provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Menaker Pastikan UMP 2025 Naik, Segini Besarannya Sekarang

    Menaker Pastikan UMP 2025 Naik, Segini Besarannya Sekarang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.

    Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena Pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak.

    “Iya dong [naik], masa enggak naik,” kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

    Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintaj nantinya.

    Hanya saja, dia tidak mau membeberkan berapa besaran kenaikan Upah Minimum tersebut. Namun, dipastikan angkanya akan naik dari UMP 2024.

    Berikut adalah daftar UMP 2024:

    1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672

    2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915

    3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499

    4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 

    5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121

    6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874

    7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079

    8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496

    9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000

    10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492

    11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381

    12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17

    13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 

    14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897

    15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30

    16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 

    17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000

    18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067

    19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826

    20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616

    21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3.261.61

    22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812

    23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 

    24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653

    25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000

    26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698

    27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00

    28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964

    29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100

    30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958

    31. UMP 2024 Maluku, Rp 3.200.000 juta

    32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000

    33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270

    34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000 

    35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270

    36. Papua Pegunungan, Rp4.024.270

    37. Papua Barat Daya, Rp4.024.270

    38. Papua Selatan, Rp4.024.270

  • Polda Riau Dukung Asta Cita dengan Ketahanan Swasembada Pangan

    Polda Riau Dukung Asta Cita dengan Ketahanan Swasembada Pangan

    Pekanbaru: Polda Riau melaksanakan langkah strategis yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian dan TNI di wilayah setempat dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Langkah ini terwujud melalui penanaman jagung dan budidaya ikan patin yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan pangan serta mendorong ketahanan pangan daerah dan nasional.

    Polda Riau melibatkan 12 Polres yang tersebar di wilayah Riau untuk berkolaborasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat dan berbagai pihak terkait. 

    “Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penanaman jagung di lahan seluas 20 hektare yang tersebar di beberapa titik,” kata Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal saat Launching Ketahanan Swasembada Pangan di SPN Polda Riau, Rabu, 6 November 2024.
     

    Iqbal menjelaskan program ketahanan pangan ini diinisiasi setelah Presiden Republik Indonesia menginstruksikan percepatan program ketahanan pangan sebagai bagian dari 8 program prioritasnya untuk masa 100 hari pertama kepemimpinannya. 

    Instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kapolri yang memerintahkan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan program ketahanan pangan, salah satunya yang dilaksanakan di Riau.

    “Dalam tahap awal, sekitar 60 kilogram bibit jagung pipil (jagung biasa) dan 45 kilogram bibit jagung manis Bonanza telah disebar di lahan yang telah disiapkan,” jelas Iqbal.

    Selain itu ada 30.000 ekor ikan patin juga ditanam untuk mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.

    Iqbal mengungkapkan ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga tentang memperkuat sumber daya manusia yang sehat dan produktif. 

    “Ketahanan pangan adalah bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Ini adalah bagian dari mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

    Tantangan geografis yang dihadapi oleh Riau seperti banyaknya lahan gambut, sungai, dan dataran rendah, membuat program ketahanan pangan ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral. 

    Mantan Kapolda NTB dan Kadiv Humas Polri ini menyampaikan selain jajaran kepolisian, TNI juga bergabung dalam upaya ini, untuk memastikan program berjalan lancar.

    “Riau memiliki kondisi geografis yang tidak mudah, namun berkat kerja sama yang solid antara Polri, TNI, dan seluruh masyarakat, kita yakin program ketahanan pangan ini bisa sukses. Kami akan terus memperkuat kolaborasi ini agar hasil yang dicapai dapat optimal untuk masyarakat,” ungkapnya.

    Pekanbaru: Polda Riau melaksanakan langkah strategis yang melibatkan seluruh jajaran kepolisian dan TNI di wilayah setempat dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.
     
    Langkah ini terwujud melalui penanaman jagung dan budidaya ikan patin yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketersediaan pangan serta mendorong ketahanan pangan daerah dan nasional.
     
    Polda Riau melibatkan 12 Polres yang tersebar di wilayah Riau untuk berkolaborasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat dan berbagai pihak terkait. 
    “Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penanaman jagung di lahan seluas 20 hektare yang tersebar di beberapa titik,” kata Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal saat Launching Ketahanan Swasembada Pangan di SPN Polda Riau, Rabu, 6 November 2024.
     

    Iqbal menjelaskan program ketahanan pangan ini diinisiasi setelah Presiden Republik Indonesia menginstruksikan percepatan program ketahanan pangan sebagai bagian dari 8 program prioritasnya untuk masa 100 hari pertama kepemimpinannya. 
     
    Instruksi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kapolri yang memerintahkan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan program ketahanan pangan, salah satunya yang dilaksanakan di Riau.
     
    “Dalam tahap awal, sekitar 60 kilogram bibit jagung pipil (jagung biasa) dan 45 kilogram bibit jagung manis Bonanza telah disebar di lahan yang telah disiapkan,” jelas Iqbal.
     
    Selain itu ada 30.000 ekor ikan patin juga ditanam untuk mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.
     
    Iqbal mengungkapkan ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga tentang memperkuat sumber daya manusia yang sehat dan produktif. 
     
    “Ketahanan pangan adalah bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Ini adalah bagian dari mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
     
    Tantangan geografis yang dihadapi oleh Riau seperti banyaknya lahan gambut, sungai, dan dataran rendah, membuat program ketahanan pangan ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral. 
     
    Mantan Kapolda NTB dan Kadiv Humas Polri ini menyampaikan selain jajaran kepolisian, TNI juga bergabung dalam upaya ini, untuk memastikan program berjalan lancar.
     
    “Riau memiliki kondisi geografis yang tidak mudah, namun berkat kerja sama yang solid antara Polri, TNI, dan seluruh masyarakat, kita yakin program ketahanan pangan ini bisa sukses. Kami akan terus memperkuat kolaborasi ini agar hasil yang dicapai dapat optimal untuk masyarakat,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Wamendagri inspeksi Dukcapil Kulon Progo pastikan perekaman KTP pemula

    Wamendagri inspeksi Dukcapil Kulon Progo pastikan perekaman KTP pemula

    Kulon Progo (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memastikan perekaman data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik pemilih pemula dan penyandang disabilitas.

    Bima Arya mengingatkan pentingnya perekaman data para pemilih pemula dan pemilih marginal menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    “Perekaman harus dilakukan semaksimal mungkin dalam waktu kurang dari satu bulan menuju Pilkada Serentak 27 November,” kata Bima Arya di Kulonprogo, Rabu.

    Ia berharap perekaman dapat dilakukan semaksimal mungkin karena waktu pelaksanaan pilkada sudah mepet kurang dari satu bulan. Hingga saat ini masih ada sekitar 1,5 juta pemilih pemula yang harus digencarkan perekaman datanya.

    “Untuk itu, saya sarankan sekolah, panti asuhan, pesantren, ini harus dijemput bola ke sana. Kita tekankan ke disdukcapil pentingnya pendataan perekaman pemilih pemula, pemilih rentan dan kalangan disabilitas,” kata Wamendagri.

    Baca juga: Wamendagri Bima Arya: 1,5 juta pemilu pemula belum perekaman KTP

    Selain pemilih pemula, Bima menyebut kelompok rentan dan penyandang disabilitas juga harus mendapatkan perhatian.

    “Tadi malam saya berdialog dengan teman-teman disabilitas LSM SIGAB Yogyakarta yang agak mengeluhkan tidak semua teman difabel bisa tercatat. Jadi, ketika dilakukan sensus, mereka yang disabilitas atau difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas, sedangkan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos. Kalau ketahuan disabilitas maka TPS-nya bisa khusus ada fasilitas lain-lain. Ini saya kira PR karena kan jumlah kaum difabel ini kan agak banyak. Nah ini perlu koordinasi antara dukcapil dan teman-teman di wilayah kelurahan kecamatan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas, kalangan rentan ini,” katanya.

    Bima juga mengingatkan perlunya pendidikan politik kepada kelompok rentan dan disabilitas agar tidak dimobilisasi saat pilkada.

    “Disabilitas ini enggak boleh dimobilisasi, harus didampingi dan dilakukan edukasi dan biasanya kan menjadi target mobilisasi secara politik. Ya jadi harus didampingi, mengapa mereka harus menggunakan hak pilihnya, caranya bagaimana dan lain-lain,” katanya.

    Baca juga: Wamendagri berikan KTP kepada siswa SMAN 1 Mataram jelang Pilkada 2024
    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Jakarta: Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dipercaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
     
    Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Iwan Bule menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati yang sudah enam tahun duduk di kursi tertinggi direksi perusahaan minyak milik negara tersebut.
     
    Penunjukan Iwan Bule cukup menyita perhatian. Maklum, ia sudah malang melintang dan ‘siap sedia’ di segala bidang. Di institusi Polri, ia pernah menjabat sebagai kapolsek, kapolres, kapolda, sampai Asisten Operasi Kapolri.
    Lalu Sekretaris Utama Lemhannas, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Staf Ahli Wakil Presiden RI, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum akhirnya ditunjuk untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
     
    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule dituntut melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendukung transformasi energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, sinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, yang diharapkan akan semakin kuat.
     
    Kapolda di tiga daerah

    Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan 1984 ini tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya, menjadi Kapolda di tiga daerah berbeda. Yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), dan Kapolda Metro Jaya (2017).
     
    Mochamad Iriawan juga pernah mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum Polri (2015), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016-dua posisi yang ia duduki sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.
     
    Pada 2017, Iwan Bule sempat menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tetapi kemudian dirotasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2018.
     
    Tahun yang sama, persisnya 18 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iwan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.
     

     

    Membangun sepak bola

    Iwan Bule memulai kiprahnya di sepak bola dengan tekad dan semangat besar. Baginya, membangun sepak bola adalah membangun semangat.
     
    Ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI lewat mekanisme voting, dan unggul mutlak dari dua calon ketum lainnya. Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85 suara voters.
     
    Selama menjabat Ketum PSSI (2019-2023), Iwan memimpin reformasi PSSI dalam situasi tidak ideal, lantaran bersamaan dengan pandemi covid-19.
     
    “Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakhodai, PSSI tidak selalu mengarungi lautan dengan ombak yang tenang,” tutur Iwan Bule, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
     
    Berbeda dengan banyak pejabat yang ‘angkat tangan’ ketika menghadapi kritik, Iwan Bule justru menanggapinya dengan tenang. Sesekali dengan senyum, dan tak jarang dengan celotehan jenaka.
     
    Bergabung dengan Gerindra

    Tak banyak yang tahu, Iwan Bule bergabung ke Partai Gerindra setelah pensiun dari dinas Polri. Iwan Bule adalah purnawirawan jenderal polisi pertama yang bergabung dengan Gerindra.
     
    Ia sudah mantap berkarier di jagat politik dan menjatuhkan pilihan ke Gerindra. “Ini pilihan hidup. Bergabung ke partai politik, karena saya ingin berdedikasi kepada rakyat dan negara,” cetus Iwan.
     
    Iwan Bule kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Gerindra. Pertimbangan utamanya, karena dirinya ia mengagumi sosok Presiden Prabowo Subianto yang patriotik.
     
    “Selain berjiwa patriot, Pak Prabowo tidak pantang menyerah, pemberani, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi,” tutur Iwan Bule.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 November 2024

    Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal Nasional 6 November 2024

    Disdukcapil Didesak Benahi Pelayanan, Wamendagri: Tidak Efisien Pasti Ditinggal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya Sugiarto
    menegaskan era
    pelayanan publik
    lambat akan segera tertinggal.
    Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.
    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.
    Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

    Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).
    “Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.
    Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.
    Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.
    “Enggak bisa lagi
    business as usual
    . Enggak ada lagi ruang untuk
    copy paste
    , tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.
    Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disaJakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil di Nusa Tenggara Barat pada 4-6 November 2024 menjadi salah satu cara mewujudkan Astacita.

    Rakornas II Dukcapil Tahun 2024 mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.

    “Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Plh. Dirjen Dukcapil) Kemendagri Handayani Ningrum, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Selain itu, dia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan turunan dari delapan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2045.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa memasuki awal RPJMN 2024-2045, penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang signifikan.

    Menurut dia, salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional dalam memantapkan tata kelola pemerintahan, desentralisasi, dan proses demokratisasi.

    Sementara itu, dia juga mengatakan bahwa acara tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjabarkan empat pilar Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien.Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di seluruh Indonesia untuk beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik.

    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Wamendagri mengemukakan bahwa tren dunia sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang serbadigital.

    “’Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (artificial intelligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada staf ahli, staf khusus, dan litbang,” ujarnya.

    Selain itu, Bima menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang makin masif dan aktif di berbagai macam platform. Artinya banyak yang harus diakselerasikan oleh Pemerintah dan harus siap infrastruktur maupun tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.

    “Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” tegas Bima.

    Di sisi lain, Bima mengakui masalah dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten sehingga dapat ditangani lebih baik.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita
    Baca juga: Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Dalam keterangannya, menyebutkan rakornas yang berlangsung mulai 4 hingga 6 November 2024 mengusung tema Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional.

    Rakornas dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Mataram, Forkopimda Provinsi NTB, Direktur Utama Perum Peruri, kepala dinas dukcapil dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selain itu, dihadiri lebih dari 1.066 peserta yang terdiri atas kepala dinas dukcapil serta pejabat administrator yang menangani pemanfaatan data kependudukan kabupaten/kota.

    Selain peserta yang hadir secara langsung, rakornas juga diikuti secara daring oleh peserta melalui Zoom dengan kapasitas hingga 1.000 partisipan, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube, Instagram, dan TikTok resmi Ditjen Dukcapil.

    Rakornas ini menjadi kesempatan strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai core data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendukung portal layanan digital pemerintah INApass, INAku, dan INAgov. Dengan portal-portal ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mendorong transformasi digital nasional.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    “Tidak mungkin kebijakan strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan untuk rakyat dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh data kependudukan yang memadai,”Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan peran penting data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung astacita atau delapan misi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurutnya, Asta Cita jika ditelisik satu per satu sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan update.

    “Tidak mungkin kebijakan strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan untuk rakyat dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh data kependudukan yang memadai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan tugas Dukcapil tak hanya mencatat, memvalidasi, tapi juga memastikan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pemerintah.

    Oleh karena itu, sinkronisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil dengan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat.

    “Bisa membayangkan Bapak/Ibu betapa urgent-nya, betapa daruratnya, betapa pentingnya data itu kita miliki,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dirinya membeberkan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian banyak pihak dalam mengelola data kependudukan.

    Hal itu seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur Dukcapil. Kualitas SDM itu menyangkut kapasitas, integritas, dan akuntabilitas.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan kualitas SDM ini salah satunya dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memilih Kepala Dinas Dukcapil yang mumpuni.

    Namun, ini juga perlu didukung oleh jajaran Dinas Dukcapil yang memiliki standar kualifikasi pemahaman terhadap teknologi informatika.

    “Tidak hanya tataran kepala dinas, tapi semua tim di bawahnya harus memiliki standar minimum pemahaman terhadap IT,” jelas Bima.

    Di lain sisi, Bima menegaskan pentingnya birokrasi termasuk Dukcapil memberikan pelayanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat.

    Menurutnya, hal ini sangat didambakan oleh seluruh masyarakat. Ini tidak hanya menyangkut perilaku petugas pelayanan, tapi juga fasilitas yang memadai.

    “Target kita ke sana, layanan digital ini bukan hanya memudahkan, tapi pada ujungnya adalah membahagiakan,” pungkasnya.

    Selain itu, dirinya berharap adanya komitmen kebijakan dari pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk urusan Dukcapil.

    Bima juga mengapresiasi pemda yang mengalokasikan anggaran lebih tinggi dibanding daerah lain.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Silakan laporkan itu, kami punya jalur ‘hotline’ juga, jadi silakan dihubungi di situJakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan kelompok marginal agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung 27 November mendatang.

    Kelompok itu seperti tunawisma, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

    “Di setiap kota data itu ada sebetulnya, jadi segmen mana yang belum direkam, ini pentingnya Dukcapil untuk jemput bola, berkoordinasi dengan teman-teman di wilayah, bisa lurah, kepala desa, camat, untuk melakukan penyisiran,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan Ditjen Dukcapil Kemendagri juga memiliki layanan hotline yang siap menerima masukan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, maupun pihak lainnya bila menemukan ada masyarakat yang belum terdata secara kependudukan.

    “Silakan laporkan itu, kami punya jalur hotline juga, jadi silakan dihubungi di situ,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Bima, untuk memastikan jumlah data pemilih pemula, pihaknya akan melakukan upaya jemput bola dengan cara mendatangi sekolah.

    Ini untuk mengecek langsung berapa banyak anak-anak yang sebenarnya memiliki hak pilih tapi belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

    “Saya akan jemput bola mendatangi satu sekolah dengan Dukcapil juga untuk mengecek sejauh mana mereka pemilih pemula ini sudah dilakukan, dan anak-anak yang sudah punya hak pilih tahu bahwa dia pun harus inisiatif untuk melakukan perekaman (KTP elektronik),” pungkas Bima.

    Baca juga: Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos

    Baca juga: Wamendagri: Perubahan sosial butuh aktor dan kultur yang kuat

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kisah Perempuan Disabilitas Diperkosa Paman: Berjuang Lawan Trauma, Kini Tak Diterima Keluarga
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 November 2024

    Kisah Perempuan Disabilitas Diperkosa Paman: Berjuang Lawan Trauma, Kini Tak Diterima Keluarga Regional 5 November 2024

    Kisah Perempuan Disabilitas Diperkosa Paman: Berjuang Lawan Trauma, Kini Tak Diterima Keluarga
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Butuh waktu satu tahun bagi A menjalani rehabilitasi dan pemulihan trauma di
    Sentra Paramitha Mataram
    , Nusa Tenggara Barat (NTB). Perempuan berusia 21 tahun dengan disabilitas daksa ini berusaha melewati masa-masa sulit.
    Perjalanan yang tak mudah karena A menjadi korban pemerkosaan hingga hamil. Kehamilan yang tak diinginkan itu membuatnya putus asa dan sempat ingin mengakhiri hidup.
    Ingatan A pada tindakan pemerkosaan yang dilakukan sang paman masih membekas. Dan akan terus diingat seumur hidupnya. Meski ia berusaha berdamai dengan masa lalu yang kelam.
    Saat kejadian itu, A tidak berani melapor atau menceritakan kekerasan seksual yang menimpanya. Hal itu karena ia diancam akan dibunuh oleh paman.
    Kebetulan saat kejadian, ia tinggal di rumah bibi dan pamannya karena sang ayah bekerja di luar kota.
    Kekerasan seksual yang menimpa A diketahui saat ia sering sakit. A tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya karena ia tidak pernah mendapatkan edukasi bahwa diperkosa bisa membuatnya hamil.
    Ia kerap muntah di pagi hari. A diduga menderita mag akut. Akhirnya bibinya membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.
    Setelah dilakukan cek urine, hasilnya sangat mengejutkan, A dinyatakan positif hamil. Saat itu bibinya menanyakan siapa pelakunya.
    Tetapi saat di puskesmas korban tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena ada pamannya.
    Bibi kembali bertanya siapa yang telah melakukan perbuatan bejat itu, hingga akhirnya A bercerita bahwa pamannya yang telah memerkosa dan mengancamnya.
    Peristiwa itu pertama kali terjadi pada Maret 2023 sebelum memasuki bulan Ramadhan, korban diangkat oleh terduga ke depan ruangan keluarga kemudian diperkosa.
    Hingga kasus itu dilaporkan ke Mapolres
    Sumbawa
    . Selama proses litigasi itu, A didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumbawa. HB (51) sebagai terdakwa yang melakukan pemerkosaan dijatuhi vonis 13 tahun penjara.
    Seiring waktu, proses pemulihan dan rehabilitasi terus berjalan lancar. A tak mau terus terpuruk. Ia berjuang melawan trauma. Setiap malam ia dihantui mimpi-mimpi yang menakutkan.
    “Jika ingat lagi masa-masa sulit itu saya tak kuat. Saya masih terguncang,” kata A saat dikonfirmasi, Senin (4/10/2024).
    Selama menjalani rehabilitasi, ia sempat tak mau makan. Ia berdalih tak makan bisa membuat anak dalam kandungannya meninggal. Dia juga berharap akan keguguran saat tak ada asupan makanan. Namun, upaya itu tak pernah membuahkan hasil.
    Sampai A mendapatkan nasihat dari psikolog. Pekerja sosial di Sentra Paramitha langsung menghubungi pendamping dari LPA Sumbawa yang selama ini membantunya melewati masa sulit saat menjalani pemeriksaan litigasi dan non-litigasi.
    “Dari situ saya mulai menerima nasib. Saya berusaha mengisi hari-hari dengan aktivitas yang padat. Sampai tak ada pikiran negatif yang terbesar,” cerita A.
    Sembilan bulan mengandung, A mengalami pembukaan dan tanda-tanda akan melahirkan. Proses persalinan berjalan lancar dan bayi A dalam keadaan selamat dan sehat.
    Setahun berjalan, anak A sudah berusia tujuh bulan. Ia tumbuh menjadi anak yang lucu. A merasa tidak sendiri saat di Paramitha. Ada banyak teman-teman yang memiliki nasib yang sama dengannya.
    “Saat ingin bercerita, ada teman-teman yang siap mendengarkan keluhan kesah,” sebutnya.
    Ada pula psikolog dan ibu panti yang sudah seperti keluarga sendiri. Setiap hari A memiliki jadwal yang teratur. Ada kelas menjahit, olahraga, memasak, makan bersama dan parenting menyusui.
    Hal yang menyenangkan ketika A bisa berinteraksi dengan sang anak di sela-sela menjalani aktivitas rehabilitasi.
    “Saya sering
    video call
    dengan A. Kadang ia menelepon dan bercerita. Ia kangen. Dia panggil saya ibu. Kemarin dia ada nelepon Saya senang melihat dia bisa berangsur pulih dari trauma,” cerita Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sekaligus pendamping A, Fatriatulrahma saat ditemui, Senin (4/11/2024) sore.
    Perjalanan A penuh liku. Ibu kandungnya sudah meninggal. Sementara ayahnya bekerja menjadi satpam di sekolah internasional yang berada di lingkar tambang Kabupaten Sumbawa Barat.
    A sempat diasuh oleh kakek dan nenek tapi kondisi mereka sudah rentah. Lalu diasuh oleh bibi dan paman hingga terjadi peristiwa kelam itu.
    Kini, A mulai gundah. Pasalnya, waktu A menjalani rehabilitasi sudah diambang batas. Sementara waktu di Sentra Paramitha juga terbatas. Sudah waktunya ia kembali ke keluarga. Namun, ayah dan ibu tiri A tak mau menerimanya kembali. Mereka berdalih seribu alasan.
    “Saya sudah berusaha menelepon dan berbicara berulang kali dengan ayah kandung A. Tapi dia tidak mau mengajaknya tinggal dengan alasan istrinya tak mau menerima A tinggal di situ,” kata Atul, sapaan akrab Fatriatulrahma.
    “Saya juga tegaskan sama ayah A, bahwa istrinya harus terima anaknya. Jangan begitu. Bagaimana pun anak ini tanggung jawab si ayah. Ia harus diterima kembali ke keluarga,” imbuh Atul.
    Persoalan A masih terus dicarikan jalan keluar. Sementara anak A, ada opsi untuk diadopsi negara.
    “Saya marah dengan ayah A. Kenapa dia tidak bertanggung jawab atas nasib anaknya. Satunya jalan jika ia tak ambil anaknya saya akan laporkan ke polisi,” ujar Atul.
    Menurutnya, permasalahan kekerasan seksual kerap berawal dari masalah keluarga yang dipicu persoalan ekonomi, kemiskinan dan sosial.
    Kondisi A tidak bisa membaca. Ia tidak pernah sekolah di bangku formal, tetapi belajar secara otodidak untuk bisa berkomunikasi dan mengenal huruf A sampai G serta bisa mengenal angka 1-10.
    Lebih jauh, A sudah masuk dalam data terpadu kemiskinan sehingga mendapatkan bantuan PKH dan BPJS kesehatan dari Kementerian Sosial.
    Upaya pemenuhan hak dan perlindungan
    korban kekerasan seksual
    terus dilakukan pemerintah daerah melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan stakeholder terkait.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.