provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) atau ilegal di sektor mineral dan batu bara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan tambang ilegal itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” kata Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu mengacu pada laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatra Selatan 26 laporan, dan Sumatra Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberian izin tambang kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Menelusuri Makam Selir Sri Sultan Hamengku Buwono I di Gadingharjo Bantul
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        12 November 2024

    Menelusuri Makam Selir Sri Sultan Hamengku Buwono I di Gadingharjo Bantul Yogyakarta 12 November 2024

    Menelusuri Makam Selir Sri Sultan Hamengku Buwono I di Gadingharjo Bantul
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana sunyi menyelimuti Padukuhan Ngujung, Kalurahan Gadingharjo, Sanden,
    Bantul
    , DI Yogyakarta, pada Senin (11/11/2024) siang.
    Hanya sebagian kecil masyarakat yang berada di rumah, sementara suara burung dan gesekan dedaunan memecah kesunyian.
    Di sudut perkampungan, terdapat makam Bray Asmorowati, salah satu selir Sri Sultan Hamengku Buwono I.
    Makam tersebut dikelilingi pagar batu bata dengan ketebalan lebih dari 30 cm, namun temboknya sudah tampak lusuh termakan usia.
    Di dalam area makam, terdapat jalan kecil yang membelah deretan nisan, mulai dari model kuno hingga modern.
    Beberapa makam baru tampak masih basah dengan bunga tabur yang segar.
    Suasana rindang pepohonan dan suara hewan liar di sekitar makam memberikan kesan jauh dari keramaian pemukiman.
    Di sebelah utara makam, terdapat bangunan yang berisi tiga nisan bertuliskan aksara Jawa.
    Juru bersih makam dengan gelar dari Keraton, Mas Agus Budi Prastyo menjelaskan bahwa di dalam bangunan makam tersebut, selain Bray Asmorowati, juga terdapat dua pengawalnya yang dimakamkan di kanan dan kirinya.
    “Selir atau jawanya
    ampean ndalem
    masuk keraton namanya Bray Asmoro Wati. Kalau sebelum masuk namanya Mbok Temu,” ujar Mas Agus.
    Dari cerita turun temurun, Bray Asmorowati diangkat menjadi selir saat ikut ibunya, seorang warga Ngujung, yang berjualan sirih di sekitar alun-alun Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat.
    Setelah diangkat menjadi selir, ia memilih untuk pulang ke Ngujung.
    “Tidak lama (menjadi selir) dan memilih pulang ke sini (Ngujung),” tambah Mas Agus.
    Ia juga menyebutkan bahwa Bray Asmorowati memiliki seorang putra yang kini tinggal di Belanda.
    Makam tersebut awalnya dibangun menggunakan kayu jati, dan pada tahun 1983 dipugar.
    Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang bertahta dari tahun 1755 hingga 1792, dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Yogyakarta.
    Lahir pada 5 Agustus 1717 dengan nama Bendara Raden Mas (BRM) Sujono, beliau merupakan putra Sunan Amangkurat IV dari selir Mas Ayu Tejawati.
    Sebagai peletak dasar budaya Mataram, Sultan Hamengku Buwono I memberikan warna dan ruh tidak hanya bagi lingkungan keraton tetapi juga bagi seluruh masyarakat Yogyakarta.
    Sejak kecil, BRM Sujono dikenal cakap dalam olah keprajuritan, mahir berkuda, dan bermain senjata.
    Ia juga dikenal sangat taat beribadah sembari menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Budaya Jawa.
    Dalam Babad Nitik Ngayogya, digambarkan kebijaksanaan dan kearifan Sultan Hamengku Buwono I, termasuk kecerdasannya dalam ilmu tata kota dan arsitektur.
    Dalam menentukan posisi Keraton Yogyakarta, beliau mempertimbangkan letak dan keadaan lahan agar dapat menyejahterakan dan memberikan keamanan kepada penduduk Yogyakarta.
    Keraton Yogyakarta yang berdiri kokoh hingga saat ini menempati posisi strategis, dibatasi oleh:
    Arsitektur Keraton Yogyakarta sepenuhnya dirancang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang juga merupakan arsitek Keraton Surakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan irigasi perpompaan solusi indeks pertanaman di Slemam

    Pembangunan irigasi perpompaan solusi indeks pertanaman di Slemam

    Sleman (ANTARA) – Pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan pertanian memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hasil pertanian yang optimal, masalah irigasi berperan sangat penting.

    Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sleman menguatkan program irigasi perpompaan atau pompanisasi di wilayah-wilayah sentra pangan, yakni Minggir, Moyudan, Sayegan, Godean, dan Prambanan.

    Irigasi atau pengairan adalah usaha menyediakan air dengan membangun saluran air ke sawah atau ladang. Irigasi berperan penting dalam mendukung keberhasilan budi daya pertanian agar tanaman tumbuh secara optimal.

    Adanya sistem irigasi yang baik dan efisien ditujukan untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Air (irigasi) harus diberikan dalam jumlah, waktu, dan mutu yang tepat. Jika tidak, maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya yang pada gilirannya akan mempengaruhi produksi pertanian.

    Secara alami, seharusnya kebutuhan air dapat dipenuhi dari air irigasi dan air hujan, namun kenyataannya, ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu, jumlah air hujan tidak bisa memenuhi kebutuhan tanaman, apalagi bagi lokasi tanaman yang berada di luar sistem daerah irigasi.

    Bahkan, ada juga lahan yang berada dalam sistem daerah irigasi, karena keperluan tertentu, aliran air dimatikan, sehingga berpengaruh terhadap produksi pertanian, termasuk tanaman padi.

    Lahan baku sawah

    Data Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Slemam mencatat lahan baku sawah di wilayah itu seluas 16.895 hektare dan yang berupa sawah irigasi seluas 15.425 hektare, sedangkan sawah tadah hujan seluas 470 hektare.

    Sawah irigasi itu tersebar pada semua wilayah kapanewon (kecamatan), sedangkan sawah tadah hujan hanya berada di Kapanewon Prambanan, yakni di Kalurahan Gayamharjo, Sambiharjo, dan Wukirharjo. Pada sawah tadah hujan, karena hanya bergantung pada air hujan, maka hanya bisa menanam padi satu kali dalam satu tahun.

    Pemerintah Kabupaten Sleman juga membangun embung pertanian pada 2020 di Sambirejo, Prambanan, yang mampu menampung air hujan, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi pada areal di sekitarnya, sehingga yang semula satu kali tanam menjadi dua kali.

    Kondisi perbukitan dan tidak adanya sungai menyebabkan sulitnya upaya bantuan sarana irigasi. Bantuan Embung Cluweg yang selama ini dibuat, belum mampu menambah luasan tanaman padi karena memang kapasitasnya yang kecil. Embung Cluweg hanya bisa dimanfaatkan untuk tanaman pertanian lain.

    Pada sawah irigasi, penanaman padi dilakukan dengan indeks pertanaman dua hingga tiga kali, tergantung dari ketercukupan air.

    Irigasi pertanian di Sleman, selain adanya daerah-daerah irigasi juga ditopang dengan adanya Selokan Mataram dan saluran Van Derwijk. Hanya saja, menghadapi perubahan iklim ekstrem akibat El Nino akhir 2023, menyebabkan volume dan debit air menyusut, apalagi dengan adanya kebijakan pematian selokan Mataram dan saluran Vanderwijk setiap Oktober, menyebabkan berubahnya tata tanam.

    Kondisi itu menyebabkan mundurnya waktu tanam atau berganti komoditas pertanian lain yang kebutuhan airnya lebih sedikit dibanding tanaman padi.

    Irigasi perpompaan

    Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dalam mendukung penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air pertanian adalah dengan irigasi perpompaan dan pompanisasi. Kegiatan pompanisasi dengan pemberian bantuan pompa air kepada kelompok tani telah dilakukan setiap tahun.

    Istilah irigasi perpompaan adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun saluran tertutup, dengan memanfaatkan sumber air dari sungai, mata air atau sumber air lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

    Berdasarkan istilah ini, maka bangunan sumur ladang dan irigasi air tanah dangkal (IATD), termasuk di dalamnya, yang membedakan adalah sumber airnya berasal dari air tanah bukan air permukaan.

    Bantuan pompa air dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman melalui Bidang Tanaman Pangan, dalam lima tahun terakhir, yakni dari Tahun 2019 hingga 2024, sebanyak 160 unit.

    Bantuan ini dimanfaatkan oleh petani untuk menyedot air sumur yang ada di dalam tanah.

    Selain dari bantuan pemerintah, banyak petani yang mengadakan pompa air maupun pembuatan sumur secara mandiri. Bantuan sumur berupa sumur ladang dan irigasi air tanah dangkal (IATD).

    Bantuan sumur ladang berupa bangunan sumur ladang lengkap dengan pompa air beserta selang hisab dan selang buang. Selama lima tahun terakhir, pemkab sudah menyerahkan bantuan untuk tanaman pangan sebanyak 23 unit.

    Sementara bantuan IATD dengan paket berupa bangunan bak penampung air, bangunan sumur dengan kedalaman 30 meter dan pompa “submersible” sudah diberikan sebanyak 44 unit. Pelaksanaan pembuatan sumur ladang maupun IATD dilakukan secara swakelola tipe IV oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima.

    Selain bantuan tersebut di atas, pada Tahun 2024 ini, juga ada bantuan peningkatan ketersediaan air guna budi daya tanaman baru maupun penyelamatan budi daya tanaman padi, melalui kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dari dana APBN.

    Bantuan berupa bangunan bak penampung air, bangunan panel listrik dan pompa air yang diberikan kepada petani dalam bentuk uang yang langsung ditransfer ke rekening kelompok tani. Pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima.

    Irigasi perpompaan sangat dirasakan oleh Kelompok Tani Tiwir Kalurahan Sumbersari, Kabupaten Sleman.

    Ketua Kelompok Tani Tiwir Kalurahan Sumbersari Sunardi bercerita, kini, dengan lahan seluas 25 hektare, biasanya hanya ditanami dua kali tanaman padi, setelah ada irigasi perpompaan, petani di kalurahan itu dapat panen tiga kali dalam satu tahun.

    Setiap Agustus sampai Oktober, anggota kelompok tani itu biasanya membiarkar lahan mereka tidak ditanami, karena tidak ada air, namun dengan irigasi perpompaan, petani bisa menanam padi kembali.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • 9
                    
                        Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
                        Nasional

    9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah dinyatakan melarikan diri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    tiba-tiba muncul memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).
    Terkait kemunculan Sahbirin Noor yang tengah dicari KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan pria yang akrab disapa
    Paman Birin
    tersebut.
    “Nanti kami akan minta penjelasan kepada beliau,” kata Bima Arya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Apalagi, menurut Bima Arya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.
    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana (plt) supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujarnya.
    Sementara itu, kepada para ASN dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.
    Sebagaimana diberitakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.
    Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.
    Sahbirin Noor diketahui melarikan diri berdasarkan keterangan anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Saat membacakan keterangan, Indah menyebut keberadaan Sahbirin Noor tidak diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.
    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.
    Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.
    Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
    Kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.
    Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).
    Uang tersebut diduga merupakan bagian dari
    fee
    5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
    KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima
    fee
    sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Hari Ini, Mayoritas Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan

    Cuaca Hari Ini, Mayoritas Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan

    Jakarta, Beritasastu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, cuaca hari ini Selasa (12/11/2024) di sebagian besar kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan. 

    Prakirawan BMKG Yohanes menyampaikan, sejumlah kota yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, antara lain Tanjung Pinang, Pangkalpinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Pontianak.

    “Hujan intensitas ringan juga diprediksi mengguyur Gorontalo, Kendari, Makassar, Ambon, Sorong, dan Jayapura,” kata dia dalam di Jakarta, Selasa dilansir Antara.

    Yohanes menyampaikan, cuaca hari ini di beberapa wilayah juga akan dilanda hujan intensitas sedang, seperti Medan, Padang, Yogyakarta, Manado, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

    Selain hujan dengan intensitas ringan dan sedang, cuaca hari ini di sejumlah wilayah akan hujan disertai petir, seperti Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Mamuju, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

    Selain hujan, BMKG memprediksi, cuaca hari ini akan berawan, seperti di Banda Aceh, Kupang, Mataram, Ternate, dan Manokwari.

  • Siap-siap, Harga Tiket Pesawat Domestik Naik Tahun Depan – Page 3

    Siap-siap, Harga Tiket Pesawat Domestik Naik Tahun Depan – Page 3

    Pendapatan Usaha Garuda Indonesia Meningkat Signifikan pada 2024

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan hasil keuangan yang menggembirakan untuk periode Januari hingga Oktober 2024. Perusahaan penerbangan ini mencatat pendapatan usaha sebesar USD 2,8 miliar, setara dengan sekitar Rp 43,9 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 16,12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana pendapatan tercatat sebesar USD 2,4 miliar atau Rp 37,6 triliun.

    Kenaikan Pendapatan Bersih yang Mengesankan

    Bima Tesdayu, Kepala Grup Manajemen Treasury Garuda Indonesia, menjelaskan bahwa pendapatan bersih perusahaan mengalami lonjakan yang cukup berarti. “Dibandingkan dengan Oktober 2023, pendapatan bersih kami meningkat 16% dari USD 2,4 miliar menjadi USD 2,8 miliar,” ungkapnya dalam Public Expose Garuda Indonesia 2024 yang disiarkan secara daring pada Senin, 11 November 2024.

    Performa EBITDA yang Positif

    Selain pendapatan, EBITDA Garuda Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai USD 780 juta atau sekitar Rp 12,2 triliun pada Oktober 2024. Ini merupakan kenaikan sebesar 13,82% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar USD 685 juta atau Rp 10,7 triliun.

    Peningkatan Hasil Operasional

    Dari sisi operasional, Garuda Indonesia juga mencatat perbaikan yang signifikan. Pada Oktober 2023, perusahaan mengalami defisit sebesar USD 249 juta. Namun, pada tahun ini, Garuda Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan mencatat hasil positif sebesar USD 310,4 juta.

    Pencapaian ini menunjukkan komitmen Garuda Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Dengan hasil yang menggembirakan ini, perusahaan optimis untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

  • Endorsement Prabowo ke Luthfi-Yasin Kata Wamendagri Boleh

    Endorsement Prabowo ke Luthfi-Yasin Kata Wamendagri Boleh

    Wamendagri Bima Arya menilai endorsement Presiden Prabowo Subianto, yang sekaligus Ketum Partai Gerindra, kepada pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng diperbolehkan selama tidak membuat keputusan yang merugikan. Simak pernyataannya di sini.

  • Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama selama pelaksanaan Pilkada 2024.

    Bima mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu berkeliling ke setiap provinsi untuk memantau hal tersebut. Bahkan kemarin telah berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurutnya, dua daerah tersebut memiliki dinamika tersendiri.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    “Yang sekarang kita fokuskan ada juga netralitas ASN. Kami bekeliling ke setiap provinsi bersama Bawaslu, kemarin ke Jateng dan Jatim, ini dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri bersasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN termasuk juga Kepala Desa. ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” tuturnya.

    Bima mengemukakan mengenai netralitas ini telah disampaikan ke wilayah dan daerah bahwa Bawaslu dan Kemendagri akan menindaklanjuti serta memproses sesuai dengan kewenangan dan tingakatan sanksi bila memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan.

    “Bisa dilakukan mulai dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian,” ujarnya.

    Adapun, selain berfokus pada netralitas ASN, Bima menyebutkan segi dukungan pemerintah daerah terhadap pilkada lainnya adalah mengenai anggaran, kartu pendaftaran pemilih, serta keamanan dan ketertiban.

    Senada dengan Bima, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan persoalan mengenai netralitas ASN ini banyak sekali mendapatkan perhatian dan masukan. 

    Maka dari itu, lanjut dia, RDP hari ini fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan para PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam menghadapi Pilkada 2024. Pihaknya ingin tahu bagaimana posisi dari para penjabat ini.

    “Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi || DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini, yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati, wali kota, dan Eselon 1 untuk penjabat gubernur,” tandasnya.

  • Wamendagri Bakal Cecar Sahbirin Noor Usai Disebut Kabur oleh KPK

    Wamendagri Bakal Cecar Sahbirin Noor Usai Disebut Kabur oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meminta penjelasan Sahbirin Noor atau Paman Birin yang muncul lagi usai dikabarkan kabur oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bima mengemukakan pihaknya telah menunjuk pelaksana Gubernur Kalsel untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan.

    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah kalau kemudian beliau [Sahbirin Noor] aktif kembali, maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujar Bima di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Adapun, KPK menyebut telah mengantongi bukti dugaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor melarikan diri alias kabur dalam status tersangka kasus dugaan korupsi.  

    Bukti itu dibawa oleh KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin, Rabu (6/11/2024).  

    Tidak hanya soal bukti bahwa kepala daerah itu diduga kabur, Biro Hukum KPK turut menyampaikan sederet bukti soal formalitas kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anak buah serta orang kepercayaan Sahbirin.   

    Di sisi lain, KPK turut menghadirkan bukti permulaan cukup yang sah untuk menetapkan Sahbirin sebagai tersangka. Bukti-bukti yang dibawa itu meliputi keterangan para saksi, surat dokumen, petunjuk serta bukti elektronik sesuai pasal 184 KUHAP. 

    “Selain itu, bukti terkait SHB melarikan diri sehingga tidak dapat mengajukan praperadilan sebagaimna diatur dalam SEMA [Surat Edaran Mahkamah Agung] No.1/2018,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis.

  • Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad yang Punya Harta Kekayaan hingga Rp 39,14 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Muliaman Darmansyah Hadad dipilih sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad?

    Danantara adalah badan yang dibuat untuk mengelola investasi di Indonesia secara lebih luas dari anggaran pemerintah. Tujuan dibentuknya lembaga ini, yakni untuk mengelola aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih maksimal dan lebih baik.

    Lembaga tersebut diharapkan menjadi superholding seperti Temasek dari Singapura. Adapun Muliaman Hadad ditunjuk sebagai ketua Danantara 2024. Ia merupakan tokoh perbankan sekaligus ekonom. Berikut ini profil Ketua BP Danantara Muliaman Hadad.

    Profil Muliaman Hadad
    Muliaman Hadad lahir pada 3 April 1960. Ia memulai karier di bidang ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia (UI) pada 1984, dengan fokus pada jurusan pembangunan di fakultas ekonomi dan bisnis.

    Setelah itu, Muliaman melanjutkan studi ke luar negeri dan memperoleh gelar master of public administration dari Harvard University, Amerika Serikat, pada 1991. Pada 1996, dia meraih gelar doctor of philosophy (PhD) dari Universitas Monash, Australia, di fakultas bisnis dan ekonomi.

    Karier profesional Muliaman dimulai di Bank Indonesia (BI), dengan mengemban jabatan sebagai staf di kantor cabang Mataram. Beberapa jabatan penting yang pernah dipegangnya di BI antara lain kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan (2003), dan direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2005).

    Muliaman juga aktif dalam dunia akademik sebagai dosen pascasarjana di Universitas Indonesia, mengajar di bidang ekonomi dan bisnis sejak 2017 hingga sekarang. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Majelis Wali Amanat di Universitas Diponegoro (2016-2021) dan ketua Majelis Amanat di Universitas Sebelas Maret (2024-2029).

    Pada 2012, Muliaman diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2012-2017 melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Selanjutnya, dia terpilih sebagai ketua Dewan Komisioner OJK dan menjadi anggota Komisi XI DPR.

    Antara 2018 dan 2023, Presiden Joko Widodo menunjuk Muliaman sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein. Pada 2023, dia kembali aktif di dunia korporasi dengan menjadi komisaris utama dan komisaris independen di PT Bank Syariah Indonesia, serta komisaris independen di PT Astra International.

    Selain karier profesionalnya, Muliaman juga terlibat dalam berbagai organisasi, antara lain sekretaris jenderal Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI), sekretaris dewan penasehat Indonesian Risk Professional Association (IRPA), ketua komite evaluasi program pendidikan dan pelatihan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dan ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Iluni FEUI).

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2017, kekayaan Muliaman Hadad tercatat mencapai Rp 39,14 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 23,75 miliar, serta kendaraan senilai Rp 1,9 miliar.