Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Wilayah Ini Berpotensi Tergenang Banjir Rob hingga Akhir Desember 2025

    Wilayah Ini Berpotensi Tergenang Banjir Rob hingga Akhir Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pesisir (rob) yang diperkirakan terjadi pada 16–31 Desember 2025.

    Dikutip dari akun Instagram resmi BMKG, Selasa (16/12/2025), potensi banjir pesisir dipicu oleh pasang maksimum air laut yang diperkuat dengan fenomena fase Bulan Baru pada 20 Desember 2025, sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Kondisi ini dapat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dan pelabuhan.

    Dampak yang berpotensi terjadi antara lain terganggunya aktivitas bongkar muat pelabuhan, pemukiman pesisir, serta kegiatan tambak garam dan perikanan darat.

    Berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, wilayah pesisir yang berpotensi terdampak rob meliputi pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga sejumlah wilayah pesisir di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Selatan.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga, serta rutin memantau informasi cuaca maritim terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi risiko dan meminimalkan dampak banjir pesisir.

  • Sido Muncul Raih Penghargaan BKKBN-Salurkan Bantuan Tambahan ke Sumatera

    Sido Muncul Raih Penghargaan BKKBN-Salurkan Bantuan Tambahan ke Sumatera

    Jakarta –

    PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) mendapatkan penghargaan bergengsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

    Adapun penghargaan yang diraih oleh Sido Muncul yakni kategori Mitra Swasta Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Predikat Gold yang diberikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat mengatakan pihaknya menyambut baik atas penghargaan yang telah diterima oleh Sido Muncul. Khusus stunting, dia mengatakan pihaknya cukup memberikan perhatian lebih dalam menangani masalah tersebut.

    Pasalnya, stunting bisa merupakan gangguan kesehatan yang bisa memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan anak di masa depan mereka. Pasalnya, stunting tidak hanya mengganggu perkembangan fisik saja. Namun juga bisa berpotensi terhadap penurunan IQ dan produktivitas.

    Untuk itu, Irwan Hidayat mengatakan pihaknya telah menjalankan sejumlah program agar bisa berkontribusi dalam menurunkan stunting, salah satunya pemberian bantuan dana untuk pemenuhan kebutuhan gizi wanita hamil yang tidak mampu.

    “Tentunya dengan mendapatkan penghargaan dari pemerintah ya, Sido Muncul saya itu punya tanggung jawab moral untuk nanti meningkatkan (kontribusi terhadap penurunan stunting) terus (kita) lakukan. Kedua juga akan dapat meningkatkan (kontribusi yang telah berjalan selama ini). Tapi ya itu, kalau saya bukan dalam bentuk makanan. Tapi kami kirim dalam bentuk uang langsung ke banknya ibu anak sebut,” kata Irwan Hidayat di Jakarta, Senin (10/12/2025).

    Dia menjelaskan Sido Muncul juga melakukan sejumlah strategi agar dana bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran, salah satunya dengan memanfaatkan data dari puskesmas. Irwan Hidayat mengatakan data tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui daftar ibu yang sedang hamil.

    “Sebelum kami masuk, kami mendapatkan data-data itu dari puskesmas. Terus kami survei mereka yang memenuhi syarat, kami bantuin,” ujar Irwan Hidayat.

    Dok. Dea Duta Aulia/detikcom

    Dia menjelaskan dari data itu lah pihaknya memberikan bantuan sekitar Rp 500 ribu selama enam bulan kepada ibu hamil. Lewat bantuan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan.

    “Nah, terus saya punya ide langsung Rp 500 ribu selama 6 bulan, setiap program. Nah, itu kami langsung, sehingga lebih gampang,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Irwan Hidayat mengatakan bantuan tersebut juga diberikan sebagai wujud kontribusi Sido Muncul untuk mendukung pemerintah dalam penurunan stunting. Menurutnya, penurunan stunting tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, namun harus ada kontribusi dari sektor lainnya seperti swasta.

    “Saya merasa bahwa partisipasi yang dilakukan oleh pengusaha dan ajakan pemerintah ini, menurut saya itu memang sudah seharusnya begitu. Karena kalau kita mau sukses, pemerintah itu memerlukan partisipasi,” jelasnya.

    Salurkan Bantuan Tambahan untuk Korban Bencana Alam di Sumatera

    Di hari yang sama, Sido Muncul turut menyalurkan bantuan tambahan sebesar Rp 500 juta yang disalurkan melalui Kemensos untuk korban bencana alam di Sumatera. Lewat bantuan tersebut, Irwan Hidayat berharap bisa meringankan beban dari mereka yang korban bencana.

    Bantuan untuk Sumatera bukan baru pertama kali diberikan oleh Sido Muncul. Sebelumnya, pihaknya telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 900 juta dan produk kesehatan Sido Muncul untuk korban bencana alam di Sumatera.

    “Tadi saya bicara sama Pak Menteri, Sido Muncul berpartisipasi Rp 500 juta,” kata Irwan Hidayat di Kantor Kemensos.

    Selain itu, Irwan Hidayat mengatakan pada 2026 mendatang, Sido Muncul bakal gencar untuk mengkampanyekan lingkungan dan pariwisata. Lewat kampanye itu diharapkan bisa mendorong lebih banyak orang untuk melek terhadap kelestarian lingkungan.

    “Ulang tahun Sido Muncul ke-75 tahun depan, kami (akan) melakukan yang pertama kampanye tentang lingkungan. Karena kan seperti kita tahu yang terjadi di Sumatera ini bukan bencana alam ini. Ini kan karena ya ulah manusia gitu ya deforestasi menyebabkan permukaan air tanah meningkat, anomali cuaca, hujannya berlebihan, durasinya berpanjangan, kan gitu ya. Itu satu kampanye tentang lingkungan,” jelasnya.

    Menurutnya, lingkungan terjaga juga dapat menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan.

    “Pentingnya lingkungan itu dijagain dengan baik untuk masa depan. Kalau enggak, hancur,” ungkapnya.

    Dok. Dea Duta Aulia/detikcom

    Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga akan menggencarkan iklan-iklan pariwisata. Destinasi wisata yang bakal dipromosikan bukan yang sudah terkena. Namun destinasi-destinasi yang belum banyak orang tau seperti Bandungan, Kawah Ijen, dan lain sebagainya.

    Ada pun kampanye wisata bakal memanfaatkan sejumlah lini bisnis Sido Muncul seperti Hotel Tentrem hingga Restoran Ayam Goreng Bima.

    “Kami akan pasang tempat-tempat wisata di packaging kami. Bukan cuma di Sido Muncul, di Hotel Tentrem juga terus Restoran Ayam Goreng Bima nanti boxnya akan saya buat kampanye wisata,” jelasnya.

    Irwan Hidayat optimistis jika sektor pariwisata dimaksimalkan bakal memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan.

    “Jika wisata yang kecil bangkit bisa memberikan dampak terhadap lapangan pekerjaan,” tutup Irwan Hidayat.

    Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik bantuan sebesar Rp 500 juta yang diberikan oleh Sido Muncul.

    “Terima kasih ini (bantuan tambahan) baik sekali,” kata Saifullah.

    Dia mengatakan pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

    “Bantuan nanti saya kordinasikan dengan gubernur dan wali kota/bupati setempat,” tutupnya.

    Sebagai informasi tambahan, donasi yang telah terkumpul di Kemensos yakni sebesar Rp 196.874.791.493 untuk korban bencana di Sumatera. Angka tersebut sudah termasuk bantuan senilai Rp 500 juta dari Sido Muncul.

    (adv/adv)

  • Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

    Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • 10 Pelaku Dijerat, Sabu hingga Pajero Disita

    10 Pelaku Dijerat, Sabu hingga Pajero Disita

    Pekanbaru –

    Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap 10 tersangka jaringan peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Para pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui media sosial terkait aktivitas transaksi sabu di kawasan Jalan Bima, Kecamatan Payung Sekaki.

    “Informasi dari masyarakat di media sosial langsung kami tindak lanjuti. Setelah diselidiki, lokasi itu benar dijadikan tempat transaksi narkoba. Ini bukti bahwa peran masyarakat sangat penting dalam membantu pemberantasan narkoba,” ujar Direktur Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira, di Pekanbaru, Senin (15/12/2025).

    Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengerahkan personel yang dipimpin Kasubdit I Kompol Yogir Pramagita. Pengungkapan dimulai pada Selasa (2/12) sekitar pukul 17.30 WIB saat Tim Opsnal Subdit 1 mengamankan tiga tersangka berinisial MS, RU, dan ADA di sebuah pondok kayu di Jalan Bima.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan lima paket sabu seberat 1 gram, sejumlah telepon genggam, serta satu unit sepeda motor. Berikutnya, pada Rabu (3/12), tim kembali ke lokasi dan menemukan dompet berisi 10 paket sabu seberat 4,19 gram di rawa-rawa yang sempat dibuang MS tidak jauh dari lokasi penangkapan.

    Hasil interogasi, tersangka MS mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial ST. Tim opsnal kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ST pada Kamis (4/12) dini hari di Jalan Gabus bersama dua rekannya yang sedang berpesta sabu.

    “Di lokasi tersebut, petugas menemukan satu paket sabu, tiga butir pil ekstasi, empat unit telepon genggam, uang tunai Rp 23,1 juta, serta satu unit mobil Pajero,” papar Kombes Putu.

    Selanjutnya, polisi melakukan penggeledahan di rumah ST dan menemukan alat isap sabu berikut 2 paket sabu. Tim kemudian menyisir sebuah doorsmeer di sekitar lokasi dan kembali menemukan dua paket sabu serta satu butir pil ekstasi.

    Dari rangkaian tersebut, enam pelaku lain turut ditangkap. Keenam pelaku tersebut masing-masing berinisial FS, DB, A, M, ART, dan AS.

    “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Riau memberantas peredaran narkoba sampai ke akar. Kami akan terus mendalami jaringan ini karena yakin peredarannya tidak berhenti pada para pelaku yang sudah ditangkap,” katanya.

    Seluruh tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Mapolda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi memastikan penyelidikan masih berlanjut untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

    Dari 10 Tersangka yang diamankan 8 orang dilakukan Rehabilitasi berdasarkan hasil rekomendasi TAT dari BNN Provinsi yaitu RU, ADA, FS,DB,A,M,ART dan AS sedangkan 2 orang lainnya yaitu MS dan ST dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

    (mea/dhn)

  • KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi ikan budi daya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan III-2025. Produksi ikan ini sudah mencapai 96,95% dari total target 2025 sebesar 5,17 juta ton.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu tetap optimistis produksi perikanan nasional bisa mencapai target 5,17 juta ton, mengingat masih ada triwulan IV yang belum terdata.

    “Yang pertama hingga triwulan III di tahun ini ya produksi ikan kita mencapai 5,02 juta ton. Sudah 96,95% ini ya. Triwulan IV itu kan dimulai bulan dari apa itu? Oktober, November, dan Desember. Kita tinggal menghitung mudah-mudahan 5,17 juta ton ini bisa tercapai,” ujar Haeru saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Selain ikan, produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton, setara 94,97% dari target 8,63 juta ton. Komoditas ikan yang paling banyak produksi pada 2025 cukup bervariasi, di antaranya udang, ikan kakap, dan ikan bandeng.

    Wilayah yang paling besar berkontribusi dalam produksi ikan nasional tersebar di berbagai daerah dan komoditas, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi yang banyak produksi ikan tilapia.

    “Sebenarnya kalau udang itu, Aceh saja. Kalau nggak salah, posisinya yang ke-6. Aceh dan Sumut yang ke-9. NTB nomor-1. Ini contoh udang. Tilapia yang paling banyak itu ada di Jawa. Disusul NTB, kemudian Sulawesi. Ini contoh,” jelas Haeru.

    Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan telah melampaui dari target, yakni mencapai Rp 198 miliar.

    “Kemudian PNBP kita juga luar biasa ini. Walaupun kita PNBP-nya itu tidak seperti eselon I yang lain, tetapi kita berdasarkan apa istilahnya hasil samping dari UPT yang kita miliki. Sudah bisa mencapai atau melebihi target 391,55%,” terangnya.

    Produksi Perikanan Tangkap

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan produksi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton hingga triwulan III-2025. Pihaknya menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 7,8 juta ton.

    “Khusus produksi perikanan tangkap nasional di mana kita lihat tahun 2024 kurang lebih produksi tangkapan kita 7,8 juta ton dan di saat sekarang sampai per hari ini masih 6,562 juta ton, tapi prognosa kita nanti di angka 7,85 juta sampai akhir Desember 2025,” ujar Latif.

    Latif mengatakan, di sejumlah negara, produksi perikanan budi daya lebih tinggi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap, misalnya di Vietnam produksi perikanan tangkap 3 juta ton, sementara produksi perikanan budi daya 20 juta ton dalam setahun.

    “Di China, lebih ekstrem lagi, penangkapannya diturunkan betul hanya sampai 2 juta, tapi budi daya hampir 60 juta. Indonesia masih perikanan tangkap lebih tinggi daripada budi daya. Kenapa harus dilakukan? untuk menjaga sustainability daripada perikanan itu sendiri dikelola dengan baik,” terang Latif.

    PNBP di sektor perikanan tangkap mencapai Rp 1,02 triliun. Ia menargetkan capaian PNBP pada 2025 sebesar Rp 1,19 triliun.

    “Tahun 2023 capaian PNBP ini Rp 731 miliar, kemudian kemarin 2024 itu Rp 1,05 triliun. Tahun 2025 Rp 1,027 triliun, tapi estimasi kita sampai Rp 1,19 triliun sekian di akhir tahun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Link dan Cara Cek Informasi Cuaca Natal-Tahun Baru, Resmi BMKG!

    Link dan Cara Cek Informasi Cuaca Natal-Tahun Baru, Resmi BMKG!

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meluncurkan platform informasi cuaca Natal dan Tahun Baru (Nataru). Layanan ini bisa digunakan masyarakat untuk mengecek cuaca apabila ingin bepergian dengan transportasi darat, udara, dan laut saat libur Nataru 2025/2026.

    Mengutip dari situs resmi BMKG, ada tiga kanal untuk mengecek informasi cuaca saat Nataru, yaitu:

    Digital Weather for Traffic (DWT): Cuaca transportasi darat dan rute perjalananSystem of Interactive Aviation Meteorology (INASIAM): Cuaca penerbangan dan navigasi udaraIndonesia Weather Informasi for Shipping (INAWIS): Cuaca maritim dan pelabuhan

    Begini cara mengecek prakiraan cuaca saat Nataru.

    1. Cara cek prakiraan cuaca transportasi darat

    Buka https://cuaca.bmkg.go.id/transKlik menu Digital Weather for Traffic (DWT)Akan muncul tampilan prakiraan cuaca di wilayah IndonesiaUntuk mengecek prakiraan cuaca di wilayah tertentu, klik kolom “Cari lokasi” yang tersedia di kanan atasMasukkan nama lokasi, lalu pilih secara spesifikSetelah itu, akan muncul prakiraan cuaca di wilayah tersebut

    2. Cara cek cuaca penerbangan

    Buka https://cuaca.bmkg.go.id/transKlik menu System of Interactive Aviation Meteorology (INASIAM)Akan muncul tampilan cuaca penerbanganApabila ingin menuju bandara tertentu, klik kolom “Search Airport” yang tersedia di kiri atas untuk mengecek cuaca penerbanganMasukkan nama bandara, lalu klik nama bandaraSetelah itu, akan muncul data penerbangan

    3. Cara cek prakiraan cuaca laut

    Waspada Curah Hujan Tinggi sampai Januari 2026

    Potensi curah hujan tinggi diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah sampai bulan Januari 2026. Hal ini berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang kondisi cuaca, dinamika atmosfer, serta potensi risiko hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Mengutip dari situs resmi BMKG, Plt. Sekretaris Utama, Guswanto menyampaikan bahwa periode Desember 2025 hingga Januari 2026 bertepatan dengan puncak musim hujan sehingga meningkatkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah, terutama:

    JawaBali, NTB, NTTSulawesi SelatanPapua SelatanSebagian besar Kalimantan

    Selama periode Nataru ini, BMKG telah memetakan dinamika cuaca dalam tiga periode, yakni:

    15-22 Desember yang didominasi hujan lebat;22-29 Desember yang cenderung menurun; serta29 Desember-10 Januari yang kembali meningkat seiring pergeseran puncak musim hujan ke Pulau Jawa.

    “Yang perlu diwaspadai adalah tingginya intensitas hujan, angin kencang, gelombang tinggi, serta potensi dampak tidak langsung dari bibit siklon tropis. Kondisi ini dapat memengaruhi aktivitas transportasi darat, laut, dan udara selama Nataru,” katanya.

    Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah fenomena atmosfer diprediksi aktif secara bersamaan pada periode Nataru, seperti Monsun Asia, Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby, La Niña lemah, serta kemunculan bibit siklon tropis 93W dan 91S yang dapat memperkuat intensitas hujan dan angin kencang di berbagai wilayah.

    Potensi Pertumbuhan Awan Cumulonimbus

    Untuk transportasi udara, pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) masih menjadi perhatian karena dapat memicu hujan intensif. Namun, mitigasi telah berjalan sejak awal melalui penyediaan flight document resmi BMKG.

    “Semua pilot sudah mengambil flight document dari website-nya BMKG secara resmi, sehingga harapannya tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Jadi artinya BMKG juga telah memberikan langkah untuk mitigasinya,” ujar Guswanto.

    Aktivitas Laut hingga Potensi Banjir Rob

    Pada sektor pelayaran, sebagian wilayah perairan diperkirakan mengalami gelombang 2,5-4 meter, sementara area dekat Natuna dapat melebihi 6 meter pada Januari. BMKG juga memberikan informasi potensi rob berbasis fase bulan bagi berbagai pesisir di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah yang sudah terdampak rob, seperti Pontianak, juga mendapatkan penguatan informasi untuk mendukung respons daerah.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/imk)

  • BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

    Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

    “Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

    Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

    Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

    “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

    Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

    “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

    “Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

  • HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

    HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (14/12/2025), berlangsung meriah. Acara tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

    Kehadiran pimpinan daerah dan pemerintah pusat itu menegaskan pentingnya peran pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat sekaligus wahana pelestarian budaya lokal. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengapresiasi keberlangsungan Pasar Keramat yang dinilai telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat selama tiga tahun terakhir.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-3 kepada Pasar Keramat. Tiga tahun perjalanan pasar ini telah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pasar ini hidup, tumbuh, dan berkembang dari kekuatan warga yang menjaga nilai budaya sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan, Pasar Keramat bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan wadah ekonomi rakyat yang memberikan penghidupan bagi pedagang kecil, petani, perajin, pelaku kuliner tradisional, hingga seniman lokal. Hasil bumi lokal terserap, produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin dikenal luas, dan pendapatan keluarga meningkat.

    “Tradisi unik seperti penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi serta sajian kuliner tradisional tanpa bahan pengawet menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Akar sejarah dan budaya Mojokerto yang pernah menjadi pusat tiga kerajaan besar, yakni Mataram Kuno, Kahuripan pada masa Airlangga, dan Majapahit sangat kuat dan kental,” katanya.

    Pasar Keramat yang berada di Desa Warugunung tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi penerus.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam sambutannya menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya ibu, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

    “Inilah kesetaraan sesungguhnya yang saya rasakan hari ini. Kita semua ada di sini berkat rahim seorang perempuan. Mari sejenak kita renungkan dan ucapkan terima kasih dari hati kita kepada mama kita semua,” tuturnya.

    Veronica menyoroti sajian pangan lokal di Pasar Keramat yang sebagian besar disiapkan oleh para ibu. Menurutnya, makanan yang diolah tanpa MSG tersebut mencerminkan kebahagiaan dan dukungan dalam keluarga. Ia menambahkan, kesetaraan dalam keluarga akan menciptakan ruang aman bagi anak-anak.

    “Ketika mama mendapat dukungan dari ayah, dihargai, dan diberi ruang berekspresi, mereka bisa berkarya dengan hati yang bahagia. Hasilnya bisa kita nikmati bersama di Pasar Keramat ini. Komunikasi yang saling menghargai antara ayah dan ibu akan membuat anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif,” ujarnya.

    Veronica juga menilai Pasar Keramat sebagai hasil gerakan masyarakat dari bawah yang patut didukung pemerintah. Pasar Keramat adalah panggung ekspresi warga. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan mendukung agar ruang positif seperti ini terus berkembang dan mampu melestarikan warisan budaya bagi generasi berikutnya.

    Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Dengan nuansa tradisional dan suasana pasar yang rindang, Pasar Keramat diharapkan terus memperkuat identitas Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang kaya sejarah, budaya, dan kearifan lokal. [tin/suf]

  • 100 Unit Nissan X-Trail Hybrid Terbaru Dikirim ke Konsumen RI

    100 Unit Nissan X-Trail Hybrid Terbaru Dikirim ke Konsumen RI

    Jakarta –

    Setelah resmi diluncurkan pada pameran GIIAS 2025 lalu, Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE akhirnya mulai dikirim ke konsumen Indonesia. Tercatat ada sekitar 100 unit Nissan X-Trail bermesin hybrid ini yang dikirim ke garasi konsumen Indonesia. Mobil ini diimpor secara utuh dari Jepang.

    “Kami ingin menyambut para pelanggan pertama sebagai bagian keluarga besar Nissan. X-Trail memiliki warisan yang kuat di Indonesia, dan melalui teknologi e-Power serta sistem AWD elektrik e-4ORCE, kami menghadirkan evolusi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas keluarga masa kini. Kami percaya X-Trail tak hanya menjadi kendaraan yang diandalkan, tetapi juga partner perjalanan yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dan nilai lebih dalam setiap jejak perjalanan keluarga Indonesia,” terang Bima Aristantyo selaku Head of Sales and Product Planning PT NMDI (Nissan Motor Distributor Indonesia) dalam keterangannya.

    Seremoni penyerahan dilakukan secara simbolis oleh CEO Indomobil Dealer Santiko Wardoyo, sebagai wujud kolaborasi erat antara Nissan dan Indomobil dalam memperkuat pengalaman konsumen serta memperluas adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

    Nissan X-Trail e-Power mulai dikirim ke konsumen Indonesia. Foto: Dok. Nissan

    Sebagai informasi, Nissan X-Trail e-Power kali pertama diperkenalkan di GIIAS 2025 dengan harga Rp 795 juta (OTR Jakarta). Melalui teknologi e-Power, X-Trail memberikan sensasi berkendara elektrik sepenuhnya tanpa perlu melakukan pengisian daya eksternal. Sistem penggerak semua roda elektrik e-4ORCE memastikan stabilitas, kontrol, dan kenyamanan optimal di berbagai kondisi jalan.

    Mobil ini punya kabin luas dengan kursi Zero Gravity, sistem pendingin udara Tri-Zone, serta sistem audio BOSE 9 speaker memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan menyenangkan.

    Fitur digital seperti head unit 12,3 inci, MID 12,3 inci, dan Heads-Up Display 10,8 inci memberikan visibilitas informasi yang intuitif, memperkuat karakter premium sekaligus meningkatkan kemudahan pengoperasian kendaraan.

    Keselamatan juga menjadi fokus melalui rangkaian Nissan Safety Shield, yang mencakup Intelligent Forward Emergency Braking, Blind Spot Warning, Intelligent Cruise Control, serta berbagai fitur bantuan berkendara lain yang bekerja secara proaktif untuk melindungi penumpang dalam berbagai situasi.

    (lua/riar)