provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 27 Maret 2025: Pagi dan Siang Cenderung Berawan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 27 Maret 2025: Pagi dan Siang Cenderung Berawan – Page 3

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi selama periode mudik Lebaran 2025. Khususnya, pada puncak arus mudik yang diperkirakan berlangsung antara 26 hingga 28 Maret 2025, cuaca buruk seperti hujan lebat hingga sangat lebat bisa mengganggu perjalanan pemudik.

    Wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang perlu diwaspadai, di mana hujan lebat diprediksi akan terjadi di sejumlah lokasi.

    Dalam penjelasannya, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo, mengungkapkan bahwa potensi hujan sedang hingga lebat akan melanda hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Hujan ini diperkirakan akan terjadi pada siang menjelang sore hingga awal malam hari, dengan durasi yang lebih singkat, sekitar dua hingga tiga jam.

    “Waspadai ekskalasi cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi pada periode antara 26 sampai 30 Maret 2025,” ungkapnya dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

    Selain Jawa Tengah, wilayah lain yang juga berpotensi mengalami cuaca ekstrem meliputi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan, daerah-daerah seperti Sumatra Utara, Banten, dan Kalimantan Timur juga harus bersiap menghadapi hujan lebat.

    Jalur Pantura dan jalur selatan Jawa rawan terjadi banjir dan longsor, yang bisa mengganggu kelancaran arus mudik.

  • Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    GELORA.CO – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang digelar pada hari ini, Rabu (26/3/2025), menghasilkan berbagai keputusan penting. 

    Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih, sebagai Komisaris baru Bank BTN.

    Fahri Hamzah, yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 10 November 1971, bukanlah nama asing di dunia politik. Selain dikenal sebagai politisi, Fahri juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ia juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

    Karier politiknya dimulai sejak menjadi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

    Puncak karier Fahri adalah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Selain menetapkan Fahri Hamzah sebagai komisaris, RUPST Bank BTN juga menyetujui sejumlah keputusan penting lainnya. Di antaranya, Nixon L.P. Napitupulu kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama.

    Selain itu, Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama serta Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama.

    Pergantian beberapa posisi direksi, termasuk pengangkatan Tan Jacky Chen sebagai Direktur Information Technology, Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury & International Banking, dan Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Corporate Banking.

    Persetujuan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN.

    Keputusan-keputusan tersebut diharapkan mampu memperkokoh struktur organisasi Bank BTN serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam mendukung perkembangan sektor perumahan nasional.

    Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN setelah RUPST:

    Dewan Komisaris Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris Independen: Panangian SimanungkalitDewan DireksiDirektur Utama: Nixon LP NapitupuluWakil Direktur Utama: Oni Febriarto RahardjoDirektur Information Technology: Tan Jacky ChenDirektur Treasury and International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Risk Management: Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking: Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy: Nofry Rony PoetraDirektur Human Capital and Compliance: Eko WaluyoDirektur Operations: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Network and Retail Funding: Rully SetiawanDirektur Commercial Banking: Hermita.

    Selain itu, bank milik negara ini juga memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp751,83 miliar. Dengan perolehan laba bersih mencapai Rp3 triliun pada 2024, jumlah dividen tersebut setara dengan 25% dari total laba perseroan.

    Dividen untuk tahun buku 2024 yang dibagikan BTN setara dengan Rp53,57 per saham. Sementara itu, para pemegang saham juga menetapkan bahwa 75% dari laba tahun tersebut, atau sekitar Rp2,25 triliun, akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

    Untuk tahun buku 2023, BTN membagikan dividen tunai senilai Rp700,19 miliar alias Rp49,89 per saham. Nilai tersebut mencerminkan rasio pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih BTN sebesar Rp3,5 triliun pada tahun yang sama.

    Adapun BTN membukukan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN sepanjang 2024 tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, beban bunga melonjak 21,9% yoy menjadi Rp17,84 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih juga turun 14,1% yoy menjadi Rp11,73 triliun.

    Sementara itu, pendapatan non-bunga BTN mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,6% secara tahunan (yoy) hingga mencapai Rp4,61 triliun. Namun, di sisi lain, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun.

    Sepanjang tahun 2024, BTN mencatatkan pertumbuhan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan, dengan total mencapai Rp357,97 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang saat itu tercatat sebesar Rp333,69 triliun.

  • Absen Tahun Ini, Indonesia Bersiap Jadi Tuan Rumah MXGP 2026

    Absen Tahun Ini, Indonesia Bersiap Jadi Tuan Rumah MXGP 2026

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus anggota DPR RI Bambang Soesatyo menuturkan Indonesia berencana kembali menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Motocross Grand Prix Championship (MXGP) 2026.

    “Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk kembali menyelenggarakan event MXGP 2026. Gelaran MXGP 2026 tidak hanya membuka peluang untuk menampilkan keindahan alam dan budaya Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pentas olahraga dunia. Dua seri yang akan diselenggarakan di Jawa Barat dan Bali, menjadi bukti komitmen pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan olahraga motor serta meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/3/25).

    Hal tersebut disampaikannya usai menerima Pengurus IMI Pusat di Jakarta, Rabu (26/3). Adapun pengurus IMI Pusat hadir antara lain Dewan Pengawas Jeffry JP, Wakil Ketua Umum Ananda Mikola dan Junaidi Elvis, Deputi Olahraga Motor Eddy Saputra, Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho Marsudianto.

    Diketahui, Indonesia akan menggelar dua seri MXGP 2026 di Jawa Barat dan Bali. Sebelumnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah MXGP 2023 dan MXGP 2024 di Lombok dan Sumbawa. Namun, pada MXGP 2025, Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) tidak memasukkan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah.

    Bamsoet menjelaskan, kejuaraan MXGP di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga motocross dan motorsport secara umum.

    Menurutnya, dengan menggelar kejuaraan otomotif internasional, Indonesia dapat menciptakan budaya olahraga yang lebih kuat, sekaligus memperluas jangkauan olahraga otomotif di kalangan generasi muda.

    “Keuntungan lain dari penyelenggaraan MXGP di Indonesia adalah potensi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Kejuaraan internasional seperti MXGP akan menarik ribuan pengunjung, baik dari dalam negeri maupun internasional. Event olahraga motor serupa yang diselenggarakan di wilayah Asia pada tahun 2024, mencatat kenaikan pendapatan di sektor perhotelan dan restoran antara 10-15% dalam periode event,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, penyelenggaraan MXGP juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya dan keindahan alamnya kepada wisatawan internasional.

    Acara ini berpotensi untuk menjadi sarana promosi yang efektif bagi destinasi wisata Indonesia. Hal itu sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional di tingkat global.

    Ia menegaskan keikutsertaan Indonesia sebagai tuan rumah MXGP 2026 akan turut mendorong investasi infrastruktur yang lebih baik.Untuk menyelenggarakan acara ini, kebutuhan akan peningkatan fasilitas balapan, aksesibilitas jalan, serta perbaikan infrastruktur transportasi akan menjadi prioritas.

    “Peningkatan infrastruktur tersebut tidak hanya bermanfaat untuk penyelenggaraan MXGP, tetapi juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Menyesal dan Janji Tak Mengulangi Perbuatan, Hal Meringankan Vonis Oknum TNI AL Pembunuh Bos Rental

    Menyesal dan Janji Tak Mengulangi Perbuatan, Hal Meringankan Vonis Oknum TNI AL Pembunuh Bos Rental

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG – Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan terdapat hal-hal meringankan dalam vonis oknum TNI Angkatan Laut terdakwa pembunuhan, Ilyas Abdurrahman.

    Para terdakwa yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Adli yang divonis hukuman seumur hidup penjara, sementara Sersan Satu Rafsin Hermawan divonis empat tahun penjara.

    Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Gatot Sumarjono mengatakan hal yang meringankan di antaranya para terdakwa menyesali perbuatan dan berupaya meminta maaf kepada keluarga korban.

    “Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” kata Gatot saat membacakan amar putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (26/3/2025).

    Kemudian selama berdinas sebagai prajurit TNI para terdakwa belum pernah dikenakan hukuman disiplin militer karena melakukan pelanggaran, maupun hukuman pidana.

    Serta bahwa setelah kejadian penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak para terdakwa langsung melaporkan dan menyerahkan diri ke kesatuan, dan langsung ditahan.

    “Para terdakwa di persidangan telah beberapa kali memohon kepada majelis hakim untuk meminta maaf kepada anak korban (Ilyas Abdurrahman), yaitu saksi satu dan saksi dua,” ujarnya.

    Permohonan maaf disampaikan saat anak Ilyas, yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra dihadirkan dalam sidang sebagai saksi dari pihak Oditur Militer.

    Serta permintaan maaf saat para terdakwa dan tim penasihat hukumnya menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

    “Namun anak korban tidak bersedia karena jika dimaafkan anak korban khawatir akan dapat meringankan hukuman para terdakwa,” tuturnya.

    Meski menyebut terdapat hal yang meringankan, bila mengacu tuntutan Oditur Militer maka vonis pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 seluruhnya sesuai.

    Bahkan dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta turut mengabulkan hukuman tambahan berupa pemecatan dinas TNI bagi ketiga terdakwa.

    Namun Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak untuk mengabulkan tuntutan restitusi atau ganti rugi terhadap keluarga korban, Ilyas Abdurrahman dan korban luka, Ramli Abu Bakar.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menteri ESDM Apresiasi Satgas Pertamina Jaga Pasokan Energi di Jatim

    Menteri ESDM Apresiasi Satgas Pertamina Jaga Pasokan Energi di Jatim

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan apresiasi kepada Pertamina atas persiapan yang dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) dalam menghadapi mudik Ramadan Idul Fitri 2025. Bahlil menjelaskan ketersediaan dan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, dalam kondisi aman dan terjamin.

    Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (JatimBalinus), meliputi Pangkalan LPG Tri Mutiningsih Taka, SPBU COCO 51.601.77 Soetomo Kota Surabaya, serta Jargas PGN Rusun Grudo dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jawa Timur di Jalan Perak Barat pada Selasa (25/3/2025).

    Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas BBM, khususnya RON 90 dan RON 92, karena kualitasnya terus diuji setiap hari oleh Pertamina.

    “Saya ingin memastikan dan menjamin bahwa kualitas BBM yang dibeli oleh konsumen tidak ada lagi keraguan karena diuji terus setiap hari. Kami juga meminta agar RON 90 dan 92 dicek terus kualitasnya, dan kualitasnya terjamin,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

    Mengenai ketersediaan dan distribusi LPG, Bahlil menyampaikan semua agen pangkalan LPG siaga dan aktif beroperasional melayani masyarakat selama libur Lebaran.

    “Agen LPG yang tidak buka atau tidak aktif agar dilakukan evaluasi,” tegasnya.

    Selain BBM dan LPG, ketersediaan bahan bakar avtur untuk penerbangan di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali juga dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan transportasi udara selama periode mudik Lebaran.

    Dengan kesiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM, Pertamina, serta berbagai pihak terkait, masyarakat diharapkan dapat menjalani mudik Lebaran dengan nyaman dan tanpa kekhawatiran akan ketersediaan energi.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa kesiapan BBM dan LPG selama masa mudik Lebaran berada di bawah koordinasi langsung dari Kementerian ESDM dan Satgas BPH Migas.

    “Ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Satgas Pertamina di bawah koordinasi Kementerian ESDM. Kami mengapresiasi kerja keras tim Pertamina di berbagai daerah, termasuk tim JatimBalinus. Semoga kesiapan ini terus kita pertahankan, baik selama Idul Fitri maupun pasca Lebaran untuk memastikan distribusi energi tetap lancar,” pungkas Simon.

    (akn/ega)

  • Ojol Menjerit Dapat BHR Kecil, Disnakertransgi DKI Ngaku Tak Bisa Sanksi Perusahaan – Halaman all

    Ojol Menjerit Dapat BHR Kecil, Disnakertransgi DKI Ngaku Tak Bisa Sanksi Perusahaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para pengemudi ojek online (ojol) berteriak karena kecilnya Bonus Hari Raya (BHR) yang diterima.

    Mereka memprotes pemberian BHR oleh aplikator ojek online yang dianggap tidak sepadan dengan apa yang mereka berikan untuk perusahaan.

    Terkait hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengaku tidak bisa memberikan sanksi atau teguran kepada pihak aplikator ojek online.

    Pasalnya, pemberian BHR sifatnya hanya imbauan.

    Sehingga sifatnya tidak wajib seperti Tunjangan Hari Raya (THR) yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya.

    “BHR itu bukan THR ya, tidak ya. Bonus ini sifatnya hanya imbauan, bukan kewajiban.”

    “Kalau kewajiban seperti THR pasti ada sanksinya. Kalau imbauan, enggak ada sanksi. BHR sendiri juga diatur bahwasannya mereka yang kerja bagus dan produktif dalam setahun. Nggak ngojol ya enggak dapat,” jelas Hari dilansir TribunJakarta.com, Rabu (26/3/2025).

    Sesuai ketentuan pemerintah pusat, kata Hari, bonus yang diberikan kepada driver sebesar 20 persen dari rata-rata penghasilannya dalam satu bulan.

    Oleh karena itu, besaran bonus yang diberikan akan berbeda antara pengemudi satu dengan yang lainnya.

    “Jadi masalah kecil tidaknya itu ya tergantung, kalau dia ojol males-malesan ya kecil.”

    “Kalau rajin ya kan lumayan dapat 20 persen,” ujar Hari.

    Ojol Menjerit

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menceritakan jerian yang dirasakan pengemudi ojol.

    Ia mengaku kecewa ada pengemudi ojol yang pendapatannya mencapai Rp 93 juta dalam setahun, tetapi hanya menerima BHR sebesar Rp 50 ribu.

    Menurutnya, nilai BHR tersebut adalah penghinaan terhadap pengemudi ojol dan melanggar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

    “Menurut kami itu diskriminasi dan penghinaan terhadap driver ojol. Mereka juga melanggar ketentuan yang sudah diterapkan di surat edaran menteri,” kata Lily ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2025).

    Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi salah satunya mengatur mengenai besaran BHR yang didapat driver ojol.

    Di situ disebutkan bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    Jika ada driver ojol yang menerima pendapatan Rp 93 juta per tahun, per bulan mereka mendapatkan Rp 7,7 juta. Jika mengacu pada peraturan BHR, driver ojol berhak menerima 20 persen dari itu, berarti seharusnya Rp 1,5 juta.

    Lily pun meminta pemerintah hadir menyelesaikan masalah ini. Ia berharap para aplikator bisa diberikan sanksi.

    Respons Wamenaker

    Wakil Menteri Tenaga Kerja RI (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel ikut merespons terkait polemik BHR bagi pengemudi ojol.

    Noel menyatakan, sejatinya pengemudi ojol yang menerima BHR hanya Rp50 ribu hanya pekerjaan sambilannya.

    Kata Noel, aplikator atau perusahaan ojol sudah mengkategorikan beberapa jenis driver untuk mendapatkan besaran BHR Idul Fitri.

    Termasuk perhitungan penyesuaian waktu kerjanya pengemudi ojol.

    “Banyak yang nggak aktif juga, pekerja sambilan. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang nggak,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Selasa (25/3/2025).

    Noel mengatakan, aplikator telah menerapkan sistem keadilan dalam memberikan bonus.

    “Belum setahun, cuma 3 bulan. Kan nggak adil juga bagi mereka yang kerjanya full. Kayak begitu-gitu pertimbangan itu,” jelas Noel.

    Oleh karena itu, Noel memandang penting untuk pihaknya kembali melakukan komunikasi dengan pihak aplikator.

    Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Pengemudi Ojol Menjerit BHR Sedikit, Disnaker Jakarta Akui Tak Bisa Sanksi Aplikator

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Rizki Sandi Saputra)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

  • Ogah Ikuti Langkah Dedi Mulyadi Soal Pemutihan Kendaraan, Pramono Pilih Kejar Penunggak Pajak

    Ogah Ikuti Langkah Dedi Mulyadi Soal Pemutihan Kendaraan, Pramono Pilih Kejar Penunggak Pajak

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBORA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tak akan mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang membuat aturan soal pemutihan pajak kendaraan.

    Pasalnya di Jakarta, satu orang warga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan.

    Kondisi ini disebut Pramono berbeda dibandingkan daerah lain, tak terkecuali dengan Jawa Barat.

    “Setelah saya pelajari, Jakarta ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Tapi ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Melihat fenomena ini, Pram mengaku lebih memilih mengejar penunggak pajak ketimbang memberi keringanan lewat program pemutihan.

    Pasalnya, orang-orang tersebut dianggap mampu lantaran memiliki banyak kendaraan.

    “Saya akan mengejar, mau punya mobil berapapun monggo saja, tetapi harus bayar pajak. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta, baik mobil maupun motor (yang menunggak pajak) rata-rata bukan mobil dan motor pertama, tapi kedua dan ketiga,” ujarnya.

    “Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, maka akan kami kejar bayar pajak,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya membuat gebrakan dengan program pemutihan pajak kendaraan.

    Hingga 30 Juni 2025 mendatang, warga Jawa Barat hanya perlu membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa dikenakan biaya tunggakan.

    “Saya sudah memaafkan kesalahan (tunggakan pajak), saya juga meminta maaf jika belum memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya dalam video yang diunggah di akin Tiktok Kang Dedi Mulyadi.

    Politikus senior Gerindra ini pun meminta warganya memanfaatkan dengan baik program pemutihan pajak kendaraan ini.

    “Bagi yang tidak membayar pajak setelah dua bulan pasca-lebaran, maka kendaraan tanpa pajak jangan lewat jalan-jalan di Jawa Barat. Hayo, nanti mau lewat mana? Mau lewat udara?” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Rekomendasi Hotel Murah di Bandung untuk Staycation Libur Lebaran 2025

    Rekomendasi Hotel Murah di Bandung untuk Staycation Libur Lebaran 2025

    JABAR EKSPRES – Ada banyak hotel nyaman dengan harga murah yang bisa jadi pilihan tempat menginapmu saat libur Lebaran di Bandung.

    Yuk, intip rekomendasi hotel murah di Bandung yang cocok buat staycation saat libur Lebaran.

    Baca juga : 6 Tempat Wisata Trip Sehari di Jogja 2025 Viral Dekat dengan Pusat Kota

    Rekomendasi Hotel Murah di Bandung

    1. Grand Viveana Hotel

    Kalau kamu ke Bandung naik kereta dan butuh penginapan yang strategis, Grand Viveana Hotel bisa jadi pilihan terbaik.

    Lokasinya hanya beberapa menit dari Stasiun Bandung dan dekat dengan pusat kuliner hits seperti Sudirman Street Food.

    Mau eksplorasi tempat wisata di pusat kota? Hotel ini punya akses mudah ke berbagai destinasi.

    Desainnya modern dengan suasana nyaman yang bikin istirahat makin maksimal.

    Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari WiFi gratis, restoran, hingga layanan kamar 24 jam.

    Dengan harga yang ramah di dompet, hotel ini cocok buat kamu yang ingin menikmati staycation hemat tapi tetap berkualitas.

    Lokasi: Jl. Pajajaran No. 73, Cicendo, Bandung

    Harga: Mulai dari Rp360.000 per malam

    2. Meize Hotel Bandung

    Buat kamu yang nggak bisa lepas dari shopping, Meize Hotel Bandung wajib masuk dalam daftar pilihanmu.

    Hotel ini terletak di kawasan Riau, yang terkenal dengan deretan factory outlet dan tempat kuliner hits.

    Jadi, kamu bisa belanja baju Lebaran sekaligus wisata kuliner tanpa perlu jauh-jauh dari hotel.

    Meskipun harganya terjangkau, fasilitasnya tetap memanjakan tamu. Ada AC, TV kabel, layanan spa, hingga rooftop kece buat menikmati pemandangan Bandung di malam hari.

    Suasananya yang tenang juga bikin hotel ini cocok buat staycation santai setelah sibuk silaturahmi saat Lebaran.

    Lokasi: Jl. Sumbawa No. 7, Riau, Bandung

    Harga: Mulai dari Rp263.000 per malam

    3. Hotel Serena Bandung

    Kalau kamu mudik ke Bandung bareng keluarga dan butuh hotel yang nyaman serta strategis, Hotel Serena Bandung bisa jadi pilihan tepat.

    Letaknya dekat banget dengan Stasiun Bandung dan berdekatan dengan pusat perbelanjaan serta tempat wisata seperti Paskal Hyper Square dan Paris Van Java.

  • Pramono Buat Kebijakan Baru, Rumah di Bawah Rp2 Miliar & Apartemen di Bawah Rp650 Juta Bebas Pajak

    Pramono Buat Kebijakan Baru, Rumah di Bawah Rp2 Miliar & Apartemen di Bawah Rp650 Juta Bebas Pajak

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBORA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan aturan baru yang membebaskan pajak rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta.

    Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 281 Tahun 2025 yang diteken Pramono pada 25 Maret kemarin.

    “Kemarin saya sudah tanda tangani dan segera kami sosialisasikan bahwa untuk NJOP di bawah Rp2 miliar, maka PBB-nya kami bebaskan,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    “Kemudian NJOP di bawah Rp650 juta untuk apartemen, rumah susun, dan sebagainya juga PBB-nya kami bebaskan,” sambungnya.

    Pramono pun berharap, kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal di Jakarta.

    Sehingga mereka tak terbebani lagi dengan pajak hunian.

    “Dengan demikian hampir sebagian PBB yang ada di warga Jakarta, kecuali orang-orang mampu, maka kami gratiskan,” ujarnya.

    Kasus pria yang mengaku anggota ormas meminta jatah THR kepada tukang cukur di Lebak Bulus diselesaikan secara kekeluargaan. Pria berbaju oranye itu sempat memerah meminta diberikan THR lebaran.

    Hanya saja, penggratisan pajak ini hanya berlaku untuk kepemilikan rumah atau hunian pertama. Sementara untuk rumah kedua hanya mendapat keringanan pajak sebesar 50 persen.

    Sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya tetap akan dikenakan pajak penuh.

    “Jadi NJOP di bangunan pertama kami bebaskan penuh. Kalau NJOP untuk rumah kedua maka (potongan) 50 persen. Untuk rumah ketiga, sepenuhnya bayar, karena dia sudah mampu lah,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sosok Ayah dari Kakak-Adik yang Jual Ginjal di Bundaran HI Nongol Bukti, Masalah Keluarga Disinggung

    Sosok Ayah dari Kakak-Adik yang Jual Ginjal di Bundaran HI Nongol Bukti, Masalah Keluarga Disinggung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kabar dua remaja kakak beradik yang menggelar aksi damai hendak menjual ginjal demi sang ibu yang dipenjara kini sudah menemui titik terang.

    Sang ibunda bernama Syafrida Yani sudah dibebaskan dari jeratan hukum karena laporan sudah dicabut.

    Kasus ini bermula saat Yani sempat ditahan di Polres Tangerang Selatan (Tangsel) atas tuduhan penggelapan yang dilaporkan oleh keluarga suaminya.

    Kasus ini viral berbagai pihak pun turun tangan hingga akhirnya dilakukan mediasi dan pencabutan laporan terhadap Yani.

    Pihak keluarga pun telah mengajukan penangguhan penahanan terhadap Yani dan dikabulkan oleh polisi.

    “Pihak keluarga tersangka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan hari ini permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan,” kata Kasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil Sahril dikutip dari Wartakotalive.

    AKP Agil memastikan bahwa kini, Yani sudah bisa berkumpul kembali bersama kedua putranya di rumah.

    “Untuk saat ini tersangka Yani sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya,” tutur Agil.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kronologi Penjual Makanan Rumahan Bantu Kerabat Malah Berakhir Dipenjara Versi Sang Anak. Kedua Anak Jual Ginjal Demi Kebebasan Ibunda.

    Polisi kemudian mempertemukan kedua belah pihak saat mediasi hingga disepakati perdamaian, dan pihak pelapor secara resmi mencabut laporan polisi terhadap Yani.

    Kini, sosok suami dari Yani bernama Yelvin memberikan penjelasan secara lengkap.

    Yelvin, ayah dari Farrel dan Nayaka sekaligus suami Yani pun akhirnya muncul setelah aksi yang dilakukan oleh kedua anaknya itu viral.

    Suami dari Yani itu menyinggung perbuatan yang dilakukan dua putranya hingga nekat melakukan aksi jual ginjal.

    “Kami memohon maaf atas aksi spontan yang dilakukan oleh anak-anak tersangka tanpa sepengetahuan keluarga,” kata Yelvin dilansir dari Kompas.com.

    Menurut Yelvin, aksi Farrel dan Nayaka merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap sang ibu, bukan syarat menebus penangguhan penahanan.

    “Menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan untuk menebus penangguhan penahanan, melainkan bentuk kepedulian mereka terhadap ibu mereka,” jelas Yelvin.

    Yelvin menjelaskan bahwa permasalahan ini merupakan persoalan internal keluarga besar yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan.

    JUAL GINJAL – Dua remaja menggelar aksi membentangkan poster jual ginjal di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Farrel Mahardika Putra menceritakan kronologi ibunda dipenjara oleh kerabat ayahnya. (Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com) (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

    “Permasalahan ini sebenarnya merupakan masalah keluarga besar kami.”

    “Kami berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan,” sebut Yelvin.

    (TribunJakarta/Wartakota/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya