Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Perpres 32 Disosialisasikan, Fokus Arahkan Kehidupan Pers Lebih Sehat

    Perpres 32 Disosialisasikan, Fokus Arahkan Kehidupan Pers Lebih Sehat

    Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Beleid ini diharapkan dapat membuat kehidupan pers menjadi lebih sehat.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) Dr. Suprapto Sastro Atmojo di sela penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang digelar Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkolaborasi dengan KTP2JB, Hotel Pullman, Bali, Rabu, 20 November 2024.

    “Tujuan perpres ini adalah menciptakan kehidupan pers yang lebih sehat, yang diharapkan industrinya sehat maka karya-karya jurnalistik yang dihasilkan lebih berkualitas,” kata Suprapto.

    Sebanyak 33 pemimpin media massa di Bali menghadiri kegiatan secara langsung dan 16 media massa di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menyimak kegiatan ini melalui daring. Suprapto menegaskan pentingnya perpres ini sebagai upaya untuk menciptakan industri pers yang sehat dan jurnalisme berkualitas. 

    “Perpres ini hadir sebagai jawaban atas tantangan besar dalam distribusi konten berita di era digital. Dengan kolaborasi antara perusahaan platform digital dan media, kami dapat memastikan berita kredibel mendapatkan tempat yang layak di tengah dominasi algoritma konten viral,” ujar Suprapto.

    Perpres ini menitikberatkan pada enam kewajiban bagi perusahaan platform digital dalam mendukung ekosistem jurnalisme. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
    Berikut isi Pasal 5 Perpres Nomor 32 Tahun 2024:

    Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh perusahaan platform digital
    Memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh perusahaan pers
    Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital
    Melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab
    Memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan
    Bekerja sama dengan perusahaan pers.

    Suprapto menjelaskan Komite memiliki dua fungsi utama. Yaitu, pengawasan terhadap implementasi Perpres dan fasilitasi kolaborasi antara media dengan platform digital.

    “Kami akan memastikan bahwa seluruh kewajiban platform dilaksanakan dengan adil, transparan, dan efektif,” ujar dia.

    Sosialisasi ini juga menyoroti fakta dari Dewan Pers yang mencatat dari 5.019 media yang terdaftar di Indonesia, 77,43 persen merupakan media digital. Namun, tantangan finansial membuat banyak media, khususnya di daerah seperti NTT, hanya memiliki tiga media terverifikasi, kesulitan bersaing dengan platform digital besar.

    Koordinator Bidang Kerja Sama Guntur Saragih menekankan pentingnya pengawasan dan pelaporan terhadap platform digital untuk memastikan semua pihak mendapatkan hak yang sama.

    “Kami membuka saluran pelaporan bagi media yang merasa tidak diperlakukan adil oleh platform digital. Semua laporan akan ditindaklanjuti secara transparan,” ujar dia.

    Dalam rangka mendukung keberlanjutan media, Koordinator Bidang Pelatihan dan Program,  Sasmito Madrim, mengungkapkan pentingnya pelatihan tidak hanya untuk jurnalis, tetapi bagi pengelola media. 

    “Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas liputan berbasis data, memahami algoritma, hingga menciptakan model bisnis media yang berkelanjutan. Media kecil pun akan mendapat manfaat dari program ini,” tegas dia.

    Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Beleid ini diharapkan dapat membuat kehidupan pers menjadi lebih sehat.
     
    Hal tersebut disampaikan Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) Dr. Suprapto Sastro Atmojo di sela penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang digelar Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkolaborasi dengan KTP2JB, Hotel Pullman, Bali, Rabu, 20 November 2024.
     
    “Tujuan perpres ini adalah menciptakan kehidupan pers yang lebih sehat, yang diharapkan industrinya sehat maka karya-karya jurnalistik yang dihasilkan lebih berkualitas,” kata Suprapto.
    Sebanyak 33 pemimpin media massa di Bali menghadiri kegiatan secara langsung dan 16 media massa di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menyimak kegiatan ini melalui daring. Suprapto menegaskan pentingnya perpres ini sebagai upaya untuk menciptakan industri pers yang sehat dan jurnalisme berkualitas. 
     
    “Perpres ini hadir sebagai jawaban atas tantangan besar dalam distribusi konten berita di era digital. Dengan kolaborasi antara perusahaan platform digital dan media, kami dapat memastikan berita kredibel mendapatkan tempat yang layak di tengah dominasi algoritma konten viral,” ujar Suprapto.
     
    Perpres ini menitikberatkan pada enam kewajiban bagi perusahaan platform digital dalam mendukung ekosistem jurnalisme. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 Tahun 2024.
    Berikut isi Pasal 5 Perpres Nomor 32 Tahun 2024:

    Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh perusahaan platform digital
    Memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh perusahaan pers
    Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital
    Melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab
    Memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan
    Bekerja sama dengan perusahaan pers.

    Suprapto menjelaskan Komite memiliki dua fungsi utama. Yaitu, pengawasan terhadap implementasi Perpres dan fasilitasi kolaborasi antara media dengan platform digital.
     
    “Kami akan memastikan bahwa seluruh kewajiban platform dilaksanakan dengan adil, transparan, dan efektif,” ujar dia.
     
    Sosialisasi ini juga menyoroti fakta dari Dewan Pers yang mencatat dari 5.019 media yang terdaftar di Indonesia, 77,43 persen merupakan media digital. Namun, tantangan finansial membuat banyak media, khususnya di daerah seperti NTT, hanya memiliki tiga media terverifikasi, kesulitan bersaing dengan platform digital besar.
     
    Koordinator Bidang Kerja Sama Guntur Saragih menekankan pentingnya pengawasan dan pelaporan terhadap platform digital untuk memastikan semua pihak mendapatkan hak yang sama.
     
    “Kami membuka saluran pelaporan bagi media yang merasa tidak diperlakukan adil oleh platform digital. Semua laporan akan ditindaklanjuti secara transparan,” ujar dia.
     
    Dalam rangka mendukung keberlanjutan media, Koordinator Bidang Pelatihan dan Program,  Sasmito Madrim, mengungkapkan pentingnya pelatihan tidak hanya untuk jurnalis, tetapi bagi pengelola media. 
     
    “Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas liputan berbasis data, memahami algoritma, hingga menciptakan model bisnis media yang berkelanjutan. Media kecil pun akan mendapat manfaat dari program ini,” tegas dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • Minta Maaf Soal Pernyataan Singgung Janda, Ridwan Kamil: Manusia Gudang Khilaf dan Salah

    Minta Maaf Soal Pernyataan Singgung Janda, Ridwan Kamil: Manusia Gudang Khilaf dan Salah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAGAKARSA – Pernyataan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil trending di media sosial X, dulunya Twitter.

    Namun bukan hal positif yang diperbincangkan warganet, melainkan pernyataan Ridwan Kamil yang dianggap merendahkan status janda.

    Pernyataan itu viral usai video Ridwan Kamil berbicara di depan masyarakat saat deklarasi dukungan relawan yang dipimpin Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman tersebar di jagat maya.

    Dalam video itu tampak Ridwan Kamil menjanjikan bakal mengurus janda lahir batin.

    “Nanti janda janda akan disantuni oleh pak Habiburokhman, akan diurus lahir batin oleh bang Ali lubis, akan diberi sembako oleh bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Rian,” ucapnya dalam video itu dikutip TribunJakarta.com, Jumat (22/11/2024).

    Ucapan eks Gubernur Jawa Barat yang dinilai merendahkan status janda ini pun memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

    Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun turut mengomentari pernyataan Ridwan Kamil soal janda tersebut. 

    “Saya happy happy saja jadi janda. Lebih mandiri ndak usah kerja ngladenin siapa2. Bangga menjadi diri sendiri m, ayo mau omong apa ?????,” kata Susi di akun media sosial X-nya.

    Hal senada turut disampaikan pengamat politik Rocky Gerung yang menilai Ridwan Kamil tidak sensitif dengan isu gender.

    lihat foto
    Adu Kuat Ridwan Kamil dan Pramono Anung, 3 Presiden dan 1 Ibu Negara Turun Gunung di Pilkada Jakarta

    Sebab menurutnya, melempar lelucon janda sebagai objek yang lemah sangat tidak pantas.

    “Wah merendahkan perempuan, itu lah kedunguan tertinggi dalam politik. Bagaimana mungkin pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis.

    Misoginis artinya membenci perempuan atau merendahkan perempuan,” kritik Rocky seperti dikutip dari Youtube @RockyGerungOfficial yang tayang pada Jumat (22/11/2024).

    Terkait hal ini, Ridwan Kamil mengaku salah dan meminta maaf kenapa publik lantaran pernyataannya membuat gaduh.

    “Saya memohon maaf, kadang-kadang dalam perkampanyean, situasi, intensitas, hingar bingar, kalimat itu kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi-diksi yang dipilih mungkin kurang pas,” ujarnya DI Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Wali Kota Bandung periode 2013-2018 ini pun mengaku tak bermaksud merendahkan siapa pun dalam pernyataannya yang menyinggung soal janda.

    Lewat pernyataan itu, Ridwan Kamil mengaku hanya ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan program untuk kelompok-kelompok rentan bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta 

    “Saya menghaturkan mohon maaf, karena manusia emang gudangnya khilaf dan salah, tidak bermaksud (merendahkan janda). Mudah-mudahan bisa diterima permohonan maafnya,” tuturnya.

    Pemberdayaan Perempuan Jadi Perhatian Ridwan Kamil-Suswono

    Angkie Yudistia, juru bicara Ridwan Kamil-Suswono memastikan pasangan RIDO menaruh perhatian serius bagi pemberdayaan kaum perempuan di Jakarta.

    Berbagai program pun disiapkan untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan humanis bagi warga dari seluruh lapisan dan golongan.

    “Kami percaya bahwa perempuan merupakan kunci untuk membangun Jakarta yang lebih inklusif dan sejahtera. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan pasangan RIDO akan fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang,” tuturnya.

    Salah satu fokus utamanya ialah menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bati perempuan. 

    “Hal ini akan diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan khusus perempuan, akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan, serta layanan kesehatan yang ramah perempuan,” ucapnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bima Arya tekankan penting mitigasi bencana untuk sukseskan pilkada

    Bima Arya tekankan penting mitigasi bencana untuk sukseskan pilkada

    Jadi pergeseran TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti apa skenario nya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi karena bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menyusun mitigasi bencana untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

    Dalam keterangannya di Jakarta, dia mengatakan mitigasi bencana diperuntukkan bagi daerah yang memang masuk dalam kategori rawan bencana. Upaya ini diperlukan agar ketika terjadi bencana, pihak terkait termasuk penyelenggara pemilu memiliki skenario penanganan sehingga pilkada tetap berjalan lancar.

    “Jadi pergeseran TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti apa skenario nya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi karena bencana,” kata Bima saat mengecek Gudang Logistik Pilkada Serentak 2024 KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Bima menilai Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang memiliki kerawanan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Namun, dirinya mengapresiasi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggara pemilu setempat karena telah menyusun mitigasi bencana dengan baik.

    “Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, ada mitigasi nya. Bagaimana koordinasi nya (TPS) dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas. Jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatih lah Kota Bogor kalau mitigasi bencana,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki sejumlah indikator untuk mengukur tingkat kerawanan masing-masing daerah. Hal ini baik dari aspek kerawanan sosial, politik, maupun bencana alam.

    “Jadi ada 27 indikator yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur tingkat kerawanan pilkada pada hari ini,” jelas Bima.

    Selain itu, ia juga menjelaskan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu seperti memastikan logistik pilkada terdistribusi dengan baik.

    Kemudian, perlunya memaksimalkan upaya jemput bola penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula, lansia, disabilitas, dan kelompok marginal.

    Tak hanya itu, Bima juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dengan demikian, para ASN bisa tetap fokus melayani masyarakat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri cek kesiapan Pilkada 2024 di Kota Bogor

    Wamendagri cek kesiapan Pilkada 2024 di Kota Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengunjungi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat sekaligus memeriksa kesiapan Pilkada 2024 di wilayah tersebut.

    “Beberapa hari menjelang pencoblosan, ada beberapa hal yang kita pastikan semuanya dikoordinasi dengan baik oleh pemerintah daerah,” kata Bima Arya di Kota Bogor, Jumat.

    Ia menyebutkan, ada empat hal yang menjadi atensinya dalam kunjungan ini. Pertama ialah kesiapan, kelengkapan, dan koordinasi untuk distribusi logistik pilkada.

    Kedua, kata Bima, ialah antisipasi mitigasi bencana. Dari informasi yang diterimanya dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, terdapat pergeseran tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah rawan bencana.

    “Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik ada mitigasinya, bagaimana koordinasinya dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas, jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatih lah Kota Bogor kalau mitigasi bencana,” ujarnya.

    Ketiga, Bima Arya menyoroti upaya maksimal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan jemput bola kepada para pemilih pemula. Termasuk lansia, disabilitas, dan warga terlantar.

    Keempat, ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas dan kondusivitas hingga hari pencoblosan. Ia meminta Pemkot Bogor memastikan tidak ada ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon manapun.

    “Dan tadi dijelaskan ya Pak Pj Wali Kota dengan semua KPU, Bawaslu, Forkopimda di Kota Bogor semua dikoordinasikan dengan sangat baik. Mudah-mudahan menjadi contoh bagi kota-kota lainnya,” kata Bima Arya.

    Ia mengatakan, selain berkunjung ke Kota Bogor, ia sudah mengunjungi Surabaya, Lombok, Solo, Gorontalo untuk mengecek kesiapan pilkada. Selanjutnya, ia akan mengecek kesiapan di Lampung dan Flores Timur.

    “Kita cek kesiapan-kesiapan di teman-teman di daerah yang kurang bisa dilengkapi, yang sudah baik menginspirasi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Wamendagri. Dirinya juga percaya diri ini bisa dijaga konsisten sampai selesainya pencoblosan.

    Hery juga menegaskan telah melakukan koordinasi terkait antisipasi cuaca ekstrim di hari pencoblosan. Hal ini untuk mencegah logistik atau pencoblosan terganggu akibat cuaca ekstrim.

    “Kita khawatirkan cuaca yang nggak bisa diprediksi tapi itu juga sudah kita antisipasi,” ucapnya.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyandang Disabilitas Minta Pemprov DKI Jakarta Tambah Sekolah Inklusi

    Penyandang Disabilitas Minta Pemprov DKI Jakarta Tambah Sekolah Inklusi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Penyandang disabilitas meminta Pemprov DKI Jakarta menambah sekolah inklusi tingkat SD, SMP, dan SMA untuk memudahkan akses pendidikan.

    Pasalnya hingga kini belum semua wilayah di Jakarta memiliki sekolah inklusi, sehingga para penyandang disabilitas harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bersekolah.

    Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPD DKI Jakarta, Ajad Sudrajad berharap seluruh sekolah di Jakarta menjadi tempat pendidikan inklusi yang dapat menerima penyandang disabilitas.

    “Kita butuhkan adalah semua sekolah yang mau menerima disabilitas. Bukan hanya menerima saja, SDM (guru) dan sarana yang bisa menangani disabilitas,” kata Ajad, Jumat (22/11/2024).

    Menurut Pertuni DPD DKI Jakarta bila seluruh sekolah menerapkan sistem inklusi, maka para anak-anak penyandang disabilitas tidak akan lagi kesulitan mencari sekolah.

    Anak-anak penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan di sekolah yang berada di lingkungan kelurahan atau kecamatan sesuai domisili, tidak harus menempuh perjalanan jauh.

    “Selama ini pemerintah masih menunjuk sekolah-sekolah yang inklusi, jadi belum mencerminkan sekolah yang inklusi. Kita sekolah inklusi ini bukan hanya di sekolah tertentu,” ujarnya.

    Ajad menuturkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

    Di antaranya pada Pasal 10 yang mengatur disabilitas berhak mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan, di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan inklusi dah khusus.

    lihat foto
    Sinta Handiyana (40), wanita yang ditemukan tewas tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru pada Selasa (29/10/2024) lalu sempat mengunggah postingan di akun TikToknya. Postingan tersebut diketahui diunggah pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Sudah diatur di UU Nomor 08 Tahun 2016. Semua disabilitas punya hak untuk mendapatkan pendidikan, ketika dia memiliki hak pastinya juga harus difasilitasi,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • RI Siaga Hujan Lebat-Cuaca Ekstrem, Ini 4 Penyebabnya Menurut BMKG

    RI Siaga Hujan Lebat-Cuaca Ekstrem, Ini 4 Penyebabnya Menurut BMKG

    Daftar Isi

    Berikut 4 dinamika atmosfer yang perlu diperhatikan menurut BMKG:

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, ada potensi cuaca ekstrem yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Peringatan ini berlaku untuk periode 22-28 November 2024.

    Disebutkan, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat telah terjadi di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Papua Selatan.

    Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena atmosfer, termasuk perlambatan angin yang berperan meningkatkan intensitas curah hujan di beberapa daerah.

    “Menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan,” tulis BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan periode 22-28 November 2024, dikutip dari situs resmi, Jumat (22/11/2024).

    BMKG juga meminta masyarakat membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir. Selain it, agar menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana serta mempersiapkan perlengkapan darurat. Serta, memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, baik situs resmi maupun media sosial, juga aplikasi infoBMKG.

    “Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru,” tegas BMKG.

    Dalam sepekan ke depan, BMKG mengingatkan pola cuaca Indonesia yang masih akan mengalami peningkatan hujan.

    1. Bibit siklon tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu

    – memberikan dampak tidak langsung maupun tidak langsung terhadap cuaca dan perairan di wilayah Indonesia bagian barat

    2. Dipole Mode Negatif

    – berlangsung konsisten
    – fenomena ini meningkatkan pasokan uap air yang memperkuat curah hujan di wilayah barat dan tengah Indonesia

    3. Madden-Julian Oscillation (MJO)

    – diprediksi akan aktif di wilayah barat Indonesia
    – mendukung pembentukan awan hujan di Sumatra, Kalimantan bagian barat, dan sebagian Jawa

    4. Gelombang Rossby dan Kelvin

    – memperkuat peluang pembentukan awan hujan signifikan di wilayah barat dan timur Indonesia, seperti Sumatra, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

    “Kombinasi dari fenomena-fenomena ini diperkirakan akan meningkatkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, meliputi wilayah dari Barat hingga Timur Indonesia,” sebut BMKG.

    “BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, akan terjadi selama periode 22-28 November 2024,” ungkap BMKG.

    Berikut wilayah masuk yang diperingatkan BMKG akan mengalami hujan disertai kilat, dan angin kencang, periode 22-28 November 2024:

    Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

    Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

    Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara

    Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

    Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    “Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di wilayah pesisir barat Sumatra Utara hingga Bengkulu selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan,” tulis BMKG.

    Foto: Cuaca di Indonesia Kamis (21/11/2024). (Dok: BMKG)
    Cuaca di Indonesia Kamis (21/11/2024). (Dok: BMKG)

    (dce/dce)

  • Disnaker Jakarta Kaji Syarat Batas Usia yang Dinilai Beratkan Pencari Kerja

    Disnaker Jakarta Kaji Syarat Batas Usia yang Dinilai Beratkan Pencari Kerja

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengaku bakal mengkaji syarat batas usia yang dinilai memberatkan pencari kerja.

    Hari menyebut, kajian bakal dilakukan bersama dengan unsur pengusaha dan pekerja.

    “Kami coba kaji, kami juga punya tim dari Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit,” kata Hari saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2024).

    Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini bilang, selanjutnya hasil kajian terkait syarat batas usia ini nantinya bakal didorong Disnaker DKI kepada pemerintah pusat.

    “Kami evaluasi dan kaji bersama LKS, apakah memang ada risiko terpenuhi (diterima) atau tidak. Kemudian kami bisa anjurkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, massa buruh sebelumnya sempat mengepung Balai Kota Jakarta dan menyampaikan tuntutan mereka terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

    Selain minta UMP 2025 naik minimal 10 persen atau menjadi Rp5,5 juta, buruh juga mendesak Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan yang melarang perusahaan menjadikan batas usia sebagai syarat saat membuka lowongan pekerjaan.

    Sebab, syarat ini acap kali memberatkan para pencari kerja yang sudah terbentur usia, padahal secara fisik atau jasmani, sang pencari kerja itu masih dalam usia produktif.

    Oleh karena itu, massa buruh mendesak Pemprov DKI membuat regulasi soal lataran batas usia, sehingga mereka tak lagi terhalang soal umur.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Satpol PP Jakarta Kerahkan Ribuan Personel Tertibkan APK Pilkada Saat Masa Tenang Kampanye

    Satpol PP Jakarta Kerahkan Ribuan Personel Tertibkan APK Pilkada Saat Masa Tenang Kampanye

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin memastikan pihaknya bakal menertibkan alat peraga kampanye (APK) para paslon peserta Pilkada Jakarta 2024 saat masa tenang kampanye.

    Arifin pun menyebut, pihaknya bakal turut menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam operasi penertiban APK ini.

    “Dalam pelaksanaan pilkada, tugas Satpol PP bantu KPU dan Bawaslu. Terkait dengan masa tenang, khususnya yang berkenaan dengan penurunan APK, tentu kami selalu support, kami selalu dukung,” ucapnya saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Dalam operasi penertiban APK selama masa tenang, Arifin bilang, setidaknya ada 2.000 personel petugas yang akan dikerahkan.

    Para petugas itu bersama dengan pihak KPU dan Bawaslu akan menyisir setiap sudut kota untuk memastikan tak ada lagi APK paslon peserta pilkada yang terpasang selama masa tenang.

    “Kami berkomitmen mengembalikan wajah Jakarta untuk bisa kembali lebih rapi, lebih tertata dengan penurunan bersama selama tiga hari di masa tenang,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, KPU DKI Jakarta menetapkan masa tenang kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama tiga hari, mulai Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).

    Artinya, Sabtu (23/11/2024) besok bakal jadi hari terakhir kampanye Pilkada Jakarta 2024.

    Di hari terakhir kampanye, ketiga paslon peserta Pilkada Jakarta 2024 dijadwalkan akan menyelenggarakan kampanye akbar pamungkas.

    Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dijadwalkan akan menyelenggarakan kampanye akbar di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

    Sedangkan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno bakal menggelar kampanye akbar di Stadion Madya Senayan, Jakarta Pusat.

    Adapun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju dari jalur perseorangan atau independen direncanakan melaksanakan kampanye akbar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPU siapkan TPS relokasi untuk para pengungsi di Flores Timur

    KPU siapkan TPS relokasi untuk para pengungsi di Flores Timur

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (kiri) bersama anggota KPU RI Idham Holik saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    KPU siapkan TPS relokasi untuk para pengungsi di Flores Timur
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 22 November 2024 – 10:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum RI sedang mempersiapkan tempat pemungutan suara relokasi untuk para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang akan menyalurkan hak pilihannya pada Pilkada Serentak 2024.

    “Saat ini sedang terus dipersiapkan, nanti akan dipersiapkan TPS relokasi,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan langkah ini bertujuan memastikan para pengungsi sekaligus pemilih yang akan menjadi pemilih tetap dapat menggunakan hak suaranya pada 27 November 2024. Selain itu, Idham menjelaskan TPS relokasi diperuntukkan wilayah yang tidak memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara di lokasi asal karena kondisi bencana.

    Pemilih dari TPS yang direlokasi akan diarahkan ke lokasi baru yang aman. TPS relokasi pun mampu menampung hingga 600 orang.

    “TPS-nya tetap sama dengan jumlah maksimal 600 orang. TPS relokasi itu maksudnya TPS yang tidak bisa diselenggarakan di alamat asal,” ujarnya.

    Data sementara mencatat di Flores Timur terdapat sekitar 13.800 orang pemilih dari 37 TPS yang terdampak erupsi. Dari jumlah itu, 29 TPS sudah dipastikan mengalami dampak langsung.

    Sebelumnya, Kamis (21/11), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan para pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dapat menyalurkan hak pilihannya pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang.

    “Dukcapil (dinas kependudukan dan pencatatan sipil) sudah kami instruksikan untuk memudahkan para pengungsi. Jadi cukup selembar kartu keterangan saja atau kependudukan sudah bisa digunakan untuk mencoblos,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Kamis.

    Sumber : Antara

  • Pertamina Patra Niaga lakukan uji tera di SPBU Lampung

    Pertamina Patra Niaga lakukan uji tera di SPBU Lampung

    Selain uji tera, dilakukan juga pengecekan kualitas BBM secara visual dan uji density

    Bandarlampung (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melakukan uji tera bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di wilayah Lampung, guna meningkatkan pengawasan dan memastikan kualitas BBM.

    “Selain uji tera, dilakukan juga pengecekan kualitas BBM secara visual dan uji density. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan serta menjamin kuantintas dan kualitas BBM terbaik di SPBU sesuai dengan ketentuan (on-spec secara takaran dan properties BBM) hingga tersalurkan kepada konsumen akhir,” ujar Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji, dalam keterangannya di Bandarlampung, Jumat.

    Ia menyebutkan uji tera dilakukan dengan menggunakan bejana ukuran dan dilakukan langsung oleh manager dan pengawas SPBU serta tim Sales Area Lampung, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan uji tera tersebut.

    “Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh konsumen,” jelasnya.

    Sementara Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Lampung, Sopan Sopian Atik, menjelaskan pengawasan dan uji tera ini selalu rutin kita laksanakan khususnya wilayah Lampung agar penyaluran kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas tetap terjaga.

    “Dari hasil peninjauan di beberapa SPBU, alhamdulillah semua hasil masih dalam batas kewajaran sehingga tidak merugikan baik bagi pihak pengelola atau pemilik SPBU maupun untuk masyarakat atau konsumen,” ungkapnya.

    Sopian juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftar kendaraan roda empat di Subsidi Tepat Pertalite agar penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran dan kami mengingatkan masyarakat untuk tidak menyalahgunakan QR Code.

    Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan juga menjelaskan bahwa uji tera dilakukan untuk memastikan takaran yang keluar dari dispenser sesuai dengan jumlah yang dibeli, sedangkan uji density adalah uji untuk mengetahui kualitas BBM dilihat dari tingkat kerapatan massa BBM sesuai dengan standar produk BBM Pertamina.

    “Kegiatan ini dilakukan memberi rasa percaya dan nyaman kepada masyarakat dalam bertransaksi BBM di SPBU Pertamina,” pungkas Nikho.

    Pertamina Patra Niaga memiliki beberapa standar operasional prosedur (SOP) untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk BBM yang dijual di seluruh SPBU agar produk diterima oleh konsumen dengan kualitas yang sama.

    Salah satu SOP untuk menjaga kuantitas adalah setiap pompa dispenser SPBU wajib dilakukan tera ulang alat ukur di pompa dispenser SPBU yang dilakukan oleh Unit Metrologi Disperindag (Dinas Perdagangan) secara berkala agar hak konsumen terlindungi dan memperoleh jumlah liter BBM sesuai dengan yang dibayar.

    “Pertamina Patra Niaga pun mengimbau jika masyarakat menemukan bukti kecurangan atau keluhan terkait produk dan layanan maka dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135,” tutup Nikho.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024