Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pembicaraan politik yang dilangsungkan dalam acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    “Pembicaraan politiknya bahwa kami semuanya akan sama-sama bersama dalam membangun bangsa dan negara, dan semuanya akan terus bersama,” kata Puan kepada awak media setelah pertemuan.

    Selain itu, dia mengatakan dalam gelar griya yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, dan pejabat publik itu turut membahas ihwal penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

    “Perjalanan sudah berjalan dengan baik, semuanya enggak ada kendala. InsyaAllah kita jaga perjalanan pulang kembali ke Jakarta juga berjalan dengan baik dan semuanya sehat,” katanya.

    Dia pun menyebut silaturahmi para pejabat dan elite tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan gembira.

    Dia menambahkan bahwa sang ibunda, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, bahkan juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Ahmad Muzani melalui dirinya.

    Puan menyebut bahwa Ahmad Muzani juga telah lebih dulu bersilaturahmi dalam rangka Lebaran 2025 ke kediaman Megawati di Jakarta pada Senin (31/3).

    “Salam buat Pak Muzani, kemarin juga Pak Muzani datang, dan semua yang datang ke sini juga akan selalu bersama,” ucapnya.

    Sementara itu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa momentum lebaran tersebut digunakan untuk menyambung tali persaudaraan, persahabatan, dan perkawanan.

    Sejumlah menteri yang hadir dalam acara gelar griya di rumah dinas Ahmad Muzani tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Selanjutnya, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri para anggota DPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Sumber : Antara

  • 6 Pemerintah Pusat Larang Pemda Rekrut Honorer Baru Nasional

    6 Pemerintah Pusat Larang Pemda Rekrut Honorer Baru Nasional

    Pemerintah Pusat Larang Pemda Rekrut Honorer Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer.
    Bima Arya menekankan, tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer baru.
    “Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” ujar Bima Arya di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Menurut Bima Arya,
    Kemendagri
    dan
    KemenPAN-RB
    terus berkoordinasi untuk mensosialisasikan arahan ini.
    Dia menyebut pemerintah pusat sedang berupaya menyamakan timeline dari pengangkatan ini.
    “Dan Kemendagri terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk menyamakan timelinenya. Tenggat waktunya. Supaya disosialisasi dengan baik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ‘Masih Latihan’ Dedi Mulyadi Sindir Supian Suri yang Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

    ‘Masih Latihan’ Dedi Mulyadi Sindir Supian Suri yang Izinkan ASN Depok Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Supian Suri masih berlatih menjadi Wali Kota Depok.

    Politikus Gerindra itu menyampaikan Supian Suri bukan berstatus petahana Wali Kota Depok. 

    Sindiran itu dikatakan Dedi Mulyadi terkait kebijakan Supian Suri yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Dedi Mulyadi menungkapkan dirinya hanya akan menegur Supian Suri terkait kebijakan tersebut.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru, jadi masih latihan,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

    Selain itu, Dedi Mulyadi akan memanggil seluruh kepala daerah di Jawa Barat termasuk Wali Kota Depok. 

    Dedi menuturkan pemanggilan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali.

    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ungkap Dedi.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” imbuh dia.

    KLIK SELENGKAPNYA: Damkar Depok Pecat lagi Sandi Butar Butar sebagai Petugas Damkar. Dulu, Sandi Pernah Curhat ke Dedi Mulyadi Hingga Jadi Perhatian Presiden Prabowo.

    Penjelasan Wamendagri

    Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Wali Kota Depok Supian Suri sudah mendapat teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur Gubernur Jawa Barat,” kata Bima Arya kepada Kompas.com, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya menegaskan kembali aturan penggunaan mobil dinas hanya diperuntukkan ASN bagi kepentingan pelayanan publik.

    Aturan itu, menurut Bima Arya, sudah seharusnya diingat seluruh ASN di pemerintah daerah.

    “Semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” ucap Bima Arya.

    Meski begitu, Kementerian Dalam Negeri masih menerima laporan adanya ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

    Namun Bima Arya tidak merinci daerah mana saja yang melaporkan soal ASN yang menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    “Ada beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” ucap Bima Arya.

    Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

    Supian Suri mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik merupakan bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.

    “Nggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata Supian Suri, Jumat (28/3/2025).

    Supian Suri juga menerangkan, mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung-jawab melekat selama mereka bepergian, termasuk ketika mudik. (Wartakotalive/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menkum Supratman hingga Seskab Teddy Hadiri Open House Ketua MPR di Widya Chandra

    Menkum Supratman hingga Seskab Teddy Hadiri Open House Ketua MPR di Widya Chandra

    JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani melaksanakan gelar griya atau open house dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada hari ini. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hadir di Kompleks Widya Chandra III.

    Dari pantauan di rumah dinas Muzani sejumlah pejabat hadir seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hingga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

    “Ini masih suasana lebaran hari ketiga, jadi hari ini saya silaturahmi dengan ketua MPR Pak Muzani,” kata Bamsoet kepada wartawan, Rabu, 2 April.

    Bamsoet berharap silaturahmi ini makin mempererat hubungan antara kementerian dan lembaga untuk memajukan perekonomian. Sebab, Indonesia memiliki prospek yang baik untuk berinvestasi.

    “Harapannya dari silaturahmi ini kita berharap tetep prioritas pemerintah ke depan pemberian stimulus ekonomi kepada manusia,” ujarnya.

    “Indonesia masih memiliki prospek yang bagus untuk perusahaan investasi, memiliki optimisme untuk ivestasi, dan memang dibutuhkan berbagai stimulus baru untuk memperlonggar pengetahuan ekonomi,” sambung eks Ketua MPR tersebut.

    Adapun saat ini sejumlah pejabat masih terus berdatangan ke rumah dinas Ketua MPR. Di antaranya Fadli Zon yang menjabat Menteri Kebudayaan, Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, hingga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.

  • Wisatawan di Monas Jadi Korban Parkir Liar, Mobilnya Kempis Usai Bayar Rp30 Ribu – Halaman all

    Wisatawan di Monas Jadi Korban Parkir Liar, Mobilnya Kempis Usai Bayar Rp30 Ribu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sungguh apes nasib Hasan, wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat yang hendak berwisata libur Lebaran 2025 di Monas, Jakarta Pusat.

    Hasan menjadi korban parkir liar. Hasan terpaksa mengikuti arahan parkir liar karena tempat parkir di IRTI penuh pada Rabu (2/4/2025).

    “Di IRTI Monas penuh, akhirnya parkir di pinggir jalan karena tadi ada yang arahin di sini,” ucapnya, Rabu (2/4/2025).

    Awalnya ia sempat ragu meninggalkan mobilnya itu di pinggir jalan, namun jukir liar itu meyakinkannya bahwa lokasi tersebut aman.

    “Tadi sebelum parkir saya tanya dulu, di sini aman enggak. Dia bilang aman, ya udah saya parkir aja di sini,” ujarnya.

    Begitu mobil terparkir rapi di pinggir jalan, sang jukir liar itu pun langsung meminta uang parkir kepada Hasan sebesar Rp30 ribu.

    Namun, Hasan kemudian terkaget-kaget saat mendapati ban mobilnya bagian kanan depan mendadak kempis.

    Padahal, ia kurang lebih baru 10 menit meninggalkan mobil itu masuk ke Monas.

    “Baru ditinggal 10 menit, tadi balik lagi karena mau ambil tiker yang ditinggalan di mobil. Padahal tadi udah bayar parkir juga Rp10 ribu,” tuturnya.

    Hasan pun sempat mencari-cari sang jukir, namun upayanya gagal lantaran sang jukir langsung hilang bak lenyap ditelan bumi.

    “Udah kabur dia, enggak kelihatan lagi,” kata dia.

    Ia pun mengaku kesal lantaran saat dirinya tiba tak ada satu pun petugas Dishub yang berada di sekitar lokasi dan memberi arahan terkait lokasi parkir.

    “Tadi enggak ada petugas Dishub, kosong. Yang ada cuma Satpol PP tapi diam juga cuek aja, diem aja ada yang parkir di sini,” ucapnya.

    Sebagai informasi tambahan, operasi cabut pentil memang kerap dilakukan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar.

    Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada masyarakat agar tak lagi memarkirkan kendaraan mereka sembarangan.

    Kejadian ini sempat viral saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 di penghujung Desember tahun lalu.

    Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

  • Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Kemendagri Ingatkan Pemda Tak Angkat Pegawai Honorer Baru Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak mengangkat pegawai non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer baru. Dia meminta pemda mengikuti skema yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.

    “Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat,” ujar Bima seusai acara open house di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Menurut Bima, semua pemda harus mematuhi skema yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, kata dia, tidak boleh ada pengangkatan pegawai honorer baru di lingkungan pemda.

    “Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk, kata dia, soal pengangkatan PNS dan PPPK yang sudah ditentukan waktunya.

    “Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk menyamakan timeline-nya supaya disosialisasi dengan baik,” pungkas Bima.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta seluruh instansi pusat dan daerah diminta segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Simulasi tersebut, kata Rini, harus disesuaikan dengan jadwal terbaru, dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    Diketahui, pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025. 

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Rini dikutip Senin (31/3/2025).

    Apalagi, kata Rini, Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. 

    “Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” tandas Rini.

    Rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024. 

    “Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik,” imbuh Rini.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menegaskan pengangkatan ini menjadi perhatian bagi Kementerian PANRB. Reni menerangkan Kementerian PANRB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan, termasuk anggaran. 

    “Namun, tetap diperlukan suatu forum untuk menyamakan persepsi. Terhitung mulai tanggal (TMT) tidak lagi serentak, tetapi dengan terminologi ‘paling lambat’. Bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan,” jelas Reni.

    Untuk itu dia berharap seluruh pemda untuk menaati kebijakan untuk tidak lagi mengangkat pegawai honorer baru lagi.

  • Dedi Mulyadi Sentil Supian Suri usai Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas: Wali Kota Baru, Masih Latihan – Halaman all

    Dedi Mulyadi Sentil Supian Suri usai Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas: Wali Kota Baru, Masih Latihan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan sindiran terhadap Wali Kota Depok, Supian Suri, yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Dedi mengatakan, Supian merupakan sosok yang baru menjabat sebagai Wali Kota Depok, bukan petahana.

    Atas hal itu, ujar dia, Supian bisa dikatakan masih berlatih menjadi sosok pemimpin.

    Dedi pun menyebut dirinya hanya akan menegur Supian setelah mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru, jadi masih latihan,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Mantan Bupati Purwakarta ini mengungkapkan pihaknya akan memanggil seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk Wali Kota Depok.

    Pemanggilan ini dilakukan agar kejadian serupa seperti Supian Suri, tak terulang kembali.

    Ia juga akan menekankan sejumlah hal kepada para kepala daerah di Jawa Barat.

    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ungkap Dedi.

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” imbuh dia.

    Hal serupa telah disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.

    Bima mengungkapkan Supian sudah ditegur oleh Dedi.

    Ia juga mengingatkan, penggunaan mobil dinas hanya digunakan bagi kepentingan publik, bukan pribadi.

    Terkait hal tersebut, Bima mengimbau agar para ASN dan kepala daerah mengingat aturan disiplin itu.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur oleh Gubernur Jabar,” ucap Bima, Rabu.

    “Tentu semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” lanjut dia.

    Kendati demikian, Bima mengaku pihaknya masih menerima laporan soal ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    Tetapi, Bima enggan merinci, ASN dari daerah mana yang mudik menggunakan mobil dinas.

    “Memang masih masuk beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” tukas Bima.

    Supian Suri Sebut sebagai Bentuk Apresiasi

    Sebelumnya, Supian Suri memperbolehkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

    Izin itu, kata Supian, diberikan sebab tak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.

    Supian juga menyebut, izin itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para ASN.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian, saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” sambungnya.

    Tak hanya itu, perizinan mobil dinas untuk dipakai ASN mudik juga sebagai jaminan agar mereka lekas kembali ke Depok tanpa beralasan terkendala transportasi.

    “Pada prinsipnya, mau bawa (kendaraan dinas) pulang kampung atau tetap enggak dibawa kemana-mana, ya pertanggungjawaban mobil dinas tetap melekat terhadap yang diamanahkan,” jelas Supian.

    Kondisi itu termasuk risiko mobil dinas yang mungkin hilang saat ditinggal atau rusak saat dipakai.

    Pemkot Depok, kata Supian, pastinya akan menindaklanjuti dengan tegas.

    “Itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara jika semisalnya hal itu terjadi,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Nicholas Ryan/Dinda Aulia)

  • ASN Wajib “On Time” Usai Libur Lebaran, Wamendagri:Jangan Telat!

    ASN Wajib “On Time” Usai Libur Lebaran, Wamendagri:Jangan Telat!

    ASN Wajib “On Time” Usai Libur Lebaran, Wamendagri:Jangan Telat!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Bima Arya Sugiarto menyebut seluruh aparatur sipil negara (
    ASN
    ) harus masuk tepat waktu atau on time pada hari pertama kerja setelah
    libur Lebaran
    nanti.
    Bima Arya mengatakan, biasanya, di hari pertama kerja akan ada halal bihalal.
    “Wah enggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja, tradisinya adalah halal bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time,” ujar Bima Arya di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” sambungnya.
    Bima Arya mengatakan, hari pertama kerja setelah Lebaran bagi ASN adalah 8 April 2025.
    Bima Arya menekankan, tidak boleh ada ASN yang telat ke kantor setelah musim liburan ini. “Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah,” imbuh Bima Arya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR RI Buka Open House, Wamendagri: Tukar Pikiran Persiapan Terkini

    Ketua MPR RI Buka Open House, Wamendagri: Tukar Pikiran Persiapan Terkini

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menggelar open house atau gelar griya di kediamannya, komplek Widya Chandra III, No 10, Jakarta Selatan. Agenda yang digelar pada hari ketiga Idul Fitri, Rabu 2 April 2025 didatangi sejumlah jajaran menteri hingga pejabat lainnya.

    Pantauan Pikiran-Rakyat.com di lokasi, terlihat hadir Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Hadir pula Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Tak hanya anggota kabinet, sederet pimpinan MPR RI dan juga anggota DPR RI, seperti Bambang Soesatyo (Bamsoet), Herman Khaeron, jugMenolon menghadiri acara ini.

    Bima arya mengaku obrolan didalam tidak lepas dari pembicaraan mengenai politik. 

    “Ya kalau politisi ketemu, ya nggak mungkin lah kita nggak bicara politik,” ujar Bima Arya. 

    Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa di dalam sempat bertukar pikiran terkait dengan persiapan kekinian. 

    “Kalau para pimpinan ketemu ya pasti ada juga koordinasi-koordinasi kebijakan ya. Walaupun kita merasa ini ada waktu istirahat, jeda sebentar,” tuturnya.

    “Tapi tanggal 8 kita gaspol lagi gitu ya. Jadi kita tukar pikiran terkait dengan apa yang mau kita akselerasikan ke depan gitu. Saya ngobrol dengan Pak Hasan Nasbi juga, kepala PCO,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KAI Kasih Diskon 25% buat Kereta Lebaran Nih

    KAI Kasih Diskon 25% buat Kereta Lebaran Nih

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) menyediakan promo tiket kereta sebesar 25% pada periode angkutan lebaran (Angleb) bertajuk Silaturahmi Mudik Lebaran. Promo ini berlaku untuk 58 KA daop 1 Jakarta.

    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, promo ini dapat dilakukan di semua channel penjualan pada tanggal 4 hingga 11 April 2025 untuk keberangkatan pada 7 hingga 11 April 2025.

    Namun, Ixfan menegaskan promo ini tidak berlaku pada kereta luxury, compartement, priority, imperial, panoramic atau kereta wisata lainnya. Adapun diskon tiket ini juga dapat diubah atau dibatalkan seusai jadwal dan aturan yang berlaku.

    “Selain itu, diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau diskon lainnya, tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku dan akan terus dibuka penjualan selama ketersedian tiket masih ada,” ucap Ixfan dalam siaran pers, Rabu (2/4/2025).

    Ixfqb mengatakan, promo ini berlaku untuk pembelian tiket melalui seluruh platform penjualan resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI, situs booking.kai.id dan loket stasiun.

    “Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI 121 melalui telepon 121/(021) 121, WhatsApp 0811-1211-1121, email cs@kai.id, atau melalui media sosial resmi KAI,” tutup Ixfan.

    Adapun perjalanan KA berlaku dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen menuju beberapa tujuan di Jawa. Berikut rinciannya:

    1. KA Parahyangan Fakultatif Relasi Gambir – Bandung (Eksekutif)

    2. KA Madiun Jaya Relasi Pasarsenen – Madiun (Ekonomi, Eksekutif)

    3. KA Blambangan Ekspres Relasi Pasarsenen – Ketapang (Ekonomi, Eksekutif)

    4. KA Singasari Relasi Pasarsenen – Blitar (Ekonomi, Eksekutif)

    5. KA Brantas Relasi Pasarsenen – Blitar (Ekonomi, Eksekutif)

    6. KA Bangunkarta Relasi Pasarsenen – Jombang (Ekonomi, Eksekutif)

    7. KA Gumarang Relasi Pasarsenen – Surabaya Pasarturi (Bisnis, Eksekutif)

    8. KA Dharmawangsa Ekspres Relasi Pasarsenen – Surabaya Pasarturi (Ekonomi, Eksekutif)

    9. KA Menoreh Relasi Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng (Ekonomi, Eksekutif)

    10. KA Tawang Jaya Premium Relasi Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng (Ekonomi, Eksekutif)

    11. KA Tegal Bahari Relasi Pasarsenen – Tegal (Bisnis, Eksekutif)

    12. KA Batavia Relasi Gambir – Solo Balapan (Ekonomi, Eksekutif)

    13. KA Jayakarta Relasi Pasarsenen – Surabaya Gubeng (Ekonomi)

    14. KA Kertajaya Relasi Pasarsenen – Surabaya Pasarturi (Ekonomi)

    15. KA Jaka Tingkir Relasi Pasarsenen – Solo Balapan (Ekonomi)

    16. KA Tawang Jaya Relasi Pasarsenen – Semarang Poncol (Ekonomi)

    17. KA Matarmaja Relasi Pasarsenen – Malang (Ekonomi)

    18. KA Gajayana Tambahan Relasi Gambir – Malang (Eksekutif)

    19. KA Sembrani Tambahan Relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (Eksekutif)

    20. KA Kereta Tambahan GMR – YK Relasi Gambir – Yogyakarta (Ekonomi, Eksekutif)

    21. KA Brantas Tambahan Relasi Pasarsenen – Blitar (Ekonomi, Eksekutif)

    22. KA Kertajaya Tambahan Relasi Pasarsenen – Surabaya Pasarturi (Ekonomi, Eksekutif)

    23. KA Senja Utama Yogyakarta Relasi Pasarsenen – Yogyakarta (Ekonomi, Eksekutif)

    24. KA Fajar Utama Yogyakarta Relasi Pasarsenen – Yogyakarta (Ekonomi, Eksekutif)

    25. KA Sawunggalih Relasi Pasarsenen – Kutoarjo (Ekonomi, Eksekutif)

    26. KA Gunung Jati Relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng (Ekonomi, Eksekutif)

    27. KA Gunung Jati Relasi Gambir – Cirebon (Ekonomi, Eksekutif)

    28. KA Cirebon Ekspres/Cakrabuana Relasi Gambir – Cirebon (Ekonomi, Eksekutif)

    29. KA Cirebon Ekspres/Cakrabuana Relasi Gambir – Purwokerto (Ekonomi, Eksekutif)

    30. KA Cirebon Fakultatif Relasi Gambir – Cirebon (Ekonomi, Eksekutif)

    31. KA Pangandaran Relasi Gambir – Banjar (Ekonomi, Eksekutif)

    32. KA Papandayan Relasi Gambir – Garut (Ekonomi, Eksekutif)

    33. KA Parahyangan Relasi Gambir – Bandung (Ekonomi, Eksekutif)

    34. KA Kereta Tambahan PSE – SLO Relasi Pasarsenen – Solo Balapan (Ekonomi)

    35. KA Brawijaya Relasi Gambir – Malang (Eksekutif)

    36. KA Sembrani Relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (Eksekutif)

    37. KA Taksaka Relasi Gambir – Yogyakarta (Eksekutif)

    38. KA Purwojaya Relasi Gambir – Cilacap (Eksekutif)

    39. KA Manahan Relasi Gambir – Solo Balapan (Eksekutif)

    40. KA Fajar Utama Solo Relasi Pasarsenen – Solo Balapan (Ekonomi, Eksekutif)

    41. KA Mataram Relasi Pasarsenen – Solo Balapan (Ekonomi, Eksekutif)

    42. KA Gaya Baru Malam Selatan Relasi Pasarsenen – Surabaya Gubeng (Ekonomi, Eksekutif)

    43. KA Jayabaya Relasi Pasarsenen – Malang (Ekonomi, Eksekutif)

    44. KA Bogowonto Relasi Pasarsenen – Lempuyangan (Ekonomi, Eksekutif)

    45. KA Gajahwong Relasi Pasarsenen – Lempuyangan (Ekonomi, Eksekutif)

    46. KA Kereta Tambahan GMR – YK Relasi Gambir – Yogyakarta (Eksekutif)

    47. KA Argo Bromo Anggrek Relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (Eksekutif)

    48. KA Argo Semeru Relasi Gambir – Surabaya Gubeng (Eksekutif)

    49. KA Bima Relasi Gambir – Surabaya Gubeng (Eksekutif)

    50. KA Argo Lawu Relasi Gambir – Solo Balapan (Eksekutif)

    51. KA Argo Dwipangga Relasi Gambir – Solo Balapan (Eksekutif)

    52. KA Argo Sindoro Relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng (Eksekutif)

    53. KA Argo Muria Relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng (Eksekutif)

    54. KA Argo Merbabu Relasi Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng (Eksekutif)

    55. KA Argo Anjasmoro Relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (Eksekutif)

    56. KA Pandanlungan Relasi Gambir – Jember (Eksekutif)

    57. KA Gajayana Relasi Gambir – Malang (Eksekutif)

    58. KA Kutojaya Utara Relasi Pasarsenen – Kutoarjo (Ekonomi)

    Syarat dan Ketentuan

    1. Tiket promo dapat dibeli di seluruh channel penjualan resmi KAI selama periode 4-11 April 2025.

    2. Promo berlaku untuk perjalanan pada 7-11 April 2025.

    3. Tidak berlaku untuk Kereta Compartment, Luxury, Panoramic, Priority, Imperial, dan/atau Kereta Wisata lainnya.

    4. Tidak dapat digabungkan dengan tarif khusus, reduksi, dan/atau diskon lainnya.

    5. Berlaku untuk kereta api yang telah ditentukan dalam promo ini.

    6. Informasi jadwal dan daftar kereta dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI.

    7. Tiket promo dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    8. Promo berlaku selama tiket dengan tarif diskon masih tersedia.

    (kil/kil)