Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Kementerian ESDM serap aspirasi mahasiswa soal sektor energi nasional

    Kementerian ESDM serap aspirasi mahasiswa soal sektor energi nasional

    Pemerintah akan terus hadir menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan energi di masa depan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerap aspirasi mahasiswa soal sektor energi nasional melalui kegiatan kunjungan (roadshow) ke 28 kampus di 20 provinsi seluruh Indonesia.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengingatkan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) dari kalangan generasi muda guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Pemerintah, katanya, akan terus hadir menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan energi di masa depan.

    Kegiatan roadshow dalam rangka memperkuat peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 tersebut dilakukan Tenaga Ahli Menteri ESDM Muhammad Iksan Kiat.

    Roadshow bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko industri migas, peningkatan lifting migas, dan peluang investasi di sektor energi.

    Adapun kunjungan ke-28 dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Selasa (28/10), sekaligus menandai berakhirnya fase pertama dialog lintas daerah ini.

    Selain Politeknik Negeri Lampung, kegiatan serupa di antaranya juga berlangsung di Universitas Cenderawasih (Jayapura), Universitas Islam Riau (Pekanbaru), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Hasanuddin (Makassar), dan Universitas Mataram (Lombok).

    Dalam setiap kunjungan, Iksan menyampaikan implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto di sektor energi, khususnya penguatan ketahanan energi dan hilirisasi yang kini dikerjakan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil.

    Ia menegaskan komitmennya menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kolaborasi dengan pelajar, pengusaha muda, dan pejuang energi di berbagai wilayah.

    “Kaum muda tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap berkontribusi. Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa energi muda yang kreatif, kompeten, dan berdaya saing global,” ujar Iksan.

    Melalui diskusi dengan mahasiswa, Iksan juga menggali beragam aspirasi, tantangan, dan gagasan solutif dari kalangan muda terkait masa depan energi nasional.

    Selain menyerap aspirasi, roadshow ini juga menjadi sarana untuk meluruskan disinformasi publik dan menyosialisasikan kebijakan strategis Kementerian ESDM, seperti transformasi energi terbarukan, peningkatan lifting migas, pengembangan manajemen risiko industri migas, serta upaya peningkatan investasi di sektor energi.

    Beberapa masukan dari mahasiswa antara lain terkait peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui kolaborasi antara kampus dan lembaga pelatihan seperti BPSDM ESDM, BPSDM daerah, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas ESDM daerah.

    Mereka juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam ristek terapan dan studi bersama berbasis potensi lokal untuk mengembangkan pusat inovasi energi dan mineral di daerah.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan energi berkelanjutan serta hilirisasi mineral, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal.

    Selain itu, menurut Iksan, penguatan peran pengusaha muda dan pelaku UMKM energi juga menjadi sorotan penting.

    Dengan dukungan pelatihan, akses permodalan, dan integrasi ke rantai pasok energi nasional, para pelaku usaha lokal diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap lifting migas dan memperkuat kemandirian energi daerah.

    Aspirasi yang diperoleh dari kunjungan ini akan dikompilasi sebagai rekomendasi kebijakan nasional agar tata kelola dan ekosistem pembangunan energi semakin terintegrasi dan berkelanjutan.

    “Anak muda adalah energi bangsa. Mereka bukan hanya penerus, tapi penggerak perubahan. Ketika mereka memahami peran strategisnya dalam ekosistem energi nasional, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi tapi keniscayaan,” kata Iksan pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]

  • Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menanggapi informasi keberadaan tambang ilegal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang kini tengah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kalau dianggap dekat dengan Mandalika itu semua (tambang ilegal) dekat dengan Mandalika. Kebetulan lokasi yang dimaksud ini dekat selatan di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, tapi tidak terlalu dekat dengan Mandalika. Jaraknya agak jauh dari Mandalika,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Selasa, 28 Oktober, dilansir ANTARA.

    Ia menegaskan pada prinsipnya di mana pun lokasi tambang ilegal berada tetap ilegal karena beraktivitas tanpa memiliki izin dan memiliki dampak yang buruk baik secara sosial maupun lingkungan.

    “Oleh karena itu, harus diselesaikan oleh pemerintah secara bersama-sama mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku belum membaca hasil pemeriksaan terkait keberadaan tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat yang kini tengah disorot KPK.

    “Justru saya lagi minta untuk saya pelajari bahan-bahannya dan melihat di mana ruang yang kiranya diperankan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

    Terkait adanya keinginan masyarakat yang meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan moratorium tambang ilegal, mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini menegaskan tidak ada yang perlu moratorium karena tambang ilegal.

    “Nggak bisa moratorium karena sudah ilegal. Kalau ilegal ya harus dihentikan, disetop bukan dimoratorium. Maksud moratorium itu kan dihentikan,” ujar Iqbal.

    Menyinggung jumlah tambang ilegal yang telah didata oleh Pemprov NTB, Iqbal mengaku belum mengetahui berapa jumlah pasti tambang ilegal yang ada di daerah itu.

    “Saya belum punya data yang presisi terkait berapa jumlahnya. Yang jelas kita tahu banyak tambang ilegal di NTB ini, mulai dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa,” ujarnya.

    Meskipun demikian, ia mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan memiliki keinginan yang sama untuk menghentikan keberadaan tambang ilegal di wilayah itu.

    Sebelumnya, KPK mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat Mandalika, NTB, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari.

    “Kami dorong yang punya kewenangan untuk tegakkan aturan,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung Merah Putih KPK.

    Menurutnya, bila pemerintah dengan tugas dan fungsi terkait tidak menindak tambang ilegal tersebut, maka KPK akan menegakkannya.

    “Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.

    Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong Kabupaten Lombok Barat diduga dikelola oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China ini beromzet Rp1,08 triliun per tahun.

    Ia menjelaskan KPK pada mulanya pada Agustus 2025 mendapatkan informasi mengenai tambang emas ilegal yang jaraknya sekitar satu jam dari Mandalika.

    KPK kemudian meninjau lokasi tambang tersebut bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.

    Selain itu, dia mengatakan KPK mendapatkan informasi adanya tambang ilegal yang lebih besar dari yang dekat Mandalika, yakni berada di Lantung, Sumbawa, NTB.

  • BKSDA NTB Buka Suara soal Temuan Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Sudah Ditutup Sejak 2018

    BKSDA NTB Buka Suara soal Temuan Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika: Sudah Ditutup Sejak 2018

    Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) Aswin Bangun menjelaskan pihaknya sudah memasang papan peringatan dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait serta unit teknis pertambangan guna memastikan penanganan lintas kewenangan berjalan efektif untuk areal penggunaan lain (APL).

    “Kami sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tahun-tahun sebelumnya kami sudah lakukan operasi penertiban dan penegakan hukum, namun aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi,” ujar Aswin.

    Dia mengatakan di dalam TWA Gunung Prabu, petugas menemukan tiga lubang bekas aktivitas yang sudah ditinggalkan dan tidak ada kegiatan penambangan berlangsung.

    Aktivitas tambang ilegal serupa pernah ditindak Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut bersama BKSDA NTB dan Polda NTB pada 2018. Sejak itu Ditjen Gakkum melakukan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat.

    Selain di dalam TWA Gunung Prabu dan APL di Desa Prabu, Aswin menyampaikan pihaknya juga mengidentifikasi PETI di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

    Terhadap hal tersebut, ia mengatakan pihaknya akan melakukan penertiban di wilayah Sekotong dan wilayah lain yang teridentifikasi terdapat PETI di dalam kawasan hutan.

  • Menhut pastikan tindak tegas tambang emas ilegal Halimun sesuai aturan

    Menhut pastikan tindak tegas tambang emas ilegal Halimun sesuai aturan

    Semua akan ditindak setegas-tegasnya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan akan menindak tegas aktivitas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Jawa Barat.

    “Semua akan ditindak setegas-tegasnya. (Sanksi) Nanti baca di regulasi, bahwa semuanya yang memungkinkan untuk dilakukan, (akan) kita lakukan,” kata Menhut Raja Antoni saat ditemui di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Menhut menegaskan telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) untuk menangani hal tersebut, termasuk di dalamnya pemberian sanksi.

    “Sesuai undang-undang yang berlaku. Ditjen Gakkum secara reguler akan meng-update kepada teman-teman (media),” ujar Menhut.

    Sebelumnya, keberadaan deretan tenda biru di kawasan TNGHS sempat viral di media sosial setelah muncul dari citra Google Maps.

    Tak hanya di Halimun, dugaan adanya aktivitas tambang ilegal juga ada di sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

    Ditjen Gakkum Kehutanan (Gakkumhut) telah mengambil tindakan tegas dengan memperketat pengawasan, memasang papan peringatan di TWA Gunung Prabu, dan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum.

    Untuk titik di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lainnya/APL), Ditjen Gakkumhut berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait serta unit teknis pertambangan guna memastikan penanganan lintas kewenangan berjalan efektif.

    “Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho pada Senin (27/10).

    “Untuk lokasi di APL, kami memperkuat sinkronisasi kewenangan dengan pemerintah daerah dan instansi teknis agar penanganan komprehensif, mulai dari penertiban, kepatuhan perizinan, hingga pemulihan lahan,” katanya pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wilayah RI Dihantam Hujan Lebat Sepekan Depan, BMKG Ungkap Penyebabnya

    Wilayah RI Dihantam Hujan Lebat Sepekan Depan, BMKG Ungkap Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dalam sepekan ke depan. Peningkatan curah hujan ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global, regional, dan lokal.

    Di tingkat global, indeks Dipole Mode Index (DMI) menunjukkan nilai negatif sebesar -1,27, yang menandakan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju Indonesia bagian barat meningkat signifikan.

    Pada skala regional, aktivitas fenomena atmosfer seperti MJO, Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin yang secara bersamaan melewati wilayah Indonesia menjadi pemicu hujan lebat di sejumlah wilayah. Selain itu, faktor lokal di masing-masing wilayah menjadikan kondisi atmosfer relatif labil.

    “Sehingga meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang,” tulis BMKG dalam Prospek Cuaca Mingguan Periode 28 Oktober – 3 November 2025, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di fase 4 atau wilayah Maritime Continent, memicu pertumbuhan awan hujan di Sumatra bagian barat, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

    Selain itu, aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Kalimantan Utara, Sulawesi bagian selatan hingga Pulau Jawa bagian utara yang berpotensi menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

    BMKG juga mengamati adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, perairan selatan Kalimantan Tengah, serta Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya. Fenomena ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di sejumlah wilayah, yang turut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan.

    Daerah konvergensi dan konfluensi ini memanjang mulai dari Laut Natuna Utara hingga Laut Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, hingga Papua bagian barat. Kondisi tersebut membuat atmosfer menjadi lebih labil, memperbesar peluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang.

    Dalam periode 28-30 Oktober 2025, status siaga hujan lebat-sangat lebat berlaku untuk Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan.

    Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

    Pada periode 31 Oktober-3 November 2025, potensi hujan lebat masih akan berlanjut di sejumlah wilayah dengan peringatan siaga khusus untuk Papua Pegunungan.

    BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan air, hingga longsor. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan saluran drainase agar tidak tersumbat, serta rutin memantau informasi cuaca resmi BMKG sebelum beraktivitas.

    “Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang,” tulis imbauan BMKG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fly Jaya Jember-Jakarta Beroperasi Lagi November, Harga Tiketnya Lebih Mahal Surabaya 29 Oktober 2025

    Fly Jaya Jember-Jakarta Beroperasi Lagi November, Harga Tiketnya Lebih Mahal Surabaya 29 Oktober 2025

    Fly Jaya Jember-Jakarta Beroperasi Lagi November, Harga Tiketnya Lebih Mahal
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Layanan penerbangan rute Jember-Jakarta menggunakan maskapai Fly Jaya direncanakan aktif lagi pada 11 November 2025.
    Harga tiket pesawat Bandara Notohadinegoro, Jember-Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta tersebut diperkirakan lebih mahal dari sebelumnya.
    Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait selepas penandatanganan kesepkatan dan kerja sama dengan Pt Surya Mataram Nusantara.
    “Mungkin sampai Desember tiketnya masih agak tinggi,” ujar dia, Selasa (28/10/2025).
    Fawait mengatakan, ia berupaya mengembalikan harga tiket yang lebih murah seperti semula, Rp 1,3 juta, atau seperti harga pada penerbangan awal 23 September hingga 9 Oktober 2025.
    “Insya Allah
    nanti mulai Januari tiketnya akan kembali kita usahakan untuk kembali seperti semula yaitu dengan harga yang murah,” ucapnya. 
    Ia belum menyebut secara detail berapa harga tinggi yang dimaksud.
    Meski dengan harga yang lebih mahal, kata dia, beberapa pihak memberikan testimoni bahwa harganya masih sepadan dengan layanan penerbangannya.
    “Tapi dengan harga yang sekarang saya pikir banyak testimoni dari para pelaku usaha, mereka masih merasa itu worth it dengan penerbangan,” katanya.
    Ia membandingkan dengan sebelum Bandara Notohadinegoro membuka layanan penerbangan reguler ke Jakarta, butuh waktu panjang jika melewati jalur darat.
    “Maka dengan cukup dua jam saya pikir harga yang hari ini akan berlaku sampai Desember masih sangat relevan dan Januari kita akan masuk untuk mengintervensi harga supaya harganya bisa kembali murah,” kata dia.
    Fawait menegaskan, pembukaan bandara dengan layanan penerbangan langsung ke Jakarta akan mempermudah investor masuk ke Jember dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
    Hal itu diyakini akan menekan angka kemiskinan ekstrem di Jember yang disebut tertinggi di Jawa Timur.
    Pemkab Jember akhirnya mengumumkan layanan penerbangan reguler Jember-Jakarta kembali setelah terakhir beroperasi pada 9 Oktober 2025 atau hanya enam kali penerbangan sejak 23 September 2025.
    Setelah melakukan evaluasi, pihak Fly Jaya Air telah memastikan penerbangan dimulai lagi pada November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 18 Kota Indonesia yang Terkontaminasi Hujan Mengandung Mikroplastik, Tertinggi di Jakpus

    Daftar 18 Kota Indonesia yang Terkontaminasi Hujan Mengandung Mikroplastik, Tertinggi di Jakpus

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 18 kabupaten/kota di Indonesia diduga mengalami hujan yang mengandung mikroplastik.

    Temuan tersebut menurut hasil penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) pada Mei–Juli 2025 yang melakukan penelitian kontaminasi mikroplastik di udara ambien di 18 kota/kabupaten di Indonesia.

    Titik pengambilan sampel udara di Jakarta mencakup Pasar Tanah Abang, Jalan Sawah Besar, dan Kawasan Ragunan. Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara menjadi hotspot mikroplastik akibat kombinasi lalu lintas kendaraan tinggi, penggunaan plastik sekali pakai, aktivitas bongkar-muat barang, dan pelepasan serat sintetis dari pakaian tekstil.

    Fragmen dan fiber mikroplastik yang beterbangan di udara inilah yang kemudian terdispersi oleh angin dan berpotensi turun bersama air hujan, menjelaskan fenomena “hujan mikroplastik” yang kini menjadi sorotan di Jakarta. Sementara itu, kota dengan kelimpahan mikroplastik udara terendah ditemukan di Malang, hanya 2 partikel dalam 2 jam, karena rendahnya aktivitas industri dan pembakaran sampah serta dominasi vegetasi alami.

    Hasilnya menunjukkan 5 kota dengan kontaminasi tertinggi adalah : Jakarta Pusat (37 partikel /2jam/9 cm), Jakarta Selatan (30), Bandung (16), Semarang (13) dan Kupang (13).

    Berikut 18 kota yang terkontaminasi hujan mikroplastik

    Jakarta Pusat
    Jakarta Selatan
    Bandung
    Semarang
    Kupang
    Denpasar
    Jambi
    Surabaya
    Palembang
    Pontianak
    Aceh Utara
    Sumbawa
    Palu
    Sidoarjo
    Gianyar
    Solo
    Bulukumba
    Malang

    Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik, Menurut M Reza Cordova mikroplastik dalam air hujan berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik serta degradasi plastik di ruang terbuka.

    Dalam 1 m2 ditemukan 15 partikel mikroplastik berbentuk serat sintetis dan fragmen dari jenis polimer Poliester, Nilon, polietilena, polipropilen dan polibutadien dari ban kendaraan. Temuan BRIN ini didukung penelitian ECOTON dan SEIJ yang menunjukkan bahwa kontaminasi mikroplastik di Udara Jakarta menempati peringkat teratas dibandingkan kota-kota lain yang diteliti.

    ”Tingginya mikroplastik diudara Jakarta berdampak pada tingginya kadar mikroplastik dalam air hujan, karena air hujan menyerap material di atmosfer udara sehingga mikroplastik yang ada diudara tertangkap air hujan dan larut didalamnya”. Ungkap Rafika Aprilianti, kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton dilansir dari laman resmi Ecoton.

    Dia menyebutkan bahwa Jenis mikroplastik yang ditemukan berupa 2 jenis mikroplastik dominan yaitu serat fiber dan fragmen selain jenis Filamen.

    Jenis Polimer yang ditemukan di udara jenisnya lebih beragam dibandingkan jenis polimer yang ditemukan di udara. Selain 5 jenis polimer yang ditemukan dalam air hujan yaitu : Poliester, Nilon, polietilena, polipropilen dan polibutadien. Peneliti Ecoton dan SEIJ juga menemukan polimer diudara yaitu : PTFE, Epoxy, Poliisobutylen (karet sintetis), Poliolefin dan silika.

  • 8 Wilayah Akan Dihantam Gelombang Tinggi Hari Ini 29 Oktober 2025

    8 Wilayah Akan Dihantam Gelombang Tinggi Hari Ini 29 Oktober 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

    ‎Gelombang laut pada hari ini diperkirakan dapat mencapai ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter. 

    ‎Kondisi ini dipengaruhi oleh pola angin di wilayah utara yang bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 4-20 knot. Sementara itu, di wilayah selatan, angin bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 4-15 knot.

    ‎Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna utara dan Samudra Pasifik utara Papua.

    ‎BMKG mencatat terdapat delapan wilayah perairan dengan potensi gelombang 2,5–4 meter, di antaranya Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan banten, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, dan Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan Bali, dan Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    ‎BMKG mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, serta operator transportasi laut agar tetap waspada. Gelombang tinggi berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran dan aktivitas di laut.

  • Penerbangan Jember-Jakarta segera dibuka kembali pada November 2025

    Penerbangan Jember-Jakarta segera dibuka kembali pada November 2025

    Setelah melalui uji coba dan evaluasi bersama, kini Jember resmi terkoneksi langsung dengan ibu kota Jakarta.

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Penerbangan maskapai Fly Jaya dengan rute Jember-Jakarta di Bandara Notohadinegoro segera dibuka kembali pada November 2025, setelah penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Surya Mataram Nusantara, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa malam.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan Deputi Komersial Direktur PT Surya Mataram Nusantara Ary Mercyanto melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama tentang Layanan Angkutan Udara di Bandara Notohadinegoro Jember tersebut.

    “Alhamdulillah bahwa rencana kami untuk terus menyambungkan Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi yakni ibu kota Jakarta pada tahapan finalisasi untuk menuju penerbangan yang permanen,” kata Bupati Fawait, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Jawa Timur.

    Menurutnya, penerbangan dengan rute Jember-Jakarta bukan hanya sekadar keinginan, melainkan sudah menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat Jember untuk membuka peluang investasi karena dapat menarik investor datang ke Jember.

    “Setelah melalui uji coba dan evaluasi bersama, kini Jember resmi terkoneksi langsung dengan ibu kota Jakarta. Itu bukan hanya soal transportasi, tapi soal kebutuhan untuk membuka akses investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pula.

    Deputi Komersial Direktur PT Surya Mataram Nusantara (Fly Jaya) Ary Mercyanto mengatakan pihaknya datang kembali ke Jember bertemu dengan Gus Fawait dan jajarannya untuk memulai lagi penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Bandara Notohadinegoro Jember.

    “Setelah kami melakukan evaluasi bersama terhadap operasional penerbangan yang sudah berjalan dan melihat ada keterlibatan uang pemerintah, sehingga kami sebagai pihak swasta sangat berhati-hati sekali,” katanya.

    Ia mengatakan pula, rencana ada penambahan fasilitas refueling (pengisian bahan bakar) di Bandara Notohadinegoro agar kapasitas atau daya angkut meningkat dan biaya operasional turun.

    Penerbangan dengan pesawat ATR-72 dengan kapasitas 70 penumpang rute Jakarta-Jember-Jakarta akan dibuka kembali pada 11 November 2025, dengan jadwal yang sama seperti sebelumnya, yakni dua hari dalam sepekan setiap hari Selasa dan Kamis.

    Jadwal penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma pukul 07.45 WIB dan tiba di Bandara Notohadinegoro Jember pukul 10.05 WIB. Sedangkan dari Bandara Jember, pesawat take off pukul 10.35 WIB dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.55 WIB.

    Sebelumnya, penerbangan perdana maskapai Fly Jaya rute Jakarta-Jember-Jakarta pada 23 September 2025 dan beroperasi selama tiga pekan saja, karena penerbangan komersial tersebut sempat dihentikan pada 14 Oktober 2025 dengan alasan evaluasi secara menyeluruh.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.