provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

Jakarta –

Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi menghadirkan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Perhubungan RI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi. Hal ini disertai penyerahan 28 unit bus sekolah bagi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

“Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Mensos Gus Ipul, Kamis (6/11/2025).

Acara penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta. Acara dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul dan Sleman, serta jajaran Forkopimda.

Diketahui, Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program Sekolah Rakyat.

Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.

Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta).

Sedangkan di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Gus Ipul menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah memperkuat transportasi sosial dan membuka akses masyarakat rentan terhadap layanan dasar, terutama pendidikan.

“Kolaborasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil nyata dari sinergi antar-kementerian untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring bukan hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan manusia dengan harapan,” ujarnya.

Ia menekankan transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.

Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan hampir 16.000 siswa. Seluruh siswa berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama desil 1 dan 2. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 46.000 siswa pada 2026, 100.000 siswa pada 2027, dan 200.000 siswa pada tahun-tahun berikutnya.

“Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan seluruh program unggulan dan reguler Presiden anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, dan keluarga dilindungi oleh jaminan sosial. Setelah lulus, keluarga diharapkan keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.

“Kita tidak hanya membangun jalan atau menyediakan kendaraan, tetapi juga membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa. Transportasi adalah instrumen pemerataan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena hambatan akses,” ujar Dudy.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum untuk memperkuat transportasi sosial inklusif yang terintegrasi dengan misi kesejahteraan nasional.

“Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, kita memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi berlanjut hingga ke hati dan masa depan masyarakat yang dilayani,” tegasnya.

Dudy juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, terutama di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.

“Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keberhasilan bangsa di era perubahan sosial dan pendidikan yang cepat tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu berkolaborasi.

“Kerja lintas sektor, seperti yang kita saksikan hari ini, adalah bentuk baru dari kepemimpinan kolaboratif yang melihat persoalan sosial bukan hanya urusan satu kementerian, tetapi sebagai ekosistem yang harus diatur bersama,” ujar Sultan.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemensos dan Kemenhub menunjukkan pendekatan pemerintah yang semakin holistik menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak-anak.

“Transportasi yang inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Ini artinya akses bukan hanya soal jalan dan kendaraan, tetapi juga membuka masa depan, membangun keadilan sosial, dan menciptakan generasi yang tangguh,” lanjutnya.

Menurut Sultan, penyerahan bus sekolah ini adalah simbol paradigma baru pembangunan yang beralih dari kebijakan berbasis program menuju kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centered policy).

“Kita tidak lagi hanya bicara tentang mengirim anak ke sekolah, tetapi juga membangun jembatan sosial agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan tumbuh,” tegasnya.

Menutup acara, Sultan menyebut Yogyakarta sebagai “laboratorium kolaboratif” tempat kebijakan diuji oleh realitas dan inovasi lahir dari empati.

“Yogyakarta selalu terbuka sebagai laboratorium kolaboratif tempat kebijakan diuji oleh kenyataan dan inovasi lahir dari empati,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi ini menjadi contoh birokrasi baru yang bekerja tidak hanya dengan aturan, tetapi juga dengan visi dan nurani masa depan.

(akd/ega)