provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong implementasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Di tengah ketidakpastian politik dan kondisi di lingkup internasional, dia menyebut implementasi core value Ber-AKHLAK merupakan landasan moral yang kuat dalam menjalankan organisasi.

    “Jadi, Ber-AKHLAK ini canggih banget. Semua sudah ada di sini. Moral issues, kompetensi ada di sini, pelayanannya, accountability-nya, kompetensi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan yang paling penting adalah harmoni,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebut core value Ber-AKHLAK bersinggungan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto maupun tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu bekerja untuk rakyat.

    Hal ini diwujudkan dengan bersama-sama memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera, tindakan korupsi bisa diatasi, serta anggaran untuk rakyat bisa secara efektif dan efisien.

    Pesan ini pula yang disinggung oleh Presiden ketika memberikan pengarahan pada kegiatan Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, serta disinggung pula pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu.

    “Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali. Economic growth 8 persen, 8 persen pertumbuhan ekonomi. Hanya terjadi 32 tahun selama zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Untuk itu, membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting. Integritas dan loyalitas menjadi karakter penting yang harus dipunyai oleh setiap pegawai di Kemendagri.

    Salah satu sosok teladan yang Bima sebut adalah mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan kualitas integritas dan kepemimpinannya yang masih diingat hingga sekarang.

    “Bapak/Ibu kalau ke Singapura silakan naik taksi, kemudian random ngobrol dengan sopir taksinya, tanya, ‘what do you think about Mr. Lee?’ Mereka akan jawab semua sama, satu, sosok dengan integritas. The man with integrity,” terang Bima.

    Karakter lain yang Bima tekankan adalah konsistensi dan keberlanjutan. Ketika diimplementasikan ke kerja pemerintahan, dia berharap pegawai tidak salah arah, tidak gengsi melanjutkan program pimpinan terdahulu yang sudah ada, dan menyempurnakannya menjadi lebih baik.

    Bima menilai kelemahan dari pergantian kepemimpinan di Indonesia sering berfokus pada legasi, tetapi tidak memikirkan terkait dengan keberlanjutan.

    “Jangan terlalu terobsesi dengan perubahan. Akan tetapi, keberlanjutan adalah yang utama. Konsistensi dan keberlanjutan. Singapura ada di titik ini karena semuanya konsisten dan berlanjut. Ada platformnya, ada track-nya begitu,” tambahnya.

    Di sisi lain, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo dalam sambutan pembukaan mengungkapkan kegiatan ini memberikan bekal, semangat, dan motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan Kemendagri Ber-AKHLAK dan memperkuat integritas.

    Hadi Prabowo mengatakan bahwa integritas tidak hanya diajarkan, tetapi yang paling penting diimplementasikan dengan mengedepankan pemikiran yang jernih, baik, arif, dan bijaksana.

    “Kita harus juga memahami kalau arti Ber-AKHLAK ‘kan sudah tiap hari kita pahami. Namun, bagaimana kita bisa memantapkan, memelihara, dan tetap kita pertahankan integritas diri,” ucap Hadi.

    Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Dian Andy Permana menambahkan bahwa kegiatan ini sebagai puncak kegiatan dalam rangkaian internalisasi Ber-AKHLAK Kemendagri Tahun 2024.

    Penyusunan kode perilaku Ber-AKHLAK menjadi panduan dalam berperilaku bagi seluruh ASN di Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Budaya kerja Ber-AKHLAK juga menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi di kementerian/lembaga.

    “Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan kembali core value ASN Ber-AKHLAK dan employer branding ‘Bangga Melayani Bangsa’,” pungkas Dian.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri Sebut Indonesia Harus Menyongsong E-voting untuk Pemilu – Espos.id

    Wamendagri Sebut Indonesia Harus Menyongsong E-voting untuk Pemilu – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (kemeja putih) berinteraksi dengan warga yang tengah mengurus berkas kependudukan melalui mobil keliling pelayanan administrasi kependudukan di halaman Kantor Kecamatan Serengan, Solo, pada Sabtu (9/11/2024). (Solopos/Candra Septian Bantara)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan ke depannya Indonesia harus menyongsong sistem politik digital, seperti e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik.

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024). 

    Promosi
    BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital melalui BRIAPI

    Wamendagri menjelaskan, keharusan tersebut berdasarkan pengalaman banyaknya petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi korban dari proses demokrasi di tanah air dikarenakan bertugas melakukan pemberkasan, dokumentasi, pencatatan, hingga penghitungan manual.

    “Enggak bisa seperti itu terus. Jadi, ke depan demokrasi kita juga akan berbasiskan data kependudukan yang valid,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia mencontohkan salah satu penerapannya adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada 2024.

    Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang terekam dan diperbarui setiap hari.

    “Enggak mungkin pilkada, pilpres, pileg ini sukses tanpa data DP4 yang valid. Enggak mungkin itu. Jadi, untuk demokrasi kita memerlukan data,” jelasnya.

    Adapun untuk Pilkada 2024, DP4 per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Kemendagri targetkan peningkatan pemahaman soal dokumen kependudukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya menargetkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

    Wamendagri menjelaskan bahwa dirinya menyampaikan target tersebut usai menemukan masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Saya dua minggu terakhir banyak berkeliling ke pelayanan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di kabupaten/kota itu melihat sendiri bagaimana warga yang masih ada loh umur 50-an itu baru buat KTP, bayangkan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa warga tersebut membuat KTP pun dikarenakan upaya jemput bola dari anggota TNI.

    “Dibantu oleh teman-teman dari Pussenkav (Pusat Kesenjataan Kalaveri TNI Angkatan Darat). Turun tentara-tentara itu ke bawah jemput bola. Ditarik itu warga yang belum pernah punya KTP,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kemendagri berkomitmen menyasar seluruh warga negara di mana pun berada mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri ingatkan jajaran untuk jaga integritas

    Wamendagri ingatkan jajaran untuk jaga integritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan jajaran kementeriannya, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), untuk dapat menjaga integritas.

    “Jangan sampai tragedi KTP-elektronik terulang kembali. Jangan sampai ada fraud-fraud (kecurangan-kecurangan, red.) yang dilakukan secara sistematis,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengingatkan jajaran Kemendagri agar tidak membuat produk-produk hukum yang disahkan demi kepentingan ekonomi tertentu.

    “Jangan sampai ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, yang mengangkangi dan mengakali aturan, kemudian terjadi persoalan hukum,” ujarnya.

    Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor ketika menindak petugas Dukcapil yang tidak menjaga integritas.

    “Saya sebagai wali kota waktu itu keras bagi petugas Dukcapil yang main-main sama data kependudukan, dibayar Rp100 ribu hanya untuk geser-geser nama supaya orangnya dibantu bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Kami geser, peringatkan tegas, kami hukum, kenakan sanksi,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, dia mengharapkan agar jajaran Kemendagri tidak memiliki perspektif bekerja tanpa mengedepankan integritas. Dia juga berharap agar semua jajarannya fokus pada sinergisitas pelayanan kepada masyarakat, dan mewujudkan target-target nasional seperti Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DJPbNTB pangkas anggaran perjalanan dinas, terbesar dari Bawaslu & KPU

    DJPbNTB pangkas anggaran perjalanan dinas, terbesar dari Bawaslu & KPU

    ANTARA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat pangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas dari 394 Satuan Kerja di 42 Kementerian dan Lembaga di daerah. Terhitung 15 November hingga 31 Desember 2024, nilai yang dihemat dari pagu anggaran tersebut mencapai Rp 48,33 miliar, dan terbesar didapati dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.
    (Kusnandar/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • NTB peringati Hari Ikan Nasional dengan beri makan bergizi ikan gratis

    NTB peringati Hari Ikan Nasional dengan beri makan bergizi ikan gratis

    ANTARA – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menguji coba pemberian makan bergizi gratis bagi anak Sekolah Dasar pada momentum peringatan hari Ikan Nasional Kamis (21/11). Paket makanan menu ikan disalurkan terbatas kepada 400 siswa dari sekolah yang berada di sekitar kawasan Balai Benih Ikan Desa Batu Kumbung Lingsar Lombok Barat. 
    (Kusnandar/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Pangdam Udayana tanam jagung di Lombok Timur wujudkan ketahanan pangan

    Pangdam Udayana tanam jagung di Lombok Timur wujudkan ketahanan pangan

    Denpasar (ANTARA) – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni beserta rombongan melaksanakan kegiatan penanaman jagung di Dusun Cemporon, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Kamis sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan mendorong kemandirian masyarakat melalui sektor pertanian.

    Pangdam IX/Udayana dalam keterangannya di Denpasar menyampaikan betapa pentingnya kolaborasi antara TNI dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.

    “Bersama TNI rakyat kuat, bersama rakyat kita wujudkan ketahanan pangan. Petani harus optimis karena didukung dengan teknologi seperti sumur bor untuk mengatasi kendala musim,” ujarnya.

    Sebagai Pangdam, dirinya merasa bangga dan terhormat bisa berkolaborasi bersama masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

    Pangdam mengatakan penanaman jagung yang dilaksanakan tersebut adalah realisasi dari sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Sebelum melaksanakan penanaman jagung, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni juga menyerahkan Sarana Produksi (SAPRODI) Pertanian kepada perwakilan kelompok tani (Poktan). Penyerahan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian di wilayah Lombok Timur.

    Setelah kegiatan di lokasi penanaman jagung, Pangdam beserta rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau Gudang PT Datu Nusra Agrobisnis (DNA) yang menjadi pusat distribusi hasil pertanian, termasuk jagung. Pangdam melihat langsung fasilitas gudang, proses penyimpanan, hingga manajemen distribusi yang diterapkan oleh PT DNA.

    Sementara itu, Sekda Lotim Hasni menyatakan kolaborasi antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Daerah Lombok Timur sangat strategis dalam mengoptimalkan potensi pertanian setempat.

    “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kontribusi TNI, khususnya Pangdam IX/Udayana, yang terus memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mandiri di sektor pangan. Sinergi seperti ini menjadi contoh nyata bagaimana kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan ketahanan pangan,” ujarnya.

    Secara terpisah , Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana mengatakan kegiatan penanaman jagung tersebut mencerminkan komitmen Kodam IX/Udayana untuk terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah di berbagai bidang, termasuk pertanian, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    Penanaman jagung di Lombok Timur diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi yang positif antara TNI dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

    Kolonel Agung juga menekankan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tetapi juga memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat di wilayah Lombok Timur. “Kami berharap, semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPI

    Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan masyarakat marginal dapat menikmati digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

    “Target kami bukan hanya mengonsolidasikan kelas menengah saja, bukan. Target kami is not only critical mass (masyarakat yang kritis, red.), bukan, tetapi warga-warga di pelosok, pedalaman, dan perkampungan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa masyarakat marginal yang menjadi target Kemendagri meliputi warga yang terpinggirkan secara sosial, mengalami keterbatasan fisik, terlantar, maupun karena ekonomi.

    “Mereka punya hak yang sama untuk masuk ke dalam digital infrastructure (infrastruktur digital, red.) ini. Itu pr (pekerjaan rumah) besar bagi kita semua. Layanan yang inklusif,” jelasnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, maka Kemendagri dalam membangun infrastruktur publik digital juga menghitung dampaknya bagi kesejahteraan rakyat atau pertumbuhan ekonomi.

    “Nah ini yang diingatkan oleh Presiden agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua dirasakan rakyat. Impact-nya (dampaknya, red.) adalah pada welfare (kesejahteraan, red.),” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ke depannya Indonesia harus menyongsong sistem politik digital, seperti e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik.

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menjelaskan bahwa keharusan tersebut berdasarkan pengalaman banyaknya petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi korban dari proses demokrasi di tanah air dikarenakan bertugas melakukan pemberkasan, dokumentasi, pencatatan, hingga penghitungan manual.

    “Enggak bisa seperti itu terus. Jadi, ke depan demokrasi kita juga akan berbasiskan data kependudukan yang valid,” ujarnya.

    Ia mencontohkan salah satu penerapannya adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada 2024.

    Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang terekam dan diperbarui setiap hari.

    “Enggak mungkin pilkada, pilpres, pileg ini sukses tanpa data DP4 yang valid. Enggak mungkin itu. Jadi, untuk demokrasi kita memerlukan data,” jelasnya.

    Adapun untuk Pilkada 2024, DP4 per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut validitas data jadi kunci sukses Indonesia Emas 2045

    Wamendagri sebut validitas data jadi kunci sukses Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa validitas data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) menjadi kunci sukses mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Jadi, nonsense (omong kosong, red.) Indonesia Emas achieve, accomplish (tercapai, red.) tanpa berbasiskan data. Enggak mungkin itu. Pasti akan ada meleset-melesetnya,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa validitas data menjadi kunci untuk mewujudkan target ambisius Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen, peningkatan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10.000 dolar AS, dan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar sedunia.

    “Semuanya should be based on valid data (harus berdasarkan data yang valid, red.). Enggak mungkin kita berperang tanpa data. Enggak mungkin kita menyasar ekonomi Indonesia menjadi satu dari lima besar dunia pada 2045 tanpa data,” ujarnya.

    Validitas data, kata dia, juga berperan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni seperti yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

    “Saya pernah berpengalaman menjadi kepala daerah selama 10 tahun. Jadi, paham betul bagaimana rencana pembangunan itu penting untuk sinkron pusat, provinsi, kota, kabupaten, harus nyambung semua, dan semuanya harus berdasarkan pada data yang sama,” katanya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa data yang valid dapat dimanfaatkan untuk pemetaan situasi ekonomi dan sosial yang meliputi angka kemiskinan, menentukan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang spesifik, dan sesuai target, hingga menekan angka kriminalitas.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024