Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Tiga cawagub Jakarta jawab tantangan inflasi dan rantai pasok pangan

    Tiga cawagub Jakarta jawab tantangan inflasi dan rantai pasok pangan

    Jakarta (ANTARA) – Tiga calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjawab tantangan inflasi dan panjangnya rantai pasok pangan yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat Jakarta untuk mengakses bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

    Dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jakarta, Minggu malam, Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan bahwa kerja sama dengan daerah penghasil pangan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yang menjadi masalah di Jakarta.

    “Memang 98 persen kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Karena itu, kami akan bekerjasama, kontrak kerja sama dengan daerah-daerah penghasil,” kata Suswono.

    Suswono memaparkan bahwa bersama calon gubernurnya, Ridwan Kamil, solusi dari kerja sama itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yaitu kontrak langsung antarperusahaan maupun dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Baca juga: Banyak lahan terlantar, Jakarta berpotensi kembangkan pertanian kota

    Ia mencontohkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dari daerah penghasil, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan membuat rumah pemotongan hewan (RPH) modern.

    Kemudian, daging didistribusikan ke Jakarta sehingga dapat memangkas rantai pasok dan membuat harga terjangkau.

    Sedangkan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Kun Wardana mengakui harga dapat terkendali melalui rantai pasok yang terjaga sehingga diperlukan inovasi untuk sistem tersebut.

    “Kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan, ini menjadi suatu hal yang lebih memastikan bahwa pengendalian dari rantai pasok itu bisa dilakukan dengan konsep ‘blockchain’,” kata Kun.

    Baca juga: Perlu relevansi UMP dan survei KHL guna rumuskan pendapatan layak

    Ia menambahkan bahwa pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengajak partisipasi masyarakat untuk membangun persawahan mandiri, seperti pertanian perkotaan (urban farming).

    Kemudian, Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno menyatakan bahwa rantai pasok bahan pangan harus diperpendek agar harga di konsumen bisa terjangkau.

    “Kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak pertanian (farming) dengan kelompok tani yang selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu,” kata Rano atau biasa disebut Doel.

    Selain memperpendek rantai pasok pangan, Doel bersama pasangan calon gubernurnya, Pramono Anung, akan menciptakan pasar murah.
    Baca juga: Pangan murah bisa jadi strategi kendalikan inflasi

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penanganan ketimpangan sosial, RIDO siapkan KAMU

    Penanganan ketimpangan sosial, RIDO siapkan KAMU

    Kami akan memberikan bansos yang tepat sasaranJakarta (ANTARA) –

    Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menyiapkan Kartu Jakarta Maju (KAMU) untuk menangani ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta.

     

    “RIDO akan menerbitkan KAMU atau Kartu Jakarta Maju yaitu kartu yang akan menggabungkan semua kartu ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat pak Anies Baswedan dan juga menambah dua kartu yaitu kartu anak yatim dan kartu pelayanan rumah ibadah,” kata Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu.

    Baca juga: Dharma: Desalinasi solusi sulit air bersih di Kepulauan Seribu

     

    Selain itu Suswono juga akan memastikan bantuan sosial (bansos) akan lebih tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan.

     

    “Kami akan memberikan bansos yang tepat sasaran dan akan juga mendirikan sekolah perempuan maju agar kaum perempuan mendapatkan tambahan pendapatan, ” katanya.

     

    Kemudian Suswono menyebutkan masalah bahan pokok adalah masalah utama oleh karena itu RIDO akan bekerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan pokok.

     

     

    Suswono mencontohkan diantaranya misalnya daerah NTB dan NTT adalah daerah penghasil sapi.

     

    “Maka bagaimana kita membuat rumah potong hewan (RPH) modern disana, kemudian dengan akses pesawat kita bisa antar ke Jakarta dengan demikian kita bisa mendapatkan  daging relatif murah tapi tentu dengan dukungan subsidi transportasi pesawat, ” katanya.

     

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS) Kota Administrasi Jakarta Utara, Minggu.

     

     

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

     

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

     

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

     

    Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024 mendatang.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Respons para wamen dan kepala badan saat tiba di Akmil Magelang

    Respons para wamen dan kepala badan saat tiba di Akmil Magelang

    Kota Magelang, Jateng (ANTARA) – Para wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih turut merespons mengenai kegiatan mereka di Akademi Militer selama 24-27 Oktober 2024.

    “Supaya kami bersemangat bekerja. Presiden Prabowo hebat mempersatukan semua kabinetnya,” kata Wakil Menteri Kordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

    Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa agenda selama empat hari tersebut bertujuan untuk membangun kekompakan.

    “Menciptakan kekompakan dan kesatuan agar bekerja sesuai visi Prabowo-Gibran,” kata Budiman.

    Walaupun demikian, para wakil menteri maupun kepala badan masih belum mengetahui agenda selama di Akmil tersebut, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Namun, Bima mengaku siap fisik dan mental.

    “Masing-masing masih menunggu kira-kira akan seperti apa. Jadi, kami belum tahu seperti apa,” kata Bima.

    Rombongan wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih tiba di depan gerbang Akmil dengan menggunakan lima bus pada pukul 16:05 WIB.

    Setelah mereka, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Akademi Militer pada pukul 16:53 WIB dengan menggunakan mobil berwarna putih berplat nomor Indonesia 2, dan langsung menghampiri para pelajar dan masyarakat yang telah bersiaga sejak Kamis siang.

    Baca juga: Wapres tiba di Akmil Magelang hadiri Retreat Kabinet Merah Putih

    Baca juga: Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang

    Wamen Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang

    Kota Magelang, Jateng (ANTARA) – Rombongan wakil menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih tiba di Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis, pada pukul 16:05 WIB.

    Rombongan wamen turun di depan gerbang Akmil usai menumpangi lima bus berplat nomor VIP, dan dilengkapi dengan spanduk “Kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih, Akmil, 24-27 Oktober 2024”.

    Baca juga: Prabowo: Pembekalan menteri di Akmil Magelang bawa tradisi heroisme

    Para wamen kompak mengenakan kemeja putih, celana hitam dan topi berwarna biru.

    Sejumlah wamen yang tiba adalah Wamen Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat hingga Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.

    Rombongan wamen lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis menggunakan pesawat Boeing A-7306 milik TNI AU.

    Jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang ini, untuk mengikuti pembekalan khusus di sana.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembekalan menteri di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, diharapkan bisa membawa aura tradisi keberanian hingga heroisme bagi menteri kabinet karena Magelang merupakan daerah sentra perlawanan pada masa penjajahan.

    Baca juga: Istana: Penggemblengan menteri di Akmil bukan ospek atau militerisme
    Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil
    Baca juga: Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KRI Bima Suci siaga saat berlayar pulang melintasi Laut Sulu

    KRI Bima Suci siaga saat berlayar pulang melintasi Laut Sulu

    Peningkatan kesiagaan merupakan prosedur yang bertujuan sebagai aksi pencegahan terhadap serangan mendadak.Jakarta (ANTARA) – Kapal layar latih tiang tinggi KRI Bima Suci memberlakukan peran jaga perang saat siaga melintasi perairan rawan di Laut Sulu dalam pelayaran pulang menuju markas di Surabaya, Jawa Timur.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa peran jaga perang itu dilaksanakan seluruh pengawak kapal perang KRI Bima Suci-945 dan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL.

    Kadispenal mengatakan bahwa pemberlakuan peran jaga perang oleh para prajurit KRI saat kapal melintasi wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi seperti di Laut Sulu.

    Peningkatan kesiagaan, kata dia, merupakan prosedur yang bertujuan sebagai aksi pencegahan terhadap serangan mendadak dari berbagai ancaman serangan musuh di wilayah yang dianggap rawan.

    KRI Bima Suci memasuki Laut Sulu, Senin (21/10), saat kapal bertolak dari Manila, Filipina pada tanggal 18 Oktober 2024. Kapal bakal singgah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/10). KRI Bima Suci dijadwalkan sandar sampai 27 Oktober.

    Dalam peran jaga perang, lanjut dia, seluruh personel bersenjata lengkap dan menempati pos-pos jaga masing-masing sebagaimana diatur dalam Buku Induk Tempur KRI Bima Suci.

    Penjagaan kapal itu kemudian terbagi dalam dua divisi, yaitu divisi jaga lambung kanan kapal dan divisi jaga lambung kiri. Dalam rangkaian penjagaan itu yang berlangsung selama 24 jam penuh, personel yang bertugas dirotasi tiap 6 jam sekali.

    Tiap kapal perang Indonesia yang berlayar melintasi Laut Sulu selalu dalam keadaan siaga menerapkan peran jaga perang karena perairan itu sebagai daerah rawan tempat operasi para perompak dan kelompok teroris.

    KRI Bima Suci, dalam misi muhibah dan latihan praktik Kartika Jala Krida (KJK) pada tahun ini mengangkut total 193 personel yang terdiri atas 98 pengawak KRI dan 95 taruna dan staf latihan.

    Kapal latih TNI AL itu berlayar dari Jakarta sejak Agustus 2024 dan telah sandar di Sihanoukville (Kamboja), Hai Phong (Vietnam), Shanghai (China), Busan (Korea Selatan), Vladivostok (Rusia), Yokosuka (Jepang), dan Manila (Filipina).

    Kapal itu dijadwalkan mengakhiri misinya saat sandar di Surabaya pada 30 Oktober.

    Baca juga: Dubes RI beri pembekalan tentara profesional ke taruna AAL di Manila
    Baca juga: KRI Bima Suci sandar di Manila ikut meriahkan 75 tahun RI-Filipina

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tegaskan pentingnya validitas data layanan dukcapil

    Wamendagri tegaskan pentingnya validitas data layanan dukcapil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya validitas dan keamanan data pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

    Bima Arya menekankan dinas dukcapil memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan pelayanan dasar kependudukan terpenuhi secara maksimal. Kualitas pelayanan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga akurasi dan keamanan.

    “Ini soal akurasi, validitas, kapasitas, dan juga security. Oleh karena itu, saya ada di sini juga mengikuti menjalankan perintah dari Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk memastikan hal-hal tersebut,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia juga memandang penting mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan integrasi single identity number.

    Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan yang lebih efisien dan aman bagi seluruh masyarakat.

    “Jadi, pelayanan dasar terpenuhi dengan baik dan dipastikan keamanan, kapasitas terpenuhi, sembari juga melakukan updating dari progres rencana menerapkan SPBE, yang nanti ada single one admission number, semua itu harus diakselerasi,” ujarnya.

    Hal tersebut sejalan dengan visi Kemendagri dalam upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dari segi peningkatan kualitas validitas data, infrastruktur, dan keamanan.

    “Tidak mungkin pelayanan dasar itu terpenuhi secara maksimal kalau pertama datanya tidak valid, yang kedua tidak didukung oleh kapasitas atau infrastruktur, yang ketiga security-nya tidak terjamin,” tambah Bima.

    Selain itu, Bima juga berbagi pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Dia mengaku sering pergi ke Dinas Dukcapil Kota Bogor untuk mengurus berbagai keperluan kependudukan sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat.

    “Dukcapil di sini baru. Akan tetapi, kalau dukcapil di Kota Bogor, rasanya setiap minggu juga nongkrong di sana,” pungkasnya.

    Baca juga: Kemendagri minta pemda patuhi putusan MA dalam pelaksanaan APBD 2024
    Baca juga: BSKDN susun modul hasil IPKD untuk tingkatkan tata kelola keuda

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna.

     Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).

     “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

     Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.

     “Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” katanya.

     Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:

     Komisi I

     Ketua: Utut Adianto

     Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

     Komisi II

     Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

     Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf

     Komisi III
     

    Ketua: Habiburokhman

     

    Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

     

    Komisi IV

     

    Ketua: Siti Hediati Soeharto

     

    Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

     

    Komisi V

     

    Ketua: Lasarus

     

    Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

     

    Komisi VI

     

    Ketua: Anggia Erma Rini

     

    Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

     

    Komisi VII

     

    Ketua: Saleh Partaonan Daulay

     

    Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

     

    Komisi VIII

     

    Ketua: Marwan Dasopang

     

    Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

     

    Komisi IX

     

    Ketua: Felly Estelita Runtuwene

     

    Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

     

    Komisi X

     

    Ketua: Hetifah Sjaifudian

     

    Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

     

    Komisi XI

     

    Ketua: Muhammad Misbakhun

     

    Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

    “Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terkait dengan desk pilkada karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan antisipasi potensi-potensi (konflik) yang ada,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data-data dari desk pilkada.

    Hal ini juga di antaranya isu terkait pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di tengah pelaksanaan pilkada. Isu lainnya terkait kemungkinan partisipasi pemilih yang rendah sehingga perlu diantisipasi agar tetap tinggi.

    “Selalu di-update, selalu dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami setiap perkembangan yang ada sekecil apa pun,” tambahnya.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Bima mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengoordinasikan data-data desk pilkada daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

    Ia menegaskan mitigasi terhadap potensi-potensi konflik yang ada perlu dilakukan. Oleh karena itu, stabilitas dan situasi yang kondusif di daerah perlu menjadi atensi bersama.

    Bima juga meminta para kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan kesiapan desk pilkada tersebut kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat.

    “Tolong dilaporkan ke Pak Pj. menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri agar kami semua jajaran di Kemendagri fokus untuk mengawasi pilkada. Melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, memastikan birokrasi netral, tidak berpihak, dan terus melayani,” tambah Bima.

    Baca juga: Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi
    Baca juga: Mendagri tekankan sinergi tujuh elemen pendukung keberhasilan pilkada

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Pilkada kami konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Kemudian melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap pekan sejak September 2022.

    Tito menyampaikan program tersebut akan berhenti apabila Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri

    Lalu, Kemendagri pun akan senantiasa melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin. Hal ini mengingat Tito memiliki dua orang wakil menteri yang dapat berbagi tugas untuk ke daerah.

    Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi hingga ketahanan pangan.

    Mendagri tak menampik bebannya berada di Kemendagri. Meski begitu, masih sangat terkait pemda sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.

    “Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan dan sebagainya untuk mengurusi masalah pangan,” jelasnya.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Pelantikan ini telah mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri selama dua periode.

    Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua
    Baca juga: Tito Karnavian, dari Jenderal Polisi hingga Mendagri dua periode

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024