Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • KPK Ungkap Ada Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika, Bahlil: Proses Hukum Saja

    KPK Ungkap Ada Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika, Bahlil: Proses Hukum Saja

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tambang emas ilegal dekat sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Bahlil belum mengetahui hal tersebut, namun dia meminta aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum. Kementerian ESDM hanya mengawasi aktivitas tambang yang memiliki izin.

    “ESDM mengawasi, mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun Gakkum ya proses hukum aja. Kita juga nggak mau terlalu main-main lah urus negara ini, ya,” katanya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Tambang Emas Ilegal

    Sebelumnya, KPK menyebut sekitar 1 jam dari sirkuit Mandalika banyak terdapat tambang emas ilegal. KPK mengatakan awalnya tidak menyangka bisa mengetahui adanya tambang emas ilegal tersebut.

    “Saya juga baru tahu. Saya nggak pernah nyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar, baru tahu saya,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

    Tambang ilegal itu bisa menghasilkan 3 kilogram (kg) emas dalam satu hari. Hal itu didapat usai KPK terjun langsung ke lapangan.

    “Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kilo emas 1 hari, hanya 1 jam dari Mandalika dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal,” sebut dia.
    “Kemudian kita koordinasi segala macam, kita dampingi. Jadi kita ke lapangan ya, kita mengajak, jadi kalau kami di Korsup, koordinasi supervisi pencegahan bisa lebih luas lagi,” tambahnya.

    KPK meminta pihak terkait untuk melakukan penegakan aturan. Penindakan hukum juga diserahkan kepada pihak terkait.

    “Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak, kita dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Dian juga menyebut ada tambang ilegal dengan skala lebih besar dari yang Lombok tersebut. Tambang itu berada di Sumbawa, NTB.

    “Tadi yang 3 kilo itu, itu yang di Lombok Barat. Di Sumbawa juga ada, di Lantung namanya, ya. Itu lebih besar lagi lokasi tambang ilegalnya,” katanya.

    (ara/ara)

  • Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua Nasional 23 Oktober 2025

    Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua Nasional 23 Oktober 2025

    Upacara Penghormatan Kedinasan Iringi Pemakaman Anggit Bima Wicaksana, Anggota TEP yang Gugur di Papua
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Suasana haru menyelimuti Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). 
    Anggit Bima Wicaksana, anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di Papua, dimakamkan dalam upacara penghormatan yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
    Pria yang akrab disapa Bimo itu merupakan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang gugur saat mengikuti program TEP di Papua.  
    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, Bimo bukan sekadar mahasiswa atau peserta program, melainkan seorang patriot muda Indonesia.  
    “Ia memilih jalan pengabdian, jalan yang tidak mudah, tetapi mulia. Ia datang ke ujung timur negeri bukan untuk mencari kemudahan, melainkan untuk memberi arti bagi semua,” ujarnya dalam siaran pers.
    Dia mengatakan itu saat memimpin upacara penghormatan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 
    Iftitah menambahkan, Bimo adalah seorang patriot yang gugur dalam pengabdian. Menurutnya, tidak ada pengorbanan yang lebih tinggi daripada menyerahkan jiwa dan raga untuk negara, dan Bimo telah melakukannya.  
    “Saya masih ingat pesan terakhirnya kepada sang ayah, ‘Bapak, saya ingin mengamalkan ilmu saya untuk rakyat Papua, untuk Tanah Papua’,” jelas Iftitah.
    Bimo merupakan Koordinator TEP dari IPB yang ditempatkan di kawasan transmigrasi Bomberay, Fakfak, Papua Barat. 
    Semasa hidup, almarhum dikenal aktif sebagai Ketua Angkatan Ilmu Tanah 58, Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi (HMIT), Koordinator Lapangan Fakultas Pertanian, dan Asisten Praktikum Praksis Survei, Pemetaan, dan Evaluasi Lahan. 
    Iftitah mengatakan, Bimo bisa saja memilih jalan hidup yang mudah karena dia merupakan anak yang cerdas dan mempunyai banyak pilihan. 
    “Namun, ia memilih jalan yang sulit, jalan yang mulia, membangun Indonesia dari garis depan NKRI bersama rakyat di wilayah yang paling membutuhkan kehadiran negara,” katanya.
    Adapun Iftitah bersama tim Kementrans memimpin langsung evakuasi pemulangan jenazah almarhum Bimo dari kawasan transmigrasi hingga ke rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. 
    Saat menjemput almarhum di Fakfak, Iftitah menerima banyak testimoni dari peserta TEP lain hingga para pejabat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Mereka kompak menceritakan berbagai jasa almarhum yang dikenal sebagai pemimpin sejati, sosok berpengaruh yang rendah hati, dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain.
    Bimo juga dikenal aktif mengajak rekan-rekannya untuk ikut menjadi peserta TEP.  
    “Itulah makna sejati dari kata patriot yang tidak menunggu panggilan, tetapi datang lebih dulu untuk berbuat,” kata Iftitah.
    Atas dedikasi tersebut, Kementrans secara khusus memohon kepada negara agar Bimo dimakamkan di tempat terhormat yang tidak jauh dari rumah kedua orangtuanya, di TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok Pejuang.
    “Hari ini sejarah seperti berputar dengan cara yang menyentuh. Seorang patriot muda yang mengabdi di tanah transmigrasi kini beristirahat di samping pendiri gagasan besar yang ia perjuangkan,” kata Iftitah. 
    Menurutnya, pemberian tempat persemayaman terakhir itu bukan kebetulan karena di lokasi yang sama juga dimakamkan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta.
    “Bung Hatta merupakan sosok yang menggagas transmigrasi sebagai gerakan besar membangun keadilan dan industrialisasi di luar Pulau Jawa,” tutur Iftitah.
    Pada kesempatan yang sama, ayah almarhum Bimo, Ngatno Prawiro Parjan, tak kuasa menahan tangis saat memberikan sambutan mewakili keluarga. 
    Sebelum berangkat mengabdi di Bomberay, Fakfak, Bimo menyampaikan keinginannya untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya di Tanah Papua.
    “Dia menimba ilmu yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Seperti kata Bapak Menteri tadi, pesan terakhirnya kepada saya adalah ingin mengamalkan ilmunya di Papua untuk teman-temannya di sana. Itu yang selalu terngiang di kepala saya, di ingatan saya,” ujarnya. 
    Menurut Ngatno, semangat itu menggambarkan ketulusan Bimo. Sebagai orangtua, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan sang anak.  
    “Hari ini, dia telah berhasil menuntaskan tugasnya, tugas negaranya, tugas usianya, dan tugas dari Rabb-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menerimanya,” ungkapnya sambil terisak.
    Ngatno juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, menteri dan jajarannya, serta IPB yang telah menjadi rumah kedua bagi Bima. 
    “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan luar biasa bagi anak kami yang hidup sederhana, bahkan lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Terima kasih, saya tidak punya kata-kata lagi. Mohon maaf dan mohon dimaafkan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Program Internet Murah 100 Mbps Sudah Dibuka, Harga Sebenarnya Dinanti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) pada 28 Juli 2025 lalu. Frekuensi ini ditujukan untuk memperluas layanan internet cepat hingga ke pelosok Indonesia dengan tarif terjangkau.

    Program internet cepat dan terjangkau ini sempat dijelaskan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni beberapa waktu lalu.

    Ia mengatakan frekuensi 1,4 GHz disiapkan agar investasinya bisa dibuat murah. Di sektor komunikasi secara tarif masih berbasis biaya (cost based). Jadi investasi yang murah akan berdampak pada tarif yang dinikmati pelanggan akan makin murah juga.

    “Kita punya program internet murah. Jadi kita akan melakukan lelang frekuensi 1,4 Ghz artinya bagaimana dengan menggunakan frekuensi ini, investasi atau investor, menginvestasikan untuk layanan fixed broadband itu murah. Jadi pelanggan pun dapat murah,” ujar Wayan.

    Menurutnya, skema internet murah ini juga berbeda dengan lauyanan WiFi seluler di rumah. Layanan yang digulirkan lewat frekuensi 1,4 GHz adalah layanan fixed broadband.

    “Dan ingat, 1,4 yang kami lelang ini tujuannya untuk fixed broadband. Tidak ada untuk WiFi di rumah yang seperti WiFi di rumah ya. Ini benar-benar dari BTS masuk ke router dalam, kemudian router masuk ke PC,” jelas Wayan. “Jadi digunakan untuk aktivitas fixed broadband. Bukan sampai di rumah digunakan untuk WiFi, seluler, itu bukan, itu masih ranah penyelenggara seluler.”

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi Komdigi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam menyediakan internet berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

    Meskipun rencananya akan ada internet murah, tetapi pemerintah tidak akan menetapkan harga pasti. Pihaknya akan meminta calon peserta lelang untuk memberikan tarif berapa yang bisa diberikan untuk layanan internet 100 Mbps.

    “Kami tidak mematok, karena secara regulasi di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif,” ujar Wayan.

    Setelah melalui tahap evaluasi administrasi dan penawaran harga, Komdigi mengumumkan dua pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz pada 15 Oktober 2025.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), keluar sebagai pemenang Regional 1 dengan nilai penawaran tertinggi Rp403,76 miliar. PT Eka Mas Republik (pemilik merek MyRepublic) memenangkan Regional 2 dan Regional 3 dengan nilai penawaran masing-masing Rp300,88 miliar dan Rp100,88 miliar.

    Pita frekuensi yang dilelang mencakup rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz atau total lebar pita 80 MHz. Komdigi membagi area lelang menjadi tiga regional dengan 15 zona, mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

    Berikut pembagian tiga regional yang menjadi objek seleksi:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Harga layanan internet 100 Mbps

    Setelah menang tender, WIFI mengumumkan program internet murah, yaitu perusahaan berencana menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan tarif hanya Rp 100.000 per bulan.

    Direktur WIFI, Shannedy Ong, mengatakan paket ini ditujukan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan internet tetap.

    “Kita sudah lock sepaket Rp100.000, ini akan meng-address low income segment. Potensi pasarnya sekitar 4-5 juta rumah tangga,” ujar Shannedy saat Public Expose 5G FWA Execution Plan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    WIFI akan memanfaatkan teknologi FWA dan Fixed Point-to-Home (FPTH) untuk mendukung penetrasi broadband di wilayah Region 1. Shannedy menilai bahwa wilayah ini strategis karena menampung sekitar 61% dari total 74 juta rumah tangga di Indonesia.

    Selain harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan fasilitas sewa perangkat dan instalasi gratis.

    “Ini enggak pakai pulsa, enggak pakai kuota. Bayar Rp 100 ribu sebulan, sepuasnya. Tidak ada biaya awal atau instalasi,” kata Yune Marketatmo, Direktur Utama WIFI dalam kesempatan yang sama.

    WIFI menargetkan paket internet murah ini akan melakukan peluncuran awal atau soft launch pada akhir tahun 2025. Kemudian, dijual secara komersial pada kuartal pertama (Q1) tahun depan.

    “Kita masih dalam diskusi internal untuk memfinalisasi,” ungkap Shannedy.

    Sementara itu, MyRepublic Indonesia sebagai pemenang Regional 2 dan 3 menilai wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi belum menetapkan harga untuk paket internet mereka, kapan akan diluncurkan, dan dijual secara komersial.

    CNBC Indonesia coba menghubungi My Republic untuk menanyakan hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak terkait.

    Dalam keterangan sebelumnya, MyRepublic Indonesia mengatakan bahwa fokus pada Regional 2 dan 3 didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi namun masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

    MyRepublic Indonesia menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

    “Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia,” tambah Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, dalam keterangan tertulis.

    Ia menyatakan, ke depan, MyRepublic Indonesia akan memfokuskan langkah pada kesiapan teknis, operasional, dan komersial untuk menghadirkan layanan FWA di wilayah yang telah dimenangkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6 Temuan Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Sehari Produksi 3 Kg, Pekerja Tak Bisa Bahasa Indonesia Nasional

    6 Temuan Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Sehari Produksi 3 Kg, Pekerja Tak Bisa Bahasa Indonesia Nasional

    Temuan Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Sehari Produksi 3 Kg, Pekerja Tak Bisa Bahasa Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, terdapat tambang emas ilegal yang tak jauh dari Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
    KPK juga menemukan bahwa tambang emas tersebut bisa menghasilkan 3 kg emas dalam sehari.
    “Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kg emas satu hari. Hanya satu jam dari Mandalika,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).
    KPK belum bisa menyatakan adanya tindak pidana korupsi pada sejumlah tambang emas ilegal tersebut.
    Namun, lembaga antirasuah mendorong agar aturan terkait kehutanan dan lingkungan ditegakkan.
    “Kemudian kita koordinasi segala macam, kita dampingi. Jadi kita ke lapangan, ya, kita mengajak. Jadi kalau kami di Korsup (atau) koordinasi supervisi, pencegahan bisa lebih luas lagi,” ujar dia.
    Dian mengaku kaget mendapat informasi ada tambang emas tak jauh dari Mandalika.
    “Saya juga baru tahu. Saya enggak pernah nyangka di Pulau Lombok, satu jam dari Mandalika ada tambang emas besar, baru tahu saya,” tutur dia.
    Dian mengatakan, KPK sudah menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan ke lapangan dan menemukan beberapa pekerja di tambang emas ilegal itu tidak bisa berbahasa Indonesia.
    Oleh karena itu, ia bingung jika ada anggapan bahwa tambang di sekitar Mandalika disebut sebagai pertambangan rakyat.
    “Kalau beberapa yang saya ketemu kok rakyatnya enggak bisa bahasa Indonesia, ya? Jadi enggak tahu rakyatnya yang mana ini maksudnya,” kata dia.
    Salah satu tambang emas yang berjarak sekitar satu jam dari Sirkuit Mandalika yang dimaksud KPK adalah tambang emas di Sekotong, Lombok Barat.
    Narasi yang hendak dibangun bahwa tambang emas ilegal adalah pertambangan rakyat juga dijumpainya di tambang ilegal kawasan Lantung, Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    “Dan pelakunya mungkin sama dengan yang di Lombok Barat, ya. Makanya di sana narasi yang dibangun kemudian menjadi dijadikan wilayah pertambangan rakyat,” ujar Dian.
    KPK menemukan tambang emas setelah mendapatkan laporan bahwa terjadi pembakaran tempat perkemahan (
    basecamp
    ) tambang emas yang diisi orang-orang dari China, laporan sejak Agustus 2024.
    Pada 4 Oktober 2024, tim KPK pergi ke Sekotong, Lombok Barat, Provinsi NTB.
    Di Sekotong, tambang itu bisa menghasilkan 3 kg emas dalam sehari.
    “Kita dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan. Kalau dia tidak tegakkan, ya tidak tegakkan, bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja,” kata Dian Patria.
    Dia merasa aparat setempat tidak berani menindak tambang itu, yang berlokasi di Sekotong, Lombok Barat.
    “Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada
    backing-backing
    -nya, atau mereka memang menikmati, ya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Endus Tambang Emas Ilegal Milik Pengusaha China, Lokasinya Dekat Sirkuit Mandalika

    KPK Endus Tambang Emas Ilegal Milik Pengusaha China, Lokasinya Dekat Sirkuit Mandalika

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aktivitas penambangan ilegal ini, diduga melibatkan warga negara China yang modusnya seolah-olah tambang rakyat lokal.

    Menariknya. lokasi tambang emas itu tidak jauh dari Sirkuit Internasional Mandalika, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Beberapa waktu lalu, sirkuit tersebut menggelar ajang balapan berkelas dunia.

    “Pada 4 Oktober 2024 ke Sekotong, NTB. Karena saya dapat laporan di bulan Agustus, ada pembakaran basecamp emas. Ada tambang emas di yang diisi orang-orang China. Ya, (pekerja) China ada di sana,” kata Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria dalam sebuah diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Wartawan tanya saya di NTB, sikap KPK bagaimana? Saya jawab baru tahu. Saya enggak pernah menyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar. Ini baru tahu saya,” sambung Dian.

    Dian menyebut, praktik serupa tidak hanya terjadi di Sekotong, melainkan juga di sejumlah titik lain di wilayah NTB. “Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kg emas dalam sehari, hanya 1 jam dari Mandalika dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal. Tadi yang 3 kilo itu, itu yang di Lombok Barat. Di Sumbawa juga ada, di Lantung namanya, ya. Itu lebih besar lagi lokasi tambang ilegalnya,” jelasnya.

    Omzet Triliunan Rupiah

    Diketahui, KPK sebelumnya telah menertibkan tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat, dengan omzet yang ditaksir mencapai triliunan rupiah pada tahun 2024.

    Dian Patria menjelaskan, aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diduga telah berlangsung sejak 2021. Tambang itu diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.

    “Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara,” terang Dian saat melakukan pendampingan lapangan dan meninjau lokasi tambang ilegal di Sekotong, Lombok Barat, Jumat (4/10/2024).

    Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), terdapat sekitar 26 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong yang berdiri di atas lahan seluas 98,16 hektare. Aktivitas tersebut berpotensi merugikan negara karena tidak membayar pajak, royalti, maupun iuran tetap.

    Dian menduga adanya modus kerja sama antara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) resmi dengan operator tambang ilegal. Kawasan tersebut diketahui memiliki izin dari PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB), namun aktivitas ilegal tetap dibiarkan. Bahkan, papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada Agustus 2024, setelah tambang beroperasi selama bertahun-tahun.

    “Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, dimana pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara,” kata Dian.

    Sebagian besar alat berat dan bahan kimia yang digunakan, termasuk merkuri dan terpal untuk penyiraman sianida, diimpor dari China. Limbah merkuri dan sianida tersebut berpotensi mencemari lingkungan, termasuk sumber air dan kawasan pantai.

    “Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat,” ucapnya.

    Korupsi Tambang di Lombok

    Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait tata kelola tambang di Lombok.

    “Bisa saya sampaikan bahwa benar sedang menangani perkara (tambang di Lombok) dimaksud,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

    Namun, Asep belum dapat menjelaskan lebih lanjut karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Tapi masih dalam proses lidik jadi belum kita bisa sampaikan,” tambahnya.

  • Gelombang Raksasa Tiba-tiba Muncul di Antariksa, Ilmuwan Bingung

    Gelombang Raksasa Tiba-tiba Muncul di Antariksa, Ilmuwan Bingung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti mengidentifikasi gelombang raksasa yang bergerak melintasi Galaksi Bima Sakti. Hal ini memengaruhi bintang-bintang yang berjarak puluhan ribu tahun cahaya dari Matahari.

    Sebagai informasi, para astronom selama ini telah mengetahui bahwa bintang-bintang mengorbit ke inti Bima Sakti. Teleskop Gaia telah melacak kecepatan dan lintasannya secara akurat.

    Sejak 1950-an, para ilmuwan menyadari bahwa cakram galaksi tidak datar, melainkan melengkung. Kemudian pada 2020, Gaia menemukan bahwa cakram melengkung ini berosilasi pelan-pelan seiring waktu. Gerakannya mirip dengan gasing yang berputar.

    Terbaru, para peneliti mengidentifikasi adanya gelombang raksasa yang melintasi Bima Sakti. Fenomena ini seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam, yang riak-riaknya menyebar ke luar.

    Bedanya, riak-riak gelombang raksasa di lintasan Galaksi Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang, bukan air. Gerakannya membentang hingga ke wilayah terluar galaksi.

    Meskipun tidak ada wahana antariksa yang dapat menjelajah ke luar galaksi, pengukuran Gaia yang luar biasa presisi memungkinkan para ilmuwan membangun tampilan Bima Sakti dari atas ke bawah dan dari tepi.

    Pemetaan itu mengungkap bahwa gelombang tersebut meluas ke bagian cakram yang luas, memengaruhi bintang-bintang yang terletak sekitar 30.000 hingga 65.000 tahun cahaya dari pusat galaksi.

    Sebagai informasi, Bima Sakti sendiri berukuran sekitar 100.000 tahun cahaya.

    “Yang membuat hal ini makin menarik adalah kemampuan kita, berkat Gaia, untuk juga mengukur gerak bintang-bintang di dalam cakram galaksi,” kata Eloisa Poggio, seorang astronom di Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Italia, dan memimpin tim ilmuwan yang menemukan gelombang tersebut, dikutip dari Science Daily, Rabu (22/10/2025).

    “Bagian yang menarik bukan hanya tampilan visual struktur gelombang dalam ruang 3D, tetapi juga perilakunya yang seperti gelombang ketika kita menganalisis gerakan bintang-bintang di dalamnya,” ia menambahkan.

    Poggio membandingkan fenomena ini dengan kerumunan penonton di stadion yang sedang melakukan aksi gerakan gelombang. Jika diperhatikan momen tersebut, beberapa orang akan berdiri tegak, lalu yang lain akan langsung duduk setelah gelombang berlalu.

    Kemudian beberapa akan segera berdiri saat gelombang mendekat. Skala waktu galaksi jauh lebih panjang, tetapi prinsipnya serupa.

    Poggio dan timnya mendeteksi gerakan luar biasa ini dengan mempelajari bintang-bintang raksasa muda dan bintang-bintang Cepheid secara saksama, yang keduanya memiliki kecerahan yang bervariasi dengan cara yang dapat diprediksi sehingga mudah diamati oleh Gaia dari jarak yang jauh.

    Karena bintang-bintang ini tampaknya bergerak bersama gelombang, para peneliti menduga bahwa gas di cakram galaksi mungkin juga ikut serta dalam gerakan skala besar ini.

    Bintang yang baru terbentuk dapat menyimpan informasi dari gas tempat mereka dilahirkan, melestarikan semacam “ingatan” gelombang.

    Penyebab osilasi galaksi yang sangat besar ini masih belum pasti. Salah satu kemungkinannya adalah Bima Sakti pernah mengalami pertemuan atau tabrakan dengan galaksi katai yang lebih kecil, tetapi analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi hal ini.

    Gelombang raksasa yang baru ditemukan ini mungkin juga memiliki kaitan dengan struktur bergelombang yang lebih kecil yang dikenal sebagai Gelombang Radcliffe, yang terletak sekitar 500 tahun cahaya dari Matahari dan membentang sekitar 9.000 tahun cahaya.

    “Namun, Gelombang Radcliffe adalah filamen yang jauh lebih kecil, dan terletak di bagian cakram galaksi yang berbeda dibandingkan dengan gelombang yang kami teliti. Posisinya jauh lebih dekat ke Matahari daripada gelombang besar. Kedua gelombang ini mungkin terkait atau mungkin juga tidak. Itulah sebabnya kami ingin melakukan penelitian lebih lanjut,” tambah Eloisa.

    Ilmuwan Proyek Gaia di ESA, Johannes Sahlmann, mengatakan rilis data keempat dari Gaia yang akan dibagikan selanjutnya akan mencakup posisi dan pergerakan bintang-bintang Bima Sakti yang lebih baik, termasuk bintang variabel seperti Cepheid.

    “Ini akan membantu para ilmuwan membuat peta yang lebih baik lagi, dan dengan demikian memajukan pemahaman kita tentang fitur-fitur karakteristik ini di galaksi asal kita,” ujarnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pria Asal Bogor Ceburkan Diri ke Laut dari Kapal Feri, Dipicu Depresi Ribut Sama Istri

    Pria Asal Bogor Ceburkan Diri ke Laut dari Kapal Feri, Dipicu Depresi Ribut Sama Istri

     

    Liputan6.com, Bali – Motif pria berinisial AR (29), warga  Bogor, Jawa Barat, nekat menceburkan diri ke laut dari atas KMP Dharma Ferry VIII saat berlayar menuju Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, Bali, akhirnya terkuak. Polisi menyebut, tindakan nekat yang dilakukan AR dipicu masalah keluarga.

    Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono sebelumnya mengatakan, AR melompat ke laut di perairan Bali tepatnya pada koordinat 08°33’322” S / 155°30’972”, Selasa pagi (21/10/2025), sekitar pukul 06.30 Wita.

    “Iya, benar ada penumpang yang menceburkan diri dari atas kapal feri,” kata Ipda Artono dikutip dari Merdeka, Rabu (22/10/2025).

    Kejadian tersebut bermula saat AR, berangkat dari Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, menuju Padangbai. Saat kapal hampir tiba di perairan tujuan, seorang saksi melihat pria yang bekerja sebagai sopir truk tiu tiba-tiba melompat ke laut dan langsung berteriak meminta pertolongan.

    Mengetahui kejadian itu, Kapten KMP Dharma Ferry VIII, Sunaryo, segera memutar haluan dan memerintahkan anak buah kapal (ABK) menurunkan sekoci untuk melakukan pencarian. Sekitar pukul 06.55 Wita, korban berhasil dievakuasi dan dinaikkan ke kapal dalam kondisi pingsan.

    Menurut petugas kapal Suliyandi, korban masih bernyawa namun tak sadarkan diri. Kapal kemudian bersandar di Dermaga II Pelabuhan Padangbai pukul 07.25 WITA, dan AR langsung dibawa ke Puskesmas Manggis I menggunakan ambulans KKP Padangbai untuk penanganan medis.

    “Korban sempat pingsan, tapi kini sudah sadar dan berangsur membaik. Ia sudah bisa diajak berkomunikasi,” ujar Artono.

    Polisi menyebut, tindakan nekat AR diduga dipicu masalah keluarga.

    “Sebab kejadian, korban depresi karena ada masalah keluarga atau masalah dengan istri. Korban dalam keadaan selamat namun sempat pingsan, tetapi sekarang sudah berangsur-angsur membaik dan dapat diajak komunikasi atau observasi di Puskesmas Manggis 1,” ujarnya.

  • Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam (ANTARA) – Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk zona Barat meliputi Sumatera dan sebagian Jawa, Rabu.

    Rakor ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya telah di laksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Oktober untuk wilayah zona Timur (Papua, Sulawesi, dan Kalimantan).

    Staf Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum Sardison berterima kasih atas penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah oleh Kemenko Polkam.

    “Atas nama tuan rumah kami bersyukur karena ditunjuk oleh Kemenko Polkam sebagai tempat dan ajang pelaksanaan rakor wilayah Barat ini,” kata Sardison.

    Sardison berharap kegiatan rakor berjalan lancar, serta memperoleh masukan yang diharapkan. Selain itu, para peserta juga dapat menikmati kunjungan ke Kota Batam, yang tentunya dapat mendongkrak perekonomian daerah setempat.

    Menurut dia, penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah tidak terlepas dari dinamika yang ada, di mana Provinsi Kepri walaupun baru 23 tahun berdiri tetapi dalam percaturan politik dan sistem politik nasional, Kepri memiliki dinamika yang cukup tinggi yang berpengaruh.

    “Menariknya Kepri wilayah perbatasan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut dia, menjadi menarik ketika pembahasan tentang rencana perbaikan, revisi, atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk zona Barat dibahas di Kota Batam, Kepri.

    “Terkait otonomi daerah ini, sebenarnya sudah efektif, hanya saja perlu perbaikan lebih baik lagi,” ujar Sardison.

    Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenko Polkam Ade Pratikno mengatakan rakor ini diikuti 100 peserta merupakan perwakilan dari 10 pemerintah provinsi, 11 pemerintah kota, dan 13 pemerintahan kabupaten yang berada di wilayah Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Peserta ini terdiri atas kepala biro pemerintahan, kepala biro hukum, kepala biro organisasi, kepala bagian pemerintahan, bagian hukum dan organisasi,” ujarnya.

    Dia menyebut, rakor ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mereviu peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna mendapatkan pandangan dan persepsi terkait arah kebijakan otonomi daerah ke depan, serta menginventarisir saran, masukan, permasalahan dan solusi penyelesaian dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

    “Pada saatnya nanti, hasil rapat ini menjadi masukan dalam upaya kami untuk melakukan penyempurnaan perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

    Rakor ini dilaksanakan secara maraton di tiga wilayah, yakni zona timur, zona barat dan zona tengah.

    Untuk zona timur telah dilaksanakan 9 Oktober di Makassar, meliputi pemerintah daerah di Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Kedua di zona barat berlangsung di Kota Batam, meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Dan nanti tanggal 6 November di Bali untuk wilayah Indonesia tengah, meliputi seluruh Jawa, Bali, NTT dan NTB,” kata Ade.

    Rakor ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto.

    Dalam arahannya, Heri mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendapatkan masukan dan perbaikan bagaimana tata kelola pemerintah yang selama ini sudah berjalan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mengharmonisasikan semua program-program sekaligus menjadi evaluasi agar ke depan menjadi lebih optimal dan lebih baik.

    Selain itu, kegiatan ini juga tindak lanjut Program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ke-7 tentang penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenapa Banyak Proyek Mobil Nasional Gagal? Intervensi Politik Salah Satunya!

    Kenapa Banyak Proyek Mobil Nasional Gagal? Intervensi Politik Salah Satunya!

    Jakarta –

    Indonesia punya impian untuk memiliki mobil nasional sejak puluhan tahun yang lalu. Namun sampai sekarang, tidak ada mobil nasional Indonesia yang sukses seperti mobil nasional negara tetangga.

    Kini, muncul lagi cita-cita membuat mobil nasional. Presiden Prabowo Subianto bilang, dalam waktu tiga tahun ke depan, Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri.

    “Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” kata Prabowo baru-baru ini.

    Sebenarnya, proyek mobil nasional sudah ada era order baru. Ketika itu, lahir mobil nasional seperti Maleo, Bimantara, serta Timor. Namun, merek-merek itu kandas saat krisis moneter.

    Sempat muncul mobil-mobil nasional seperti Tawon, GEA, Wakaba, Arina, Nuri, dan sebagainya, tapi nama-nama itu menghilang saat ini. Saat ini memang masih ada mobil nasional merek FIN Komodo, tapi mobil itu bukan dirancang untuk penggunaan harian, melainkan kendaraan rekreasional sebagai mobil offroad.

    Mimpi Indonesia punya mobil nasional juga bangkit lagi ketika nama Esemka melambung. Mobil Esemka bahkan pernah menjadi mobil dinas Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tapi, perjalanan Esemka tidak mulus.

    Esemka sebenarnya sudah mulai menjual massal mobilnya dalam bentuk pikap Esemka Bima sejak 2019. Merek mobil yang digagas dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu juga memamerkan mobil-mobilnya di pameran otomotif internasional, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu. Namun, nama Esemka kini memudar. Bahkan, Esemka sempat terseret ke meja hijau lantaran konsumennya kesulitan membeli mobil tersebut.

    Menurut pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Pasaribu, ada sejumlah faktor mengapa banyak mobil nasional yang kandas. Salah satunya adalah karena intervensi politik.

    “Proyek-proyek yang disampaikan gagal karena semua punya ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya investasi R&D jangka panjang, dan intervensi politik yang terlalu mendominasi, tanpa perhitungan business aspects yang dipegang oleh orang-orang yang proven kompetensinya di dunia otomotif,” kata Yannes kepada detikOto, Rabu (22/10/2025).

    Tak cuma itu, proyek mobil nasional juga terbentur banyak kepentingan. Menurut Yannes, kegagalan mobil nasional selalu diakibatkan hambatan sistemik, masif dan terstruktur dari tekanan luar dan dalam negeri.

    “Jadi, sudah seharusnya kita belajar, bahwa tidak ada negara industri maju yang rela membangun musuh barunya sendiri. Indonesia mereka konstruksikan sebagai nett market, bukan next competitor,” ucap Yannes.

    (rgr/din)