Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • 3.838 Personel Satpol PP Dikerahkan Amankan TPS Saat Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta 2024

    3.838 Personel Satpol PP Dikerahkan Amankan TPS Saat Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta 2024

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ribuan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bakal dikerahkan saat hari pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 pada 27 November mendatang.

    Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut, ribuan petugas ini nantinya bakal disiagakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan proses pencoblosan berlangsung aman dan lancar.

    “Untuk pelaksanaan pada saat pilkada, kami menugaskan hampir 3.838 personil yang akan diturunkan saat hari H,” ucapnya saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Tak cuma mengamankan TPS, para personel Satpol PP ini juga nantinya melakukan pengamanan logistik pemilu, termasuk mengawal kotak suara.

    “Tentunya kami berharap, semua pelaksanaan bisa berlangsung dengan damai, penuh kesejukan,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, dalam Pilkada Jakarta 2024 ini ada tiga paslon yang akan bersaing memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur.

    Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono yang didukung gabungan 16 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Kemudian, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto yang maju dari jalur independen atau perseorangan.

    Serta pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hanura.

    Adapun Pilkada 2024 akan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 27 November mendatang.

    Nantinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih hasil Pilkada 2024 bakal dilantik pada Februari 2025 mendatang.

    Sampai pimpinan definitif dilantik, Jakarta bakal dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 3 Warga Ditusuk Saat Kampanye Cawalkot Bima, 1 Orang Tewas

    3 Warga Ditusuk Saat Kampanye Cawalkot Bima, 1 Orang Tewas

    Jakarta –

    Peristiwa berdarah terjadi di kampanye akbar salah satu pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bima 2024, Arahman Abidin-Feri Sofiyan (Man-Feri). Tiga orang menjadi korban penusukan saat kampanye yang berlangsung di Lapangan Serasuba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.

    Akibat penusukan tersebut, satu orang tewas. Sementara, dua korban lainnya luka-luka. “Betul, ada dua orang juga yang luka-luka akibat ditusuk saat kampanye tadi,” ucap Wakapolres Bima Kota, Kompol Herman, dilansir detikBali, Kamis (21/11/2024) malam.

    Korban tewas akibat insiden penusukan itu bernama Ferdian (17), warga Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Sementara, dua korban lain bernama Sulaiman (22) dan Ikrawan Saputra (22).

    Sama seperti Ferdian, Sulaiman juga merupakan warga Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur. Sementara Ikrawan Saputra adalah warga Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat. Keduanya saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima.

    Sementara itu, Paslon wali kota dan wakil wali kota Bima, Arahman Abidin dan Feri Sofiyan (Man-Feri) melayat ke rumah korban tewas, Ferdian, Kamis. Man-Feri menyampaikan belasungkawa dan duka cita atas kejadian tersebut.

    “Setelah selesai kampanye tadi, kami langsung ke sini untuk menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban,” ujar Arahman di kediaman rumah almarhum Ferdian, di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, pada Kamis sore.

    (rdp/rdp)

  • KPU tekankan pentingnya jaringan internet selama Pilkada 2024

    KPU tekankan pentingnya jaringan internet selama Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menekankan pentingnya ketersediaan jaringan internet untuk kelancaran pemungutan dan penghitungan suara selama Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan beberapa wilayah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal konektivitas.

    “Di seluruh Indonesia masih ada gangguan mengenai jaringan internet, sedangkan jaringan internet sangat dibutuhkan untuk publikasi hasil pemilih,” kata Idham di Jakarta, Jumat.

    Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi KPU mengingat internet digunakan untuk berbagai keperluan penting, seperti publikasi hasil pemilu dan rekapitulasi suara.

    “Saya pernah ke Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan, itu ada salah satu kecamatan yang wilayahnya lebih dekat ke NTB dan Bali. Di sana katanya internetnya susah sekali,” ujarnya.

    KPU pun terus berupaya agar semua daerah memiliki akses yang lebih baik agar proses pemungutan suara dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    1. Pada tanggal 27 Februari–16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

    2. Pada tanggal 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

    3. Pada tanggal 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

    4. Pada tanggal 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

    5. Pada tanggal 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon

    6. Pada tanggal 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon

    7. Pada tanggal 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon

    8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon

    9. Pada tanggal 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    11. Pada tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

    Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

    Resmi Naik! Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Jumat 22 November 2024 Berlaku di Seluruh Indonesia

    TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembal menginformasikan harga terbaru setelah melakukan penyesuaian harga BBM atau Bahan Bakar Minyak terhitung mulai hari Jumat 1 November 2024.

    Sejumlah kenaikan harga berlaku pada beberapa jenis produk BBM non subsidi.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina, penyesuaian harga dikaji setiap bulannya sesuai dengan standar aturan yang telah berlaku.

    “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” tulis Pertamina dalam laman resminya dikutip Tribun Jateng pada Kamis (31/10/2024) malam. 

    Terkait kebijakan tersebut berikut sejumlah harga BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian diantaranya Pertamax Turbo (RON 95) di DKI Jakarta mengalami kenaikan dari harga Rp 13.250 per liternya menjadi Rp 13.500 per liternya atau sebesar Rp 250.

    Begitu juga dengan Pertamax Green 95 yang semula seharga Rp 12.800 per liternya menjadi Rp 13.150 per liternya atau mengalami kenaikan sebesar Rp 450.

    Dexlite mengalami kenaikan dari harga semula Rp 12.700 per liternya menjadi Rp 13.050 per liternya atau mengalami kenaikan sebesar Rp 350.

    Lantas, bagaimana dengan harga BBM jenis lainnya?

    Berikut Daftar Harga BBM Lengkap yang Berlaku di Seluruh Wilayah di Indonesia:

    1. Provinsi Aceh
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440

    2. Free Trade Zone (FTZ) Sabang
    – Harga Pertalite: Rp 0.000 
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Pertamax: Rp11.100
    – Harga Dexlite: Rp11.900
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    3. Provinsi Sumatra Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp13.650
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    4. Provinsi Sumatra Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp 13.800
    – Harga Dexlite: Rp 13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    5. Provinsi Sumatra Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp 13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.730

    6. Provinsi Riau
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp12.400
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    7. Provinsi Kepulauan Riau
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp12.400
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    8. Free Trade Zone (FTZ) Batam
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp11.500
    – Harga Pertamax Turbo: Rp12.500
    – Harga Dexlite: Rp12.100
    – Harga Pertamina Dex: Rp12.500

    9. Provinsi Jambi
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    10. Provinsi Bengkulu
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp13.500
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    11. Provinsi Bangka Belitung
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    12. Provinsi Lampung
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    13. Provinsi Banten
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    14. Provinsi DKI Jakarta
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    15. Provinsi Jawa Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    16. Provinsi Jawa Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    17. Provinsi Jawa Timur
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp 13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    18. Provinsi DI Yogyakarta
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    19. Provinsi Bali
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp 13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    20. Provinsi NTB
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp 12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    21. Provinsi NTT
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.100
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.500
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.440
    – Harga Pertamax Green: Rp13.150

    22. Provinsi Kalimantan Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

    23. Provinsi Kalimantan Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

    24. Provinsi Kalimantan Timur
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp 13.440

    25. Provinsi Kalimantan Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp12.400
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    26. Provinsi Kalimantan Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp14.100
    – Harga Dexlite: Rp13.500
    – Harga Pertamina Dex: Rp14.020

    27. Provinsi Sulawesi Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    28. Provinsi Gorontalo
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    29. Provinsi Sulawesi Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    30. Provinsi Sulawesi Tenggara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    31. Provinsi Sulawesi Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    32. Provinsi Sulawesi Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp13.730

    33. Provinsi Maluku 
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    34. Provinsi Maluku Utara
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    35. Provinsi Papua
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: Rp13.800
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    36. Provinsi Papua Barat
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    37. Provinsi Papua Barat Daya
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: Rp13.730

    38. Provinsi Papua Selatan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    39. Provinsi Papua Pegunungan
    – Harga Pertalite: Rp10.000
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax: Rp12.400
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-)

    40. Provinsi Papua Tengah
    – Harga Pertalite: Rp10.000 
    – Harga Bio-solar: Rp6.800
    – Harga Pertamax Turbo: (-)
    – Harga Pertamax Rp12.400
    – Harga Dexlite: Rp13.050
    – Harga Pertamina Dex: (-).

    (*)

  • PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek strategis nasional (PSN) Terminal LPG Bima telah rampung dibangun. Terminal ini diklaim mampu memperkuat keandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.

    PSN yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga itu mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). 

    Adapun, melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima di Surabaya pada 14 November 2023 lalu, pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir. Dengan kata lain, proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi mengatakan, proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

    “Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG [good corporate governance]. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” terang Eduward melalui keterangan resmi, Kamis (21/11/2024).

    Eduward pun menuturkan, Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler. 

    Menurutnya, infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, sebelumnya distribusi LPG di wilayah itu dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” sambung Eduward.

    Sementara itu, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria mengatakan, program PPS pada Terminal LPG Bima dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). 

    Menurutnya, dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

    Irene menyampaikan, seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek berhasil dimitigasi bersama sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

    “Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Irene.

  • Kemendagri pastikan pengungsi di Flores Timur dapat gunakan hak pilih

    Kemendagri pastikan pengungsi di Flores Timur dapat gunakan hak pilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemendagri pastikan pengungsi di Flores Timur dapat gunakan hak pilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 20:48 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dapat menyalurkan hak pilihannya pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang.

    “Dukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil) sudah kami instruksikan untuk memudahkan para pengungsi. Jadi cukup selembar kartu keterangan saja atau kependudukan sudah bisa digunakan untuk mencoblos,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Kamis (21/11). 

    Bima Arya mengatakan bahwa di lokasi bencana erupsi terdapat kurang lebih 13 ribu warga yang memiliki hak pilih dan tersebar di 29 tempat pemungutan suara (TPS).

    Jumlah tersebut kata Bima Arya, tentu perlu diperhatikan agar dapat menyalurkan hak pilihnya, untuk itu Kemendagri terus berupaya dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar para pengungsi bisa mencoblos.

    “Saya sendiri akan ke daerah tersebut pada hari Minggu (24/11) untuk memastikan hak pengungsi tetap bisa disalurkan,” tuturnya.

    Ia melanjutkan bahwa semua warga yang mengungsi baik secara mandiri maupun yang disediakan oleh pemerintah dapat mencoblos pada pelaksanaan Pilkada 2024.

    Selain itu lanjut Wamendagri, pihaknya juga akan mengecek persiapan pencoblosan mulai dari TPS, logistik, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di lokasi pengungsian agar semua benar-benar siap.

    “Kami akan cek kesiapan nya, kemudian yang paling penting adalah penyelenggaranya. Karena KPPS-nya kan juga harus disiapkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan saat ini korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sudah mulai berangsur meninggalkan posko pengungsian terpadu.

    “Pengungsi yang terpusat kami kurangi sehingga mereka mengungsi ke tempat yang lebih baik seperti rumah saudara atau kerabat,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/11).

    Berdasarkan data BNPB sampai dengan Selasa (19/11) diketahui jumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki berjumlah sebanyak 12.673 jiwa dari sebelumnya 12.761 jiwa dari tujuh posko pengungsian terpusat yang disediakan BNPB dengan Kementerian Sosial.

    Dia menjelaskan, hal tersebut dapat dilakukan oleh para korban seiring aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi Laki-Laki yang mulai berangsur menurun.

    Sumber : Antara

  • Wamen PU tinjau Tol Jakarta-Cikampek jelang Natal-Tahun Baru 2025

    Wamen PU tinjau Tol Jakarta-Cikampek jelang Natal-Tahun Baru 2025

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti meninjau Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk memastikan kesiapan operasional jalur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 didampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Wilan Oktavian.

    Dalam kesempatan itu Direktur Operasional PT Jasamarga Transjawa Tol Pratomo Bimawan Putra menyampaikan kesiapan layanan operasional dalam menghadapi arus mudik dan balik periode Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kami telah melakukan persiapan dari sisi layanan lalu lintas, layanan preservasi, layanan rest area dan layanan transaksi. Kami di periode tahun ini melakukan peningkatan layanan transaksi dengan menambah kapasitas Gerbang Tol Cikampek Utama di KM 71 B arah Jakarta secara situasional,” katanya di Bekasi, Kamis.

    Bima mengaku keberadaan gerbang tol ini berkaca dari pengalaman peningkatan puncak arus balik operasional Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 sebesar 15,7 persen di Gerbang Tol Cikampek Utama apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

    Sebagai upaya antisipasi tinggi arus kedatangan kendaraan dari Jalan Tol Cikopo-Palimanan, keberadaan Gerbang Tol Cikatama 8 ini diharapkan mampu menambah kapasitas lajur sehingga volume lalu lintas menuju Jakarta dapat mengalir lebih lancar.

    Ia menjelaskan upaya penambahan kapasitas Gerbang Tol Cikatama 8 yang direncanakan dapat berfungsi secara situasional pada pelayanan operasional Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini diharapkan dapat memberikan layanan optimal bagi pengguna jalan.

    Wamen Diana pun merespon positif agenda pengoperasian secara situasional pada Gerbang Tol Cikatama 8 Km 71 B arah Jakarta Jalan Tol Jakarta-Cikampek,

    “Perlu disiapkan secara matang keberadaan infrastruktur agar pada saat pengoperasian dapat berfungsi dengan baik,” katanya.

    Wamen juga mengharapkan agar pelayanan saat arus mudik dan balik libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan lancar.

    PT Jasamarga Transjawa Tol berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi periode arus mudik dan balik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau pengguna jalan mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

    Kemudian selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Pengguna jalan juga dapat mengakses bantuan maupun informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.4 untuk pengguna iOS dan Android.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: AI perlu direspons secara bijak untuk kepentingan bersama

    Wamendagri: AI perlu direspons secara bijak untuk kepentingan bersama

    AI itu dahsyat, tapi kita hands on. Kita full control of AI tadi, itu penting

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memerlukan sikap bijaksana untuk kepentingan bersama, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan.

    “AI itu dahsyat, tapi kita hands on. Kita full control of AI tadi, itu penting,” kata Bima pada acara “Internalisasi Ber-AKHLAK: Menuju Kemendagri Ber-AKHLAK” di Jakarta, Kamis.

    Dalam keterangan yang diterima, Bima mengingatkan AI bukanlah segalanya. AI akan banyak mengancam berbagai pekerjaan di pemerintahan, tetapi AI tidak bisa berpikir dan memutuskan berdasarkan kompleksitas yang tinggi.

    Bima memberi contoh AI tidak bisa menjawab bagaimana cara berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), menyelesaikan soal-soal pimpinan tertentu yang rumit, atau membentuk pemerintahan yang humanis.

    “Wisdom tidak berasal dari AI Bapak/Ibu. Wisdom berasal dari jam terbang dan pengalaman. Itu penting. Yang kedua, jangan berharap inovasi dari AI, enggak bisa Bapak/Ibu. AI itu bagaimanapun itu datanya dari kita. Pattern-nya itu dari kita,” ujarnya.

    Dirinya mengakui jika AI memang luar biasa, tetapi kendali nya tetap pada manusia. Ia mendorong agar jangan dikuasai AI, tapi sebaliknya, menguasai AI.

    AI bisa membantu dalam membangun budaya pelayanan yang lebih baik. Pelayanan ini terutama hadir dari para pegawai di lingkungan Kemendagri yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi pada orang lain dan mau beradaptasi dengan perubahan.

    “Dalam birokrasi, saya kira ini adalah pelayanan yang terbaik untuk semua. Untuk siapa pun juga, dari siapa pun juga, begitu. Nah Bapak/Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tidak terjebak kepada seremonial, tidak terjebak kepada pakem-pakem, mari kita saling menebar inspirasi dan memberikan inspirasi,” tutur Bima.

    Hal itu selaras dengan materi yang disampaikan oleh Motivator sekaligus Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Dia menekankan pentingnya respons bijak terhadap teknologi, terutama dalam menghadapi tantangan era modern.

    Ia menyoroti bahwa teknologi, termasuk AI, seharusnya menjadi alat yang memudahkan pekerjaan, bukan justru menyulitkan.

    Selain itu, dalam menjalankan pekerjaannya, pegawai di lingkup Kemendagri harus didasari oleh niat yang kuat dan terarah, seperti strong why, big why, dan grand why, sehingga bisa memberikan dampak maksimal.

    Ary juga mengingatkan agar pegawai di lingkup Kemendagri memiliki mentalitas positif dan berfokus pada hal baik. Karakter tersebut perlu diterapkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif dan humanis.

    “Jadi kita ini punya laci-laci, di mana laci-laci kita ada masalah negatif, masalah baik, masalah positif, masalah juara. Jangan pernah salah tarik laci dalam hidup,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut selama sebulan kerja fokus evaluasi pelayanan publik

    Wamendagri sebut selama sebulan kerja fokus evaluasi pelayanan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa dirinya fokus mengevaluasi pelayanan publik selama sebulan bekerja sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10).

    “Saya bersama-sama teman-teman ini mengevaluasi mulai dari pelayanan yang mendasar, makanya kami berkeliling ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” kata Wamendagri ditemui setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk terus mengawal kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke depannya.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa dirinya sesuai dengan penugasan Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertugas untuk membantu membereskan persoalan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) maupun membangun infrastruktur publik digital.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa dirinya fokus untuk memastikan ikhtiar penegakan integritas di Kemendagri dapat berjalan maksimal.

    Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah menegakkan integritas, dan tidak mempunyai kepentingan apa pun sebagai Wamendagri.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut selama sebulan kerja fokus evaluasi pelayanan publik

    Wamendagri: Masyarakat harus ikut laporkan ASN tidak netral

    Jadi, tidak bisa langsung menindak sebab ada hierarkinya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepada masyarakat agar terus menyuarakan apabila mendapati aparatur sipil negara (ASN) tidak netral supaya dapat menekan pelanggaran.

    “Yang paling penting itu adalah bagaimana warga bisa ikut melaporkan, diangkat saja semua, karena akan menekan indikasi-indikasi pelanggaran,” kata Wamendagri Bima Arya di Jakarta, Kamis.

    Bima Arya mengatakan bahwa netralitas ASN memang sudah ada dalam aturan. Oleh karena itu, ketika masyarakat yang mengetahui dan menemukan ASN tidak netral, harus melaporkannya. Apalagi, Kemendagri sudah membuka ruang untuk itu.

    Dikatakan bahwa laporan tersebut akan disalurkan ke Bawaslu yang mempunyai kewenangan. Apabila ada unsur pidana, dapat ditangani oleh gakkumdu.

    Ditegaskan pula bahwa ASN yang tidak netral ini akan ditindak oleh pejabat pembina kepegawaian. Misalnya, bupati menindak di bawahnya, gubernur menindak di bawahnya, dan untuk kementerian menindak gubernur.

    “Silakan saja, nanti diproses di Bawaslu karena aturan semuanya ada pada penyelenggara pemilu ini. Jadi, tidak bisa langsung menindak sebab ada hierarkinya,” tutur Bima.

    Dengan banyaknya laporan dari masyarakat, dia berharap dapat menekan indikasi ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2024. Pasalnya, ketika terus digaungkan, daerah yang ada niatan tidak netral dapat diminimalkan.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait dengan sanksi bagi ASN, pejabat desa, pejabat daerah, pejabat negara, serta anggota TNI/Polri yang melanggar netralitas dalam proses pilkada.

    Putusan MK memungkinkan sanksi kepada pelanggar berupa pidana penjara dan denda hingga Rp6 juta sesuai dengan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015.

    Sebelumnya, pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa pejabat daerah dan aparat TNI/Polri. Namun, setelah putusan MK terbaru, keduanya termasuk dalam pasal tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024