provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • MKD Ingin Periksa Rieke Diah Pitaloka, Aria Bima PDIP: Jangan Latah, Bisa-bisa Dibubarkan

    MKD Ingin Periksa Rieke Diah Pitaloka, Aria Bima PDIP: Jangan Latah, Bisa-bisa Dibubarkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa anggota Fraksi PDIP DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dalam dugaan pelanggaran kode etik menuai pro kontra.

    Pasalnya, dugaan pelanggaran kode etik dimaksud terkait dengan pernyataan Rieke terkait usulan penundaan penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    Karena itu, MKD diingatkan agar tak mengintervensi hak imunitas anggota legislatif, dalam menyuarakan aspirasinya secara kritis.

    Peringatan tersebut disuarakan politikus PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyusul perkembangan politik belakangan ini.

    “Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, enggak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

    Aria Bima menyatakan pandangannya merespons rencana MKD DPR RI memanggil anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataannya yang muncul di media sosial.

    Dalam potongan video Rieke mengeluarkan pernyataan tentang penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pernyataan tersebut ada yang menilai provokatif, sehingga kemudian Rieke diadukan ke MKD.

    “Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan,” ucapnya.

    Dia menyebut bahwa MKD DPR RI sepatutnya menempatkan diri pada tugas, porsi, dan kewenangan dalam menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. “Dewan ini terhormatnya ada dua, keputusan kelembagaan dan juga perilaku anggota dewan,” katanya.

  • KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB

    KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Dua orang tersangka yang ditahan  KPK adalah Agus Herijanto (AH) selaku kepala proyek pembangunan shelter dan Aprialely Nirmala (AN) yang merupakan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Kedua tersangka atas nama Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/12).

    Asep menjelaskan penahanan ini dilakukan setelah lembaga antirasuah mengantongi alat bukti dugaan korupsi yang kuat oleh dua tersangka dalam kasus ini.

    Ia mengatakan keduanya kemudian ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Cabang I Kelas I Jakarta Timur.

    “Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH),” jelas dia.

    “Dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas I Jakarta Timur,” sambung Asep.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini sejak Senin (8/7) lalu.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan sejak 2023 lalu.

    “Menetapkan dua tersangka yaitu satu dari Penyelenggara Negara dan satu lainnya dari BUMN,” kata Tessa kepada wartawan, Senin (8/7).

    Tessa sebelumnya menyebut kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp19 miliar.

    (ryn/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek “Shelter” Tsunami di NTB

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek “Shelter” Tsunami di NTB

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek “Shelter” Tsunami di NTB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Dua orang tersebut adalah Aprialely Nirmala (AN) selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2014; dan Agus Herijanto (AH) selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada pembangunan
    shelter tsunami di Lombok Utara
    tahun 2014.
    “Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH),” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (30/12/2024).
    Asep mengatakan, KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka ini selama 20 hari yaitu, mulai 30 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025.
    “Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” ujarnya.
    Ia juga mengatakan, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara akibat korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Rp 18,4 miliar.
    Akibat perbuatannya, Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH) disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
    Untuk diketahui, Shelter tsunami itu merupakan tempat evakuasi sementara (TES) yang dibangun satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perwakilan NTB pada 2014.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, sejak 2023 lalu KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam proyek ini.
    Salah satu dari mereka merupakan penyelenggara negara sementara satu orang lainnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Namun, ia belum mengungkap identitas ketiga tersangka tersebut.
    “KPK sejak tahun 2023, telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).
    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, korupsi yang diduga dilakukan para tersangka adalah penggelembungan harga.
    Selain itu, KPK juga menemukan shelter yang dibangun tidak sesuai dengan standar.
    “Biasa itu terkait dengan spek pekerjaan yang di bawah standar dan ada mark up,” kata Alex saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aria Bima Ngaku Tak Paham soal Video dan Dokumen Hasto Bongkar Korupsi

    Aria Bima Ngaku Tak Paham soal Video dan Dokumen Hasto Bongkar Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima angkat bicara ihwal video dan segudang dokumen milik Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang disebut-sebut untuk membongkar skandal korupsi elite politik.

    Adapun, dirinya mengaku tidak paham mengenai video dan dokumen yang dimaksud Hasto tersebut.

    “Saya gak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Dia memandang bahwa hal yang dimaksud Hasto tersebut merupakan hal yang bersifat urusan personal.

    Maka dari itu, dia enggan berkomentar banyak dan menegaskan lebih baik hal itu ditanyakan langsung ke Hasto.

    “Saya tidak begitu paham mengenai hal-hal yg menyangkut urusan urusan personal. Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video-video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu,” urainya.

    Lebih lanjut, Politikus PDIP yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengaku dirinya belum bertemu dengan Hasto hingga kini.

    “Saya gak tahu [soal dokumen yang dimaksud]. Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalau membaca, melihat di media ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengklaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki bukti-bukti para pejabat yang diduga melakukan kriminalisasi bahkan hingga korupsi.

    Dia pun menyebut bahwa Hasto merupakan orang yang taat hukum dan kooperatif.

    “Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video, itu adalah yang tadi disampaikan, yang pertama akan ada lanjutan puluhan video yang juga disitu akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara di kasus korupsi,” katanya seperti dikutip dari laman Instagram resmi @Gunromli, pada Senin (30/12/2024). 

    Guntur mengakui dirinya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada, sehingga apabila bukti-bukti tersebut dirilis menurutnya akan menggemparkan Indonesia.

    “Nanti video-video itu kalau dirilis, akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik. Luar biasa, karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada,” tukasnya.

  • Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024), untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pangan. 

    Beberapa menteri yang terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. 

    Zulhas, sapaannya, mengungkap bahwa salah satu hal yang ingin dibahas Presiden hari ini bersama dengan para menteri adalah wacana penghentian impor sejumlah komoditas. Dia menyebut menteri kabinet akan melaporkan terlebih dahulu situasi terkini kepada Prabowo. 

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah harus optimistis dan berusaha dulu untuk mewujudkan wacana tersebut. 

    “Dengan seluruh jajaran yang bekerja terus kita usaha dulu, kita putuskan kita tahun depan enggak impor beras, jagung, garam dan gula,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Selain wacana penghentian impor, ratas hari ini rencananya akan membahas soal harga gabah. Mendekati pergantian tahun ke 2025, Prabowo nantinya akan memberikan arahan soal keputusan harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Kemudian, lanjut Zulhas, ratas bakal membahas soal harga jagung. Dia menyebut pembahasan harga gabah dan jagung dilakukan sejalan dengan naiknya produksi di tingkat petani. Pemerintah pun disebut akan membahas anggaran untuk penyerapan gabah dan jagung produksi petani. 

    “Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga. Kalau sudah serap stok beras banyak kan harus dikeluarkan, nanti kita minta arahan beliau berapa banyak bantuan pangan dan SPHP,” papar mantan Menteri Perdagangan (Mendag). 

  • Aria Bima Soroti Langkah MKD Imbas Pemanggilan Rieke Soal Unggahan PPN 12%

    Aria Bima Soroti Langkah MKD Imbas Pemanggilan Rieke Soal Unggahan PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengomentari soal pemanggilan Rieke Diah Pitaloka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

    Untuk diketahui, pemanggilan ini dilakukan imbas dari adanya aduan terkait unggahan Rieke di media sosial, yang dianggap sebagai ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12%.

    Aria meminta MKD untuk bisa menempatkan porsi tugas dan kewenangannya, sehingga tidak perlu “latah” dalam mengurusi hal-hal yang menyangkut fungsi dan tugas anggota dewan.

    “Kalau itu dalam ucapan di dalam sikapnya menciderai institusi dewan silakan, tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

    Anggota Komisi II DPR RI meyakini bahwa MKD tidak akan memanggil Rieke terkait dengan pernyataan-pernyataannya tentang pelaksanaan penerapan PPN 12%. Hal ini karena, lanjutnya, yang disoroti Rieke bukanlah berupa penolakan terhadap penerapan PPN 12%.

    “Yang disoroti Mba Rieke setau saya adalah implementasi timing-nya [penerapan PPN 12%] mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali. Supaya rakyat ini tidak [merasa] menjadi beban,” tuturnya.

    Dilanjutkan Aria, yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) haruslah ideologis dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pendapatan negaranya pun tidak boleh mencekik rakyat.

    Kendati demikian, lanjutnya, karena UU yang mengatur hal tersebut sudah diputuskan, maka haruslah dilaksanakan. Namun, dia yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak serta merta memiliki niat untuk mencekik rakyat.

    “Saya sepakat dengan kawan-kawan PDI Perjuangan, kita ini ada di luar pemerintah, tapi saya tidak setuju kalau kita apriori terhadap kebijakan pemerintah. Kita harus membela pemerintahan presiden Prabowo ini dengan cara yang benar,” ungkap Politikus PDIP tersebut.

    Menurutnya, cara yang benar ini adalah dengan berdasarkan pada ideologi pancasila, cara pandang konstitusi UUD 1945, dan kepentingan rakyat. Kemudian, imbuhnha kalau memang ingin mengkritisi sesuatu maka haruslah memberikan cara pandang yang argumentatif.

    “Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, gak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil, siapa MKD?” pungkasnya.

  • Krakatau Steel Raih Pendapatan USD657,5 Juta di 2024

    Krakatau Steel Raih Pendapatan USD657,5 Juta di 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sampai dengan Kuartal III tahun 2024 mencatatkan pendapatan senilai USD657,5 juta serta volume penjualan sebesar 532,2 ribu ton atau 66,3% dari total pendapatan.

    “Di tahun 2025 ini dengan target beroperasinya kembali Pabrik Hot Strip Mill, kami proyeksikan akan terjadi peningkatan pendapatan dan volume penjualan baja. Hal ini juga diperkuat setelah sebelumnya beberapa waktu lalu kami telah menandatangani Long Term Supply Agreement dengan 23 perusahaan distributor, pabrikan, maupun coil centre untuk suplai produk baja mencapai 38.500 ton per bulan selama 1-2 tahun ke depan,” jelas Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar.

    Selain itu Perseroan di tahun 2024 berhasil melaksanakan Long Term Supply Agreement sebesar total 1.256.000 ton dengan rincian Hot Rolled Coil 786.000 ton dan Cold Rolled Coil sebesar 470.000 ton.

    Secara konsolidasi, hingga Triwulan III tahun 2024 Krakatau Steel Group telah mencatatkan Pendapatan senilai USD657,5 juta dengan rincian Pendapatan Produk Baja senilai USD436,1 juta dan Pendapatan Non Baja senilai USD221,4 juta.

    “Hingga September 2024 secara konsolidasi, Perseroan juga mencatatkan laba bruto sebesar USD64,3 juta dan Perseroan berhasil menurunkan Biaya SGA sebesar 15% melalui program efisiensi yang secara konsisten dijalankan,” tambah Akbar.

    Lebih lanjut Akbar juga menyampaikan bahwa kontribusi pajak Krakatau Steel untuk negara cukup besar yakni mencapai Rp1,83 triliun hingga periode September 2024. Secara konsisten kami taat akan pajak dan membayarkan kewajiban kami tepat waktu.

    Akbar juga menyebutkan bahwa beberapa proyek strategis telah rampung diselesaikan oleh Krakatau Steel Group diantaranya proyek pipa baja untuk transmisi gas bumi Cirebon-Semarang oleh PT Krakatau Pipe Industries, Desal-Demin Water di Plant Sumbawa, Nusa Tenggara Barat oleh PT Krakatau Tirta Industri serta proyek Integrated Warehouse Stage #2 dan pengadaan Kapal Tunda oleh PT Krakatau Bandar Samudera.

    Dengan sinergi dan kolaborasi Krakatau Steel Group, kemudian transformasi dan restrukturisasi lanjutan yang terus kami lakukan serta dukungan dari pemerintah, kami yakin bahwa di tahun 2025 Krakatau Steel dapat meningkatkan kinerjanya dan bersama mitra industri baja lainnya dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan industri nasional yang mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian Indonesia hingga 8%.

    “Pada hari ini juga, kami telah berhasil menghasilkan produk pertama Hot Rolled Coil dalam rangka Hot Comissioning yang merupakan bagian dari progress recovery Switch House Hot Strip Mill. Dengan beroperasinya kembali fasilitas produksi Hot Strip Mill, kami optimistis Krakatau Steel akan dapat kembali memasok kebutuhan baja nasional secara optimal,” pungkas Akbar.

  • Membangun pariwisata NTB berbasis budaya

    Membangun pariwisata NTB berbasis budaya

    Mataram (ANTARA) – Sebanyak tiga suku lokal yang mendiami Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo menjadi modal besar bagi arah pembangunan pariwisata berbasis budaya di provinsi kepulauan seluas 20.153,15 kilometer persegi itu.

    Sebagai daerah yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil, Nusa Tenggara Barat bersaing ketat dengan Bali sebagai pulau para dewa dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi tempat satu-satunya di dunia untuk menyaksikan reptil purba komodo. Kedua provinsi yang saling bertetangga tersebut tentu terdengar lebih akrab di telinga para turis, ketimbang Nusa Tenggara Barat.

    Pembangunan wisata berbasis budaya menempatkan nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya sebagai pilar utama dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan agar lebih berkelanjutan, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

    Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi, mengatakan pemerintah daerah kini menyadari Nusa Tenggara Barat tidak bisa jika hanya mengandalkan keindahan sumber daya alam semata untuk menarik minat kunjungan wisatawan.

    Ragam destinasi wisata yang ada perlu bersanding dengan keunikan budaya suatu daerah mulai dari tradisi, seni, arsitektur, adat istiadat, maupun cara hidup masyarakat setempat. Wisata berbasis budaya berpengaruh signifikan terhadap lama menginap wisatawan.

    “Keunikan budaya memberikan pengalaman yang mendalam kepada wisatawan. Mereka tidak hanya menikmati keindahan pantai dan gunung, tapi juga berinteraksi dengan budaya lokal,” kata Gita, birokrat yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perkembangan pariwisata Provinsi NTB pada Januari sampai Oktober 2024, wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 70.489 orang.

    Bila dibandingkan data tahun 2022 dan 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini walau baru berjalan 10 bulan masih jauh lebih tinggi ketimbang dua tahun lalu. Wisatawan mancanegara yang datang ke Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 15.388 orang pada tahun 2022 dan mencapai 57.586 orang pada tahun 2023.

    Wisata berbasis budaya tidak hanya memberikan pengalaman unik bagi wisatawan, tetapi juga membantu masyarakat lokal menjaga dan melestarikan tradisi mereka.

    Sepanjang 2024, Nusa Tenggara Barat memiliki 36 kegiatan pariwisata yang mengundang banyak wisatawan, di antaranya Festival Bau Nyale di Lombok Tengah, Perang Topat di Lombok Barat, Pacoa Jara di Dompu, hingga Maulid Adat Bayan di Lombok Utara.

    Bahkan ajang kejuaraan dunia balap MotoGP di Sirkuit Mandalika yang berada di Pulau Lombok selalu bersanding dengan ragam atraksi budaya guna memikat mata para pembalap dan juga para penonton yang menyaksikan balapan tersebut.

    Berangkat dari museum

    Arsitektur atap mengadopsi rumah adat suku Sasak menjadi ciri khas utama Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang menyuguhkan pengalaman visual memukau tentang sejarah, tradisi, dan budaya lokal.

    Terletak di jantung Kota Mataram, museum yang memiliki lebih dari 7.000 koleksi artefak itu menjadi jendela budaya bagi para pengunjung yang ingin menyelami sejarah peradaban tiga suku besar yang membentuk peradaban masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

    Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Ahmad Nuralam mengatakan museum tak hanya sebagai tempat menyimpan artefak, namun juga sebagai pusat perjumpaan budaya yang menjadi sumber pengetahuan penting bagi generasi kini dan generasi mendatang.

    Museum menyimpan sejarah dan warisan budaya lokal yang dapat digunakan untuk memperkuat rasa bangga dan identitas masyarakat. Hal ini penting untuk membangun solidaritas dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan pembangunan.

    Pengelolaan museum yang dilakukan secara baik dapat menjadi destinasi wisata budaya menarik bagi pengunjung lokal maupun mancanegara, sehingga berkontribusi terhadap perekonomian daerah melalui sektor pariwisata.

    “Sejak berdiri tahun 1982, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat telah dikunjungi oleh 1,89 juta orang,” ucap Nuralam.

    Memahami sejarah dan kearifan lokal yang tersimpan melalui artefak, maka masyarakat bisa merumuskan solusi berbasis nilai-nilai tradisional dan inovasi modern.

    Dalam pameran temporer peralatan rumah tangga berbahan organik yang disuguhkan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat pada 13 Desember 2024 sampai 13 Februari 2025, masyarakat diajak merefleksikan limbah plastik yang mencemari planet Bumi. Sebanyak 110 koleksi artefak peralatan rumah tangga yang terbuat dari batu, kayu, daun, maupun kulit hewan mengajarkan kepada kita semua bahwa alat-alat dapur kuno baik bagi lingkungan dan kesehatan.

    Sebagai ruang publik, museum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif seperti seni, kerajinan tangan, kuliner, dan produk budaya lainnya yang memiliki potensi pasar. Gagasan pembangunan berangkat dari museum mencerminkan pentingnya keberadaan museum sebagai pusat pengetahuan, budaya, dan identitas lokal yang dapat menjadi fondasi pembangunan daerah.

    Masyarakat terlibat langsung

    Ribuan orang dari berbagai daerah memadati Pantai Seger di Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 1 Maret 2024. Berbekal jala dan senter yang terikat pada kepala, mereka berduyun menangkap cacing laut warna-warni.

    Festival Bau Nyale yang melegenda merupakan ritual sakral yang digelar penduduk suku Sasak pada bulan Februari dan Maret setiap tahun. Aktivitas menangkap cacing laut menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang berwisata ke Pulau Lombok.

    Hasil uji kuantitatif kandungan protein cacing nyale yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mataram pada tahun 2019 mengungkapkan cacing laut yang masuk ke dalam kelas polychaeta dan spesies eunice siciliensis itu memiliki rata-rata kandungan protein sebanyak 37,38 persen.

    Setelah aktivitas memanen cacing nyale berlangsung semalaman, maka proses selanjutnya adalah mengolah hewan laut itu menjadi kuliner lokal. Kegiatan memasak cacing laut menjadi ragam kuliner lokal, seperti hidangan pepes, kuah santan, ataupun sekedar diasap menjadi tontonan yang menawan.

    Festival Bau Nyale melibatkan masyarakat ke dalam bagian penting dari pengalaman berwisata, baik sebagai pelaku utama, pemandu, maupun penyedia layanan. Kegiatan pariwisata yang mengikutsertakan penduduk lokal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kebanggaan dan kesadaran untuk melestarikan warisan budaya.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP: MKD tak intervensi hak imunitas legislator sampaikan aspirasi

    PDIP: MKD tak intervensi hak imunitas legislator sampaikan aspirasi

    Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan

    Jakarta (ANTARA) – Politisi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI agar tidak mengintervensi hak imunitas anggota dewan dengan latah memanggil legislator yang menyampaikan aspirasi kritis.

    “Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, enggak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya merespons rencana MKD DPR RI memanggil anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataannya di media sosial tentang penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dinilai provokatif berdasarkan aduan masuk.

    “Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan,” ucapnya.

    Dia menyebut bahwa MKD DPR RI sepatutnya menempatkan diri pada tugas, porsi, dan kewenangannya dalam menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

    “Dewan ini terhormatnya ada dua, keputusan kelembagaan dan juga perilaku anggota dewan,” ujarnya.

    “Kalau itu dalam ucapan di dalam sikapnya mencederai institusi dewan silakan, tapi kalau itu dalam rangka tugas dia yang diberi amanah dan mandat rakyat, jangan kemudian MKD menjadi polisi,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Saya tetap hormat kepada MKD, misalnya, perilaku yang disorientasi anggota dewan terhadap berbagai hal yang mencederai, baik institusi itu dipanggil monggo.”

    Dia lantas menjelaskan bahwa interupsi yang disampaikan Rieke Diah Pitaloka saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/12), lebih berisi penundaan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025.

    “Kalau yang merasa bahwa itu sudah merupakan suatu keputusan DPR dalam bentuk undang-undang, yang disoroti Mba Rieke setahu saya adalah implementasi timing (waktu penerapan)-nya yang mungkin dinilai masih perlu dicermati kembali. Supaya rakyat ini tidak menjadi beban,” katanya.

    Dia menyebut meski berada di barisan oposisi pemerintahan, PDIP tidak serta merta apriori terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan ikut mengawalnya melalui masukan ataupun kritik yang konstruktif.

    Begitu pula, lanjut dia, terkait kebijakan kenaikan PPN pada tahun 2025 yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Saya kira masukan-masukan yang mungkin menolak atau perlu mempertimbangkan kembali bisa disalurkan lewat usulan-usulan misalnya terhadap perubahan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2025, dan saya kira pak Prabowo tidak serta merta kemudian ingin mencekik rakyat, mari kita kritisi bareng-bareng antara yang setuju dan tidak setuju pada saat implementasi PPN ini diterapkan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Aria Bima PDIP Ngaku Tak Paham Video ‘Borok’ Pejabat yang Mau Dibongkar Hasto

    Aria Bima PDIP Ngaku Tak Paham Video ‘Borok’ Pejabat yang Mau Dibongkar Hasto

    Jakarta

    Politikus PDIP Aria Bima mengaku tak paham dengan video milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut berisi ‘borok’ pejabat negara. Aria meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Hasto.

    “Saya nggak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” kata Aria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Aria menegaskan tidak mengetahui perihal urusan personal. Dirinya pun meminta agar menanyakan ke Hasto untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

    “Saya tidak begitu paham mengenai hal-hal yang menyangkut urusan urusan personal. Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu,” ucapnya.

    Aria menyebut hingga saat ini dirinya belum bertemu dengan Hasto. Ia menilai apa yang disampaikan Hasto lebih ke personal.

    “Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalo membaca melihat di media ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” sebutnya.

    Sebelumnya, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan Guntur Romli membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut panik karena membawa-bawa sosok tiga periode setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Menurut Guntur, KPK saat ini adalah orang-orang pilihan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau bahasa Jawanya ‘nabok nyilih tangan’, menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum, siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat,” kata Guntur, Jumat (27/12/2024).

    Guntur mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    “Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ujarnya.

    “Khusus untuk seorang mantan petinggi, Saudara Sekjen selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apa pun dan buktinya dipegang Saudara Sekjen,” lanjut Guntur.

    (ial/eva)