provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat ada lonjakan kedatangan pendatang yang tiba di Jakarta usai libur Lebaran 2025.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo bahkan menyebut, jumlah pendatang pada arus balik tahun ini meningkat 129 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

    “Berdasarkan data kami terjadi peningkatan yang signifikan untuk warga yang pulang si arus balik. Dari pemantauan di tujuh terminal, ada peningkatan sekitar 129 persen warga yang pulang jika dibandingkan tahun 2024 kemarin,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

    Adapun pada 2024 silam, Dishub DKI Jakarta jumlah pendatang yang tiba di Jakarta usai lebaran mencapai 57.000.

    Angka ini kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat di tahun 2025 ini.

    Syafrin bilang, secara umum jumlah penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tahun ini memang mengalami peningkatan.

    Jumlah penumpang yang berangkat mudik menggunakan bus AKAP pun naik hingga 5 persen.

    “Tapi artinya memang saat ini lebih banyak warga yang datang dan masuk ke Jakarta pada arus balik kemarin,” ujarnya.

    Untuk saat ini, Dishub DKI Jakarta pun telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendata warga pendatang yang baru masuk ke ibu kota.

    “Berdasarkan data dari teman-teman Dukcapil memang terjadi peningkatan, terjadi peningkatan jumlah pendatang baru,” tuturnya.

    “Dan sekarang Dukcapil sedang melakukan pendataan secara real melalui kelurahan setempat,” tambahnya menjelaskan.

    Jumlah Pendatang Meningkat 

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut terjadi peningkatan jumlah pendatang usai Lebaran 2025 dibandingkan tahun lalu.

    Pramono menduga, peningkatan ini kait eratan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Karena di daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan, karena misalnya persoalan Sritex, kemudian perusahaan di selanjang Cirebon, Jawa Barat dan sebagainya, sehingga memang ada peningkatan (pendatang),” ucapnya di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Untuk mengantisipasi lonjakan pendatang ini, Pramono mengaku sudah memberikan arahan kepada jajaran.

    “Dan kami akan melakukan pelatihan kepada mereka dan juga melakukan pencatatan administrasi kependudukan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Berburu Kuliner Manis di Yogyakarta, Ini 5 Makanan Khas Kotagede

    Berburu Kuliner Manis di Yogyakarta, Ini 5 Makanan Khas Kotagede

    Liputan6.com, Yogyakarta – Kuliner khas Yogyakarta identik dengan rasa manisnya yang khas. Salah satu wilayah yang menjadi surga kuliner di Yogyakarta adalah Kotagede.

    Tak hanya terkenal sebagai kawasan bersejarah, Kotagede juga memiliki ragam kuliner khas yang menawarkan cita rasa unik. Mengutip dari Visit Jogja, berikut makanan khas Kotagede yang wajib dicoba:

    1. Kipo

    Kipo memiliki bentuk lonjong dengan ukuran mini. Jajanan khas Kotagede ini terbuat dari tepung ketan dengan isian enten-enten atau parutan kelapa dan gula merah.

    Kipo memiliki cita rasa manis dengan sentuhan gurih yang menggoda. Terkait namanya, konon kipo berasal dari pertanyaan, “Iki opo (ini apa)?”

    Itu adalah pertanyaan yang kerap dilontarkan saat pertama kali melihat jajanan ini. Konon, kipo sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram dan masih tetap eksis hingga sekarang.

    2. Legomoro

    Selanjutnya, ada legomoro yang memiliki tampilan mirip lemper. Bedanya, legomoro dibungkus daun pisang dengan tambahan tali rafia atau janur sebagai pengikat. Bentuknya juga lebih padat dan rapi.

    Adapun nama legomoro berasal dari bahasa Jawa lego dan moro. Lego berarti lega, sedangkan moro berarti datang.

    Makanan ini melambangkan keramahan masyarakat Kotagede dalam menyambut tamu. Keberadaan legomoro bahkan sudah ada sejak abad ke-17 dan telah menjadi bagian dari tradisi kuliner kerajaan.

    3. Roti Kembang Waru

    Sesuai namanya, roti kembang waru memiliki bentuk khas seperti bunga waru. Roti ini berwarna kecokelatan dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.

    Konon, kue ini sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Bahkan, kue ini kerap disajikan dalam acara adat dan upacara penting lainnya.

    Pada zaman dahulu, roti kembang waru hanya dibuat oleh keluarga bangsawan. Namun, saat kini makanan ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum yang berkunjung ke Kotagede.

     

  • Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu, Penggunaan Font Times New Roman-Nomor Seri Ijazah Berbeda – Halaman all

    Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu, Penggunaan Font Times New Roman-Nomor Seri Ijazah Berbeda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Muncul lagi tudingan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Terbaru adalah pernyataan dari mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar yang mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Rumor ijazah palsu ini diketahui sudah berkembang dan diperkarakan selama beberapa tahun terakhir. 

    Tercatat, ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh pihak Jokowi.

    Lantas, apa alasan Rismon masih menyebut ijazah Jokowi sebagai lulusan UGM itu palsu?

    Pertama, alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman.

    Di mana, pada saat itu, menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Kedua, berkaitan omor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.

    Ketiga, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat.

    Alasan Kuasa Hukum Tak Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

    Mengenai polemik ijazah Jokowi itu, tim kuasa hukum Jokowi, menilai tudingan ijazah palsu tersebut tidak benar dan menyesatkan.

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyebar ijazah tersebut palsu.

    Dia mengatakan, tim kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika memang diminta secara hukum.

    “Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya.”

    “Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan?” ucap Yakup, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Andra Reinhard Pasaribu. 

    Dia menegaskan, pihaknya akan bersikap kooperatif apabila memang ada perintah hukum yang mengharuskan penunjukan dokumen tersebut.

    “Jadi untuk ke depannya, silakan tempuh jalur hukum. Asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukan, kami akan tunjukkan,” tegasnya.

    Pihak UGM Jamin Keaslian Ijazah Jokowi

    Pihak UGM turut memastikan, ijazah Jokowi asli dan sesuai dengan fakta di lapangan, setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. 

    Awalnya, sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi, Selasa (15/4/2025).

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu tiga perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa.

    “Kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami,” kata Wening, Selasa, dikutip dari Wartakotalive.com.

    Dalam hal ini, Wening menegaskan, UGM adalah institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik. 

    “Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir,” kata dia.

    Wening menjelaskan, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya. 

    Dia mengatakan, UGM memiliki bukti-bukti terkait hal tersebut, mulai dari surat-surat hingga dokumennya.

    “Dalam kapasitas kami UGM, memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada.”

    “Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ungkapnya.

    Selain itu, kata Wening, UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo. 

    “Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau,” tuturnya.

    Wening mengatakan bahwa teman-teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut dengan membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda.

    “Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau.”

    “Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen,” ungkap dia.

    Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.

    “Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak? Dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” tuturnya.

    Wening pun menegaskan, UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial.

    “Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya,” pungkasnya.

    Penjelasan UGM soal Font hingga Nomor Seri Ijazah Jokowi

    Sebelumnya, UGM telah mengeluarkan pernyataan resmi soal keaslian ijazah Jokowi ketika menanggapi perkataan eks dosen Rismon.

    Pasalnya, klaim sepihak dari Rismon itu membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet hingga membuat Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta angkat bicara.

    Terkait tudingan Rismon soal penggunaan Font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah yang dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa pada tahun itu sudah banyak mahasiswa menggunakan font tersebut.

    Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. 

    Bahkan di sekitaran kampus UGM pada saat itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. 

    Hal-hal tersebut, menurut Sigit, seharusnya diketahui oleh Rismon karena dia juga berkuliah di UGM.

    “Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegas Sigit di Kampus UGM, Jumat (21/3/2025), dilansir ugm.ac.id.

    Sigit pun menegaskan, banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan.

    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan,” katanya.

    Selanjutnya, terkait dengan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja, Sigit menegaskan pada saat itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

    Sigit menjelaskan, penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi.

    Namun, berlaku juga pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. 

    “Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

    Sekali lagi, Sigit menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang meragukan  ijazah dan  skripsi Jokowi itu.

    Sehingga, seolah-olah ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UGM adalah palsu. 

    Dia menegaskan kembali bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM, sehingga ijazah dan skripsinya dijamin asli.

    Sigit juga menyebutkan, Jokowi dikenal baik oleh teman seangkatannya dan aktif mengikuti organisasi mahasiswa.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau.”

    “Beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul UGM Pastikan Keaslian Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Surat dan Dokumen Akademik

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku) (Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan)

  • BMKG Beri Peringatan Dini Gelombang Tinggi 16-19 April

    BMKG Beri Peringatan Dini Gelombang Tinggi 16-19 April

    Jakarta

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan dini mengenai potensi gelombang tinggi terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Peringatan ini berlaku mulai 16 sampai 19 April 2025 pukul 07.00 WIB.

    Dilansir Antara, BMKG menyebutkan bahwa bibit siklon 96S di Laut Timor dan 97S di Laut Arafuru menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut-timur laut dengan kecepatan 4-20 knot, sementara di wilayah selatan bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4-25 knot.

    Kecepatan angin tertinggi tercatat di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat (NTB), Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Laut Arafuru.

    Adapun wilayah terdampak gelombang sedang (1,25-2,5 meter) berpotensi melanda Samudra Hindia di barat Aceh, Mentawai, Nias, Bengkulu, Laut Arafuru bagian barat dan timur, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Papua, dan Maluku, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Sumbawa, Laut Bali, Laut Flores, Selat Malaka bagian utara.

    Wilayah berpotensi terdampak gelombang tinggi (2,5-4,0 meter) di antaranya Samudra Hindia di selatan Lampung, NTB, NTT, Bali, DI Yogyakarta, Banten, serta wilayah selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    BMKG memberikan imbauan keselamatan pelayaran, di antaranya perahu nelayan berisiko jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kategori kapal tongkang berisiko pada kecepatan angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter, kapal ferry berisiko jika angin mencapai 21 knot dan gelombang setinggi 2,5 meter.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kepribadian Pria Bermukena yang Masuk Masjid di Mataram, Diduga Alami Perundungan – Halaman all

    Kepribadian Pria Bermukena yang Masuk Masjid di Mataram, Diduga Alami Perundungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Identitas pria yang masuk ke barisan jamaah wanita di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terungkap.

    Pria berinisial F merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram).

    Dosen Fakultas Pertanian, Heri, mengatakan mahasiswa asal Lombok Tengah tersebut dikenal pendiam di kampus.

    “Saya ngobrol sama satpam tadi, bilangnya dia memang sering menyendiri di musala,” bebernya, Selasa (15/4/2025).

    Heri mengaku belum mengetahui kebenaran F gagal menjadi anggota DPRD Mataram.

    “Saya cukup prihatin sih, jadi kalau benar dia seperti itu karena tertekan, alangkah lebih bijaknya ya diselesaikan secara baik, tidak harus diviralkan apa lagi ditahan,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Dekan III Fakultas Pertanian Unram, Hairil Anwar, mengaku mendapat informasi F menjadi korban perundungan sehingga masuk ke masjid mengenakan mukena.

    Pihak kampus masih menyelidiki dugaan F merasa tertekan akibat perundungan dengan mengumpulkan bukti-bukti.

    “Informasi soal bullying ini memang simpang siur saya dengar, dari pihak keluarga juga belum memberikan kepastian bahwa apa yang beredar seperti itu kondisi korban,” tuturnya.

    Jika F terbukti menjadi korban perundungan, pihak kampus akan memberikan layanan konseling dan pendampingan.

    “Itu yang pertama kali harus kita lakukan bagaimana merehabilitasi. Kalau nanti dari hasil medis rumah sakit ternyata mahasiswa kami memiliki riwayat gangguan kejiwaan, maka pendampingan utama akan langsung kami lakukan.”

    “Di Fakultas Pertanian juga tersedia layanan bimbingan konseling, dan kami memiliki psikolog serta psikiater,” imbuhnya.

    Motif Pakai Mukena

    Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, mengatakan pelaku berinisial F masuk ke barisan jamaah wanita karena mendapat mimpi.

    “Jadi pria tersebut melakukan hal tersebut atas dasar petunjuk dari mimpinya, dari pagi yang bersangkutan inisial F meniatkan itu mengambil mukena dari rumah dan membawanya, memasukan ke tas,” ungkapnya, Senin (14/4/2025).

    Kasus ini terungkap setelah salah satu jamaah wanita melapor.

    Pelaku tak dapat menjawab saat ditanya jamaah wanita hingga terungkap wajah aslinya.

    “Kalau dilihat lebih jauh perempuan, karena apa, karena memakai mukenah, tetapi kalau dilihat lebih dekat dia terlihat seperti laki-laki, karena alisnya tebal,” tuturnya.

    Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku baru pertama kali melancarkan aksinya.

    Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Selaparang untuk dilakukan pemeriksaan psikologi.

    Sementara itu, kerabat pelaku, Joti Baskara, mengatakan F mengalami gangguan jiwa setelah gagal menjadi anggota DPRD Lombok Tengah pada Pileg 2019 lalu.

    “Ya memang stress sejak dia nyalon dulu. Dulu bukan yang kemarin. Empat tahun yang lalu pada tahun 2019. Dia hanya dapat suara berapa ratus saja,” bebernya, dikutip dari TribunLombok.com.

    Menurutnya, F rugi ratusan juta saat Pileg hingga sering stres.

    “Kalau ndak salah dia (Farhan) nyaleg dari PAN atau berkarya. Saya lupa-lupa ingat. Sejak kalah dia alami gangguan kejiwaan. Sejak itu dia sering ditemukan sembarangan. Udah ketemu di Mataram, banyak,” imbuhnya.

    Ia menambahkan pelaku telah berkeluarga dan dirawat di rumah.

    Pihak keluarga meminta video yang viral dihapus lantaran pelaku ODGJ.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Pria Bermukena di Islamic Center NTB Diduga Gangguan Jiwa, Kerabat Sebut Stres Sejak Gagal Nyaleg

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Sinto)

  • Video Viral Agus Buntung Menikah Diwakilkan Keris, Berikut Penjelasan Kuasa Hukum – Halaman all

    Video Viral Agus Buntung Menikah Diwakilkan Keris, Berikut Penjelasan Kuasa Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Lombok – I Wayan Agus Suwaratama, yang lebih dikenal sebagai Agus Buntung, resmi menikah dengan Ni Luh Nopianti di Bali, meskipun ia tidak dapat hadir secara fisik.

    Agus saat ini sedang menjalani proses hukum terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan.

    Kuasa hukum Agus, Dr. Ainuddin, mengonfirmasi pernikahan tersebut.

    “Benar, setelah kita lakukan konfirmasi kepada pihak keluarga, pernikahan tersebut dilakukan secara adat,” ungkap Ainuddin pada Selasa, 15 April 2025.

    Penggantian Kehadiran dengan Keris

    Dalam prosesi pernikahan, kehadiran Agus diwakilkan oleh sebuah keris yang dibungkus kain putih.

    Ainuddin menjelaskan bahwa tindakan ini sesuai dengan kepercayaan umat Hindu.

    “Saya sudah konfirmasi kepada PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia), dan mereka membenarkan hal ini,” jelasnya.

    Rencana Pernikahan yang Tertunda

    Pernikahan ini sebenarnya telah direncanakan sejak lama, namun baru dapat dilaksanakan sekarang karena Agus terjerat kasus hukum.

    Ainuddin menambahkan bahwa pihak keluarga tidak mengajukan izin kepada Lapas untuk menggelar pernikahan, karena adat Hindu memperbolehkan pernikahan dilaksanakan dengan cara tersebut.

    “Setelah Agus bebas, baru akan ditindaklanjuti dengan pencatatan administrasi secara legal dan formal,” tambahnya.

    Saat ini, Agus masih menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

    Ainuddin menyatakan bahwa pada persidangan berikutnya, pihaknya akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan hukuman bagi Agus.

    Pernikahan Agus Buntung menjadi sorotan publik setelah video pernikahan tersebut viral, menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.

    (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Komnas PA Imbau Orangtua Edukasi Anak Soal Bahaya Kekerasan: Jangan Mudah Percaya Siapapun

    Komnas PA Imbau Orangtua Edukasi Anak Soal Bahaya Kekerasan: Jangan Mudah Percaya Siapapun

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengimbau para orangtua memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah kasus kekerasan.

    Dewan Pengurus Pusat Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Hak Anak Komnas PA, Lia Latifah mengatakan edukasi bagi anak ini penting karena anak-anak merupakan kelompok rentan korban kekerasan.

    “Ajarkan anak-anak untuk tidak mudah percaya kepada siapapun. Baik orang yang tidak dikenal, maupun orang yang dikenal,” kata Lia saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Selasa (15/4/2025).

    Pasalnya berdasar data banyak pelaku kekerasan terhadap anak yang justru merupakan orang-orang terdekat anak, baik orangtua, saudara, teman, guru, tetangga, dan orang terdekat lain.

    Sehingga edukasi perlu agar anak-anak tidak mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan pelaku kekerasan, terlebih modus kekerasan terhadap anak kini kian beragam.

    Anak-anak perlu diberi pemahaman terkait batasan hal yang tidak boleh dilakukan ketika mereka bersama teman seusia, maupun batasan saat bersama orang dewasa di lingkungannya.

    “Bangun komunikasi secara terbuka dengan anak-anak. Jadi orangtua lebih aware, ketika anaknya main, ketika bergaul dilihat mereka main dengan siapa, tempatnya di mana,” ujarnya.

    Lia menuturkan orangtua juga harus curiga saat terjadi perubahan sikap atau perilaku pada anak, karena hal ini dapat menjadi indikasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

    Komnas PA mengimbau orangtua agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan anak, sehingga ketika anak mengalami masalah atau kejadian mereka dapat bercerita.

    Namun cara komunikasi yang dilakukan perlu diperhatikan, agar anak justru tidak merasa seperti diinterogasi saat orangtua mencari tahu penyebab perubahan sikap pada anak.

    “Cara interogasi anak yang mengalami perubahan perilaku itu bukan yang secara intens, jangan ditanya kamu ngapain, tadi ke mana. Jadi ditanya tadi kamu senang enggak pergi sama orang itu,” tuturnya.

    Lia mengatakan bila orangtua langsung bertanya terkait pokok masalah, maka anak-anak cenderung akan diam dan justru tidak akan bercerita terkait hal yang dialami.

    Sehingga butuh pendekatan khusus agar anak-anak dapat bercerita, hal ini memungkinkan orangtua untuk mengetahui masalah anak sekaligus mencari solusi yang tepat.

    “Karena anak-anak paling sulit ketika ditanya langsung dengan pokok permasalahan. Harus ditanya yang lain dulu, baru masuk ke dalam pokok permasalahan,” lanjut Lia.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 4 Hakim Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi CPO, Ini Sosoknya!

    4 Hakim Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi CPO, Ini Sosoknya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng yang disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

    Selain para hakim, kasus ini juga menyeret tiga perusahaan besar yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Berikut profil keempat hakim yang menjadi tersangka:

    Hakim Tersangka Kasus Korupsi CPO

    1. Muhammad Arif Nuryanta

    Muhammad Arif Nuryanta merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung dengan pangkat pembina utama muda golongan IV/C. Berdasarkan informasi dari situs resmi pengadilan negeri Jakarta Selatan, Arif saat ini menjabat sebagai ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak dilantik pada 6 November 2024.

    Arif dikenal memiliki perjalanan karier yang panjang di dunia peradilan. Ia pernah dipercaya sebagai ketua PN Bangkinang pada 2016, lalu melanjutkan kiprahnya sebagai hakim di PN Banjarbaru, ketua PN Tebing Tinggi.

    Selain itu, ia juga pernah menjabat ketua PN Purwokerto, hakim PN Jakarta Selatan, ketua PN Pekanbaru, hingga menjabat sebagai wakil ketua PN Jakarta Pusat sebelum akhirnya menjadi ketua PN Jakarta Selatan.

    2. Djuyamto

    Djuyamto saat ini bertugas sebagai hakim tingkat pertama di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ia lahir di Sukoharjo pada 18 Desember 1967 dan merupakan lulusan ilmu hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tahun 1992.

    Gelar magister diperolehnya pada 2020, dan pada tahun-tahun berikutnya ia meraih gelar doktor dari fakultas hukum di kampus yang sama.

    Djuyamto mengawali kariernya sebagai hakim di PN Tanjungpandan tahun 2002. Ia juga pernah bertugas di PN Temanggung dan pengadilan negeri Karawang.

    Tahun 2013, ia menjabat sebagai hakim yustisial dan panitera pengganti di Mahkamah Agung. Kariernya berlanjut sebagai ketua PN Dompu di NTB, lalu pindah ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan sejak 2019 menjadi hakim di PN Jakarta.

    3. Agam Syarief Baharuddin

    Agam merupakan salah satu hakim dalam perkara korupsi minyak goreng di PN Jakarta Pusat. Lulusan sarjana hukum dari Universitas Syiah Kuala ini meraih gelar magister hukum dari Universitas Sebelas Maret pada 2009.

    Ia memulai karier sebagai hakim di PN Sukoharjo pada 2009. Pada 2017, Agam diangkat menjadi ketua PN Demak dan menjabat selama lima tahun. Pada 2021, ia dimutasi ke PN Jakarta Timur sebagai hakim.

    4. Ali Muhtarom

    Ali Muhtarom adalah hakim ad hoc tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat. Ia lahir pada 35 Agustus 1972 dan memulai kariernya sebagai hakim adhoc di PN Kupang pada 2017. Pada 2020, ia dipindahkan ke PN Jakarta Pusat dan bertugas hingga saat ini.

    Namanya menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis lepas terkait perkara korupsi minyak goreng yang tengah bergulir.

    Jerat Hukum

    Ali Muhtarom, Agam Syarief Baharuddin, dan Djuyamto dijerat dengan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12 huruf b, juncto Pasal 6 ayat (2), juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, kasus korupsi Arif Nuryanta dijerat dengan pasal yang lebih kompleks, yakni Pasal 12 huruf c, juncto Pasal 12 huruf b, juncto Pasal 6 ayat 2, juncto Pasal 12 huruf a, juncto Pasal 5 ayat 2, juncto Pasal 11, juncto Pasal 18 UU Tipikor, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Sinyal Kuat Nissan X-Trail e-Power Meluncur di Indonesia

    Sinyal Kuat Nissan X-Trail e-Power Meluncur di Indonesia

    Jakarta

    Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) memberikan sinyal kuat akan meluncurkan Nissan X-Trail e-Power di Tanah Air. Kendaraan tersebut sebelumnya sempat mendarat di dalam negeri untuk dijajal sejumlah awak media nasional.

    Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Bima Aristantyo, melempar kode X-Trail e-Power akan meluncur sebentar lagi. Dia meminta doa agar kendaraan itu bisa dikenalkan secepatnya.

    “Ini yang menarik ya nanti akan kita informasikan dalam waktu dekat buat teman-teman dari media, mohon doanya ya, kan kemarin udah nyoba nih dari Desember yang tahun lalu dari beberapa teman media juga udah kita coba,” ujar Bima saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/4).

    Nissan X-Trail e-Power Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Lebih jauh, Bima menegaskan, kendaraan tersebut mendapat sambutan baik dari publik. Itulah mengapa, unitnya hanya menunggu waktu untuk kemudian dipasarkan di Indonesia.

    “Overall antusiasmenya sangat amat positif nanti dalam waktu dekat akan kita informasikan mengenai kalender berikutnya untuk launching product,” kata dia.

    Sebagai catatan, Nissan X-Trail e-Power dibekali mesin 1.500 cc, turbo, dengan teknologi e-Power generasi kedua. Pada sistem hybrid e-Power, sistem penggeraknya memakai motor elektrik. Sementara mesin konvensional hanya bertugas untuk menyuplai daya ke komponen baterai, yang kemudian diteruskan ke motor elektrik.

    Motor elektrik Nissan X-Trail Nissan e-Power bisa mengeluarkan tenaga maksimal 204 PS (201 dk) dan torsi 330 Nm di roda depan dan tenaga maksimal 136 PS (134 dk) dan torsi 195 Nm pada motor elektrik di roda belakang.

    Sebelumnya, sinyal X-Trail dijual di Indonesia muncul dari kode yang tercantum di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta ada dua kode baru mobil Nissan di kategori minibus. Tercantum dua kode X-Trail terbaru, yakni XTRAIL EPWR VCTRB VE dan XTRAIL EPWR VCTRB VL. NJKB-nya adalah Rp 468 juta dan Rp 492 juta.

    (sfn/dry)

  • Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Wamendagri ungkap 4 langkah strategis pembentukan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa.

    “Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

    Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

    “Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujarnya.

    Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

    Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

    Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

    “Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

    Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

    Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025