Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Pohon Tumbang Diterjang Angin Kencang Tutup Akses Jalan Amir Kusman Bondowoso

    Pohon Tumbang Diterjang Angin Kencang Tutup Akses Jalan Amir Kusman Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Angin kencang disertai hujan ringan mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Amir Kusman, Bondowoso, pada Sabtu (19/4/2025) pukul 12.29 WIB. Peristiwa ini sempat menutup sebagian akses jalan dan memutus kabel listrik milik warga.

    Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo, mengungkapkan bahwa kejadian ini disebabkan oleh kondisi pohon yang sudah lapuk dan tidak mampu menahan terpaan angin. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkan ke BPBD melalui WhatsApp.

    “Begitu laporan masuk, Tim Reaksi Cepat (TRC) langsung kami turunkan ke lokasi. Pukul 12.35, penanganan pohon tumbang sudah selesai,” kata Sigit kepada beritajatim.com, Sabtu siang (19/4/2025).

    Dalam proses evakuasi dan pembersihan, BPBD bekerja sama dengan personel dari Kodim 0822 dan Polres Bondowoso. Penanganan berlangsung cepat dan lancar tanpa kendala yang berarti.

    “Tidak ada kendala dalam penanganan di lapangan. Alhamdulillah, situasi saat ini sudah aman dan lalu lintas kembali lancar,” tambah Sigit.

    Adapun tim yang terlibat dalam evakuasi ini terdiri dari personel TRC, Pusdalops, dan Danru. Mereka di antaranya Miftahul Ulum, Rudi Hartono, Gracia Sangra, Sofyan Febrianto, Dodik F.A, Bima B, dan M. Subhan Z.

    BPBD Bondowoso terus memantau perkembangan cuaca dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama di wilayah Kecamatan Ijen dan sekitarnya yang masih mengalami hujan ringan. [awi/beq]

  • Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pikiran sempit.

    Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang menekankan bahwa pertemuan itu terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi IdulFitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran  sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” katanya melalui rilisnya, Jumat (18/4/2025).

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi. Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dia menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir. 

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

  • Pertama di DKI, 260 PPSU Jakarta Timur Dilantik jadi Tenaga Sukarela PMI

    Pertama di DKI, 260 PPSU Jakarta Timur Dilantik jadi Tenaga Sukarela PMI

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIPAYUNG – Sebanyak 260 petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Jakarta Timur dilantik menjadi tenaga sukarela Palang Merah Indonesia (PMI).

    Para PPSU dari 65 kelurahan di Jakarta Timur tersebut dilantik menjadi tenaga sukarela Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) setelah mendapat pelatihan pertolongan pertama.

    Kepala PMI Jakarta Timur, H.R. Krisdianto mengatakan pelantikan anggota PPSU sebagai tenaga sukarela Sibat merupakan yang pertama kali dilakukan di lingkup wilayah DKI Jakarta.

    “Belum pernah ada di seluruh Jakarta, dan ini menjadikan embrio dari wilayah-wilayah lain. Tentu akan menjadi contoh bagi PMI seluruh Indonesia,” kata Krisdianto, Sabtu (19/4/2025).

    Para anggota PPSU dari masing-masing kelurahan dilibatkan menjadi tenaga sukarela karena setiap harinya mereka bertugas di lapangan, dan berdekatan langsung dengan masyarakat.

    Sehingga ketika terjadi situasi darurat di masyarakat mereka termasuk garda terdepan dalam membantu penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, kebakaran, banjir, dan bencana lain.

    Sehingga PMI Jakarta Timur membekali 260 anggota PPSU dengan kemampuan praktik pijat jantung, penanganan luka, patah tulang atau bidai dan evakuasi korban dengan tandu dan selimut.

    “Terbukti ketika banjir (awal Ramadan 2025) kemarin, mereka berperan aktif membantu pemerintah, masyarakat, dan mereka sendiri. Sehingga bencana bisa kita minimalisir,” ujar Krisdianto.

    Sementara Pemkot Jakarta Timur mengapresiasi langkah PMI yang memberikan pelatihan pertolongan pertama kepada 260 anggota PPSU di 65 kelurahan.

    Plt Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah berharap 260 PPSU yang sudah dilantik menjadi tenaga sukarela dapat memanfaatkan ilmunya untuk membantu masyarakat saat bertugas di lapangan.

    “Keberadaan PPSU kan membantu masyarakat secara langsung, paling terdekat dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dalam memberikan bantuan,” tutur Iin.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PMI Jakarta Timur Lantik 7.430 Anggota PMR dan 260 Tenaga Sukarela di Buperta Cibubur

    PMI Jakarta Timur Lantik 7.430 Anggota PMR dan 260 Tenaga Sukarela di Buperta Cibubur

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIPAYUNG – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur melantik 7.430 anggota Palang Merah Remaja (PMR) di Buperta Cibubur, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

    Ketua PMI Kota Jakarta Timur, H. R. Krisdianto mengatakan 7.430 PMR tersebut dilantik setelah mendapatkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) pada tanggal 1-2 Februari 2025.

    Pelantikan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) merupakan ajang pertemuan dalam rangka mempererat persahabatan, dan evaluasi pelatihan.

    “Untuk tingkat Mula (SD), Madya (SMP/MTS), dan Wira (SMA/SMK/MA) diklat PMR telah dilaksanakan di 10 Kecamatan se-Jakarta Timur,” kata Krisdianto di Buperta Cibubur, Sabtu (19/4/2025).

    Para anggota PMR dari 10 Kecamatan di Jakarta Timur yang sudah dilantik ini diharapkan dapat membantu melakukan penanganan ketika menghadapi situasi darurat di sekolah.

    Selain anggota PMR pada tahun ini PMI Jakarta Timur turut melantik 260 tenaga sukarela, mereka merupakan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dari 65 Kelurahan.

    Para anggota PPSU yang sudah mendapatkan pelatihan dan dilantik ini diharapkan dapat membantu masyarakat saat terjadi situasi darurat, ataupun ketika penanganan bencana.

    “PMI Kota Jakarta Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan relawan yang baik dan berkualitas dari mulai unsur PMR hingga TSR/tenaga sukarela,” ujar Krisdianto.

    Sementara Pemkot Jakarta Timur mengapresiasi program PMI dalam melakukan pembinaan PMR, dan berharap agar para anggota yang dilantik dapat memanfaatkan ilmunya membantu warga.

    Plt Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah menuturkan pelantikan 7.430 PMR menunjukkan bahwa pembinaan PMR di masing-masing sekolah dan madrasah mendapat dukungan maksimal.

    “Mendapat dukungan kepala sekolah dan guru pembina PMR, Kementerian Agama dan Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2. Terima kasih seluruh komponen mendukung pengembangan PMR,” tutur Iin.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wamendagri Bima Arya: Jangan Ada PSU di Atas PSU – Page 3

    Wamendagri Bima Arya: Jangan Ada PSU di Atas PSU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar jangan sampai terjadi pemungutan suara ulang (PSU) lagi setelah PSU Pilkada 2024 dilaksanakan.

    Hal ini ditegaskan Bima saat melepas distribusi logistik PSU tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (18/4).

    Bima mewanti-wanti agar tidak terjadi PSU di atas PSU. Untuk itu, Bima menekankan pelaksanaan PSU harus benar-benar berjalan baik agar tidak terjadi pelanggaran baru yang dapat memicu PSU berikutnya.

    Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 24 penyelenggaraan PSU di seluruh Indonesia dengan total biaya sekitar Rp700 miliar.

    Menurutnya, biaya tersebut adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk suksesnya penyelenggaraan PSU.

    Ia mengapresiasi kerja keras pihak penyelenggara yang telah berikhtiar maksimal untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran yang berujung pada PSU lanjutan.

    Selain itu, Bima juga mengharapkan gugatan terhadap PSU yang sudah terlaksana di sejumlah daerah tidak berujung pada PSU kembali.

    “Mudah-mudahan, mudah-mudahan gugatan itu tidak kemudian dikabulkan, dieksekusi menjadi PSU lagi,” kata Bima seperti dilansir Antara.

     

  • Dukung Ketahanan Pangan, Bapas Sumbawa Besar Luncurkan Program Ini

    Dukung Ketahanan Pangan, Bapas Sumbawa Besar Luncurkan Program Ini

    Sumbawa, Beritasatu.com — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kini juga menjadi perhatian lembaga pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sumbawa Besar resmi meluncurkan program bimbingan kemandirian berupa penggemukan sapi pedaging.

    Program ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat, Agung Krisna.

    Kegiatan yang dilaksanakan di kandang sapi CV Cahaya Mulya, Dusun Buin Pandan, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas NTB Zaenal Fikri, Kepala Bapas Sumbawa Besar, Tommy Ardy, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Nusa Tenggara Barat.

    Program penggemukan sapi ini tak hanya difokuskan pada pemberdayaan klien pemasyarakatan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya mencapai swasembada daging nasional. Hal ini sejalan dengan semangat meningkatkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan kolaborasi antarinstansi.

    Kepala Kanwil Ditjenpas NTB, Agung Krisna, menilai program ini sebagai bentuk nyata sinergi masyarakat dan institusi pemasyarakatan untuk mendukung agenda besar nasional.

    “Kerja sama kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (pokmas lipas) ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan dengan pengoptimalisasian keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, dalam hal ini program penggemukan sapi pedaging menjadi program prioritas Bapas Kelas II Sumbawa Besar sebagai program Bimbingan Kemandirian bagi klien Pemasyarakatan,” unakap Agung. Jumat (18/4/2025).

    Menurutnya, melalui program ini, para klien tidak hanya dibekali keterampilan tetapi juga dilibatkan dalam praktik langsung produksi pangan, khususnya protein hewani yang menjadi komoditas strategis.

    Sementara itu, Kepala Bapas Sumbawa Besar Tommy Ardy menegaskan, langkah ini turut mendukung visi pemerintah dalam memperkuat kemandirian bangsa di sektor pangan.

    “Program ini juga dilaksanakan sebagai dukungan terhadap Asta Cita dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, memberdayakan klien pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Tommy.

    Dengan integrasi program pemasyarakatan ke dalam sektor ketahanan pangan, Bapas Sumbawa Besar menunjukkan bahwa pembinaan narapidana dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi ketahanan bangsa.

  • Kantor Komunikasi Presiden Keliling Bengkulu untuk Sosialisasikan Visi dan Program Presiden

    Kantor Komunikasi Presiden Keliling Bengkulu untuk Sosialisasikan Visi dan Program Presiden

    BENGKULU – Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo mengacu kepada 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Salah satu aspek penting dari 8, 17, 8 tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

    Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ricky Tamba saat mensosialisasikan program Presiden Prabowo di Bengkulu, Kamis 17 April. Ricky mengatakan, kerja keras pemerintah akan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya berujung pada kemajuan bangsa.

    “Semua sektor dan lapisan masyarakat harus terus disentuh, misalnya kalangan pedesaan yang mayoritas berpenghidupan di pertanian, perkebunan dan peternakan. Presiden menjalankan pemerintahan dengan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 PHTC. Semuanya harus dapat diakses maksimal hingga tingkatan akar rumput,” kata Ricky melalui keterangan tertulis, Jumat 18 April.

    Dalam rangkaian kegiatan di Provinsi Bengkulu, Ricky berdiskusi dengan para aktivis sosial dan relawan Prabowo-Gibran. Pemahaman dan peran mereka diharapkan mengakselerasi implementasi berbagai program yang sudah, sedang, dan akan terus pemerintah jalankan.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, peningkatan komunikasi publik adalah bagian penting kerja nyata yang tentu saja harus semakin memperluas keterlibatan publik di mana pun,” ujar Ricky.

    Bertempat di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Ricky menghadiri peluncuran program percepatan swasembada pangan berupa penanaman jagung yang diinisiasi oleh Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP). Ratusan petani, tenaga profesional pendamping desa, penyuluh pertanian, dan pejabat di wilayah setempat ikut menyaksikan kegiatan ini.

    “Salam dari Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan Kepala PCO Hasan Nasbi untuk bapak ibu semua. Terima kasih banyak atas perjuangan memastikan swasembada pangan khususnya dengan penanaman jagung di lahan eks HGU Sahabudin yang secara bertahap akan mencapai ratusan hektar,” ujar Ricky saat sambutan.

    Ricky mengatakan, komitmen Presiden Prabowo tak perlu diragukan, karena dari puluhan tahun lalu selalu memperhatikan kaum tani. Presiden Prabowo telah mengeluarkan berbagai Inpres dan Perpres yang menyangkut soal ketahanan pangan yang merupakan bagian dari 8, 17, 8.

    Presiden sudah menginstruksikan Bulog agar menyerap jagung dengan HPP Rp5.500. Presiden juga mengeluarkan kebijakan mendukung optimalisasi swasembada jagung, peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan cadangan jagung pemerintah melalui penyerapan dengan target 1 juta ton CJP, peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra jagung potensial, yakni Bengkulu, NTB, Lampung, dan daerah lain. Presiden juga membuat Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.

    “Pesan Presiden agar masyarakat terus rukun, bersatu, dan bergotong royong dalam perjuangan membantu menyukseskan swasembada ketahanan pangan yang merupakan tugas mulia dari pemerintah bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur,” ujar Ricky.

    Setelah menanam jagung, kegiatan dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan masyarakat tentang program pertanian dan pembangunan lainnya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dan bertahan hingga sore hari.

    Sekjen JPKP, Herlina mengatakan, JPKP secara massif terus mengampanyekan program kerja strategis ketahanan pangan Presiden Prabowo. Kali ini melalui gerakan menanam jagung, JPKP menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggalu untuk memanfaatkan lahan yang sudah tidak produktif eks HGU Sahabudin yang sudah ada penetapan pengadilan.

    “Ini merupakan pilot project di wilayah Sumatera dan akan terus digalakkan di seluruh Indonesia,” jelas Herlina.

    Lahan-lahan yang sudah tidak produktif, lanjut dia, harusnya bisa menjadi nilai ekonomis untuk kesejahteraan desa dan rakyat, bukan untuk dimiliki apalagi dikuasai oleh mafia tanah yang merugikan negara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bisa berjalan dengan baik melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam mengelola sumber daya alam dan potensi usaha yang ada.

  • Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan sejatinya tidak masalah kalau revisi UU Pemilu tidak dibahas di Baleg. 

    Terpenting kata dia, RUU Pemilu tersebut harus segera dibahas.

    “Mau komisi dua, boleh, mau di baleg, nggak ada masalah, mau di pansus juga oke. Yang penting segera dibahas,” kata Doli kepada awak media, Jumat (18/4/2025).

    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI mengatakan, bakal menjadi alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang menggarap beleid tersebut.

    Di mana, Revisi UU Pemilu tersebut saat ini masih menjadi penugasan Baleg.

    Sementara untuk perubahannya harus menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mengubah Prolegnas.

    “Jadi kalau pun nanti misalnya mau diubah ke Komisi II, harus rapat dulu dengan pemerintah perubahan prolegnas. Karena di dalam Prolegnas sekarang kecantumnya di Baleg Kenapa di baleg? Karena tadi komisi dua ngedrop,” katanya.

    Meski begitu, Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, AKD yang akan membahas Revisi UU Pemilu itu akan menjadi keputusan pimpinan DPR RI.

    “Itu tergantung pimpinan. Makanya kan kalau pembahasan dimulai apa tidak, apakah Panja, Panjanya di Komisi II, atau Panjanya di Baleg, atau Pansus, itu kan di pimpinan. Pimpinan kan nanti dibahas, di bamus dulu,” tandas Doli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR. 

    Bima mengatakan revisi UU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II, bukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

    “Kami sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat,” ujar Bima di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Politikus PDIP itu mengatakan substansi pemilu berada di Komisi II. 

    “Alangkah tepatnya baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di leading sector mitra kerja di Komisi II,” ujar dia

    Menurutnya, fungsi Baleg DPR untuk sinkronisasi dan karena itulah pembahasan revisi UU Pemilu oleh Baleg DPR kurang tepat.

    “Saya akan mengirim surat baik itu Komisi II maupun pimpinan komisi dan juga lewat fraksi untuk meminta mengembalikan supaya Undang-Undang Pemilu, selama sejarah republik ini ada, itu dibahas di Komisi II,” tandasnya.

  • GT World Challenge Asia Siap Digelar, InJourney Bidik Investor

    GT World Challenge Asia Siap Digelar, InJourney Bidik Investor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina Mandalika International Circuit siap menggelar GT World Challenge Asia secara perdana. Ajang ini akan diselenggarakan pada 9-11 Mei 2025 mendatang.

    Terkait hal tersebut, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, Maya Watono pun melakukan pengecekan langsung kesiapan sirkuit untuk menyambut GT World Challenge Asia pada 16 April 2024.

    Maya Watono melakukan pengecekan langsung dan didampingi Direktur Commercial ITDC Troy Warokka, Direktur Operasional ITDC Wenda R Nabiel, dan Direktur Utama MGPA Priandhi Satria.

    Pengecekan dilakukan untuk melihat hasil pembongkaran run off, hasil pengecatan ulang, hingga penambahan gravel. InJourney merasa bangga karena perbaikan Sirkuit Mandalika yang akan digunakan untuk kejuaraan kelas dunia ini dikerjakan 100% oleh pekerja lokal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “InJourney sangat bangga karena perbaikan dan improvement yang dilakukan di Sirkuit Mandalika sepenuhnya dilakukan oleh pekerja lokal Lombok. Jadi 100 persen pekerja lokal Lombok yang melakukan improvement. Penyerapan tenaga kerja lokal ini tentunya akan memberikan dampak yang luas pada perekonomian daerah,” ujar Maya Watono dalam keterangan tertulis, Jumat (18/5/2025).

    Proses improvement kali ini adalah melakukan modifikasi run off Sirkuit Mandalika untuk homologasi grade 3 FIA, sehingga siap digunakan untuk ajang balapan roda empat. Sirkuit Mandalika sebelumnya terkenal dengan roda 2 dan sudah digunakan untuk ajang balap MotoGP hingga 3 kali.

    “Kita melakukan perbaikan dan improvement di dalam sirkuit dan juga homologasi, sehingga ini pertama kalinya sirkuit kita di-approve oleh dua federasi yakni FIA dan FIM,” tutur dia.

    Selain itu, penyelenggaraan GT World Challenge Asia di Mandalika akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia karena akan membuka jalan bagi balapan-balapan roda empat lainnya ke Indonesia.

    InJourney sebagai holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata terus mendorong penyelenggaraan event di berbagai destinasi pariwisata yang dikelolanya. Penyelenggaraan event telah terbukti mampu menjadi pengungkit bagi sektor pariwisata, yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang luas pada perekonomian daerah. Termasuk event-event di kawasan Mandalika, yang diharapkan mampu menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok khususnya Lombok Tengah.

    “Dengan semua pencapaian sejauh ini, kami berharap semakin banyak investor yang datang ke Pulau Lombok, sehingga akan mendorong perekonomian daerah. Minggu depan sudah ada investor yang akan menandatangani MoU untuk berinvestasi di Mandalika. Kami berharap ke depan akan semakin banyak investor yang menanamkan investasinya karena melihat besarnya potensi di Pulau Lombok,” ungkap Maya Watono.

    Lebih lanjut, Maya menjelaskan, peranan dari ITDC dan MGPA sebagai bagian dari InJourney adalah sebagai agent of development yang memiliki KPI yang tak bisa terukur melalui profitabilitas perusahaan.

    “Parameter yang kami terapkan di masing-masing anak perusahaan InJourney Group harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, karena kita tahu bahwa dari sisi pariwisata maupun investasi, multiplier effect yang dihasilkan untuk masyarakat luar biasa. Hal ini yang kita harapkan dari adanya gelaran ajang-ajang seperti ajang balap di sirkuit Mandalika. Jadi bukan semata-mata profitabilitas perusahaan, namun lebih dari itu, economic impactnya harus dirasakan langsung untuk masyarakat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, GT World Challenge Asia yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit ini merupakan kelanjutan dari seri yang diselenggarakan di Sepang Malaysia. GT World Challenge Asia akan menghadirkan hingga 60 pebalap dengan 22 tim balap dan 33 kendaraan balap.

    Seluruh logistik dan perlengkapan tim-tim peserta sebanyak 49 kontainer telah diberangkatkan dari Sirkuit Internasional Sepang Malaysia, menuju Mandalika, Indonesia untuk dipakai pada ajang balap GT World Challenge Asia 2025 di Sirkuit Mandalika. Kehadiran GT World Challenge Asia akan semakin mengukuhkan kawasan Mandalika sebagai sport and entertainment tourism di Indonesia.

    (dpu/dpu)

  • Sinergi Perempuan Indonesia Maju dengan Kementerian PPPA untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Sinergi Perempuan Indonesia Maju dengan Kementerian PPPA untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menerima audiensi dari organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) yang dipimpin oleh Ketua Umum Lana T. Koentjoro di kediaman Menteri, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Dalam audiensi tersebut, PIM menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan Kementerian PPPA dalam mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, dengan tujuan utama meningkatkan pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan.

    Ketua Umum PIM, Lana T. Koentjoro,SH, MH. menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, terutama dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terjadi di berbagai daerah.

    “Kami mengapresiasi Ibu Menteri yang telah berkenan menerima jajaran pengurus PIM dari berbagai provinsi, yang datang dengan membawa beragam persoalan khas dari daerah masing-masing. Kami berharap Kementerian PPPA dapat menjadi mitra strategis yang bersinergi dengan PIM, mulai dari tingkat pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, program-program Kementerian PPPA dapat terimplementasi secara lebih efektif melalui jaringan PIM yang telah terbentuk di berbagai daerah. Saya berharap pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret antara Kementerian dan para Ketua DPD PIM,” ujar Ketua Umum PIM, Lana T. Koentjoro.

    Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa Kementerian yang ia pimpin memiliki tiga program prioritas, yakni Three Ends, Ruang Bersama Indonesia, dan Satu Data Perempuan. Program-program ini menjadi fondasi dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong kesetaraan dan perlindungan yang lebih merata.

    “Kami menyambut baik kerja sama yang dibangun bersama PIM. Masukan dari daerah sangat penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujar Menteri Arifah.

    Ia juga menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi lintas organisasi perempuan untuk memperkuat pelaporan kasus kekerasan, memperluas akses layanan KB dan kesehatan reproduksi, serta meningkatkan pendampingan terhadap kelompok perempuan dan anak yang rentan.

    Turut hadir dalam audiensi ini jajaran pengurus DPP PIM seperti Sekretaris Umum Dr. Rahajeng Widya, Bendahara Umum Anna Naomi, Wakil Ketua Umum Bidang Humas Kaajel Dilon, dan Ketua Bidang Organisasi Puriganilawati.

    Selain itu, beberapa Ketua DPD PIM dari berbagai provinsi turut hadir, di antaranya: Prof Marniati (Aceh), Helen Ganefo (Sumatera Selatan), Baiq Diyah (NTB), Ida Sumantri (Banten), Osye Anggandari (Jawa Barat), Yusniar Asrina (Sulawesi Tenggara), Ida Noor Haris (Sulawesi Selatan), Azizah Rosak (Lampung), Baby Jean (Bekasi).

    Dengan adanya pertemuan ini, baik Kementerian PPPA maupun PIM berharap akan terjalin kerja sama yang dapat memperkuat pelaksanaan program-program strategis dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.