Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Hari Pemakaman Raja Surakarta PB XIII Berdasarkan Kalender Jawa, Ini Hitungannya

    Hari Pemakaman Raja Surakarta PB XIII Berdasarkan Kalender Jawa, Ini Hitungannya

    Liputan6.com, Jakarta Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi akan dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja Mataram Islam di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Untuk harinya, akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan kalender Jawa.

    “Kemungkinan besar, ini rapat dulu. Tapi kemungkinan besar di hari Selasa setelah Selasa Kliwon. Besok itu kebetulan Selasa Kliwon toh. Jadi, mungkin setelah Selasa Kliwon. Kemungkinan besar di atas jam satu jam dua ya,” kata Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat, KPH Eddy Wirabhumi, Minggu (02/11/2025).

    Sebelum dimakamkan ke Imogiri, jenazah akan disemayamkan di pendopo belakang pendopo utama.

    Dia mengatakan, PB XIII sudah cukup lama menderita sakit. PB mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Indriati.

    “Memang hari ini kita berduka. Sudah positif tadi pagi. Beliau enggak ada, di Rumah Sakit Indriati. Sekarang sedang di persiapkan untuk proses mengundurkan beliau dari rumah sakit ke keraton sambil menunggu nanti persiapkan,” ujar Eddy.

    Suami GKR Wandansari (Gusti Moeng) ini menceritakan, PB XIII sempat sembuh dari sakit dan pulang ke keraton. Namun kondisi kesehatannya kembali terganggu sehingga mengharuskannya masuk rumah sakit lagi.

    “Iya, cukup lama. Jadi sebelum Adang Dal itu sebenarnya beliau sempat masuk. Kemudian lumayan sehat, kondur (pulang). Terus kemudian ikut acara Adang Dal itu. Kemudian setelah itu gerah (sakit) lagi. Masuk lagi sampai sekarang,” jelasnya.

    “Ya, sebenarnya kan sudah lama ya beliau sakit. Terakhir ya komplikasi, macam-macam, termasuk darah apa namanya, gula darahnya tinggi dan seterusnya gitu,” katanya.

    Eddy Wirabhumi memaklumi bahwa faktor usia turut mempengaruhi kesehatan beliau. “Ya, sudah sepuh juga toh, nggih,” pungkasnya.

  • Raja Surakarta Paku Buwono XIII Wafat, Akhiri Perjalanan Panjang Dinasti Mataram Modern

    Raja Surakarta Paku Buwono XIII Wafat, Akhiri Perjalanan Panjang Dinasti Mataram Modern

    Surakarta (beritajatim.com) — Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIII, raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, berpulang pada Minggu Pon (2 November 2025) dini hari setelah beberapa waktu menjalani perawatan akibat sakit. Raja yang akrab disapa Sinuhun PB XIII ini wafat di Rumah Sakit Indrayanti, Surakarta.

    Kabar duka tersebut dikonfirmasi salah satu adiknya, GKR Koes Moertiyah Wandansari, yang menyebut sang kakak memang sudah lama mengalami penurunan kondisi kesehatan.

    “Terakhir, waktu prosesi Adang Dandang Kiai Duda dalam rangka Maulud Nabi di Tahun Dal, beliau sudah tampak sangat lemah. Namun karena itu tradisi penting delapan tahunan, beliau tetap hadir,” ujar Koes Moertiyah, Sabtu malam (1/11) yang disebutkan oleh sumber beritajatim Minggu pagi (2/11).

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu pemakaman, namun tradisi mengisyaratkan jenazah akan dimakamkan di Astana Pajimatan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, makam para raja Mataram Islam.

    Sejak pagi, suasana di Keraton Surakarta mulai tampak berbeda. Sejumlah prajurit dan abdi dalem berdatangan mengenakan busana adat lengkap, sementara masyarakat mulai berdiri di sekitar alun-alun utara untuk memberi penghormatan terakhir.

    “Benar, Sinuhun wafat. Saya mendapat dhawuh untuk ke Keraton, tapi belum tahu kabar lebih lanjut,” ujar seorang abdi dalem yang enggan disebut namanya.

    Dari Masa Kecil Sederhana hingga Sopir Pribadi Raja

    Lahir pada 28 Juni 1948 atau 21 Ruwah tahun Dal 1879 Jawa, PB XIII memiliki nama kecil Gusti Raden Mas Suryadi, putra dari PB XII dan KRAy Pradapaningrum. Nama itu kemudian diganti menjadi Suryo Partono oleh neneknya, GKR Pakoe Boewono, yang juga permaisuri PB XI.

    Kehidupan masa kecil Suryo Partono jauh dari kemewahan bangsawan. Ia tumbuh dalam kesederhanaan di lingkungan keraton. Dalam buku Mas Behi, Angger-angger dan Perubahan Zaman karya KP Eddy Wirabhumi, diceritakan bahwa putra-putri PB XII harus bersekolah dengan sandal karena tak mampu membeli sepatu.

    “Sepatu? Memimpikannya saja kami tidak berani,” tutur PB XIII dalam kesaksian yang ditulis Eddy.

    Dewasa, Suryo Partono hidup mandiri. Ia pernah bekerja sebagai sopir pribadi di Jakarta dan kemudian menjadi ajudan sekaligus sopir bagi ayahandanya sendiri.

    “Kalau Sinuhun makan di restoran, saya makan di mobil. Kadang saya mengutip uang bensin untuk kebutuhan keluarga,” kenangnya suatu kali.

    Meski hidup sederhana, ia aktif di komunitas radio amatir ORARI Surakarta bersama tokoh masyarakat Sumartono Hadinoto. Aktivitas sosialnya terlihat saat banjir besar melanda Solo; keduanya berkeliling membagikan lampu petromaks untuk warga pengungsi.

    Dari Pelatihan Migas hingga Penyelamat Pusaka Keraton

    Suryo Partono juga sempat mengikuti pelatihan kerja di PT Caltex di Rumbai, Riau. Pengetahuan yang diperolehnya terbukti berguna saat Keraton Surakarta terbakar pada Januari 1985. Berkat keahliannya, ia berhasil menghambat kobaran api di Bangsal Prabasuyasa, menyelamatkan sejumlah pusaka penting kerajaan.
    Atas jasanya, PB XII menganugerahinya Bintang Sri Kabadya Tingkat I, penghargaan tertinggi di lingkungan Keraton.

    Naik Tahta di Tengah Badai Dualisme

    Pada 10 September 2004 (25 Rejeb 1937 Jawa), KGPH Hangabehi — gelar bagi putra sulung raja Mataram — resmi dinobatkan menjadi Paku Buwono XIII. Namun perjalanan menuju tahta tidak mudah.

    Penobatan itu diiringi dinamika internal karena salah satu saudaranya, KGPH Tedjo Wulan, juga menobatkan diri sebagai raja, menciptakan dualisme “PB XIII kembar”. Konflik tersebut sempat mereda, namun kembali mencuat pada 2017 ketika Sinuhun PB XIII menutup akses adik-adiknya ke Keraton selama tiga tahun.
    Ketegangan mulai mencair setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1950/2020, yang menjadi dasar rekonsiliasi antar keluarga besar PB XII.

    “Putusan ini membawa pencerahan. Ini bukan soal kalah atau menang, melainkan bagaimana seluruh anak cucu PB XII bisa kembali bersatu membangun Keraton,” kata Eddy Wirabhumi, Ketua Bidang Hukum Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta.

    Warisan Seorang Raja

    PB XIII dikenal sebagai sosok yang tekun menjaga tradisi di tengah perubahan zaman. Meski hidup dalam kesederhanaan dan menghadapi berbagai cobaan, ia tetap menempatkan kehormatan Keraton sebagai panggilan hidup.
    Kini, kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Keraton Surakarta dan masyarakat yang selama ini memandangnya sebagai simbol keluhuran budaya Jawa. [aje]

  • Hari Pemakaman Raja Surakarta PB XIII Berdasarkan Kalender Jawa, Ini Hitungannya

    Profil PB XIII, Raja Surakarta yang Naik Takhta Sejak Tahun 2004

    Liputan6.com, Jakarta Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit, Minggu (2/11/2025). Adik kandung PB XIII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger membenarkan kabar duka ini.

    “Benar mas, ini tadi saya dapat kabar. Coba ke keraton saja,” ujar Gusti Puger saat dihubungi merdeka.com.

    Kabar meninggalnya PB XIII juga dibenarkan Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat, KPH Eddy Wirabhumi.

    Dikatakan Eddy, PB XIII meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Indriati, Grogol, Solo Baru.

    “Ya di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Saya menerima info sudah 15 menit yang lalu, jadi sekitar pukul 7.40 WIB,” ungkapnya.

    Informasi yang dihimpun, PB XIII Hangabehi lahir pada tanggal 28 Juni 1948. Dia merupakan Susuhunan Surakarta kedua belas yang bertakhta sejak tahun 2004.

    Gelar Pakubuwana XIII awalnya diklaim oleh dua pihak, setelah wafatnya Susuhunan Pakubuwana XII tanpa putra mahkota yang jelas karena tidak memiliki permaisuri, maka dua putra Pakubuwana XII dari ibu yang berbeda saling mengakui takhta ayahnya.

    Putra yang tertua, KGPH Hangabehi, oleh keluarga didaulat sebagai penguasa keraton dan KGPH Tejowulan menyatakan keluar dari keraton. Dua-duanya mengklaim pemangku takhta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Pakubuwana XIII.

    Konflik Raja Kembar tersebut berlangsung selama sekitar delapan tahun, hingga pada tahun 2012 dualisme kepemimpinan di Kasunanan Surakarta akhirnya usai setelah KGPH Tejowulan mengakui gelar Pakubuwana XIII menjadi milik KGPH Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR.

    Selama menjadi raja Kasunanan Surakarta, PB XIII telah berperan dan terlibat dalam berbagai peristiwa penting, khususnya mengenai posisinya sebagai kepala keluarga keraton.

    Selain menyelenggarakan berbagai upacara adat dan acara besar keraton seperti labuhan, grebeg, sekaten, kirab malam 1 Sura dan lain-lain, PB XIII juga melanjutkan tradisi pemberian gelar kebangsawanan atau kepangkatan.

    Gelar diberikan untuk keluarga keraton dan abdi dalem setara honoris causa kepada pejabat pemerintahan, anggota TNI dan Kepolisian, politisi, pengusaha, ulama, tenaga kependidikan, seniman dan budayawan, maupun masyarakat umum dari berbagai kalangan yang dianggap berprestasi, mempunyai perhatian terhadap pelestarian dan pengembangan budaya Jawa, atau memiliki jasa terhadap Keraton Surakarta dan Republik Indonesia.

    Dalam upacara Tingalan Dalem Jumenengan yang ke-18 pada 27 Februari 2022, PB XIII mengangkat KGPH Purubaya, yang merupakan putra laki-lakinya yang lahir dari permaisuri, sebagai putra mahkota Kasunanan Surakarta dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram.

    Pengukuhan Purubaya sebagai putra mahkota tersebut disaksikan oleh kakak dan beberapa adik Pakubuwana XIII, kakak perempuan Purubaya, keluarga besar Keraton Surakarta yang hadir, para abdi dalem, dan para tamu undangan yang terdiri dari beberapa pejabat tinggi pemerintahan serta perwakilan dari kerajaan-kerajaan di Indonesia dan masyarakat umum.

  • Diselimuti Kerak Radiasi Kosmis Miliaran Tahun

    Diselimuti Kerak Radiasi Kosmis Miliaran Tahun

    GELORA.CO – Komet Antarbintang 3I/ATLAS, si pendatang dari luar Tata Surya, kini mengungkap rahasia perjalanannya selama miliaran tahun.

    Pengamatan terbaru menggunakan Teleskop Luar Angkasa James Webb (JWST) menunjukkan bahwa komet tersebut memiliki kerak tebal yang teradiasi kosmis, membuat komposisinya tidak lagi mencerminkan material dari sistem bintang asalnya.

    Penelitian ini mengisyaratkan bahwa 3I/ATLAS telah menyerap begitu banyak sinar kosmik galaksi selama perjalanan antarbintangnya melintasi Bima Sakti sehingga mengembangkan kerak teradiasi yang dalam.

    Kerak inilah yang menutupi materi aslinya.

    Karbon Dioksida Ekstrem Akibat Sinar Kosmik

    Menggunakan data JWST dan simulasi komputer, para peneliti menyimpulkan bahwa tingginya kadar karbon dioksida (CO2) pada komet tersebut berasal dari radiasi luar angkasa yang diserap selama perkiraan usia 7 miliar tahunnya.

    Dikutip Live Science, Sinar kosmik galaksi—sejenis radiasi luar angkasa yang terdiri dari partikel berenergi tinggi dari luar Tata Surya—menghantam karbon monoksida (CO) di ruang angkasa, mengubahnya menjadi karbon dioksida (CO2).

    Di dalam Tata Surya kita, heliosfer (gelembung radiasi yang dipancarkan Matahari) melindungi Bumi dan tetangganya dari sebagian besar radiasi kosmik ini.

    Namun, di ruang antarbintang, tempat 3I/ATLAS menghabiskan sebagian besar hidupnya, tidak ada perlindungan seperti itu.

    Romain Maggiolo, penulis utama studi tersebut dan ilmuwan riset di Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, menjelaskan dampak jangka panjangnya.

    “Itu sangat lambat, tetapi selama miliaran tahun, itu adalah efek yang sangat kuat,” kata Maggiolo.

    Para penulis studi menyimpulkan bahwa selama miliaran tahun, sinar kosmik telah secara signifikan mengubah keadaan fisik es komet 3I/ATLAS, hingga kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter.

    Pergeseran Paradigma Studi Objek Antarbintang

    Temuan ini, yang digambarkan para peneliti sebagai “paradigm shift” (pergeseran paradigma) dalam studi objek antarbintang, menyiratkan bahwa objek seperti 3I/ATLAS sebagian besar terdiri dari materi yang telah diproses oleh sinar kosmik galaksi, daripada materi murni yang merupakan representasi dari lingkungan tempat mereka terbentuk.

    Dengan kata lain, komet 3I/ATLAS kini adalah produk dari perjalanan antarbintangnya, bukan dari tempat asalnya—setidaknya di bagian luarnya.

    3I/ATLAS yang diperkirakan berusia sekitar 3 miliar tahun lebih tua dari Tata Surya kita yang berumur 4,6 miliar tahun, saat ini tengah terbang mengelilingi Matahari.

    Komet itu baru saja mencapai perihelion (titik terdekat dengan bintang kita) pada 29 Oktober lalu.

    Maggiolo mencatat bahwa gas yang dikeluarkan komet sebelum perihelion hanyalah dari cangkang luarnya yang teradiasi.

    Meskipun tidak mungkin, erosi Matahari mungkin cukup kuat untuk membuka materi murni yang terkunci di dalam inti komet.

    “Akan sangat menarik untuk membandingkan pengamatan sebelum perihelion, jadi pengamatan pertama yang kami miliki ketika ia tiba di tata surya, dengan pengamatan yang dilakukan setelah perihelion ketika terjadi beberapa erosi,” kata Maggiolo.

    “Mungkin dengan melihat perbedaan ini, kita bisa mendapatkan beberapa indikasi tentang komposisi awalnya.”

    Para peneliti menyimpulkan bahwa meskipun 3I/ATLAS telah menua dan berubah, komet ini tetap merupakan sumber informasi yang sangat menarik.

  • Telkom Perkuat Transformasi Korporasi Lewat Strategic Holding-Streamlining

    Telkom Perkuat Transformasi Korporasi Lewat Strategic Holding-Streamlining

    Jakarta –

    Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung agenda transformasi BUMN sekaligus memperkuat langkah transformasi jangka panjang sebagaimana arah kebijakan nasional dan mandat efisiensi dari Presiden Republik Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) akan melakukan transformasi menjadi strategic holding dan penguatan portfolio bisnis (streamlining).

    Hal tersebut sejalan dengan aspirasi streamlining BUMN yang diamanatkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Program ini menargetkan pemangkasan jumlah perusahaan BUMN dari yang awalnya berjumlah 1.000 menjadi sekitar 200-240 melalui konsolidasi dan restrukturisasi guna meningkatkan efisiensi, profitabilitas dan daya saing global.

    Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji menyampaikan bahwa streamlining merupakan bagian penting dalam rangka mendukung Telkom dalam mewujudkan strategic holding dua tingkat (two tier strategic holding) yang berfokus pada penciptaan nilai. Strategi ini dapat memperkuat posisi Telkom sebagai digital telco dan enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global, sekaligus mendorong efisiensi, improvement, sinergi dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

    “Streamlining portofolio bisnis kami hadirkan agar Telkom dapat semakin fokus pada bisnis inti yang mendukung pilar transformasi perusahaan. Dengan organisasi yang lebih lean dan efisien, setiap anak perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi TelkomGroup. Langkah ini diambil sekaligus untuk memperkuat posisi Telkom dalam menjadi perusahaan strategic holding yang lebih solid dan dapat terus bertumbuh,” ujar Seno dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya pada agenda Forum Group Discussion: Streamlining Anak Usaha untuk Agility & Optimalisasi Bisnis Telkom, Bandung, Jumat (31/10) kemarin.

    Adapun langkah penataan portfolio bisnis atau streamlining bertujuan agar Telkom dapat memastikan fokus pada bisnis inti yang mendukung empat pilar transformasi Telkom 2030. Melalui streamlining, perusahaan diharapkan dapat menjadi lebih ramping, efisien dan tidak terdapat anak usaha dengan portofolio yang hampir serupa. Dengan dilakukan penataan kembali portofolio bisnis, Telkom turut memastikan bahwa setiap anak usaha juga benar-benar memberikan kontribusi dan value creation yang optimal bagi TelkomGroup.

    Lebih lanjut, inisiasi rencana program streamlining Telkom didasarkan pada kajian subsidiary streamlining yang disusun dengan menggunakan framework dari konsultan bisnis independen. Framework tersebut dirancang secara komprehensif untuk mengevaluasi portofolio anak perusahaan Telkom dan menentukan opsi optimal bagi masing-masing entitas, baik melalui cut loss atau divestasi di bawah nilai invested capital, write off atas shareholder loan, maupun pembubaran anak usaha yang dinilai tidak lagi memberikan nilai tambah strategis bagi TelkomGroup.

    Pada kesempatan ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan apabila ada kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil dengan dasar itikad baik dan dibuktikan tanpa unsur mens rea merupakan risiko bisnis yang wajar, bukan tindak pidana korupsi, sepanjang dijalankan dengan bertanggung jawab.

    “Cut loss merupakan langkah pemutusan kerugian perusahaan tidak semakin besar. Tindakan ini sah dan dapat dilakukan sepanjang dilandasi niat baik untuk memperbaiki kondisi perusahaan, tidak mengandung unsur mens rea, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Yusuf.

    “Pelaksanaannya harus disertai dokumentasi yang lengkap dan akurat, serta memperoleh persetujuan dari Danantara, dan akan lebih kuat apabila didukung oleh peraturan internal Danantara yang mengaturnya,” imbuhnya.

    Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto menyampaikan bahwa Sinergi Telkom dengan Danantara, BPKP, BP BUMN, Kejaksaan, dan auditor publik akan menghasilkan model best practice baru bagi tata kelola BUMN di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan restrukturisasi Telkom akan bermuara pada dua hal, yakni peningkatan nilai Telkom sebagai perusahaan (sehat dari beban masa lalu, lincah meraih peluang baru) dan terjaganya amanat publik (tidak ada kerugian negara tersembunyi, tidak ada pelaku kejahatan yang lolos).

    Selaras, Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana menambahkan, agar inisiatif ini dapat memberikan dampak positif bagi Telkom, pihaknya juga menekankan pentingnya penguatan strategi serta pemahaman mendalam terhadap aspek kepatuhan. Dengan demikian, setiap keputusan strategis diambil secara prudent dengan melibatkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

    “Sejalan dengan itu, Telkom berkomitmen untuk memastikan setiap proses streamlining dilakukan secara akuntabel, transparan, selaras dengan prinsip GRC serta berkoordinasi erat dengan Kejaksaan Agung, BPKP, Danantara, dan Badan Pengaturan BUMN untuk menjamin kepatuhan hukum dan mendukung transformasi menuju korporasi yang lebih gesit, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan atas masukan yang telah diberikan untuk mendukung inisiatif ini,” tambahnya.

    Sebagai upaya memastikan proses streamlining berjalan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, Telkom menekankan pentingnya penguatan strategi serta pemahaman mendalam terhadap aspek kepatuhan. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat diambil secara prudent. Untuk itu, Telkom melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli akademisi, auditor, dan kejaksaan, guna memastikan pelaksanaan proses streamlining berjalan sesuai koridor hukum.

    Melalui inisiatif streamlining portofolio bisnis TelkomGroup, Telkom juga senantiasa mendukung inisiatif pemerintah dalam upaya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Telkom berkomitmen untuk tetap menjalankan peran strategisnya dalam mendukung transformasi digital Indonesia yang berkelanjutan.

    Sebagai informasi, agenda Forum Group Discussion diselenggarakan guna memastikan program streamlining yang dijalankan oleh Telkom dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip business judgment rules serta governance risk and compliance (GRC).

    Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh sebagai keynote speaker dan beberapa narasumber diantaranya, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto; Deputi Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan

    (BPKP), Iwan Taufiq Purwanto, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Hayyanul Haq. Acara ini dimoderatori oleh Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan, Yudhi Kurniawan.

    (akn/ega)

  • BMKG Sebut Puncak Musim Hujan Mulai November 2025-Februari 2026

    BMKG Sebut Puncak Musim Hujan Mulai November 2025-Februari 2026

    BMKG Sebut Puncak Musim Hujan Mulai November 2025-Februari 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Indonesia akan menghadapi puncak musim hujan mulai bulan ini, November 2025 hingga Februari 2026.
    Prediksi ini disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam agenda jumpa pers Kesiapsiagaan Hadapi Puncak Musim Hujan 2025/2026, Sabtu (1/11/2025).
    “Jadi ini sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG bulan Oktober yang lalu, dimulai di bulan November atau mulai hari ini, hingga Februari. Jadi November 2025 hingga Februari 2026,” ujar Dwikorita dalam paparannya terkait prakiraan puncak musim hujan.
    Dwikorita menyampaikan, puncak musim hujan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang berlangsung dalam waktu lebih singkat.
    “Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini, jadi biasanya Desember-Januari atau Januari-Februari,” kata dia.
    Ia menjelaskan, mulai November 2025 hingga Februari 2026, akan terjadi pola umum pergerakan awan dari arah Barat ke Timur.
    “Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November, puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian Barat,” ucapnya.
    Kemudian, puncak musim hujan di Indonesia bagian Tengah hingga Timur terjadi pada bulan Januari-Februari 2026.
    Sebagian besar wilayah Sumatra bagian Barat, Jawa bagian Barat dan Tengah, serta Kalimantan bagian Barat dan Tengah, diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2025 hingga Januari 2026.
    Sementara wilayah Jawa bagian Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, umumnya akan mencapai puncak musim hujan sedikit lebih lambat, yakni Januari-Februari 2026.
    “Jadi tadi meskipun dikatakan periode puncak musim hujan antara November 2025 sampai Februari 2026, tapi di fase puncak musim hujan utama, di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026,” jelasnya.
    Berdasarkan pembaruan data zona musim (ZOM) pada dasarian ketiga Oktober, sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia atau setara dengan 306 zona musim telah memasuki musim hujan.
    Wilayah-wilayah yang saat ini mengalami musim hujan di antaranya di Jakarta, Jawa Barat, Banten, sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Senggigi Sunset Jazz 2025 Dimeriahkan PADI Reborn hingga Bernadya, Sensasi Asik di Pinggir Pantai

    Senggigi Sunset Jazz 2025 Dimeriahkan PADI Reborn hingga Bernadya, Sensasi Asik di Pinggir Pantai

    LOMBOK – Sebuah festival musik penuh bintang akan digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Nusa Tenggara Barat pada 1 dan 2 November 2025. Festival ini bertajuk Senggigi Sunset Jazz 2025 yang akan berlangsung di area Pantai Kerandangan, kawasan wisata Senggigi.

    Sejumlah penampil dipastikan mengisi lineup acara ini. Ada PADI Reborn, Juicy Luicy, Pelita Groove, Ebiet G. Ade, Nadin Amizah hingga Bernadya yang akan tampil dalam dua hari perhelatan acara musik tahunan di Kabupaten Lombok Barat itu.

    Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam keterangan persnya pada Jumat menyampaikan bahwa musisi lokal Lombok seperti Ethno Fusion juga akan tampil di panggung Senggigi Sunset Jazz 2025.

    Menurut dia, penyelenggara menjanjikan tata panggung spektakuler dan penggunaan sistem suara berkualitas tinggi dalam pelaksanaan acara musik tersebut.

    Penyelenggara acara juga menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menyajikan produk lokal serta aneka kuliner daerah di ajang Senggigi Sunset Jazz 2025.

    “Dengan mengusung konsep jazz pantai, Senggigi Sunset Jazz 2025 diharapkan mampu memadukan keindahan panorama alam, musik berkualitas, dan suasana santai khas pantai Senggigi,” kata Bupati mengutip ANTARA, 31 Oktober.

    Ia mengatakan bahwa Senggigi Sunset Jazz bukan sekadar ajang hiburan, melainkan juga sarana promosi pariwisata yang diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

    “Kami ingin menjadikan Senggigi Sunset Jazz sebagai ikon pariwisata yang memperkenalkan keindahan alam dan budaya Lombok Barat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal,” katanya.

  • Wamendagri ungkap empat syarat untuk lahan Kopdeskel Merah Putih

    Wamendagri ungkap empat syarat untuk lahan Kopdeskel Merah Putih

    “Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemenuhan empat syarat strategis dalam menyiapkan lahan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima menjelaskan, syarat pertama yang harus dipastikan adalah kejelasan status kepemilikan lahan. Kepala desa perlu memeriksa dengan cermat apakah lahan merupakan aset desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, atau kementerian/lembaga. Syarat kedua, lahan yang disiapkan harus memiliki luasan minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan dan area parkir.

    “Secara keseluruhan sekitar seribu meter atau menyesuaikan kondisi. Nah, itu untuk luasan lahan,” ujarnya.

    Syarat ketiga, lokasi lahan harus strategis dan mudah diakses warga agar Kopdeskel Merah Putih benar-benar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa.

    Syarat keempat, lahan harus siap pakai dan tidak berada di kawasan rawan bencana sesuai karakteristik daerah masing-masing.

    “Jadi, pastikan lahan itu matang, tidak ada lagi pekerjaan cut and fill yang susah. Kalau sekadar perapian, tidak apa-apa. Dan pastikan kualitas dari tanah itu stabil, tidak di lokasi rawan bencana,” ujarnya.

    Bima juga menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Kopdeskel Merah Putih di tingkat kecamatan untuk bergerak aktif berkoordinasi dengan kepala desa dalam mengidentifikasi lahan sesuai kriteria tersebut.

    “Jadi, para camat tolong lebih aktif dan progresif lagi berkoordinasi dengan teman-teman Kades semua, dan kemudian nanti melakukan identifikasi lahan-lahan tadi bersama,” tuturnya.

    Apabila terdapat kendala teknis dalam identifikasi lahan Satgas Kecamatan dan kepala desa dapat berkonsultasi langsung dengan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui portal resmi.

    Adapun untuk kendala berkaitan dengan kepemilikan lahan, koordinasi dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.

    “Terkait alas hak atau kepemilikan ini langsung kita juga menyiapkan PIC dari Ditjen Pemdes dan Keuda,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memetakan lahan di 270 desa, dengan 67 lokasi sebagai target, dan 30 di antaranya memenuhi syarat. Ia menilai upaya tersebut sebagai bentuk komitmen nyata daerah, termasuk pemanfaatan data pengurus koperasi yang terintegrasi dalam Command Center.

    “Saya men-challenge lah Kabupaten Sumedang ini untuk menjadi kota/kabupaten pertama di Jawa Barat yang terbanyak ya, kesiapan lahannya,” kata Bima.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdag NTB layani penukaran gas non subsidi gratis di NTB Mall

    Disdag NTB layani penukaran gas non subsidi gratis di NTB Mall

    ANTARA – Dinas Perdagangan NTB bersama Pertamina Patra Niaga meluncurkan program penukaran elpiji non subsidi gratis bagi ASN. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. ASN cukup menukarkan dua tabung gas 3 kilogram untuk mendapatkan satu tabung 5,5 kilogram non subsidi.
    (Kusnandar/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

    “Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

    “Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta,” ujarnya.

    Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

    Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

    “Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia,” ujar Machmud.

    Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

    “Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” terang Rahmadi.

    Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

    Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    “Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu,” kata Mamat.

    Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

    Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

    Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.