 ribu penonton hadir langsung untuk menonton ajang balap motor paling akbar di dunia itu. Diharapkan penonton dari mancanegara juga meningkat.

    “Pastinya pengunjung kita mengharapkan peningkatan, yang tadinya 100.000 kita harap meningkat, enggak terlalu signifikan 110.000 mungkin di tahun ini. Tapi komposisi dari pengunjung asing yang kita tingkatkan, jadi kita ingin peningkatan,” ujar Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney dalam acara detikPagi, seperti diberitakan oleh detikTravel, Kamis (26/9/2024).

    Diharapkan, kedatangan para penonton itu akan membawa dampak perputaran ekonomi yang signifikan. Lama waktu tinggal mereka akan makin panjang, pengeluaran mereka juga akan makin besar.

    Maya pun berharap dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP Mandalika 2024 ini bisa mencapai di angka Rp 4,5 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 4,3 Triliun.

    “Economic Impact ini kita berharap lebih dari tahun lalu. Kita berharap di angka Rp 4,5 triliun, tapi juga komposisinya lebih localized di regional Lombok, di Mandalika, maupun di Provinsi NTB. Jadi secara wisatawan dari luar, tapi dari economic impact-nya terlocalize di lokal dan lapangan kerjanya juga di lokal,” imbuh Maya.

    (ily/hns)

  • Ingat! Tebus Pupuk Subsidi Cukup Bawa KTP

    Ingat! Tebus Pupuk Subsidi Cukup Bawa KTP

    Lombok Timur –

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah mempermudah penyaluran pupuk subsidi. Salah satunya menebus pupuk subsidi cukup membawa KTP.

    “Pak Jokowi ingin dipermudah. Itu diterjemahkan oleh Menteri Pertanian, sudahlah tidak usah pakai kartu-kartu, susah. Pakai KTP saja yang berhak datang,” kata Rahmad di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (28/9/2024).

    Rahmad menjelaskan digitalisasi pun diterapkan dalam rangka menyalurkan pupuk subsidi ini. Sistem digital tersebut telah diimplementasikan di 27 ribu kios di seluruh Indonesia.

    “Nah, ketika Pak Menteri bilang begitu, Pupuk Indonesia mikir ini kalau pakai KTP, terus semuanya diberiksa secara manual, di kertas begitu, wah repotnya setengah mati. Lalu Pupuk Indonesia kemudian menerapkan digitalisasi yang namanya i-Pubers, 27 ribu kios di seluruh Indonesia kita implementasikan sistem ini,” terangnya.

    “Dengan sistem ini sekarang, bapak-bapak nebus cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus, dan seterusnya,” tambahnya.

    Rahmad mengatakan, perbaikan sistem penyaluran pupuk subsidi terus dilakukan. Dia bilang, tebus pupuk subsidi menggunakan cukup membawa KTP telah diterapkan sejak Februari 2024.

    “Awal pertama kali i-Pubers diterapkan, sulit banget, betul? Orang sakit harus digotong datang ke kios. Bapaknya nggak bisa berangkat, anaknya nggak bisa mewakili. Tapi itu semua sudah kita perbaiki. Kita terapkan di bulan Februari, sekarang bulan 9, berarti 7 bulan ya,” katanya.

    (acd/hns)

  • Biaya MotoGP Mandalika Rp 231 Miliar Dibayar 2 Kali, Sumbernya dari Mana?

    Biaya MotoGP Mandalika Rp 231 Miliar Dibayar 2 Kali, Sumbernya dari Mana?

    Jakarta –

    Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah seri ke-15 MotoGp 2024 pada 27-29 September. Dalam ajang tersebut penyelenggara perlu membayar biaya penyelenggaraan atau hosting fee sesuai mekanisme yang ada.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, hosting fee penyelenggaraan MotoGp adalah sebesar Rp 231 miliar. Sandiaga memastikan pembayaran biaya hosting dirampungkan sesuai mekanisme yang ada.

    “Hosting fee sudah selesai. Kita akan menyesuaikan mekanisme hosting fee ,” ujar Sandiaga, dikutip dari Antara, Sabtu (28/9/2024).

    Adapun pembayaran dilakukan dalam dua kali periode. Menurut dia, untuk tahap pertama penyelesaian beberapa saat sebelum ajang MotoGP Mandalika berlangsung dan berikutnya penyelesaian setelah kejuaraan internasional itu selesai.

    “Metode pembayarannya adalah dua kali dalam periode beberapa saat sebelum MotoGP dan mungkin satu bulan setelah MotoGP,” tutur Menparekraf.

    Sebelumnya, pada Rabu (18/9) pekan lalu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) menyatakan pembayaran hosting fee kepada Dorna sport sedang dalam proses dan dipastikan ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, 27-29 September 2024 tetap digelar.

    “Pembayaran biaya hosting MotoGP cukup banyak yang mendukung. Artinya perlombaan dipastikan tetap berlangsung,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka.

    Ia mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan perhatian khusus terkait dengan biaya hosting MotoGP Indonesia 2024.

    Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI direncanakan kembali memberikan dukungan untuk ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Lombok Tengah yang telah memiliki wacana untuk mendukung pembayaran hosting fee ajang MotoGP Indonesia tersebut, meskipun secara resmi belum disampaikan.

    Selain itu, untuk persiapan ajang MotoGP Indonesia 2024 telah mencapai 95 persen dan dipastikan bisa berjalan dengan baik, karena ajang ini tidak melaksanakan tahun ini saja, namun telah dilaksanakan sebelumnya.

    Pada 27-29 September 2024, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP untuk ketiga kalinya. Seri kejuaraan balap sepeda motor itu terletak di Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

    MotoGP Mandalika 2024 dirancang menjadi pergelaran yang inklusif, tidak hanya untuk para penggemar otomotif, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

    (ily/hns)