Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos

    Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos

    Ini merupakan bagian upaya dari Kemendagri untuk memberi dukungan kesuksesan pelaksanaan pilkada serentakJakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung seluruh anggota badan ad hoc Pilkada Serentak 2024 mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.7/4295/SJ.

    “Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran tentang jaminan sosial bagi pekerja ad hoc 3 September. (Kami) sangat mendukung,” kata Bima saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Ia mengaku saat ini Kemendagri tengah mengoordinasikan hal itu dengan Kementerian Keuangan.

    Hal ini disebabkan adanya laporan dalam hal administrasi hingga kesulitan untuk memasukkan dalam penganggaran, karena tidak ada nomenklatur-nya.

    Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengungkapkan bahwa Tito telah mengarahkan dan memerintahkan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan dan jajaran untuk mengawal pelaksanaan SE Mendagri tentang JKK dan JKM bagi badan ad hoc KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.

    Ia menyebut Ditjen Keuda pun telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan SE Mendagri tersebut.

    Adapun saat ini mereka sedang memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan JKK dan JKM di daerah.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Baca juga: Wamendagri tekankan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah

    “Ini merupakan bagian upaya dari Kemendagri untuk memberi dukungan kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak,” ujar Kastorius.

    Sebelumnya, Sabtu (21/9), Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengingatkan para kepala daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan ad hoc pemilihan kepala daerah (pilkada), sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam surat nomor 400.5.7/4295/SJ.

    “Tidak boleh ada gubernur dan bupati/wali kota yang mengabaikan Surat Menteri Dalam Negeri ini dengan alasan apa pun. Surat ini sudah dengan tegas dan jelas mengatur penggunaan APBD untuk pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pekerja penyelenggara Pilkada serentak di November 2024,” kata Timboel melalui keterangan resminya Sabtu.

    Lebih lanjut Timboel mengatakan bahwa Mendagri sudah secara tegas memerintahkan seluruh gubernur dan wali kota/bupati untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berada di wilayahnya untuk menetapkan dan mendaftarkan anggota Badan Adhoc sebagai peserta aktif dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan.

    Mengenai hal anggaran, menurut dia semua sudah jelas dalam aturan yang termaktub di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT).

    Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, merinci yang dimaksud badan Ad Hoc mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pengawas (Panwaslu) Kecamatan, serta Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

    Sebagai informasi, pada Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan anggota legislatif lalu, tercatat hanya 1,1 juta orang petugas KPU dan Bawaslu yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Dari jumlah tersebut terdapat 44 petugas yang meninggal dunia dan mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugasnya. BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan seluruh manfaat kepada peserta dan ahli warisnya dengan total nominal mencapai Rp2,57 miliar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jenderal Polisi, Ketum PSSI, Kini Komut Pertamina

    Jenderal Polisi, Ketum PSSI, Kini Komut Pertamina

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang kini menjadi Direktur Utama perusahaan.

    Penunjukan Iwan Bule dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Lantas seperti apa sosok Iwan Bule yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina?

    Iwan Bule merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini tercatat bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada April 2023 kemarin.

    Dalam catatan detikcom, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule memulai kariernya sebagai anggota Kepolisian setelah lulus dari Akademi Polisi (Akpol) pada 1984 lalu. Selama di kepolisian, dirinya akrab di bidang reserse kriminal dan sempat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, kemudian dimutasi menjadi Asisten Operasional Kapolri. Selanjutnya Iwan Bule juga sempat menjadi Kapolda NTB dan Jabar.

    Di luar tugasnya sebagai Polisi, Iwan Bule juga sempat menjadi Plt Gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu. Kemudian di tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pangkat terakhir Iwan Bule di kepolisian adalah Komisaris Jenderal (Komjen) atau Polisi bintang tiga.

    Setelah itu Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Iriawan terpilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta pada November 2019 lalu.

    Kini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina.

    (fdl/fdl)

  • Intip Garasi Dirdik Jampidsus yang Disebut Pakai Jam Tangan Mewah

    Intip Garasi Dirdik Jampidsus yang Disebut Pakai Jam Tangan Mewah

    Jakarta –

    Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar jadi sorotan karena disebut menggunakan jam mewah. Menilik sisi lain, berikut ini isi garasi Abdul Qohar.

    Abdul Qohar tengah disorot warganet di jagat media sosial. Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung itu disebut warganet menggunakan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah saat jumpa pers.

    Warganet menduga Qohar menggunakan jam tangan bermerek Audemars Piguet yang ditaksir punya harga Rp 1 miliar. Qohar membantah tudingan tersebut. Menurutnya, jam tangan yang digunakan itu harganya Rp 4 jutaan.

    “Kenapa saya bilang ini udah lama? ini bautnya sudah hilang ini 2 ini. Biar dilihat ini kan. Ini harganya hanya 4 juta rupiah. Bagi saya, Rp 4 juta sudah mahal lah. Ini belinya di pasar cuman sudah 5 tahun ya,” kata Abdul Qohar dikutip detikNews.

    Abdul Qohar tidak menjelaskan gamblang merek jam tangan yang dia pakai tersebut. Namun dia menegaskan jam tangan itu dibeli sebelum dirinya menjadi Dirdik Jampidsus di Kejagung.

    “Jadi sekali lagi saya tidak pernah punya jam mahal, apalagi jam mewah. Ini saya nggak tahu mereknya apa. Saya tuh sampai tanya, mereknya apa saya nggak tahu karena jujur saja saya iki baru dengar ini dua hari ini, saya juga kaget. Tapi nggak apa-apa, hikmahnya jadi terkenal kan,” jelasnya.

    Dirinya juga siap bila diminta klarifikasi KPK terkait LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang disetor ke KPK usai disorot gegara jam tangan itu. Qohar diketahui telah menyampaikan LHKPN pada 31 Januari 2024 untuk periodik 2023. LHKPN itu dilapor saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Kejaksaaan Tinggi nusa Tenggara Barat.

    Isi Garasi Abdul Qohar

    Dalam LHKPN itu, Qohar tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 5.604.202.160 (5,6 miliaran). Harta tersebut terdiri dari aset-aset seperti tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, dan kas-setara kas. Aset paling besar berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 4,418 miliar. 10 Aset tanah dan bangunan itu tersebar di kota Lamongan dan Malang. Selanjutnya ada aset berupa kas dan setara kas senilai Rp 1.016.702.160 (1 miliaran).

    Aset terbesar ketiga berupa alat transportasi dan mesin. Nilainya sebesar Rp 314,5 juta. Tercatat ada dua kendaraan dalam aset tersebut dengan rincian sebagai berikut

    1. Mobil Toyota tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 310 juta
    2. Motor Honda tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp 4,5 juta

    Terakhir ada harta bergerak lainnya yang bernilai Rp 5 juta. Qohar juga melapor memiliki utang sebesar Rp 150 juta.

    (dry/din)

  • KPPU Selidiki Dugaan Persekongkolan Tender Air Bersih di Tiga Gili

    KPPU Selidiki Dugaan Persekongkolan Tender Air Bersih di Tiga Gili

    Mataram, Beritasatu.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelediki dugaan persekongkolan dalam pengadaan penyedia air bersih di Kepulauan Gili atau Tiga Gili, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Terdapat dua terlapor, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Amirta Dayan Gunung, mantan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara, dan PT Tiara Cipta Nirwana (PT CTN).

    “Kasus ini terdaftar dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2024 dan berfokus pada dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dugaan pelanggaran ini terkait dengan pengadaan badan usaha penyedia air bersih menggunakan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Utara pada tahun anggaran 2017,” ungkap Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kantor Wilayah IV Surabaya, Haris Munandar, pada Senin (4/11/2024).

    Dalam agenda pemeriksaan pendahuluan, KPPU akan membaca laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh investigator KPPU, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti.

    “Kami melaksanakan sidang ini untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran. Kami akan melanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli, dan dokumen yang relevan,” jelas Haris.

    Lebih lanjut, Haris menyatakan bahwa laporan perkara ini diajukan pada 2022, berkaitan dengan tender yang diduga mengindikasikan adanya kolusi antara PDAM dan PT CTN. Dalam pengawalan perkara ini, KPPU telah melaksanakan langkah-langkah awal sesuai dengan peraturan yang ada.

    KPPU menyelidiki tender yang dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketiga lokasi ini direncanakan menjadi tempat kegiatan tender oleh PT CTN selama kurun waktu 30 tahun. Dalam pengadaan ini, KPPU menyatakan bahwa mereka hanya membutuhkan dua alat bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi, untuk menentukan apakah terlapor bersalah atau tidak.

    “Jika terbukti, kami akan mengenakan sanksi, yang dapat berupa denda atau pencabutan izin usaha. Denda maksimum yang dapat dikenakan oleh KPPU adalah 50% dari keuntungan bersih atau sepuluh persen dari hasil penjualan selama periode pelanggaran,” ungkap Haris Munandar.

    Agenda sidang selanjutnya dijadwalkan pada 15 November 2024, dengan fokus pada mendengarkan tanggapan dari terlapor atas laporan dugaan pelanggaran.

  • 8 Guntur Soekarnoputra Sebut Istana Batu Tulis Bukan Istana, tapi Rumah Nasional

    8 Guntur Soekarnoputra Sebut Istana Batu Tulis Bukan Istana, tapi Rumah Nasional

    Guntur Soekarnoputra Sebut Istana Batu Tulis Bukan Istana, tapi Rumah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putra Pertama Presiden Pertama RI Soekarno,
    Guntur Soekarnoputra
    , menilai ada anggapan yang salah kaprah soal
    Istana Batu Tulis
    yang terletak di Bogor, Jawa Barat.
    Menurut Guntur, Istana Batu Tulis semestinya disebut Rumah Batu Tulis, bukan Istana Batu Tulis karena bangunan tersebut adalah rumah pribadi
    Bung Karno
    .
    “Bukan (Istana). (Itu) Rumah Batu Tulis,” kata Guruh dalam acara peluncuran buku “Sangsaka Melilit Perut Megawati” di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
    Guruh menjelaskan, bangunan itu menjadi milik Bung Karno karena keprihatinan sejumlah tokoh yang iba terhadap Bung Karno karena sang proklamator tidak mempunyai rumah.
    “Bung Karno itu dari dulu sampai meninggal itu, enggak punya rumah. Nah, melihat kondisi Bung Karno kayak begitu, presiden kok rumah aja enggak punya,” ujar Guntur.
    Ia menuturkan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berinisiatif mengumpulkan sejumlah kongolmerat untuk urunan membuatkan rumah bagi Bung Karno.
    Rumah tersebut adalah bangunan yang kini dikenal sebagai Istana Batu Tulis.
    “Atas inisiatif banyak Bapak Hamengkubuwono IX, itu mempunyai ide mengumpulkan kalau sekarang konglomerat Indonesia untuk urunan (patungan) membuatkan Bung Karno sebuah rumah,” kata Guntur.
    “Dan rumah itu sekarang sudah jadi di mana disebutkan rumah itu terkenal sebagai rumah Batu Tulis,” ujar dia.
    Guntur menyampaikan bahwa rumah itu diberi nama “Hing Puri Bima Sakti” oleh Bung Karno.
    Akan tetapi, banyak pengamat yang justru menyebut rumah tersebut sebagai Istana Batu Tulis.
    Bahkan, ada juga yang menyebut Istana Batu Tulis sebagai bagian dari Istana Kepresidenan yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.
    “Padahal tidak sama sekali (tidak masuk Kemensetneg),” kata Guntur.
    Untuk diketahui, Istana Batu Tulis kini kerap digunakan oleh Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    untuk sejumlah kegiatan politik.
    Pada 2009 lalu, misalnya, Istana Batu Tulis menjadi lokasi pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto untuk sepakat maju bersama pada Pemilihan Presiden 2009.
    Pada 2023, Megawati juga menggunakan Istana Batu Tulis sebagai tempat mengumumkan calon presiden yang diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Presiden 2024, yakni Ganjar Pranowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Daftar 18 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut yang Dirotasi dan Mutasi

    Ini Daftar 18 Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut yang Dirotasi dan Mutasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi dan memutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 76 Pati (perwira tinggi) TNI terdiri dari: 46 Pati TNI AD, 18 Pati TNI AL, dan 12 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Berikut daftar 18 Pati TNI AL yang dirotasi dan dimutasi:

    1. Mayjen TNI (Mar) Siswoto, dari Pa Sahli Tk III Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    2. Laksda TNI Didong Rio Duta Purwokuntjoro, dari Kas Koarmada RI menjadi Deputi Bid Kebijakan dan Strategi Bakamla (Sertijab Menunggu Keppres).

    3. Laksda TNI Eko Wahjono, dari Wadan Kodiklatal menjadi Kas Koarmada RI.

    4. Laksma TNI I Gung Putu Alit Jaya, dari Kadisopslatal menjadi Wadan Kodiklatal.

    5. Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, dari Kas Koarmada I menjadi Kadisopslatal.

    6. Laksma TNI Heri Triwibowo, dari Asops Pangkoarmada RI menjadi Kas Koarmada I.

    7. Laksma TNI Agam Endrasmoro dari Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Bakamla menjadi Asops Pangkoarmada RI.

    8. Laksma TNI I Putu Darjatna, dari Danlantamal VII Kpg Koarmada II menjadi Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Timur Bakamla.

    9. Kolonel Laut (P) Irwan Sondang P. Siagian, dari Danpuslatdiksarmil menjadi Danlantamal VII Kpg Koarmada II.

    10. Laksma TNI Alan Dahlan, dari Dirdok Kodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasal.

    11. Laksda TNI I Wayan Suarjaya, dari Tenaga Ahli Pengkaji Bid Demografi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    12. Laksda TNI Bambang Eko Palgunadi, dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    13. Laksda TNI Syufenri, dari Koorsahli Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    14. Laksda TNI Ar. Agus Santoso, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    15. Laksda TNI Fransiskus Sugeng Riyanto, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    16. Laksma TNI Iwan Indrawan, dari Irben Itjenal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    17. Laksma TNI Ayi Syarip Hidayat, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    18. Laksma TNI Gunardi, dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

  • BMKG Prakirakan Mayoritas Wilayah di Indonesia Hujan pada Minggu 3 November 2024

    BMKG Prakirakan Mayoritas Wilayah di Indonesia Hujan pada Minggu 3 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan pada Minggu (3/11/2024).

    Prakirawan BMKG Bagas Briliano menyampaikan, terdapat 17 daerah yang berpotensi diguyur hujan berintensitas ringan. Daerah itu, meliputi Medan, Padang, Pekanbaru, Riau, Palembang, Mataram, Tanjung Selor, Samarinda, dan Manado, 

    “Hujan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur wilayah Gorontalo, Palu, Kendari, Ternate, Sorong, Nabire, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya,” kata dia di Jakarta, Minggu, dilansir Antara.

    Selanjutnya Denpasar diprediksi dilanda hujan intensitas sedang dan Lampung akan dilanda hujan intensitas lebat.

    Sementara hujan yang disertai kilat atau petir diprediksi melanda Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Mamuju, dan Makassar.

    BMKG juga memprediksi kondisi cuaca berawan dapat terjadi di sejumlah daerah, yakni Aceh, Kupang, Ambon, dan Merauke.

     

  • Ayo Diborong! Ayam Broiler Banting Harga di Transmart Full Day Sale

    Ayo Diborong! Ayam Broiler Banting Harga di Transmart Full Day Sale

    Jakarta –

    Pesta diskon di Transmart Full Day Sale kembali hadir besok, Minggu, 3 November 2024. Program diskon besar-besaran salah satunya berlaku untuk harga ayam broiler, mulai dari buka sampai tutup toko.

    Untuk di wilayah Jabodetabek, ayam broiler banting harga menjadi Rp 28.400 yang semula seharga Rp 35.500 per ekor. Beralih ke Kupang, ayam broiler banting harga menjadi Rp 47.600 dari harga normal Rp 59.500 per ekor. Khusus di Denpasar, ayam broiler banting harga menjadi Rp 29.600 dari harga normal Rp 37.000 per ekor.

    Bergeser ke Jawa Barat, harga ayam broiler turun drastis menjadi Rp 26.000 dari harga normal Rp 32.500 per ekor. Di Jawa Timur, harga ayam broiler menjadi Rp 27.120 setelah sebelumnya seharga Rp 33.900 per ekor. Di Jawa Tengah menjadi Rp 26.320 dari sebelumnya Rp 32.900 per ekor. Di Karawang dan Jambi menjadi Rp 31.290 dari sebelumnya Rp39.900 per ekor.

    Beralih ke Pontianak, ayam broiler banting harga menjadi Rp 33.600 dari sebelumnya Rp 42.000 per ekor. Di Balikpapan harga ayam turun drastis menjadi Rp 31.200 dari sebelumnya Rp 39.000 per ekor. Sedangkan di Medan menjadi Rp 27.920 dari sebelumnya Rp 34.900 per ekor. Di Palembang dan Lampung menjadi Rp 28.720 dari sebelumnya Rp 35.900 per ekor. Di Pangkal Pinang menjadi Rp 29.520 dari sebelumnya Rp 36.900 per ekor.

    Berangkat beli ayam broiler di Palu, karena harganya juga turun besar-besaran menjadi Rp 35.920 dari sebelumnya Rp 44.900 per ekor. Di Padang dan Pekanbaru juga turun Rp 31.120 dari harga normal Rp 38.900 per ekor. Lanjut beli ayam broiler di Mataram, harganya anjlok parah jadi Rp 31.120 dari sebelumnya Rp 38.900 per ekor.

    Lalu, di Makassar pun harga ayam broiler di Transmart punya harga spesial menjadi Rp 28.900 per ekor, dan di Manado pun harga spesial menjadi Rp 34.900 per ekor (khusus Makassar dan Manado tidak berlaku promo Allo Bank dan Bank Mega).

    Penawaran ini berlaku bagi pelanggan yang menggunakan Bank Mega, Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank dengan minimal transaksi Rp 300.000.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Yuk, jangan lupa merapat ke Transmart Full Day Sale dan borong semua barang diskonnya!

    (fdl/fdl)

  • Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Lampung

    Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Lampung

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG melaporkan telah terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 5,4 di Lampung sore hari ini, Sabtu 2 November 2024.

    Dikutip dari akun twitter BMKG disebutkan jika gempa terjadi tepat pukul 17:19:44 WIB.

    Adapun pusat lokasi gempa yakni 6.25 LS,103.67 BT (121 km BaratDaya PESISIRBARAT-LAMPUNG).

    BMKG memasrikan gempa dengan kedalaman 15 Km itu tidak berpotensi tsunami.

    Selain di Lampung, berikut deretan gempa hari ini

    Gempa Mag:2.9, 02-Nov-2024 17:56:45WIB, Lok:1.47LU, 126.29BT (129 km TimurLaut BITUNG-SULUT), Kedlmn:29 Km

    Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 02-Nov-24 14:20:16 WIB, Lok:9.53 LS, 117.54 BT (Pusat gempa berada di laut 115 km tenggara Sumbawa Barat), Kedlmn:15 Km Dirasakan (MMI) III-IV Sumbawa, III Sumbawa Barat, III Lombok Timur, II Lombok Tengah, II Kota Mataram

    Gempa Mag:3.0, 02-Nov-2024 05:16:36WIB, Lok:1.39LS, 120.51BT (27 km BaratLaut POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km

  • TGB Muhammad Zainul Majdi Mundur dari Partai Perindo, Tokoh NU Prediksi Pindah ke Gerindra

    TGB Muhammad Zainul Majdi Mundur dari Partai Perindo, Tokoh NU Prediksi Pindah ke Gerindra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politisi Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, secara resmi mengundurkan diri dari partai besutan Hary Tanoesoedibjo. 

    Mundurnya TGB turut dikomentari, tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan Al Chelsea atau biasa disapa Gus Umar. Dia memprediksi TGB bakal pindah ke Gerindra.

    “TGB ini ya sering bgt loncat Partai. Dari PBB, Demokrat, Golkar, Perindo.Menurut kalian dia akan loncat ke partai mana lagi? Saya tebak dia akan ke Gerindra,” ujarnya dikutip, Sabtu (2/11/2024).

    Pengunduran diri ini dibenarkan oleh Sekretaris DPW Perindo NTB, M Nashib Ikroman, yang menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hak politik TGB.

    “Kami menghargai sikap politik siapapun, sebagai salah satu bagian hak asasi setiap warga negara di Indonesia untuk mengekspresikan sikap politiknya,” ujar Nashib melalui telepon dari Mataram, Jumat (1/11/2024) mengutip dari Antara.

    Nashib menambahkan bahwa keputusan politik TGB telah dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, TGB memilih untuk tidak menjadi bagian dari partai politik mana pun. 

    “Mungkin saja ikhtiar politik beliau saat ini, tidak menjadi bagian parpol dalam ijtihad membangun agama, bangsa, dan negara,” jelas Nashib, yang akrab disapa Acip Ikroman.

    Perindo juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi TGB selama bergabung dalam partai. “Perindo berterima kasih kepada TGB atas perannya selama ini bersama Partai Perindo,” ungkapnya.

    Saat ditanya mengenai dampak keluarnya TGB terhadap konsolidasi Partai Perindo di NTB dalam menghadapi Pilkada 2024, Acip menegaskan bahwa keputusan TGB tidak akan memengaruhi persiapan tim Perindo. Partai Perindo tetap berkomitmen mengusung pasangan Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.