Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Awasi kinerja pemda, Mendagri siapkan penghargaan dan sanksi

    Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran daerah, sekaligus menyiapkan mekanisme penghargaan (reward) dan sanksi.

    Upaya itu dilakukan untuk mendorong pemda lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana publik.

    Tito usai membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin​​​​​​ menjelaskan evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menampilkan data realisasi pendapatan dan belanja secara real-time.

    “Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi di daerahnya berputar,” kata Tito

    Langkah ini dilakukan seiring dengan proses pengalihan transfer keuangan daerah (TKD) yang menuntut Pemda lebih mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan menyesuaikan belanja secara seimbang.

    Menurut Tito, setiap dua pekan sekali, Kemendagri akan mengumumkan daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Pengumuman ini akan dilakukan secara terbuka melalui Zoom dan disiarkan langsung di YouTube agar publik dapat ikut memantau.

    Tito menegaskan daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan realisasi belanja yang seimbang akan mendapat penghargaan berupa insentif. Sebaliknya, pemda yang memiliki kinerja buruk akan mendapat peringatan dan pendampingan khusus dari Kemendagri.

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara, kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim tersebut dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar.

    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan penghargaan dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis, Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Menurut Tito, program-program tersebut, sejalan dengan visi ekonomi Pancasila Presiden Prabowo, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil.

    “Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar. Negara harus hadir untuk menjaga harga dan melindungi rakyat kecil,” tegas Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kecelakaan Maut Truk Molen di Bedoyo-Baran Gunungkidul DIY, Tewaskan Tiga Warga

    Kecelakaan Maut Truk Molen di Bedoyo-Baran Gunungkidul DIY, Tewaskan Tiga Warga

    Liputan6.com, Gunungkidul – Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Utama Bedoyo-Baran, Padukuhan Kerdonmiri, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (27/10/2025) siang.

    Sebuah truk molen Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi AD-1822-AJ menabrak dua sepeda motor hingga tiga orang tewas di tempat.

    Kasat Lantas Polres Gunungkidul AKP Arfita Dewi, dalam keterangannya menjelaskan, peristiwa maut itu terjadi sekitar pukul 14.15 WIB. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kecelakaan bermula ketika dua sepeda motor melaju dari arah utara atau Rongkop menuju selatan arah Girisubo.

    Sesampainya di jalan menanjak dan menikung ke kanan tepatnya di Dusun Kerdonmiri, dari arah berlawanan datang truk molen yang dikemudikan Basuki Margono (61), warga Desa Jatirejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Truk tersebut diduga melaju terlalu ke kanan hingga mengambil sebagian badan jalan lawan arah.

    “Karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi truk tidak sempat menghindar dan langsung menabrak dua kendaraan bermotor yang datang dari arah berlawanan,” terang AKP Arfita Dewi, Senin (27/10/2025).

    Benturan keras itu membuat kedua sepeda motor terpental dan para pengendara serta pembonceng terjepit di bawah truk molen. Warga sekitar yang panik segera berupaya memberikan pertolongan sembari menghubungi petugas kepolisian dan tim medis.

    Namun nahas, kata Arfita, ketiga korban Mas’ud Zairi (20), Bima Dwi Satmoko (21), Riyanto Budi Santoso (56), berprofesi sebagai penjual bakso keliling dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

    “Ketiganya mengalami luka parah akibat terjepit di bawah truk. Setelah dievakuasi, jenazah para korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk pemeriksaan lebih lanjut,” terang dia.

     

    Sebuah kecelakaan terjadi di jalan tol Surabaya-Malang, tepatnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Rabu siang. Kecelakaan ini juga terekam dari video dashboard mobil.

  • Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    Tito Karnavian Perketat Pengawasan Anggaran Daerah, Siapkan Reward dan Sanksi

    “Yang terbaik itu pendapatan tinggi dan belanja tinggi. Kalau pendapatan tinggi tapi belanja rendah, berarti programnya tidak berjalan. Kalau pendapatan rendah dan belanja tinggi, itu defisit. Sementara kalau dua-duanya rendah, rakyat yang akan kesulitan,” jelasnya.

    Melalui sistem ini, Tito berharap muncul kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

    Untuk memperkuat pengawasan, Tito juga membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim ini dibagi menjadi tiga wilayah pengawasan besar:
    Jawa dan Sumatera diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Indonesia Timur diawasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

    “Sekarang saya punya tiga wakil menteri, jadi lebih mudah untuk mengawasi. Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.

    Melalui sistem pengawasan berbasis data dan pembentukan tim evaluasi, Mendagri Tito Karnavian berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dengan penerapan reward dan sanksi yang jelas, pemerintah berharap seluruh Pemda mampu meningkatkan kinerja fiskal, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

    Selain memperkuat pengawasan, Tito juga meminta jajaran Pemda untuk menyelaraskan program daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti: Makan Bergizi Gratis,
    Program Swasembada Pangan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

  • Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengebut pekerjaan perbaikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang rusak imbas kericuhan saat aksi demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 lalu. Ditargetkan perbaikan tersebut rampung pada November 2025.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, mengatakan pekerjaan perbaikan bangunan dan fasilitas umum yang rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada di tahun ini. Hal ini termasuk dengan perbaikan JPO.

    Setidaknya terdapat dua JPO di kawasan Jakarta yang terdampak paling parah. Kedua JPO itu antara lain JPO Halte TransJakarta Pasar Senen di Jakarta Pusat, dan JPO Halte TransJakarta Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

    “Yang selesai tahun ini, harus selesai di Desember 2025, yang bisa kita perbaikan ringan. Kalau JPO on progress, akan selesai, di November ini (2025) harus selesai,” kata Dewi, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut Dewi, proses perbaikan elevator atau lift merupakan tahapan yang paling lama. Sebab, pemesanan lift harus disertai dengan pembuatan rumah lift yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

    Untuk perbaikan kedua JPO ini, Dewi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 3,5 miliar. Pemesanan lift juga menjadi salah satu hal yang menelan biaya paling besar.

    Tidak hanya JPO Jakarta, bangunan dengan kerusakan ringan lainnya juga ditargetkan rampung di tahun ini. Bangunan itu antara lain sebagian kecil kantor di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang penanganannya hanya dalam bentuk renovasi.

    “Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa renovasi, ada yang bisa rekonstruksi, ternyata turun banyak (estimasi anggaran perbaikannya),” ujarnya.

    Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur dengan kerusakan berat seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Diperkirakan pekerjaan perbaikan baru bisa rampung pada tahun 2026-2027 mendatang.

    “Sebagian besar kalau yang gedung itu nanti kita harus rekonstruksi ulang, karena strukturnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk kita renovasi. (Bangunan di) Makassar 2026-2027 (rampung), itu untuk yang bangunan sekretariatnya (rusak berat). Tetapi kalau bangunan yang di DPRD provinsinya itu renovasi,” ujar Dewi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat demo massal pekan lalu. Perbaikan tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar termasuk untuk perbaikan lift.

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Tonton juga video “Walkot Tangerang Cek JPO Rusak di Daan Mogot: Tak Boleh Tunggu Korban” di sini:

    (shc/fdl)

  • Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah di Rakor Sekda dan Kepala Bappeda – Page 3

    Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah di Rakor Sekda dan Kepala Bappeda – Page 3

    Liputan6.com, Jatinangor – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Hal itu disampaikan saat memimpin apel perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025, di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Bima menyebut keduanya sebagai motor utama penggerak birokrasi yang memiliki peran strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah.

    “Sekda dan Kepala Bappeda adalah tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” ujar Bima.

    Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola kebijakan, termasuk dalam dinamika Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi hal penting agar arah pembangunan tetap sejalan dengan prioritas nasional.

    Tiga Fokus Utama: Kepemimpinan, Sinkronisasi, dan Kolaborasi

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kemendagri RI)… Selengkapnya

    Dalam kesempatan tersebut, Bima menekankan tiga hal utama yang perlu diperkuat oleh Sekda dan Kepala Bappeda, yakni kepemimpinan birokrasi yang kuat, sinkronisasi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor.

    Menurutnya, Sekda dan Kepala Bappeda adalah birokrat terbaik yang mendapat kepercayaan penuh dari kepala daerah. Peran keduanya sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah sekaligus mempercepat akselerasi program pembangunan.

    Selain memastikan jalannya sinkronisasi kebijakan, Bima juga menyoroti pentingnya peran Sekda dalam membina kepemimpinan di lingkungan birokrasi daerah.

    “Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin, integritas, dan totalitas lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga dan dirawat, maka insyaallah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama,” jelasnya.

    Dorong Kolaborasi Antar Daerah dan Sektor Swasta

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kemendagri RI)… Selengkapnya

    Wamendagri juga meminta agar Rakor dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun kolaborasi lintas pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama tidak hanya penting antar-Pemda, tetapi juga dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta di wilayah masing-masing.

    Ia mencontohkan semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh para praja IPDN, yang berasal dari berbagai daerah namun mampu bekerja sama dalam satu lingkungan yang beragam.

    “Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” tandas Bima.

    Forum Strategis untuk Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

    Sebagai informasi, Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pusat-Daerah 2025 ini berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor.

    Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah.

    Melalui Rakor ini, pemerintah berharap tercipta keselarasan arah kebijakan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

  • KPK Ungkap Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Produksi 3 Kg per Hari!

    KPK Ungkap Tambang Emas Ilegal di Mandalika, Produksi 3 Kg per Hari!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal itu menghasilkan emas hingga 3 kilogram (kg) per hari.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, lokasi tambang emas ilegal itu hanya sekitar 1 jam dari kawasan Mandalika.

    “Ini hanya 1 jam dari Mandalika, adanya di Lombok. Ini tambang emas ilegal. 3 kg satu hari,” kata Dian dalam acara Minerba Convex di Jakarta, pekan lalu.

    Menurut Dian, KPK telah menemukan keberadaan tambang emas ilegal itu pada Oktober 2024 lalu. Kendati, upaya penegakan hukum terkait tambang tersebut sukar dilakukan.

    Dia menyebut, pihaknya masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kami koordinasi langsung dengan Ditjen Gakkum, tapi tidak mudah penegakan hukum di sini. Sangat tidak mudah,” katanya.

    Dian pun menyebut, tambang emas itu diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China. Dia menuturkan sempat ada narasi untuk menjadikan tambang ilegal itu sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Namun, masyarakat di sana tak bisa berbahasa Indonesia.

    “Ini sebenarnya ga masuk tapi ada narasi mau dibikin masuk [WPR]. Pertanyaan saya, rakyat yang mana? Nah, rakyat yang kami ketemu gak bisa bahasa Indonesia itu,” ucap Dian.

    Dia menambahkan bahwa KPK juga masih menemukan adanya tambang ilegal yang lebih besar di wilayah Mataram.

    “Fakta di lapangan, saya kira banyak loss dari tambang-tambang emas dan ngga jauh dari Mataram,” ucap Dian.

  • Bahaya Laten Menikah di Usia Dini, Antara Budaya dan Trauma Hidup

    Bahaya Laten Menikah di Usia Dini, Antara Budaya dan Trauma Hidup

    Liputan6.com, Jakarta – Bagi sebagian anak, masa remaja adalah waktu untuk tumbuh, bermain, belajar, dan bermimpi. Tapi di banyak sudut negeri ini, anak-anak justru mengakhiri masa remajanya terlalu cepat dengan duduk di pelaminan.

    Mimpi dan angan mereka dihentikan oleh keputusan yang bukan miliknya. Kondisi ekonomi, tuntutan adat istiadat, hingga tekanan sosial budaya menjadi alasan yang selalu menjelma sebagai bayang-bayang.

    Tak hanya merenggut masa depan, pernikahan anak usia dini juga menimbulkan luka menganga dan trauma yang mendalam.

    Seperti yang dialami A-H, salah seorang penyintas pernikahan bocah asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ia harus mengakhiri masa lajangnya saat baru beranjak dari usia 16 tahun atau di kelas 2 SMA.

    Hilangnya peran orang tua, diperparah dengan buruknya perlakuan orang-orang sekitar yang kerap menghujaninya dengan makian, kian menguatkan niat A-H untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan pasangan laki-lakinya yang juga masih belia.

    Di dalam benaknya, menikah adalah satu-satunya cara untuk menuju jalur kebahagiaan yang selama ini hanya sedikit ia rasakan di kehidupan sebelumnya.

    “Sebelum saya memutuskan menikah, kondisi saya saat itu memprihatinkan, saya frustrasi banget dengan kehidupan,” kata A-H, dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

    Demi memuluskan niatnya, ia dan sang pujaan hati menempuh jalan adat. Dengan restu yang belum sepenuhnya didapat dari orang tua mempelai pria, mereka menjalani tradisi Merariq.

    Merariq adalah salah satu adat-istiadat yang berasal dari masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

    Tradisi ini berkaitan dengan proses perkawinan dan sering dikenal juga dengan istilah “kawin lari” atau “melarikan calon pengantin wanita” meskipun maknanya tidak sesederhana itu.

    “Saya diculiknya sekitar dua hari ke rumahnya dia,” kata A-H.

    Khayalan kebahagiaan yang dulu menjadi lamunan ternyata hanya fatamorgana, berganti dengan derita dan rasa trauma yang berkepanjangan.

    Usia pernikahan yang masih seumur jagung pun harus kandas di tengah jalan sebelum ia mengecap manisnya biduk rumah tangga. Kini, laki-laki yang dulu ia idam-idamkan untuk menjadi teman hidup, pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya.

    Setali tiga uang, cerita senada juga dialami oleh pasangan muda-mudi I-W dan R-N asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mereka menjalani kehidupan dengan tertatih setelah nekat “nikah kecil” (bahasa lokal Lombok).

    Narasi cerita tidak jauh berbeda dengan yang diungkap penyintas A-H, mereka menikah di usia belia yaitu 15 dan 18 tahun.

    Berawal dari trauma masa lalu yang dibumbui dengan rasa saling tidak mau kehilangan satu sama lain menguatkan pasangan ini untuk sesegera mungkin membentangkan bahtera rumah tangga dengan perbekalan seadanya.

    Lagi-lagi, tradisi Merariq mereka gunakan sebagai “by pass” menuju janji suci pernikahan di kala usia belum sampai untuk memenuhi aturan dan ketentuan negara.

    Tahun silih berganti, hari-hari pasangan yang telah dikaruniai seorang anak perempuan ini pun dijalani dengan berat.

    Bekal ekonomi yang tidak dipersiapkan sebelum pernikahan, diperparah dengan emosi keduanya yang belum stabil, kerap menjadi penyebab munculnya perselisihan yang tak kunjung usai.

    Cerita-cerita manis saat berpacaran tidak nampak saat mereka satu atap. Suara token listrik bersahutan dengan nyaring suara anak merengek meminta susu formula menjadi ujian harian yang kerap dihadapi pasangan ini.

    “Kalau dirasakan, ya, banyak penyesalan. Tapi mau gimana dijalani, kan, rumah tangga gak mungkinlah kita baru nikah terus pengen cerai. Dia sering minta cerai tapi saya tahan, banyak cobaannya,” kata I-W. 

     

  • KPK Sebut ada Tambang Emas Ilegal, Produksinya 3.000 Gram per Hari

    KPK Sebut ada Tambang Emas Ilegal, Produksinya 3.000 Gram per Hari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di wilayah dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan komoditas emas dan berlokasi hanya sekitar satu jam dari kawasan wisata Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria mengungkapkan, tambang emas ilegal di Lombok tersebut mampu memproduksi hingga 3 kilo gram atau setara 3.000 gram emas per hari.

    Berdasarkan penghitungan CNBC Indonesia, jika mengacu pada harga emas Antam hari ini, Jumat (23/10/2025) sebesar Rp 2.267.254.000 per 1.000 gram, maka nilai hasil tambang ilegal tersebut diperkirakan bisa mencapai Rp 6,8 miliar per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” bebernya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, pekan lalu.

    KPK sendiri menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Namun demikian, upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya.

    Di samping itu, KPK juga menemukan lebih banyak lagi tambang ilegal yang lebih besar.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rilke Jeffri Huwae mengatakan pihaknya hanya berperan dalam proses administrasi aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia.

    Jeffri mengakui proses penindakan terhadap tambang ilegal menghadapi berbagai tantangan, terutama karena adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan bekingan. Namun, Ditjen Gakkum tetap berfokus pada penanganan aspek administratif dan tidak terpengaruh oleh siapa pun yang memberikan dukungan.

    “Kementerian ESDM berurusan dengan personel administratif. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan personel administratif, kita lakukan pembenahan, penataan tanpa mempertimbangkan beking,” ujarnya di sela acara yang sama.

    Seperti diketahui, fenomena tambang ilegal bukanlah hal baru, saat ini penanganannya lebih banyak dilakukan melalui mitigasi dan pembenahan administrasi. Misalnya, wilayah Bangka Belitung menjadi contoh kerja sama antara pemerintah dengan aparat penegak hukum dalam menindak pertambangan ilegal.

    Ia pun berharap, masyarakat dapat memahami situasi sebenarnya di lapangan dan memberikan dukungan positif agar penanganan tambang ilegal dapat berjalan lebih efektif dan sesuai aturan.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian

    KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian

    KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindak sejumlah tambang emas ilegal yang berjarak satu jam dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
    “Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyak
    stakeholder
    terkait lainnya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
    Budi Prasetyo mengatakan bahwa masalah tambang emas ilegal tersebut masuk dalam bidang koordinasi dan supervisi (Korsup) sehingga membutuhkan kerja kolaboratif antar kementerian/lembaga.
    “Ini kan dalam rangka koordinasi supervisi, jadi dari identifikasi masalah itu kemudian nanti KPK akan semacam membuat langkah-langkah tindak lanjut,” kata Budi.
    Budi juga mengatakan bahwa penanganan tata kelola tambang emas beririsan dengan Kementerian ESDM sehingga tindak lanjut yang dilakukan KPK membutuhkan koordinasi.
    “Maka ini kemudian menjadi PR bersama untuk sama-sama kita garap, ya termasuk bagaimana soal optimalisasi pajaknya di teman-teman Kementerian Keuangan, itu juga menjadi
    stakeholder
    terkait lainnya,” ujarnya.
    Tambang emas ilegal yang dimaksud KPK itu ada di Sekotong, Lombok Barat, atau berjarak sekitar satu jam dari Mandalika. 
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait temuan tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Lombok, NTB.
    Ia menyatakan bahwa kewenangan kementeriannya terbatas hanya pada tambang yang memiliki izin alias legal.
    Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal memang harus diproses hukum.
    “Gini, ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, proses hukum saja,” ujar Bahlil saat ditemui di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Dia mengaku belum menerima laporan mendetail terkait koordinasi penanganan tambang ilegal tersebut.
    Ia pun kembali menegaskan bahwa posisi Kementerian ESDM hanya mengawasi kegiatan pertambangan legal.
    “Jadi kalau enggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum, proses hukum aja. Kita juga enggak mau terlalu main-main lah urus negara ini, ya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KA Purwojaya Anjlok, 2 Kereta Api Tujuan Blitar Alami Keterlambatan Hingga 9 Jam

    KA Purwojaya Anjlok, 2 Kereta Api Tujuan Blitar Alami Keterlambatan Hingga 9 Jam

    Blitar (beritajatim.com) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengevakuasi seluruh rangkaian kereta api (KA) Purwojaya (58F) yang anjlok di Km 56+½ Emplasemen Stasiun Bekasi Jawa Barat. Namun, imbas anjloknya Kereta Api Purwojaya (58F) masih sangat dirasakan oleh penumpang di wilayah Daop 7 Madiun, khususnya yang menuju dan berangkat dari Blitar, pada Minggu (26/10/2025).

    Dampak paling parah dirasakan oleh penumpang KA 150 Singasari dengan relasi Pasar Senen – Blitar. Berdasarkan data KAI Daop 7 Madiun, kereta favorit warga Blitar ini tercatat mengalami keterlambatan luar biasa, yakni 521 menit atau hampir 9 jam.

    Selain itu, KA 152 Brantas (Pasar Senen – Blitar) juga tak luput dari dampak. Kereta ini tiba di Stasiun Blitar pada pukul 05.11 WIB, atau terlambat 116 menit (hampir 2 jam) dari jadwal seharusnya.

    Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul, mengonfirmasi bahwa proses evakuasi KA Purwojaya di Bekasi telah selesai seluruhnya pada pukul 02.00 WIB dini hari.

    “Seluruh tahapan evakuasi dapat diselesaikan dengan aman dan cepat. KA 104 Bogowonto (Pasar Senen – Lempuyangan) menjadi kereta pertama yang melintas di jalur tersebut pada pukul 02.10 WIB,” ujar Rokhmad Makin Zainul.

    Keterlambatan parah kereta dari Jakarta ini menimbulkan efek domino bagi penumpang dari wilayah Blitar dan Madiun yang hendak berangkat ke arah barat (Jakarta).

    Penumpang KA 143 relasi Madiun – Pasar Senen terpaksa harus menunggu berjam-jam. Kereta yang dijadwalkan berangkat pukul 08.00 WIB pagi ini, diperkirakan baru bisa diberangkatkan pukul 11.00 WIB.

    Keterlambatan kereta dari arah timur juga dialami KA Majapahit (Pasar Senen – Malang) yang melintas di Madiun dengan kelambatan 333 menit, dan KA Bima (Gambir – Surabaya) yang lambat 283 menit.

    Pihak KAI Daop 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang perjalanannya terganggu.

    “Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Saat ini seluruh jajaran terus bekerja maksimal agar pola operasi dapat segera normal kembali,” tambah Rokhmad.

    KAI mengimbau para calon penumpang dari Stasiun Blitar, Madiun, dan sekitarnya untuk terus memantau status perjalanan kereta mereka melalui aplikasi Access by KAI atau Contact Center 121 sebelum berangkat ke stasiun. [owi/aje]