Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan surat keputusan (SK) mengenai pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal, pencabutan IUP itu pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah di Istana.

    “Dicabut di Istana Negara bulan Juni kayaknya. Akan tetapi, terus terang sampai detik ini, kami belum pernah lihat SK pencabutannya,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dian yang di KPK bertugas berkoordinasi dan mengawasi lima wilayah di bagian timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, mengaku pihaknya telah menanyakan empat IUP yang dicabut tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    “Kami tanya ke Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), bilangnya di BKPM. Tanya BKPM, belum ada surat dari Minerba. Cek lagi, oh sudah masuk suratnya, sudah diproses,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menanyakan keseriusan pemerintah yang bertugas untuk menangani pencabutan empat IUP tersebut.

    “Apakah serius atau tidak pemerintah untuk mencabut empat IUP di Raja Ampat yang diumumkan di Istana Negara? Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada dokumennya sama sekali,” ujarnya.

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Bahlil Tegaskan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat

    Walaupun demikian, dia mengatakan tidak ada kegiatan di empat pertambangan tersebut berdasarkan laporan tim KPK di lapangan. Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi.

    Pada 10 Juni 2025, Menteri Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pernah menggelar konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelaskan, ada lima perusahaan yang beroperasi melakukan penambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Namun, hanya satu yang memang sudah memenuhi syarat melakukan penambangan dan empat lainnya izinnya dicabut.

    Perusahaan itu adalah PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag seluas 13.136 hektare yang memiliki izin KK Operasi Produksi. PT Gag menjadi satu-satunya perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan melakukan penambangan nikel.

    Kedua, PT Kawei Sejahtera Mining yang beroperasi di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare yang perizinannya IUP Operasi Produksi. Ketiga, PT Mulia Raymond Perkasa yang beroperasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun seluas 2.193 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi.

    Keempat, PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi. Kelima, PT Nurham di Yesner Waigeo Timur seluas 3.000 hektare dnegan izin IUP Operasi Produksi.

    “Dari semua ini, proses RKAB yang diberikan, hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian, kalau PT Gag Nikel itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi, 1972 eksplorasi penandatangan kontrak karya 1998,” kata Bahlil.

    Bahli menjelaskan, PT Gag Nikel melakukan tahap eksplorasi pada 1999-2002 diikuti perpanjangan tahap eksplorasi pada 2006-2008. Berikutnya, perusahaan melakukan tahapan studi kelayakan pada 2008-2013 dan tahapan kegiatan konstruksi pada 2015-2017. “Dan produksinya 2018, ini tahapannya,” kata bahlil.

    Dia pun menyampaikan hasil kunjungan lapangan ke Raja Ampat. Bahlil pun membagikan foto Pulau Piaynemo yang menampilkan foto hoaks dan kondisi terkini di lapangan. Dia mengajak masyarakat di Tanah Air untuk hati-hati dalam menyikapi informasi terkait beredarnya foto hoaks kerusakan lingkungan di Raja Ampat.

    “Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Saya langsung turun ke lapangan ke PT Gag menemui jumlah total masyarakat di Pulau Gag total ada 700 orang dan 300 KK,” kata Bahlil.

  • Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Menteri Transmigrasi Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB dari Fakfak ke Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, terbang ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk memimpin proses evakuasi jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB dan anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tewas dalam tugas pengabdian di kawasan transmigrasi Bomberey, Fakfak.

    “Saya datang ke Fakfak untuk memastikan negara hadir sepenuhnya. Almarhum Anggit bukan hanya mahasiswa, tetapi Patriot muda yang gugur dalam tugas pengabdian,” ujar Menteri Iftitah di sela proses evakuasi, Selasa (21/10/2025).

    Iftitah juga mengaku kementerian ingin memastikan pemulangan jenazah berjalan sebaik-baiknya dan keluarga mendapatkan pendampingan penuh.

    Proses evakuasi jenazah dilakukan dengan koordinasi antara Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Daerah Fakfak dan Papua Barat, TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, IPB University, AirNav, Angkasa Pura Indonesia, RSUD Fakfak serta aparat terkait.

    Jenazah diberangkatkan dari Fakfak menuju Jakarta pada kesempatan pertama, menggunakan pesawat khusus, dan diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, hari ini, Rabu (22/10/2025). Lalu, jenazah akan disemayamkan di rumah duka, di Graha Bintaro Jaya.

    Setiba di Jakarta, Menteri Iftitah juga akan mengawal penyerahan jenazah kepada keluarga almarhum, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab negara atas pengabdian generasi muda bangsa.

    “Kita kehilangan salah satu putra terbaik Indonesia. Tapi semangatnya akan terus hidup dalam setiap langkah pengabdian Tim Ekspedisi Patriot di seluruh tanah air. Indonesia bangga kepada Anggit,” ujar Iftitah.

    Seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga besar almarhum dan mendoakan agar Anggit Bima Wicaksana mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

  • Produksi 3 Kg Emas Sehari

    Produksi 3 Kg Emas Sehari

    Jakarta –

    KPK menyebut sekitar 1 jam dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat banyak terdapat tambang emas ilegal. KPK mengatakan awalnya tidak menyangka bisa mengetahui adanya tambang emas ilegal tersebut.

    “Saya juga baru tahu. Saya nggak pernah nyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar, baru tahu saya,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

    Tambang ilegal itu pun bisa menghasilkan tiga kilogram emas dalam satu hari. Hal itu didapat usai KPK terjun langsung ke lapangan.

    “Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kilo emas 1 hari, hanya 1 jam dari Mandalika dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal,” sebut dia.

    “Kemudian kita koordinasi segala macam, kita dampingi. Jadi kita ke lapangan ya, kita mengajak, jadi kalau kami di Korsup, koordinasi supervisi pencegahan bisa lebih luas lagi,” tambahnya.

    KPK meminta pihak terkait untuk melakukan penegakan aturan. Penindakan hukum juga diserahkan kepada pihak terkait.

    “Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak, kita dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Dian juga menyebut ada tambang ilegal dengan skala lebih besar dari yang Lombok tersebut. Tambang itu berada di Sumbawa, NTB.

    “Tadi yang 3 kilo itu, itu yang di Lombok Barat. Di Sumbawa juga ada, di Lantung namanya, ya. Itu lebih besar lagi lokasi tambang ilegalnya,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ial/maa)

  • Rapat Internal Bareng Walkot Surakarta, Bima Arya Ingin APBD Lebih Sehat

    Rapat Internal Bareng Walkot Surakarta, Bima Arya Ingin APBD Lebih Sehat

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini menjadi kunci untuk menciptakan APBD yang lebih sehat dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Karena sekarang ini kan kita ingin agar seluruh kota Indonesia itu APBD-nya itu sehat. Belanja yang tidak penting agar dihilangkan atau dikurangi,” kata Bima dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

    Hal tersebut ia katakan usai rapat internal bersama Wali Kota Surakarta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (21/10/2025).

    Bima menjelaskan untuk mencapai APBD yang sehat, pemerintah daerah (Pemda) perlu mengelola belanja secara maksimal dan tepat sasaran, memangkas kegiatan pemerintahan yang tidak efektif, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Belanjanya maksimal, tidak gagal lelang dan lain-lain. Kemudian juga melihat sektor-sektor mana yang bisa menyumbang bagi PAD,” ujarnya.

    “Seluruh daerah ini harus mendukung program pusat, mengawal program pusat. Dan [pemerintah] pusat ini ingin APBD daerah ini lebih sehat,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam mengevaluasi belanja tidak produktif, menata ulang tata kelola aset, dan merencanakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur.

    Namun, Bima mengingatkan agar rencana kebijakan tersebut dikaji lebih detail sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.

    “Saya menyarankan Pak Wali untuk mengkaji secara detail efisiensinya berapa dan tidak memberikan dampak bagi pelayanan publik,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima menyampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin memastikan kepala daerah bekerja keras menggerakkan roda ekonomi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “Jadi jangan sampai kemudian uang yang dialokasikan untuk pemerintah daerah ini tidak bergerak, karena proses untuk kegiatannya lambat,” imbuhnya.

    Untuk memastikan serapan anggaran optimal, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    “Jadi baik Pak Mendagri maupun Pak Kementerian Keuangan mendorong agar belanja daerah itu maksimal,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Surakarta atas keberhasilan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut keberhasilan Kota Surakarta membangun ekosistem MBG menjadi contoh baik bagi daerah lain.

    “Saya apresiasi karena zero accident di sini. Bagus sekali. Pak Wali menyiapkan untuk membangun ekosistem di sini. Jadi supply chain-nya. MBG ini bukan saja menyehatkan tapi juga mensejahterakan,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal Nasional 21 Oktober 2025

    Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal Nasional 21 Oktober 2025

    Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengatakan, anggaran pemerintah daerah yang menganggur di bank sebanyak Rp 234 triliun tak seharusnya terjadi jika serapan anggarannya maksimal.
    “Ini sesungguhnya kan tidak harus terjadi ketika serapannya maksimal,” kata Bima kepada
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Selasa (21/10/2025).
    Bima mengatakan, jika pemerintah daerah bisa melakukan perencanaan yang baik dan bisa mengantisipasi gagal lelang, termasuk melaksanakan kegiatan di awal tahun, maka anggaran bisa diserap dengan baik.
    Atas masalah tersebut, Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah memperbaiki perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mereka.
    “Memastikan juga sistem pengadaan barang dan jasanya, kemudian landasan aturannya supaya semuanya (anggaran) itu bisa dibelanjakan di awal sehingga tidak ada dana yang tidak terserap dan kemudian tersimpan di bank,” ucapnya.
    Selain itu, kata Bima, Kemendagri juga akan melakukan evaluasi dan mendalami anggaran menganggur dari pemerintah daerah tersebut.
    Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, kata Bima, akan mengecek langsung masalah yang terjadi di daerah terkait dana nganggur tersebut.
    “Nanti Dirjen Keuangan Daerah sudah komunikasi, ya tentu mendalami daerah-daerah ini seperti apa problemnya, dan ini kita dorong untuk dibelanjakan. Kita dorong untuk disalurkan, diperbaiki perencanaannya semuanya,” ucapnya.
    Terakhir, Bima menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan dana yang sengaja disimpan di bank untuk diambil keuntungan bunganya.
    Terlebih isu terkait dengan bunga bank yang diambil dan dinikmati segelintir orang tertentu di pemerintah daerah.
    “(Disimpan ke bank) karena tidak terserap, ya sudah dideposito dulu biasanya begitu. Jadi bukan dalam jangka waktu yang panjang, kesengajaan sebagai strategi saya kira tidak,” tandasnya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
    Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duit Pemda Nganggur di Bank, Wamendagri: Harusnya Tak Terjadi Jika Serapannya Maksimal Nasional 21 Oktober 2025

    Kemendagri Dalami Uang Pemda Rp 234 Triliun yang Menganggur di Bank Nasional 21 Oktober 2025

    Kemendagri Dalami Uang Pemda Rp 234 Triliun yang Menganggur di Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri akan mendalami anggaran pemerintahan daerah yang menganggur hingga ratusan triliun di bank.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto mengatakan, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri akan turun tangan mendalami masalah uang nganggur tersebut.
    “Akan kita dalami, kan sudah dapat nih dari (Menteri Keuangan) Pak Purbaya (datanya), nanti Dirjen Keuangan Daerah, sudah komunikasi, ya tentu mendalami daerah-daerah ini seperti apa problemnya,” ujar Bima, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/10/2025).
    Bima mengatakan, setelah dilakukan pendalaman, Kemendagri akan mendorong agar pemerintah daerah yang memiliki simpanan besar di bank untuk membelanjakan anggaran mereka.
    “Dan ini kita dorong untuk dibelanjakan. Kita dorong untuk disalurkan, diperbaiki perencanaannya semuanya,” ucap dia.
    Bima juga menilai, tidak ada pemerintah daerah yang sengaja menyimpan sejumlah anggaran untuk kepentingan orang tertentu.
    Penyimpanan uang di bank, kata Bima, biasanya dilakukan karena ada sisa anggaran yang belum sempat terserap.
    “Itu lebih kepada kas daerah yang tidak terserap, kemudian dalam jangka waktu pendek itu direpositokan untuk keuntungan kas daerah,” imbuh dia.
    Bima mengatakan, hal ini tak seharusnya terjadi jika pimpinan daerahnya bisa memaksimalkan serapan anggaran.
    Jika perencanaan baik, kata Bima, maka tidak akan ada anggaran besar yang menganggur di bank.
    “Nah, di sinilah kami mendorong agar pemerintah daerah memperbaiki perencanaan APBD, memastikan juga sistem pengadaan barang dan jasanya, kemudian landasan aturannya supaya semuanya itu bisa dibelanjakan di awal sehingga tidak ada dana yang tidak terserap dan kemudian tersimpan di bank,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah (pemda) yang belum digunakan dan masih mengendap di bank hingga mencapai Rp 234 triliun.
    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.
    Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar ITB Bilang Campuran Etanol Bisa Turunkan Sulfur BBM

    Pakar ITB Bilang Campuran Etanol Bisa Turunkan Sulfur BBM

    Jakarta –

    Pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan, campuran etanol, meski hanya 10 persen, mampu menekan sulfur yang terkandung di bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, menurutnya, emisi yang dihasilkan kendaraan bisa berkurang.

    Dosen Program Studi Teknik Pangan FTI – ITB, Profesor Ronny Purwadi menjelaskan, etanol sama sekali tak mengandung sulfur. Maka, secara logika, jika dicampurkan ke BBM, maka kandungan sulfurnya akan berkurang.

    “Bensin itu diproduksi dari minyak bumi dan minyak buminya itu mengandung sulfur. Sehingga sulfurnya terbawa ke produk. Sedangkan etanol biasanya tidak menghasilkan sulfur,” ujar Prof Ronny saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

    “Jadi, ada bahan dengan sulfur dan ada bahan tanpa sulfur. Kalau dicampur, ya berkurang dong. Semakin banyak dicampur, sulfurnya makin berkurang. Logikanya kan seperti itu,” tambahnya.

    Etanol bikin sulfur BBM berkurang. Foto: Agung Pambudhy

    Meski demikian, Prof Ronny memastikan, penurunan sulfurnya tak terlalu signifikan. Ketika ditanya berapa persen atau ppm (part per million), dia belum bisa menjawabnya dengan tegas.

    “Intinya turun, tapi nggak signifikan, kok. Tipis aja,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq juga menegaskan, campuran etanol 10 persen bisa menekan sulfur bahan bakar. Keterangan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke TPST Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Bilamana dikonversi sebagian dengan (bahan bakar) alami tentu mengurangi sulfur,” kata Hanif Faisol.

    Sebagai catatan, BBM yang dijual di Indonesia rata-rata sulfurnya masih terlalu tinggi. Pertalite dan Pertamax saja masih berada di atas 400 ppm. Padahal, menurut standar global, sulfur BBM seharusnya berkisar 50 ppm.

    (sfn/rgr)

  • Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam Regional 20 Oktober 2025

    Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam Regional 20 Oktober 2025

    Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com
    — Barisan abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta melangkah perlahan menuju Alas Krendowahono, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (20/10/2025) pukul 14.00 WIB.
    Dengan busana keprabon lengkap, jarik, dan keris yang tersemat rapi, rombongan bergerak khidmat untuk melaksanakan prosesi akhir Hajad Dalem Mahesa Lawung — sebuah tradisi sakral yang dipercaya memiliki makna mendalam tentang manusia, kehidupan, dan hubungan dengan alam.
    Ritual Mahesa Lawung diawali dengan kirab dari lingkungan keraton.
    Doa-doa lirih dilantunkan para pinisepuh, sementara prajurit keraton mengawal langkah abdi dalem dengan khidmat.
    Kepala kerbau sebagai sesaji utama — yang selama hidupnya tidak pernah membajak dan tidak pernah dikawinkan — dipikul oleh empat orang.
    Kepala kerbau tersebut sebelumnya telah melalui tahapan penyucian dan dibungkus kain putih sebelum disemayamkan.
    Selama sekitar 30 menit, doa dilantunkan di Sithinggil, sebelum rombongan bergerak menuju Alas Krendowahono, kawasan yang sejak masa Mataram diyakini sebagai penjaga keseimbangan alam.
    Di bawah rindangnya pepohonan alas sakral itu, puncak prosesi berlangsung. Kain putih pembungkus kepala kerbau dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang tanah, disusul kepala kerbau, kemudian ditimbun dan ditaburi bunga.
    Beberapa batang dupa dinyalakan, asapnya perlahan membubung ke langit. Setelah itu, sejumlah hewan — seperti ular, kelabang, burung, dan ayam — dilepaskan ke alam bebas, melambangkan keseimbangan empat unsur alam: bumi, air, api, dan angin.
    “Penanaman kepala kerbau adalah bentuk filosofi bahwa dalam diri manusia yang paling utama adalah kejelekan. Itu harus ditanggalkan,” ujar Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Koes Moertiyah Wandasari atau Gusti Moeng.
    Tradisi Mahesa Lawung telah lama dikenal sebagai upacara tolak bala sekaligus permohonan keselamatan.
    Ritual ini digelar sekali dalam setahun, tepat pada bulan Sapar dalam kalender Jawa.
    Pemerhati sejarah Kota Solo, KRMAP L. Nuky Mahendranata Adiningrat, menyebut Mahesa Lawung sudah ada sejak masa Mataram Islam, bahkan memiliki akar lebih tua dari masa Majapahit dan Mataram Hindu, sebelum sempat meredup pada era Kesultanan Demak.
    “Tradisi ini adalah cerminan hubungan spiritual manusia dengan alam dan Tuhannya, sekaligus pengingat agar manusia menjaga keseimbangan hidup,” ujarnya.
    Meski zaman berubah, tradisi Mahesa Lawung tetap lestari sebagai warisan budaya takbenda Keraton Surakarta.
    Upacara ini bukan sekadar ritual, melainkan refleksi moral bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa tumbuh di dalam diri manusia sendiri.
    Melalui simbol penguburan kepala kerbau, manusia diajak untuk menanggalkan sifat buruk dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • “Saya Enggak Mau Pulang”, Cerita Safara Temukan Rumah Kedua di Sekolah Rakyat Regional 20 Oktober 2025

    “Saya Enggak Mau Pulang”, Cerita Safara Temukan Rumah Kedua di Sekolah Rakyat Regional 20 Oktober 2025

    “Saya Enggak Mau Pulang”, Cerita Safara Temukan Rumah Kedua di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    LOMBOK BARAT, KOMPAS.com
    – Lebih dari tiga bulan lamanya, Lusiana Safara (13) bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Sentra Paramita, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Selama belajar di Sekolah Rakyat dan tinggal di asrama, remaja yang bercita-cita menjadi guru IPA ini mengaku senang dan betah tinggal di asrama.
    “Senang, saya enggak mau pulang, saya senang di sini karena ada Bu Guru,” kata Safara ditemui
    Kompas.com
    di SRMP Sentra Paramita.
    Safara merupakan seorang piatu yang berasal dari Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
    Ibunya sudah meninggal, sedangkan ayahnya merantau ke Bali untuk mencari nafkah.
    Sebelum masuk Sekolah Rakyat, sehari-hari Safara tinggal bersama nenek dan kakaknya yang sudah menikah.
    Ia mengaku senang tinggal di asrama sekolah rakyat karena memiliki banyak teman.
    Selain gratis, fasilitas di asrama dan sekolah rakyat juga lengkap.
    Disediakan mulai dari makan, pakaian seragam, buku, dan kebutuhan pribadi siswa.
    “Bagusan di sini ada kita dikasih laptop besok sama-sama satu, ada perpustakaan, ada lapangan bola,” kata Safara.
    Di Sekolah Rakyat, Safara juga berkesempatan mengikuti lomba dongeng yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
    Hal yang sama juga dirasakan Muliyadi (13), siswa SRMP asal Kediri Lombok Barat yang berhasil masuk 20 besar dalam lomba Bahasa Inggris dan IPA di Kota Mataram.
    Muliyadi mengaku senang bisa belajar dan tinggal di Sekolah Rakyat.
    “Seru di sini, makan tiga kali sehari,” kata Muliyadi.
    Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Sentra Paramita Lombok Barat ini merupakan angkatan pertama dengan jumlah 100 siswa.
    Mayoritas siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Kepala SRMP Lombok Barat, Satria Irwandi mengatakan, awal sekolah rakyat ini berdiri, banyak siswa siswi yang menangis karena harus tinggal di asrama dan berpisah dengan keluarganya.
    “Pada saat pertama ya seperti biasa ada yang histeris nangis sekian orang nangis semua terutama cewek, hampir setengahnya menangis,” ujar Satria Irwandi.
    Setelah melakukan evaluasi dan pendekatan serta membangun
    bonding
    antara guru dan siswa, para siswa akhirnya betah berada di asrama sekolah.
    Kurikulum yang dipakai di sekolah rakyat ini sama dengan sekolah reguler dan menerapkan sistem
    full day.
    Selain itu, ada kegiatan asrama untuk peningkatan pendidikan karakter, kedisiplinan, bahasa asing dan kegiatan agama.
    Pihaknya ingin anak-anak dari sekolah rakyat mampu bersaing dengan siswa lain dari sekolah negeri dan swasta.
    “Banyak kegiatan saya ikutkan anak-anak untuk membangun kepercayaan diri, bahwa mereka bisa sejajar dengan orang lain,” kata Satria.
    Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan akses pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    “Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama gratis, jadi karena konsepnya asrama gratis makan ditanggung 3 kali sehari dan
    snack
    2 kali sehari, ada bed satu-satu, meja belajar kursi satu-satu, nanti laptop satu-satu,” kata Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman.
    Di dalam asrama juga terdapat kamar mandi dengan fasilitas wastafel, toilet duduk dan kamar mandi dengan
    shower.
    Seluruh kebutuhan sekolah, pakaian seragam dan kebutuhan pribadi para siswa disediakan oleh sekolah rakyat.
    Arif Rohman mengatakan, dana untuk satu siswa di sekolah rakyat adalah Rp 48 juta per tahun.
    Anak-anak lulusan sekolah rakyat ini nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi pilihannya dengan bantuan pendidikan KIP kuliah ataupun bekerja.
    “Anak-anak ini diubah jadi
    zero to hero
    agen-agen perubahan yang nanti bermanfaaat bagi keluarganya dan komunitas sekitarnya. Walaupun dari orang miskin tapi ini calon-calon pemimpin bangsa,” kata Arif.
    Saat ini, ada lima rintisan sekolah rakyat yang ada di NTB.
    Selain sekolah rakyat jenjang SMP di Sentra Paramita (100 siswa), ada juga sekolah rakyat jenjang SMA di Lombok Timur (125 siswa), sekolah rakyat jenjang SD di Gunung Sari (100 siswa) dan sekolah rakyat jenjang SD di Sumbawa (75 siswa).
    Dalam waktu dekat akan dibangun Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA dilengkapi lapangan sepakbola berstandar internasional di atas lahan 8-10 hektar di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
    Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah di NTB untuk menyediakan lahan guna pembangunan sekolah rakyat.
    Jika lahan sudah tersedia, selanjutnya sekolah rakyat akan dibangun oleh kementerian PUPR.
    “Kita perjuangkan ada 4 lagi di sini dengan kapasitas 1.000 (siswa) per satu sekolah, anggaran pembangunan untuk satu sekolah rakyat menelan Rp 300 miliar,” kata Arif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini penting karena belanja pemerintah merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, selain kontribusi dari sektor swasta.

    Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Tito menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

    “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja,” jelasnya.

    Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025. Misalnya dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56%, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61%.

    Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50%. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

    “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” tuturnya.

    Selain itu, Tito mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

    Tito juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pemda agar bijak dalam mengelola anggaran. Ia mengingatkan Pemda untuk memanfaatkan anggaran guna membantu perekonomian di daerah. Anggaran yang disimpan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rutin.

    “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” ujarnya.

    Ia meminta Pemda mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu realisasi di akhir tahun. Pemda juga diimbau menjaga tata kelola dan integritas kepercayaan publik maupun investor.

    “Sekali hilang (kepercayaannya), membangunnya butuh waktu lama,” imbuh Purbaya.

    Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, para gubernur, bupati, serta wali kota.

    (anl/ega)