Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Dapat Anggaran Rp199,7 Miliar, Komisi X DPR Minta Ketum PSSI Bersih-bersih Oknum Perusak Sepak Bola

    Dapat Anggaran Rp199,7 Miliar, Komisi X DPR Minta Ketum PSSI Bersih-bersih Oknum Perusak Sepak Bola

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani merespons soal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah sebesar Rp199,7 miliar.

    Lalu Ari meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk membersihkan oknum-oknum yang menjadi perusak sepak bola nasional. 

    “Kami mengapresiasi Presiden Prabowo yang menyetujui anggaran Rp199 miliar, hampir Rp200 miliar untuk pembinaan sepak bola kita. Ini bentuk kepedulian Pak Prabowo terhadap kemajuan sepak bola Indonesia,” ujar Lalu Ari, Rabu, 16 April. 

    Lalu mengaku pihaknya terkejut dengan besaran anggaran yang diberikan kepada PSSI. Namun, kata dia, Komisi X bisa memaklumi besarnya anggaran yang diberikan untuk pembinaan sepak bola nasional. 

    “Karena kan Presiden Prabowo ingin Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia,” katanya. 

    Legislator PKB dari Dapil NTB itu pun meminta PSSI agar menggunakan anggaran ratusan miliar tersebut dengan sebaik-baiknya. Terlebih, untuk pembinaan dan kemajuan sepak bola nasional, sesuai dengan blue print yang sudah dibuat PSSI.

    “Gunakan anggaran sebaik-baiknya. Anggaran itu bisa digunakan untuk melaksanakan blue print yang sudah dibuat PSSI,” tegas Lalu. 

    Lalu Ari juga meminta Erick Thohir untuk membersihkan PSSI dari oknum-oknum yang merusak sepak bola nasional. Menurutnya, Erick harus berani menyingkirkan mereka, sehingga tidak menghambat kemajuan sepak bola Indonesia.

    “Habisi saja mereka. Tidak perlu ada pembelaan-pembelaan. Saya termasuk orang yang tidak senang dengan oknum-oknum yang merusak sepak bola kita,” tegasnya.

    Lalu mengingatkan, jika ingin sepak bola Indonesia maju, maka oknum-oknum mafia bola nasional harus disingkirkan. “Kalau mereka tetap berada di PSSI, mereka akan menjadi penghambat perkembangan dan kemajuan sepak bola nasional,” katanya. 

    Lalu Ari menilai, PSSI harus belajar dari persoalan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai, kata dia, berbagai masalah yang pernah terjadi terulang kembali pada tahun mendatang.

    “Masak sih di tahun 2025 ini, kita akan ulang lagi di saat ketua federasi sepak bolanya adalah Pak Erick Thohir. Itu sungguh memalukan sekali,” ungkapnya. 

    Oleh karena itu, Lalu Ari mendesak Erick agar ‘menyikat habis’ para oknum perusak sepak bola, sehingga olahraga dengan suporter terbesar di Indonesia itu bisa maju dan diakui dunia internasional. 

     

    Apalagi, tambah Lalu, prestasi sepak bola Indonesia sudah ditunjukkan oleh Timnas U-17 yang berhasil menang melawan Yaman.

    “Masa depan sepak bola kita ada di tangan anak-anak muda Timnas U-17. Kami mendukung kemajuan sepak bola Indonesia,” pungkas Lalu Ari.

  • Terungkap Alasan Keluarga Agus Buntung Gelar Pernikahan Adat saat Proses Hukum Berjalan – Halaman all

    Terungkap Alasan Keluarga Agus Buntung Gelar Pernikahan Adat saat Proses Hukum Berjalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keluarga I Wayan Agus Suwaratama (IWAS) atau Agus Buntung, mengungkapkan alasan di balik pelaksanaan pernikahan adat di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

    Ibunda Agus, Ni Gusti Ayu Ari Padni, menjelaskan, pernikahan ini telah direncanakan jauh sebelum kasus hukum yang menimpa anaknya.

    “Karena Agus ada kasus ini kita tunda, karena dia mau menerima Agus apa adanya, mau menunggu Agus sampai selesai,” kata Padni saat ditemui di rumahnya, Rabu (16/4/2025).

    Pernikahan adat tersebut, yang kini tengah viral di media sosial, merupakan tradisi mepamit, di mana seorang perempuan meminta izin kepada keluarganya untuk melangsungkan pernikahan.

    Acara berlangsung di rumah pengantin perempuan di Karangasem, Bali.

    Dalam prosesi tersebut, sosok Agus digantikan oleh sebuah keris yang dibalut kain putih.

    Keluarga Agus menegaskan bahwa setelah melangsungkan pernikahan adat, mereka akan menunggu proses hukum Agus selesai sebelum melaksanakan pernikahan formal sesuai ketentuan hukum.

    “Kalau secara adat sudah sah, tapi untuk membuat buku nikah, akte dan lain-lain belum,” jelas Padni.

    Agus menikahi Ni Luh Nopianti pada Kamis (10/4/2025).

    Pernikahan ini menjadi sorotan karena sosok pengantin pria digantikan oleh keris.

    Padni menambahkan, pernikahan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga.

    Pihak keluarga Agus sudah menanyakan kesiapan Nopianti untuk menjadi pendamping Agus.

    “Sudah kita tanya biar tidak menyesal, dia mau merawat Agus,” jelasnya.

    Keluarga berharap pernikahan ini dapat memberikan semangat kepada Agus, yang saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus pelecehan seksual dan kini ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Menperin Usul Harga Mobil Turun Biar Laku, Nissan Respons Begini

    Menperin Usul Harga Mobil Turun Biar Laku, Nissan Respons Begini

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang menyarankan agar produsen roda empat mau menurunkan harga jual kendaraan di Indonesia. Sebab, langkah itu diyakini mampu meningkatkan daya beli konsumen yang sedang melemah. Bagaimana respons Nissan soal usulan tersebut?

    Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI), Bima Aristantyo mengaku sudah mendengar imbauan Menperin terkait penurunan harga kendaraan. Namun, pihaknya belum melakukan study mendalam terkait imbauan tersebut.

    “Kalau dari kita sih, imbauan dari Menperin ya, itu kita belum ada study untuk penurunan harga,” ujar Bima saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

    Nissan di IIMS 2025. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Bima menjelaskan, dengan situasi ekonomi yang seperti sekarang, mampu menjaga harga tetap stabil saja sudah baik. Dia ingin memastikan, konsumen dapat produk yang terbaik.

    “Jadi at least dengan kondisi forex yang memang meningkat, kemarin ada informasi (mata uang) Jepang yang juga menguat, USD juga naik, maka yang bisa kita lakukan untuk membantu ekonomi Indonesia ya kita maintain harga kita yang sekarang. Tidak ada kenaikan,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang menyarankan produsen mobil di Indonesia agar menurunkan harga jual kendaraan. Langkah tersebut, menurutnya, untuk meningkatkan daya beli konsumen yang melemah.

    “Kami berharap ada kebijakan-kebijakan baru (dari pabrikan), misalnya, ini bukan arahan ya, sacrifice margine atau menurunkan harga jual mobil (di Indonesia),” kata Agus saat peresmian pabrik baru Daihatsu di Karawang.

    Menperin Agus Gumiwang. Foto: Menperin Agus Gumiwang. (Ilyas Fadilah/detikcom)

    Agus juga berharap, produsen bisa melakukan inovasi baru dalam pengembangan produk baru yang berorientasi kepada konsumen dan lingkungan. Hal tersebut, kata dia, juga harus dibarengi dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan.

    “Kami harap ada perhatian terhadap pengembangan inovasi hijau yang berwawasan lingkungan dengan adanya berbagai upaya strategis dan inovasi terhadap pelaku industri, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Harapannya pasar Indonesia bisa bangkit dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.

    Sebagai catatan, Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, total penjualan mobil secara wholesales selama tahun lalu tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9 persen secara year-on-year (YoY) dari periode sama tahun lalu yang tembus 1.005.802 unit.

    Sementara penjualan ritel selama 2024 juga turun 10,9 persen menjadi 889.680 unit. Padahal, tahun sebelumnya mencapai 998.059 unit. Meski turun, namun penjualan tersebut sudah melampaui target Gaikindo yang telah direvisi, yakni 850 ribu unit setahun.

    (sfn/lth)

  • Ini Tampang Pelaku Penculikan Anak 13 Tahun di Pasar Rebo Jaktim, Kaki Dihadiahi Timah Panas – Halaman all

    Ini Tampang Pelaku Penculikan Anak 13 Tahun di Pasar Rebo Jaktim, Kaki Dihadiahi Timah Panas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku penculikan bocah 13 tahun inisial MAM di Pasar Rebo Jakarta Timur.

    Peristiwa penangkapan di Jalan Kampung Asam RT 01/01 Kelurahan Cijantung, Kecamatan, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (15/4/2025).

    Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Marasabessy menuturkan kronologi penangkapan tersangka setelah tim penyelidikan mengumpulkan informasi.

    Selanjutnya tim melakukan serangkaian olah TKP, observasi, terhadap saksi di sekitar TKP serta melakukan penelusuran CCTV jalur datang dan pergi pelaku. 

    “Berdasarkan analisa kepolisian dicocokkan dengan Rekaman CCTV yang ada tim berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku,” ucap Ressa kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Pada Selasa (15/4/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, tim berhasil mengamankan tersangka berikut dengan korban.

    Ressa menuturkan tersangka MAM melakukan perlawanan dan melarikan diri saat ditangkap.

    Hal itu membuat petugas mengambil tindakan tegas terukur berupa tembakan di bagian kaki.

    “Pelaku serta korban dibawa ke Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya.

    Adapun barang bukti yang diamankan satu buah sweater warna abu abu, satu buah Kaos warna putih, satu buah celana jeans panjang warna biru, dan satu unit handphone jenis merk cross hitam.

    Tersangka dijerat Pasal 328 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP dan atau 333 KUHP tentang penculikan dan pencabulan terhadap anak.

    Kronologi

    PENCULIKAN ANAK – Dokumentasi foto Eva Thalita Zahra (13) yang diduga menjadi korban penculikan tetangganya sendiri, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (11/4/2025), dan tangkapan layar rekaman CCTV menyorot terduga pelaku penculikan Eva Thalita Zahra beberapa saat sebelum kejadian, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA / Istimewa)

    Pelaku penculikan seorang anak berusia 13 tahun di Pasar Rebo, Jakarta Timur bernama Eva Thalita Zahra berhasil ditangkap kepolisian.

     

    Hal itu katakan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

    “Sudah (ditangkap) oleh Polda Metro Jaya,” ucapnya.

    Nicolas belum menjelaskan kronologi penangkapan pelaku penculikan yang diduga dilakukan oleh tetangganya.

    Pun begitu terkait identitas pelaku yang saat ini sudah diamankan.

    “Ditanyakan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya ya,” imbuhnya.

    Berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial, korban kali terakhir terlihat di rumah kontrakannya pada Kamis (10/4/2025).

    Dalam informasi di media sosial juga dituliskan, korban diduga diiming-imingi makanan dan baju baru.

    Sementara Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahaean menuturkan penyidik sudah memintai keterangan dari sejumlah saksi.

    Pihaknya juga memeriksa CCTV yang terpasang di sekitar lokasi.

    “Melakukan pengecekan terhadap CCTV dan saksi yang ada di TKP,” ujar dia.

     

     

     

     

     

     

  • Ramai-Ramai Nelayan Demo Tolak Pasang VMS, KKP Respons Gini

    Ramai-Ramai Nelayan Demo Tolak Pasang VMS, KKP Respons Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi unjuk rasa nelayan menggema di sejumlah daerah. Mereka ramai-ramai menolak aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring sistem berbasis sinyal di kapal-kapal mereka. Alasannya sederhana, karena biaya. Para nelayan merasa sudah cukup terbebani dengan pajak dan biaya operasional melaut mereka, dan menilai pemasangan VMS adalah beban tambahan yang tak ringan.

    Merespons hal itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk menjelaskan, para nelayan itu sebenarnya sudah mendapatkan dukungan besar lewat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina, dan nominalnya pun tidak kecil.

    “Pemerintah itu sudah memberikan subsidi BBM. Setiap kapal melaut, itu kita subsidi BBM-nya, dan tidak murah,” kata Ipunk saat ditemui di kantornya, Rabu (16/4/2025).

    Dia menyebutkan, dalam satu kali trip melaut, yang bisa berlangsung dari beberapa hari hingga sebulan, subsidi BBM yang diterima satu kapal bisa mencapai Rp20 juta.

    “Itu baru satu trip. Dan kapal bisa melaut berkali-kali dalam setahun. Artinya, nilai subsidi BBM itu jauh lebih besar dibanding biaya untuk pasang VMS,” jelasnya.

    Sebagai perbandingan, harga perangkat VMS yang diwajibkan pemerintah hanya sekitar Rp5 juta hingga Rp9,9 juta. Ditambah biaya airtime atau langganan sinyal tahunan sebesar Rp4,5 juta. Sehingga totalnya, jika nelayan tersebut memakai perangkat VMS termurah, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp10 juta setahun, di tahun berikutnya hanya tinggal bayar biaya airtime.

    Sementara subsidi BBM yang diberikan pemerintah untuk satu kali melaut bisa mencapai Rp20 juta per kapal, bahkan lebih.

    “Ini kadang-kadang di lapangan enggak disampaikan. Maunya orang untung terus. Kesadaran masyarakat ikut menjaga laut itu yang penting,” ucap dia.

    VMS sendiri adalah perangkat pemantau berbasis sinyal yang berguna untuk melacak posisi kapal di laut. Hal ini merupakan upaya penting demi keberlanjutan pengelolaan laut. Namun, bagi sebagian nelayan kecil, terutama pemilik kapal di bawah 30 GT, kewajiban ini dinilai terlalu memberatkan. Mereka meminta keringanan, bahkan perpanjangan tenggat waktu pemasangan.

    “Dulu 2023 minta relaksasi ke 2024. Sekarang minta lagi ke 2025. Alasannya ‘Pak, kami belum siap. Saya enggak mampu.’ Tapi coba bayangkan, seandainya mereka nabung Rp500 ribu sebulan dari dulu, pasti sudah bisa beli. Ini cuma karena tidak mau saja. Tidak mau terawasi,” tegas Ipunk.

    Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan urgensi pemasangan VMS ini lantaran banyak kapal yang seharusnya menangkap ikan di wilayah 12 mil ke atas, karena sudah memegang izin wilayah kewenangan pusat, malah menyelinap ke wilayah kewenangan daerah atau ke wilayah 0-12 mil. Di situlah, VMS akan jadi penyambung mata bagi pengawasan laut.

    “Nanti ketahuan, kalau dia masuk lagi ke wilayah di bawah 12 mil, ya itu pelanggaran. Nah itu yang mereka hindari sebenarnya. Takut ketahuan,” jelasnya lagi.

    Lalu, saat ditanya bagaimana soal opsi insentif atau perubahan skema subsidi agar nelayan bisa terbantu dalam beli VMS?

    “Soal subsidi BBM itu bukan wilayah kami. Itu ranahnya Pertamina. Saya enggak bisa campuri. Tapi logikanya, kalau sudah dapat untung dari satu sisi, ya legowo dikurangi sedikit buat biaya pengawasan. Ini sekali trip saja sudah cukup buat lunasi harga VMS,” jawab Ipunk.

    Sebelumnya, seperti dilansir detikBali, ratusan nelayan di Lombok Timur berdemonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menolak pemasangan vessel monitoring system (VMS) pada kapal-kapal mereka.

    Ketua Forum Nelayan Lombok (Fornel), Rusdi Ariobo, mengatakan seluruh nelayan di Lombok Timur menolak pemasangan VMS pada kapal karena biaya dan operasionalnya mahal. Walhasil, pemasangan VMS sangat memberatkan nelayan kecil.

    “Kami anggap teknologi ini lebih relevan untuk kapal besar, sedangkan kapal nelayan kecil tidak memiliki potensi pelanggaran yang signifikan,” ujar Rusdi di depan gedung DPRD NTB, Kamis (16/1/2025).

    Foto: Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat ditemui di kantornya, Rabu (16/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) saat ditemui di kantornya, Rabu (16/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    (dce)

  • Wamendagri apresiasi Apeksi sebagai ruang komunikasi wali kota

    Wamendagri apresiasi Apeksi sebagai ruang komunikasi wali kota

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi keberadaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dia menilai organisasi tersebut berhasil menjadi ruang yang nyaman untuk berkomunikasi bagi para wali kota di seluruh Indonesia.

    “Apeksi itu jadi sarana healing kita. Escape kita dari beban-beban yang ribet di kota masing-masing,” kata Bima saat menghadiri acara Temu Alumni Dewan Pengurus Apeksi di Pendopo Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/4) malam.

    Ia menilai organisasi Apeksi juga menjadi ajang bagi para wali kota untuk berbagi ide dalam menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing.

    Bima menyebut selama menjabat Wali Kota Bogor, ia kerap dibantu oleh para wali kota lain di Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

    Oleh karena itu, ia berharap budaya saling membantu yang telah terbentuk di Apeksi dapat terus terjaga.

    Pada forum ini, dirinya juga mengingatkan salah satu semangat yang mempersatukan para wali kota se-Indonesia dalam organisasi Apeksi adalah kecintaan yang besar kepada bangsa dan negara. Para wali kota, kata dia, berupaya mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan masyarakat melalui organisasi tersebut.

    “Yang mempertemukan kita, yang membuat kita bertahan menjaga hubungan ini (dalam Apeksi) kan kalau mau jujur karena cinta kita kepada bangsa dan negara. Kepada rakyat di kota masing-masing,” imbuhnya.

    Ia berharap pada pertemuan Alumni Dewan Pengurus Apeksi di masa mendatang, acara silaturahmi dapat dikemas secara santai dan menjadi ajang guyub rukun bagi para wali kota.

    Forum tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk bernostalgia antaralumni, melainkan juga kesempatan berbagi pengalaman dan bertukar pikiran mengenai keadaan terkini.

    “Nah jadi saya berharap (pada forum mendatang) apa pun itu namanya, bukan saja nostalgia, bukan saja membangkitkan memori kenangan lama, CLBK, dan lain-lain gitu, tapi juga ada hal-hal yang bermanfaat gitu,” pungkas dia.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Apeksi 2023–2025 Eri Cahyadi. Selain itu, hadir pula Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, para demisioner Dewan Pengurus Apeksi, serta para wali kota lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Mau Longgarkan TKDN, Begini Reaksi Nissan

    Prabowo Mau Longgarkan TKDN, Begini Reaksi Nissan

    Jakarta –

    PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mau melonggarkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di Indonesia. Mereka mengaku masih menunggu arah kebijakan di masa depan.

    Head of Sales and Product Planning PT NMDI, Bima Aristantyo mengaku sudah mendengar pernyataan pemimpin negara tersebut. Dia menegaskan, apapun keputusan finalnya, pihaknya akan berupaya menyesuaikan.

    “Jujur kita belum tahu detailnya seperti apa, ya. Hanya kemarin dari informasi speech atau pidato. Kami juga overall sedang menunggu peraturan turunan detailnya. Tapi apapun itu peraturan dari pemerintah kami akan coba menyesuaikan,” ujar Bima saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin sore (15/4).

    Nissan Serena e-POWER Road Trip Tahun Baru 2025 Foto: Muhammad Hafizh Gemilang

    Ketika ditanya strategi seperti apa yang akan diterapkan Nissan seandainya aturan terkait ketok palu, Bima mengaku belum bisa mengungkapnya. Sebab, segalanya masih terkesan abu-abu dan belum sepenuhnya jelas.

    “Ya itu kita belum tahu karena belum tahu ini aturannya seperti apa, kalau dulu kan clear misalkan TKDN harus 40 persen atau apa, nanti kita perlu akan penyesuaian di situ,” ungkapnya.

    Bima juga belum bisa mengungkap, apakah akan menambah lebih banyak produk impor atau tidak di masa depan. Kini, pihaknya masih fokus memasarkan model yang telah ada.

    Diberitakan sebelumnya, Prabowo meminta agar aturan TKDN dibuat lebih fleksibel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat.

    “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” ujar Prabowo, belum lama ini.

    Prabowo Subianto. Foto: YouTube Setpres

    Prabowo mengaku setuju seandainya aturan TKDN dibuat fleksibel agar Indonesia lebih punya daya saing. Namun, dia tidak merinci permintaan yang dimaksud.

    “Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” kata Prabowo.

    TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.

    TKDN cakupannya sangat luas dan diterapkan di berbagai industri termasuk otomotif untuk pemenuhan konten dalam negeri.

    Aturan TKDN Industri Otomotif

    Disitat dari CNN Indonesia, TKDN untuk kendaraan roda empat diberlakukan secara bertahap, yakni 2019-2021 dengan TKDN minimum 35 persen, 2022-2026 dengan TKDN minimum 40 persen, 2027-2029 dengan TKDN komponen lokal 60 persen dan hingga 2030 dengan TKDN maksimum 80 persen.

    Sementara TKDN kendaraan roda dua untuk 2019-2023 angka minimumnya 40 persen dan 2030 minimum 80 persen. Prabowo menegaskan, regulasi tersebut tak cukup untuk membuat TKDN seketika naik dan memberatkan aspek industri.

    (sfn/lth)

  • Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir

    Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir

    logo BMKG

    Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 16 April 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Hujan ringan hingga hujan disertai petir diprakirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Rabu, sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi yang menyertainya. Prakirawan BMKG Raeni Cindi dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Rabu, menjabarkan potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang.

    Lalu, di Bandar Lampung, Bengkulu, Bandung, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, Gorontalo, Palu, Kendari, Makasar, Ambon, Ternate, Manokwari, Jayapura, Hujan berintensitas sedang di Kota Palembang, Serang, Nabire, Jayawijaya, Merauke. Untuk Kota Medan diperkirakan diguyur hujan deras lebih dari 5,0 mm per jam.

    Sementara Kota Tanjung Pinang, Jambi, Semarang, Kupang, Banjarmasin, Tanjung Selor, Manado, dan Sorong diperkirakan diguyur hujan yang disertai dengan petir. Kemudian untuk Kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Mataram, Denpasar, diprakirakan berawan danatau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 25-30 derajat Celcius.

    Prakirawati BMKG memaparkan bahwa potensi hujan yang hampir merata itu dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer. BMKG mendeteksi keberadaan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudera Hindia selatan Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur dan Bibit Siklon Tropis 97S di Laut Arafuru selatan Maluku Selatan.

    Selanjutnya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia Aceh-Sumatera Selatan, perlambatan kecepatan angin dari Aceh – Laut Sulawesi dan daerah pertemuan angin di laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Perairan utara Papua – Halmahera Selatan.

    Kondisi dinamika atmosfer tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan awan penghujan dan gelombang laut tinggi 2,5 meter atau lebih di sepanjang wilayah itu.*

    Sumber : Antara

  • Sepeda Bakal Melintas di JLNT Casablanca, Komunitas Kecam Rencana Pramono Gelar Silaturahride

    Sepeda Bakal Melintas di JLNT Casablanca, Komunitas Kecam Rencana Pramono Gelar Silaturahride

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar Silaturahride bersama ratusan pesepeda pada Sabtu (19/4/2025) besok mendapat kecaman dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan.

    Adapun koalisi ini merupakan gabungan dari sejumlah komunitas, seperti Bike to Work (B2W), Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.

    Kecaman dilayakan lantaran kegiatan tersebut akan melintas di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca yang notabene merupakan jalan yang dilarang dilintasi oleh sepeda dan sepeda motor.

    Hendro Subroto, perwakilan dari B2W Indonesia menjelaskan, pihaknya bersama Road Safety Association sebelumnya diundang oleh Dishub untuk membahas pelaksanaan ‘Silaturahride with Mas Pram’ pada Kamis (10/4/2025) kemarin.

    Saat itu, pihak Dishub memaparkan bahwa kegiatan tersebut akan melintasi JLNT Casablanca.

    “Saat itu juga, kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Hendro menerangkan, penolakan itu disampaikan bukan tanpa dasar, sebab, regulasi menerangkan larangan sepeda melintas di JLNT atas dasar keselamatan.

    Gubernur Pramono Anung kecewa dengan sikap arogan Satpol PP saat membubarkan aksi Piknik Melawa’ di Gerbang Pancasila. Politikus senior PDIP ini bilang, tak seharusnya personel Satpol PP membubarkan paksa massa aksi yang tengah berunjuk rasa.

    Ironisnya, Dishub DKI justru melanggar aturan itu dan memberikan rekomendasi kegiatan Silaturahride digelar di JLNT Casablanca dengan solusi menutup penuh jalan tersebut untuk rombongan pesepeda.

    “Kami tidak ingin menjadi bagian dari normalisasi pelanggaran hukum atas nama seremoni ini,” ujarnya.

    Acara ini pun disebutnya justru menghidupkan kembali anggapan bahwa bersepeda hanya untuk kelompok tertentu.

    Padahal, yang dibutuhkan adalah membanhun budaya transportasi berkelanjutan yang inklusif dan aman.

    Hendro pun menyayangkan hal ini dan menyinggung janji Gubernur Pramono semasa kampanye dulu yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pesepeda.

    “Kini beliau malah ikut mendesain pelanggaran hukum dengan gaya yang terbungkus bersepeda sport, hashtag, kebanggaan di strava, serta moment epic photo dan drone shoot di kawasan JLNT (Casablanca) yang dikelilingi gedung bertingkat,” tuturnya.

    Sementara itu, Founder Road Safety Association Rio Oktaviano mengatakan, pihaknya lebih berorientasi pada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang.

    Untuk itu, Road Safety Association dengan tegas menolak kegiatan ‘Silaturahride with Mas Pram’ digelar dengan melewati JLNT Casablanca.

    “Apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT ini boleh,” kata Rio.

    Aktivis Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menambahkan, pihaknya bukan bermaksud ingin menentang acara yang digelar Pemprov DKI Jakarta.

    Namun, ia ingin kegiatan tersebut dilakukan tanpa melanggar lalu lintas.

    “Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis, karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, makan yang rusak bukan hanya marka jalan, tetap juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” ucapnya.

    Adapun sikap Koalisi Mobilitas Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

    1. Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute kegiatan bersepeda.

    2. Mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang semestinya menjadi teladan.

    3. Menyesalkan proses perencanaan kegiatan yang tidak partisipatif dan tidak menghargai masukan komunitas.

    4. Menyerukan agar Pemprov Jakarta kembali kepada arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

    Sebagai informasi tambahan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menggelar ’Silaturahride with Mas Pram’ pada Sabtu (19/4/2024) pagi.

    Dalam acara tersebut, Gubernur Pramono bakal gowes keliling Jakarta bareng kurang lebih 400 pesepeda.

    Acara ini akan dimulai dan berakhir di kantor Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta.

    Untuk memastikan acara ini berjalan lancar, Dishub DKI Jakarta bakal melakukan penutupan jalan secara situasional. 

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat ada lonjakan kedatangan pendatang yang tiba di Jakarta usai libur Lebaran 2025.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo bahkan menyebut, jumlah pendatang pada arus balik tahun ini meningkat 129 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

    “Berdasarkan data kami terjadi peningkatan yang signifikan untuk warga yang pulang si arus balik. Dari pemantauan di tujuh terminal, ada peningkatan sekitar 129 persen warga yang pulang jika dibandingkan tahun 2024 kemarin,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

    Adapun pada 2024 silam, Dishub DKI Jakarta jumlah pendatang yang tiba di Jakarta usai lebaran mencapai 57.000.

    Angka ini kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat di tahun 2025 ini.

    Syafrin bilang, secara umum jumlah penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tahun ini memang mengalami peningkatan.

    Jumlah penumpang yang berangkat mudik menggunakan bus AKAP pun naik hingga 5 persen.

    “Tapi artinya memang saat ini lebih banyak warga yang datang dan masuk ke Jakarta pada arus balik kemarin,” ujarnya.

    Untuk saat ini, Dishub DKI Jakarta pun telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendata warga pendatang yang baru masuk ke ibu kota.

    “Berdasarkan data dari teman-teman Dukcapil memang terjadi peningkatan, terjadi peningkatan jumlah pendatang baru,” tuturnya.

    “Dan sekarang Dukcapil sedang melakukan pendataan secara real melalui kelurahan setempat,” tambahnya menjelaskan.

    Jumlah Pendatang Meningkat 

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut terjadi peningkatan jumlah pendatang usai Lebaran 2025 dibandingkan tahun lalu.

    Pramono menduga, peningkatan ini kait eratan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Karena di daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan, karena misalnya persoalan Sritex, kemudian perusahaan di selanjang Cirebon, Jawa Barat dan sebagainya, sehingga memang ada peningkatan (pendatang),” ucapnya di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Untuk mengantisipasi lonjakan pendatang ini, Pramono mengaku sudah memberikan arahan kepada jajaran.

    “Dan kami akan melakukan pelatihan kepada mereka dan juga melakukan pencatatan administrasi kependudukan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya