Buntut Kasus RW Bunuh Diri, Kapolsek Kayangan Dicopot dari Jabatan
Tim Redaksi
LOMBOK UTARA, KOMPAS.com
–
Kapolsek Kayangan
, Iptu Dwi Maulana Kurnia Amin, dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek, berdasarkan Surat Telegram Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, Jumat (21/3/2025).
Pencopotan tersebut merupakan buntut dari perusakan Mapolsek Kayangan pada Senin (17/3/2025) yang dipicu oleh kasus gantung diri RW (27), warga Desa Sesait, karena diduga mendapat tekanan dan intimidasi dari oknum aparat Polsek Kayangan.
Kapolres Lombok Utara, Iptu Agus Purwanta, Jumat (21/3/2025) menjelaskan, pencopotan Kapolsek Kayangan dilakukan guna mempermudah pemeriksaan dari Divisi Propam Mabes Polri dan Bid Propam Polda NTB terhadap yang bersangkutan.
“Saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada Iptu Dwi Maulana Kurnia Amin dan anggotanya atas isu yang beredar di masyarakat, yang diduga sebagai penyebab meninggalnya RW dan penyerangan Mapolsek Kayangan,” kata Agus.
“Kapolsek dan anggota yang diduga melakukan intimidasi, saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri dan Bid Propam Polda NTB,” lanjutnya menegaskan kembali.
Kapolres Lombok Utara juga menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.
“Kapolsek Dwi Maulana sudah dimutasikan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kayangan dan digantikan oleh Iptu Zainudin,” kata Kapolres.
Langkah kepolisian tersebut, kata Agus, merupakan bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolres untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Saat ini, Polres Lombok Utara juga tetap mendalami segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat.
Bersamaan dengan pencopotan Kapolsek, ratusan warga Lombok Utara yang menamakan diri mereka sebagai Warga Lombok Utara Peduli Rijkil Watoni (RW) menggelar
unjuk rasa
di tugu patung kuda, tak jauh dari Mapolsek Kayangan.
Aksi digelar sebagai bentuk kekecewaan mereka atas kinerja kepolisian, terutama di Mapolsek Kayangan.
Polisi dinilai tidak memiliki empati dan melakukan intimidasi serta pemerasan terhadap RW, yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena tertekan.
Massa sempat meneriakkan lagu grup band Sukatani “Bayar Polisi” dalam aksi tersebut.
Mereka mendesak Polda NTB mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan dan intimidasi di Mapolsek Kayangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: NUSA TENGGARA BARAT
-
/data/photo/2025/03/18/67d921dd43a10.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Buntut Kasus RW Bunuh Diri, Kapolsek Kayangan Dicopot dari Jabatan Regional
-

Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi
Jakarta –
Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.
“(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.
Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.
Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.
“Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.
Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.
Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.
“Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.
“Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).
(ada/ara)
-

Keluarga Mahasiswa UKI yang Tewas Belum Terima Surat Penyelidikan, Polisi Ungkap Kondisi Sebenarnya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Jajaran Polres Metro Jakarta Timur angkat bicara terkait keluhan pihak keluarga korban dalam proses penyelidikan kasus tewasnya Kenzha Walewangko (22).
Seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang ditemukan di dalam kampus dengan luka di kepala pada Selasa (4/3/2025) malam.
Berdasar keterangan pihak keluarga Kenzha Walewangko, mereka belum menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dari Polres Metro Jakarta Timur.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan selama hampir tiga minggu penyelidikan berjalan pihaknya sudah mengirim sebanyak tiga kali SP2HP.
“Mengenai SP2HP itu kita sudah kirim SP2HP yang ketiga kali, hari ini yang keempat kali. Cuman memang sesuai SOP kita mengirim kepada pelapor,” kata Nicolas, Jumat (21/3/2025).
Menurut Nicolas, dalam kasus tewasnya Kenzha, pelapor merupakan pihak otoritas dari UKI yang pertama kali menyampaikan kejadian atau bukan pihak keluarga.
Sehingga SP2HP tersebut dikirim kepada pihak otoritas UKI dan bukan keluarga korban, hal ini yang menyebabkan pihak keluarga Kenzha tidak mendapat informasi perkembangan penyelidikan.
Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, preman sok jagoan yang berasal dari Cikiwul viral minta THR ke perusahaan di Bantargebang. Ia sempat kabur, namun polisi berhasil meringkusnya di Sukabumi.
Mengacu laman https://polri.go.id/ (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor, dan dalam hal menjamin akuntabilitas, transparansi penyelidikan penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor.
“Seharusnya memang pelapor menyampaikan SP2HP itu kepada pihak korban, jadi ada mis-nya di situ. Intinya bukan hari ini kita menyampaikan SP2HP, sudah kita kirim dari tanggal 6,” ujarnya.
Nicolas menuturkan sudah menjelaskan hal ini kepada pihak keluarga Kenzha dan massa aksi demo yang menuntut Polres Metro Jakarta Timur segera mengungkap penyebab kematian Kenzha.
DEMO MAHASISWA UKI – Aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur menuntut tewasnya mahasiswa UKI, Kenzha Walewangko diusut tuntas, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)
Dalam pertemuan antara massa aksi demo, penyelidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur pun sudah menyerahkan SP2HP kepada pihak keluarga korban.
Menurut Nicolas, seharusnya pihak Otoritas UKI sebagai pelapor yang meneruskan SP2HP tersebut kepada pihak keluarga Kenzha sehingga informasi perkembangan diketahui.
“Ada mis antara korban dan pelapor. Korban dari pihak keluarga, pelapornya dalam hal ini adalah kepala otorita kampus UKI. Jadi seharusnya menjadi kewajiban otoritas kampus,” tuturnya.
Sebelumnya puluhan orang melakukan aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur terkait tewasnya mahasiswa UKI, Kenzha Walewangko pada Jumat (21/3/2025) siang.
Dalam aksinya peserta aksi yang berasal dari mahasiswa UKI, teman, dan keluarga Kenzha mempertanyakan kinerja Polres Metro Jakarta Timur dalam penanganan kasus tewasnya Kenzha.
Pasalnya penyebab kematian, dan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tewasnya Kenzha Walewangko belum dapat dipastikan dengan alasan proses penyelidikan masih berjalan.
DEMO MAHASISWA UKI – Aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur menuntut tewasnya mahasiswa UKI, Kenzha Walewangko diusut tuntas, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)
Peserta aksi, Emon Wirawan mengatakan bahkan hingga kini pihak keluarga Kenzha belum mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari penyelidik.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Kasus Tewasnya Mahasiswa UKI Belum Terungkap, Massa Ancam Bawa Pasukan Lebih Banyak ke Mabes Polri
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur diminta segera mengungkap kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko (22).
Permintaan ini disampaikan massa aksi dari mahasiswa UKI, teman, dan keluarga Kenzha Walewangko usai melakukan aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025).
Menurut massa, bila kasus tewasnya Kenzha dibiarkan berlarut maka pihak keluarga akan terus kalut karena tidak mendapatkan kepastian atas penyebab tewasnya korban.
“Kami meminta kejelasan paling lama 7X24 jam. Bilamana 7X24 jam belum ada kepastian hukum kami akan melakukan aksi lebih besar lagi,” kata peserta aksi, Emon Wirawan, Jumat (21/3/2025).
Massa menyatakan akan menggelar aksi lanjutan di depan Mabes Polri, dan berupaya meminta audiensi dengan Komisi III DPR RI bila dalam tenggat tersebut kasus tak terungkap.
Mereka meminta Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menuntaskan janjinya yang disampaikan saat audiensi bersama sejumlah peserta aksi di lantai tiga Polres.
Bahwa kasus tewasnya Kenzha Walewangko akan diusut tuntas, sesuai slogan Presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, preman sok jagoan yang berasal dari Cikiwul viral minta THR ke perusahaan di Bantargebang. Ia sempat kabur, namun polisi berhasil meringkusnya di Sukabumi.
“Secara tegas bapak Kapolres (Jakarta Timur) mengatakan akan diusut tuntas, secepat-cepatnya, dan secara Presisi. Tentu itu menjadi jawaban yang paling kami nantikan pada hari ini,” ujarnya.
Emon menuturkan dari hasil audiensi Polres Metro Jakarta Timur juga berjanji akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada keluarga Kenzha.
Pasalnya selama hampir tiga pekan kasus belum terungkap pihak keluarga Kenzha mengaku belum menerima SP2HP sebagaimana hak mereka, sehingga tak mengetahui perkembangan kasus.
“Karena kebetulan setelah dua minggu lamanya SP2HP belum diterima. Setelah kami menyampaikan hari ini, bapak Kapolres tahu dan langsung mengirimkan SP2HP ke keluarga korban,” tuturnya.
Sebelumnya Kenzha Walewangko ditemukan tewas di dalam area kampus UKI, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur dengan keadaan kepala terluka pada Selasa (4/3) malam.
DEMO MAHASISWA UKI – Aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur menuntut tewasnya mahasiswa UKI, Kenzha Walewangko diusut tuntas, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)
Dari penyelidikan sementara Polres Metro Jakarta Timur sebelum tewas Kenzha meminum minuman keras bersama temannya di dalam kampus, hingga sempat terjadi cekcok mulut.
Keributan sempat direlai petugas keamanan UKI, namun beberapa saat setelah kejadian Kenzha ditemukan tewas di dalam area kampus dalam keadaan kepala terluka.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Teman Seangkatan Akui Masuk UGM Bareng Jokowi dan Jamin Ijazahnya Asli: Orangnya Pendiam tapi Kocak – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Muncul lagi tudingan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tudingan itu berasal dari mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar yang mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.
Alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman.
Di mana, pada saat itu, menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.
Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.
Kabar tersebut pun sampai di telinga salah satu teman seangkatan Jokowi, yakni Frono Jiwo.
Dia merasa prihatin dengan kabar yang beredar itu.
Frono lantas menjelaskan bahwa dirinya merupakan teman seangkatan Jokowi yang sama-sama masuk pada 1980 dan lulus bareng juga pada tahun 1985.
“Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980,” katanya, dilansir ugm.ac.id.
Soal ijazah, Frono mengaku tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi, yakni menggunakan font Time New Roman.
Ijazah tersebut juga ditandatangani oleh Rektor Prof. T Jacob dan Dekan Prof Soenardi Prawirohatmodjo.
Hal yang membedakan hanyalah nomor kelulusan yang tertera di ijazah.
Dia bahkan mengatakan, ijazahnya itu bisa dibandingkan dengan milik Jokowi.
“Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari Universitas dan Fakultas,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai skripsi, Frono menceritakan bahwa seluruh mahasiswa satu angkatannya membuat skripsi menggunakan mesin ketik.
Sedangkan sampul, lembar pengesahan, dan penjilidannya, hampir semua dilakukan di percetakan.“Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik, walaupun sudah ada komputer tapi jarang sekali yang bisa. Kalau sampul, lembar pengesahan, penjilidan skripsi semua di percetakan,” katanya.
Selama kuliah, kata Frono, Jokowi termasuk tipikal orang yang pendiam.
Namun, saat kumpul dengan temannya, Jokowi memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan yang mengundang tawa teman dekatnya.
“Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa,” kenangnya.
Penjelasan UGM
Klaim sepihak dari Rismon ini juga membuat Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta angkat bicara.
Mengenai hal ini, Sigit menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh Rismon itu.
Apalagi, yang menyampaikan adalah seorang alumni dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik UGM.
“Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit di Kampus UGM, Jumat (21/3/2025), dilansir ugm.ac.id.
Menurut Sigit, sebagai dosen, seharusnya Rismon menyimpulkan suatu informasi dengan didasari pada fakta dan metode penelitian yang baik.
Jadi, seharusnya, Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Jokowi saja yang ditelaah.
Namun, dia juga harus membandingkan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan, jurusan Jokowi.
Terkait dengan tudingan Rismon soal penggunaan Font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah yang dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa pada tahun itu sudah banyak mahasiswa menggunakan font tersebut.
Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.
Bahkan di sekitaran kampus UGM pada saat itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi.
Hal-hal tersebut, menurut Sigit, seharusnya diketahui oleh Rismon karena dia juga berkuliah di UGM.
“Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegasnya.
Sigit pun menegaskan, banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan.
“Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” katanya.
Nomor Seri Ijazah Jokowi Disebut Berbeda
Terkait dengan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja, Sigit menegaskan pada saat itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.
Sigit menjelaskan bahwa penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi.
Namun, berlaku juga pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan.
“Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.
Sekali lagi, Sigit menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang meragukan ijazah dan skripsi Jokowi itu.
Sehingga, seolah-olah ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UGM adalah palsu.
Dia menegaskan kembali bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM, sehingga ijazah dan skripsinya dijamin asli.
Sigit juga menyebutkan bahwa Jokowi dikenal baik oleh teman seangkatannya dan aktif mengikuti organisasi mahasiswa.
“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau.”
“Beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.
(Tribunnews.com/Rifqah)
-

Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.
“Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.
Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.
Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.
Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.
“Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.
Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.
-

Bandara Tjilik Riwut miliki 3 rute baru dukung perkembangan pariwisata
Harapan saya dari rute-rute baru ini, dari pemerintah daerah setempat, ayo sama-sama kita kawal, kita jaga rute baru ini
Palangka Raya (ANTARA) – Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kini memiliki tiga rute penerbangan baru yang diproyeksikan mampu mendukung perkembangan sektor pariwisata.
“Harapan saya dari rute-rute baru ini, dari pemerintah daerah setempat, ayo sama-sama kita kawal, kita jaga rute baru ini,” kata General Manager Kantor Cabang Bandara Tjilik Riwut Mohamad Adiwiyatno di Palangka Raya, Jumat.
Adapun rute penerbangan baru ini meliputi Palangka Raya-Denpasar (Bali), Palangka Raya-Lombok (Nusa Tenggara Barat), serta Palangka Raya-Makassar (Sulawesi Selatan), dengan maskapai Lion Air.
Adiwiyatno mendorong pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk terus meningkatkan sarana prasarana pendukung khususnya pada berbagai destinasi wisata andalan untuk menarik minat masyarakat datang ke Kalimantan Tengah.
“Kita tingkatkan berbagai fasilitas penunjang, khususnya wisatanya,” tuturnya.
Mengingat cukup strategisnya rute-rute baru ini, baik Bali, Lombok maupun Makassar masing-masing dinilai juga memiliki daya tarik pariwisata yang kuat, pemda setempat juga didorong memperkuat jalinan kerja sama antar daerah.
Adapun untuk rute Palangka Raya-Makassar tersedia setiap hari, Palangka Raya-Denpasar tersedia Senin, Rabu, Jumat dan Minggu, Palangka Raya-Lombok tersedia Selasa, Kamis dan Sabtu.
Lebih lanjut dia menyampaikan, saat ini rata-rata penumpang di Bandara Tjilik Riwut di setiap harinya mencapai 2.000 orang lebih, dengan pergerakan pesawat mencapai 18 kali penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan.
Selain tiga rute baru tersebut, sejumlah rute lain yang telah tersedia lebih dulu di Bandara Tjilik Riwut seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, hingga Balikpapan.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -

Kemendag Ungkap 9 Pengusaha Kurangi Takaran Beras
Jakarta –
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap ada 9 pengusaha mengurangi takaran beras tahun ini. Sembilan pengusaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kemendag.
“Sejak undang-undang Cipta Kerja kan kita lebih mengedepankan sanksi administratif. Jangan sampai, masuk perusahaan berisiko rendah. (Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Moga merinci 9 pelaku usaha beras itu berada di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.
Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.
Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.
“Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.
Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.
(ada/ara)
-

Kemendag menemukan sembilan pelaku usaha beras mengurangi takaran
2025, ada sembilan.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sembilan pelaku usaha yang mengurangi takaran beras, sehingga tidak sesuai dengan label pada kemasan.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 telah ditemukan sembilan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.
“2025, ada sembilan,” ujar Moga, di Jakarta, Jumat.
Moga menyampaikan sembilan pelaku usaha beras tersebut telah diberikan sanksi administratif. Pelaku usaha tersebut berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Lebih lanjut, kata Moga, Kemendag melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.
Selain itu, pada Selasa (18/3), Kemendag kembali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.
Moga menegaskan sebagai tindak lanjut pengawasan apabila ada indikasi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasal 116, yaitu berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.
“Setiap apa yang kami kerjakan, kami selalu koordinasi dengan kementerian/lembaga, tinggal nanti dikolaborasi saja. Cuma karena sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan kami lebih mengedepankan sanksi administratif,” katanya pula.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -

Gunung Lewotobi Meletus, Penerbangan di Lombok Tertunda
Lombok Tengah, Beritasatu.com – Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu 13 kali gempa letusan dan 4 gempa tektonik. Dampaknya, beberapa penerbangan di Bandara Lombok mengalami gangguan.
Meski demikian, operasional bandara secara umum masih berjalan normal.
“Hingga saat ini, operasional di Bandara Lombok masih berlangsung normal. Hasil pemeriksaan di area bandara menunjukkan tidak ada dampak signifikan dari letusan Gunung Lewotobi,” ujar Humas PT Angkasa Pura I Bandara Lombok Arif Haryanto kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).
Meski begitu, dampak dari letusan tersebut tetap memengaruhi jadwal penerbangan. Penerbangan Scoot TR 258/259 yang menghubungkan Singapura dan Lombok yang awalnya dijadwalkan hari ini, Jumat (21/3/2025) terpaksa ditunda hingga Sabtu (22/3/2025) pukul 08.40 Wita.
“Untuk penerbangan Scoot TR 258/259 rute Singapura-Lombok-Singapura yang terjadwal hari ini, ditunda menjadi besok, Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.40 Wita,” jelasnya.
Selain itu, penerbangan AirAsia rute Kuala Lumpur mengalami keterlambatan (delayed). Namun, penerbangan lainnya di Bandara Lombok dilaporkan berjalan lancar tanpa hambatan.
PT Angkasa Pura I Bandara Lombok terus melakukan pemantauan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk BMKG dan AirNav Indonesia, untuk mengantisipasi potensi dampak abu vulkanik terhadap keselamatan penerbangan.
“Kami terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan penerbangan. Semua pihak terlibat dalam menjaga kelancaran dan keamanan operasional,” tegasnya.
Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, telah menyebabkan dampak signifikan pada masyarakat sekitar. Abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung tersebut berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Selain itu, abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki dapat berisiko bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan. Oleh karena itu, warga di sekitar daerah terdampak diimbau untuk selalu waspada dan menjaga kesehatan.