Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • BMKG Pasang Status Siaga di 10 Provinsi, Waspada Banjir dan Longsor

    BMKG Pasang Status Siaga di 10 Provinsi, Waspada Banjir dan Longsor

    Di Sulawesi, beberapa wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti Kab. Luwu, Kab. Barru, Pangkep, Maros, hingga Kota Makassar dan Kepulauan Selayar diprediksi mengalami hujan sangat lebat.

    Seluruh wilayah di NTB dan NTT juga masih berada dalam zona siaga.

    Selain itu, wilayah Kalimantan Utara, terutama Nunukan, Malinau, dan Kota Tarakan, diprediksi turut dihantam hujan lebat, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu juga masih masuk dalam daftar siaga BMKG.

    Pada 14 November, BMKG mencatat potensi hujan lebat masih mengancam wilayah Jawa Tengah secara meluas.

    Sementara itu, di Sulawesi Selatan, wilayah utara hingga selatan, termasuk Luwu Utara, Makassar, dan Gowa, kembali siaga hujan lebat.

    Satu daerah baru yang masuk kategori siaga hujan lebat-sangat lebat adalah Papua Pegunungan, mencakup Jayawijaya, Nduga, hingga Yalimo.

    Kondisi siaga ini juga masih berlaku di sebagian besar NTB dan NTT.

    Secara spesifik, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi Angin Kencang yang patut diwaspadai di wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 14 November.

    Selain wilayah siaga, hampir seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua, berada pada level WASPADA (Hujan Sedang-Lebat) sepanjang periode 12-14 November.

    Masyarakat diimbau untuk memantau terus perkembangan informasi dari BMKG dan segera melakukan mitigasi mandiri, terutama bagi yang tinggal di lereng bukit atau dataran rendah rawan banjir.

    Sekadar diketahui, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi BMKG: www.bmkg.go.id atau aplikasi INFO BMKG.

  • Keraton Solo Bakal Menobatkan Raja Baru Pengganti Paku Buwono XIII Akhir Pekan Ini

    Keraton Solo Bakal Menobatkan Raja Baru Pengganti Paku Buwono XIII Akhir Pekan Ini

    Sebelumnya maha menteri Keraton Kasunanan Surakarta, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mendeklarasikan diri sebagai pelaksana tugas (Plt) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hal itu disampaikan juru bicara Tedjowulan, KPA Bambang Ary Pradotonagoro merespons pengangkatan KGPH Purbaya sebagai Paku Buwono (PB) XIV.

    “Beliau, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mulai hari ini menjadi caretaker atau pelaksana tugas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” kata Bambang Ary kepada wartawan di Solo, Rabu (5/11/2025).

    Bambang Ary menjelaskan, deklarasi itu berdasarkan SKEP Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 430 terkait status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

    “Pada pasal 5, itu Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS Pakubuono XIII dan didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan, berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Solo,” lanjutnya.Sebelumnya diberitakan, Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta GRM Suryo Aryo Mustiko atau GPH Purubaya atau KGPH Purubaya (Purbaya) atau KGPAA Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, secara resmi menyatakan dirinya naik tahta sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono XIV, Rabu (5/11/2025).

    Keputusan tersebut diucapkan setelah upacara penghormatan terakhir bagi sang ayah, almarhum Raja Pakubuwono XIII.

    Deklarasi itu disampaikan Hamangkunegoro sesaat setelah membacakan pidato pelepasan jenazah ayahandanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang datang memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

    “Saya, KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram mewakili keluarga menyampaikan kepada anda semua yang telah berkenan hadir untuk memberi penghormatan kepada almarhum,” ujarnya.

  • Menembus langit, Menguatkan konektivitas wisata

    Menembus langit, Menguatkan konektivitas wisata

    Akhirnya, pembukaan rute penerbangan baru di NTB bukan hanya tentang pesawat yang mendarat lebih sering, melainkan tentang mimpi besar untuk menjadikan NTB semakin terhubung dengan dunia

    Mataram (ANTARA) – Langit Nusa Tenggara Barat (NTB) tampaknya akan lebih sibuk dari sebelum-sebelumnya.

    Dalam beberapa bulan terakhir, sederet kabar baik datang berturut-turut, mulai dari pembukaan rute Lombok-Labuan Bajo, Lombok-Waingapu, dan Lombok-Tambolaka, hingga penjajakan penerbangan langsung ke Perth, Jeddah, dan Turki.

    Di balik deru mesin pesawat yang mulai lebih sering terdengar di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) atau Bandara Lombok, tersimpan optimisme besar bahwa NTB tengah meneguhkan dirinya sebagai simpul konektivitas baru di kawasan timur Indonesia.

    Langkah ini bukan semata-mata soal pesawat yang datang dan pergi. Pembukaan rute baru adalah sinyal bahwa NTB sedang memperluas napas ekonominya.

    Pariwisata, perdagangan, hingga layanan logistik bertumpu pada satu hal yang sama, yakni kemudahan akses. Tanpa konektivitas yang efisien, keindahan pantai Mandalika, tenun Sembalun, atau panorama Gunung Tambora hanya akan jadi cerita yang terpisah dari dunia luar.

    Pemerintah Provinsi NTB tampak memahami logika itu. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, strategi penguatan rute udara menjadi agenda prioritas.

    Lombok diupayakan menjadi “hub penerbangan” untuk wilayah tengah dan timur Indonesia, bukan hanya gerbang wisata, tapi juga poros pergerakan manusia dan barang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti cuaca ekstrem sepekan ke depan, termasuk di DKI Jakarta. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai angin kencang.

    Kementerian Kesehatan RI mengimbau masyarakat menyiapkan ‘starter kit’ dan menjaga pola hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat tidak hanya soal higiene atau kebersihan lingkungan, tetapi juga memerhatikan asupan makanan.

    “Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, rutin aktivitas fisik, jaga kebersihan diri dan lingkungan,” tandas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman saat dihubungi detikcom, Senin (11/11/2025).

    Bila mengeluhkan gejala batuk, Aji mengimbau pemakaian masker agar menekan risiko penularan. Di tengah cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi, kasus influenza juga dilaporkan meningkat.

    Bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi influenza rutin, untuk setidaknya menerima suntikan satu kali dalam setahun. Terlebih, bagi mereka yang masuk kelompok berisiko tinggi.

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” cerita dia.

    “Meskipun vaksin influenza tahunan belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia, namun tetap direkomendasikan,” pungkasnya.

    Saat keluhan dirasa tidak membaik, Aji juga menyarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Sebelumnya diberitakan, DKI Jakarta termasuk wilayah yang menjadi perhatian, lantaran berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat di periode 10 sampai 12 November, bersama sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Hujan lebat disertai angin kencang juga masih akan terjadi di DKI Jakarta hingga pekan berikutnya. Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Banten juga dihantui potensi yang sama.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Ada beberapa wilayah yang diperkirakan masuk status Siaga atau kondisi hujan lebat dan sangat lebat, yakni:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Kondisi ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 November 2025.

    Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    BMKG juga memperkirakan hujan dengan kategori lebat, sangat lebat, masih akan berlanjut di sejumlah wilayah hingga periode 13-16 November 2025

    Penyebab Cuaca Ekstrem

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan peningkatan intensitas hujan kali ini dipicu oleh berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global hingga lokal yang tengah aktif secara bersamaan. Kondisi ini dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November,” ujar Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Siklon Tropis FUNG-WONG kini terpantau di Laut Filipina timur dan bergerak ke arah barat laut menuju Luzon, yang bisa berdampak tidak langsung bagi Indonesia. Fenomena ini mendorong peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

    Kombinasi antara Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator memperkuat pembentukan awan di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

    “Kondisi ini membuat potensi hujan sedang hingga sangat lebat meningkat di banyak wilayah dalam beberapa hari ke depan,” kata Guswanto.

    Wilayah yang Terdampak

    Di periode 10-12 November 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di:

    Sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Sementara itu, hujan lebat, sangat lebat (status siaga) berpotensi terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatra Barat, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    Sementara di periode 13-16 November, wilayah dengan status Siaga mencakup:

    Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Adapun hujan sedang-lebat berpotensi terjadi di wilayah yang lebih luas, termasuk:

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

    Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

    Imbauan BMKG untuk Masyarakat

    BMKG mengimbau agar masyarakat yang ada di wilayah dengan intensitas hujan tinggi, perlu ada kesiapsiagaan terkait potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ini terutama di wilayah dengan topografi curam dan daerah aliran sungai.

    Maka dari itu, BMKG meminta masyarakat untuk menghindari aktivitas saat hujan lebat turun yang disertai petir dan angin kencang. Hindari beberapa area, seperti:

    Area terbuka.Pohon.Bangunan yang rapuh.

    Wanti-wanti Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem

    Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan juga mengimbau agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit selama menghadapi cuaca ekstrem tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, mengingatkan untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Mulai dari mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, rutin melakukan aktivitas fisik, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

    “Cuci tangan dengan air mengalir dan sabut atau hand sanitizer. Gunakan juga masker bagi orang yang sedang sakit atau jika di keramaian, dan terapkan etika batuk atau bersin,” beber Aji saat dihubungi detikcom, Selasa (11/11).

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi. Misalnya seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” tambahnya.

    Aji mengungkapkan vaksin influenza tahunan memang belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia. Tetapi, vaksin tersebut tetap direkomendasikan bila dibutuhkan.

    “Jika sakit memberat, segera ke dokter atau fasyankes terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Mensos Imbau Masyarakat Waspada Hadapi Cuaca Ekstrem”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/naf)

  • Banjir Bandang Terjang 2 Kecamatan di Dompu NTB, Ratusan Rumah Terendam

    Banjir Bandang Terjang 2 Kecamatan di Dompu NTB, Ratusan Rumah Terendam

    Jakarta –

    Banjir bandang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan rumah warga dilaporkan terendam air.

    Banjir bandang terjadi pada Selasa (11/11/2025) akibat hujan lebat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter.

    “Memang terjadi hujan lebat sampai pukul 15.30 Wita tadi. Ketinggian banjir mulai dari 1-1,5 meter,” kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Wan Muntajul dilansir detikBali, Rabu (12/11/2025).

    Banjir menerjang rumah warga setelah tiga sungai di Kecamatan Woja dan Kecamatan Dompu yakni sungai Laju, Sungai Silo dan Sungai Soa meluap ke pemukiman warga. Hingga Selasa malam, petugas dari tim reaksi cepat (TRC) tanggap darurat terus melakukan pendataan jumlah korban dan kepala keluarga (KK) yang terdampak.

    “Lingkungan Mantro dan Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada, rumah terendam sebanyak 110 unit dengan ketinggian air antara 30-100 centimeter,” ujarnya.

    “Selain dari itu, banjir setinggi 50 centimeter juga merendam 90 rumah di Lingkungan Kampo Sigi, Kelurahan Karijawa,” sebutnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

  • Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Dirut Bulog: Warga 3TP bisa beli beras SPHP di atas dua pack per orang

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) dapat membeli beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang.

    Rizal mengatakan kebijakan khusus itu diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi warga di wilayah 3TP yang dinilai memiliki keterbatasan akses terhadap pangan dan logistik dibandingkan daerah lain.

    “Kalau (warga) 3TP bisa lebih dua pack (membeli beras SPHP),” kata Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa.

    Rizal menyampaikan kebijakan tersebut sebagai langkah afirmatif agar masyarakat di wilayah 3TP tetap mendapatkan ketersediaan beras dengan harga terjangkau melalui program SPHP.

    “Karena kita memaklumi karena kondisinya memang betul-betul prihatinlah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.

    Bulog juga mengimbau agar beras SPHP yang telah disubsidi pemerintah tidak diperjualbelikan kembali, karena penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diatur secara berbeda di tiap wilayah Indonesia.

    Melalui kebijakan ini, Bulog berharap pemerataan akses pangan dapat terwujud hingga pelosok negeri, memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah 3TP, menikmati manfaat program SPHP secara langsung dan berkeadilan.

    Dia menambahkan hingga 10 November 2025, sepanjang tahun 2025 BUMN pangan itu telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton. Adapun target distribusi beras SPHP periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis outlet atau gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan realisasi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 603 ribu ton hingga 10 November 2025.

    “Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    “Pendekatan kolaborasi pentahelix ini memungkinkan Bulog mempercepat distribusi beras dari gudang sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Bahkan sebelumnya Bulog juga berkolaborasi dengan PT Pegadaian, sebagai salah satu saluran resmi penjualan beras SPHP, yaitu melalui gerai BUMN. Kolaborasi itu dilakukan guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan operasi pasar murah.

    Dalam program ini, Pegadaian memberikan kupon stimulus senilai Rp40 ribu dan Rp50 ribu yang dapat digunakan untuk membeli beras, minyak goreng, dan gula dengan harga yang lebih terjangkau. Penerima kupon juga otomatis terdaftar sebagai nasabah baru Pegadaian.

    “Program kolaborasi ini telah digelar di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat, akan diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia,” beber Rizal.

    Selain itu, Bulog sedang menyusun kolaborasi strategis dengan jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Kerja sama itu secara spesifik bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), khususnya melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dalam implementasinya, penyaluran beras SPHP ke Lapas akan melibatkan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) sebagai mitra outlet resmi yang bertanggung jawab atas pendistribusian SPHP di lingkungan Lapas.

    Di balik masifnya penyaluran tersebut, lanjut Rizal, Bulog tidak menyampingkan kualitas beras SPHP. Pemeliharaan beras di Gudang Bulog dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan awal saat beras masuk, hingga pengawasan rutin harian, mingguan, bulanan, hingga semester.

    “Setiap gudang juga dijaga kebersihannya melalui sanitasi, spraying dan fumigasi bila ditemukan indikasi hama atau penurunan mutu,” kata Rizal.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras tetap berjalan meskipun memasuki masa panen raya demi stabilitas harga komoditas itu.

    Amran menegaskan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di seluruh daerah, terutama di wilayah yang bukan termasuk sentra produksi padi utama.

    “Terus (berlanjut). Nggak pernah terhenti, terus bergulir,” kata Amran saat dikonfirmasi di sela-sela mengunjungi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong di Tengerang, Banten, Senin (3/11).

    Dikatakan, apabila memasuki panen raya, pendistribusian beras subsidi itu akan difokuskan ke wilayah pegunungan dan nonproduksi padi, agar masyarakat di daerah tersebut tetap dapat mengakses beras dengan harga terjangkau dan stabil.

    Diketahui target distribusi beras SPHP hingga periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa, mengatakan percepatan LP2B akan memberi kepastian bagi petani.

    “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” kata Zulkifli.

    Lebih lanjut ia mengatakan proses penetapan LP2B diharapkan dapat rampung tahun 2025.

    LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    LP2B diturunkan dari total Lahan Baku Sawah (LBS) dan sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki perlindungan hukum lebih ketat terhadap alih fungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan ketersediaan lahan sawah merupakan syarat mutlak ketahanan pangan.

    Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Pemerintah juga menetapkan 87 persen dari LBS di Indonesia menjadi LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.

    Namun, ia mengatakan hingga kini, hanya 194 kabupaten/kota yang telah mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga totalnya baru sekitar 57 persen.

    “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan posisi Menko, sekaligus memperluas cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.

    Nusron mengatakan sebelum ada ketentuan LSD, rata-rata alih fungsi sawah mencapai 80.000 sampai dengan 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang sudah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi hanya 5.618 hektare.

    Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujar dia.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

    Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, dengan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai wakil koordinator, serta Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

    Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.

    Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh ucapkan selamat atas gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Surya Paloh ucapkan selamat atas gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada keluarga besar Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

    “Kami ucapkan selamat kepada keluarga besar Pak Harto, atas pemberian gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah kepada Pak Harto,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa.

    Hal itu disampaikan Paloh usai memimpin upacara peringatan 14 tahun Partai NasDem.

    Sebelumnya, Surya Paloh juga telah menekankan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut.

    Meski ada kekurangan, ia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    Menurutnya, selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan, namun peran Pak Harto juga harus dihargai bersama.

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional berlangsung di Istana Jakarta, Senin (10/11), diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang dipimpin langsung Presiden.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

    Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:

    1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
    5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.