Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Viral Tumpukan Sampah Sampai Makan Badan Jalan di Cakung Jaktim, Kasudin LH Ungkap Masalahnya

    Viral Tumpukan Sampah Sampai Makan Badan Jalan di Cakung Jaktim, Kasudin LH Ungkap Masalahnya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG – Sebuah video merekam tumpukan sampah berserakan di Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur viral.

    Dalam video yang beredar, tampak onggokan sampah berserakan hingga memakan badan jalan.

    Kondisi ini dikeluhkan para pengguna jalan melintas di lokasi.

    Kepala Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Eko Gumelar mengatakan, tumpukan sampah sebagaimana dalam video akibat warga sembarang membuang sampah tanpa memasukkannya ke bak.

    “Warga enggan buang sampah ke bak sampah. Sambil lewat berangkat kerja naik motor buang sampah (dilempar). Kesadaran masyarakat masih rendah,” kata Eko, Rabu (23/4/2025).

    Sehingga sampah yang seharusnya menumpuk di dalam bak penampungan, justru berserakan di sepanjang Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat, Kelurahan Jatinegara.

    Menurut Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur, bak tempat penampungan sampah di Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat sedianya digunakan warga dari dua RW di Kelurahan Jatinegara.

    Pengangkutan sampah dari bak tempat penampungan sementara di Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat dilakukan setiap dua hari sekali oleh Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur.

    “Pengangkutan dilakukan pagi dan malam hari. Pagi pukul 05.30-08.30 WIB, malam pukul 18.00-22.00 WIB sesuai dengan kesepakatan hasil rapat,” ujar Kasatpel Lingkungan Hidup Cakung, Encep.

    Guna mencegah kasus serupa, Satpel Lingkungan Hidup Jakarta Timur bakal memasang spanduk agar warga membuang sampah rumah tangganya ke dalam bak penampungan.

    Diharapkan, nantinya tidak ada lagi warga yang membuang sampah secara sembarangan hingga berserakan dan menganggu pengguna Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat.

    “Kita buat spanduk agar warga buang sampah di dalam bak,” tutur Encep.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Marak Parkir Liar di Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Tim Terpadu Berisi Satpol PP hingga TNI/Polri 

    Marak Parkir Liar di Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Tim Terpadu Berisi Satpol PP hingga TNI/Polri 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta bakal membentuk tim terpadu untuk mengatasi masalah parkir liar di ibu kota.

    Tim terpadu ini merupakan gabungan petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga TNI/Polri.

    Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebut, pembentukan tim ini hari ini bakal dibahas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Nanti kami ada rapim dengan pak gubernur untuk membahas tim terpadu antara Satpol PP, Dishub, TNI, dan Polri,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Gambir, Rabu (23/4/2025).

    “Nanti teknisnya bagaimana, nanti kami konsepkan,” tambahnya menjelaskan.

    Adapun tim ini nantinya bakal ditempatkan di titik-titik rawan parkir liar yang ada di seluruh wilayah Jakarta.

    Tim terpadu ini juga nantinya akan dipimpin oleh Dinas Perhubungan selaku instansi yang berwenang menertibkan keberadaan parkir liar.

    Soal kunjungan Sespimmen ke rumahnya, Jokowi menegaskan tak ada matahari kembar di Indonesia. Ia menyebut ‘matahari’ di Indonesia itu hanya satu yakni Presiden Prabowo Subianto.

    “Intinya ini bukan di ranah Satpol PP, nanti Dinas Perhubungan yang akan mengkoordinasikan,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, parkir liar selama ini masih menjadi masalah yang tak kunjung bisa dituntaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Seperti yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat belum lama ini dimana ada seorang pengunjung yang kaget digetok tarif parkir mobil liar Rp60 ribu.

    Pengunjung itu pun curhat di media sosial dan videonya sempat viral dan mendapat reaksi dari warganet.

    Tak hanya itu, saat libur lebaran kemarin parkir liar juga marak di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas).

    Hasan, wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat tampak sibuk mengganti ban mobilnya yang kempis saat parkir di sekitar kawasan Monas, Gambir, Rabu (2/4/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

    Seorang pengguna mobil pribadi pun mengaku digetok tarif parkir Rp30 ribu oleh oknum petugas parkir liar.

    Namun, petugas itu langsung menghilang saat mobil orang tersebut dikempesi oleh petugas Dinas Perhubungan yang melakukan operasi penertiban.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kota Tua Ampenan NTB bersiap sambut kunjungan 25 dubes

    Kota Tua Ampenan NTB bersiap sambut kunjungan 25 dubes

    Mataram (ANTARA) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai melakukan persiapan di kawasan Kota Tua Ampenan, khususnya kawasan eks Pelabuhan Ampenan untuk menyambut kunjungan kenegaraan 25 duta besar (dubes) dari 25 negara.

    Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Rabu, mengatakan, kunjungan 25 dubes tersebut dijadwalkan pada 8-10 Mei 2025.

    “Khusus di Kota Mataram, kunjungan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025, ke tiga lokasi yakni eks Pelabuhan Ampenan, museum, dan Islamic Center,” katanya.

    Untuk penyambutan di Kota Mataram, dipusatkan di eks Pelabuhan Ampenan, disiapkan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian tradisional Gendang Beleq dan Barongsai.

    Para tamu dijadwalkan berada di eks Pelabuhan Ampenan sekitar 08.30 WITA, dengan menggunakan dua bus dan sejumlah kendaraan pengiring dan berada selama sekitar 45 menit hingga satu jam. Kemudian menuju ke museum dan Islamic Center.

    “Kesempatan sekitar satu jam itu, akan kami maksimalkan untuk mempromosikan pariwisata Kota Mataram dan NTB pada umumnya kepada para Dubes,” katanya.

    Untuk mengoptimalkan waktu kunjungan tersebut, Dispar telah melakukan persiapan untuk memperkenalkan titik-titik sejarah dan keindahan Kota Tua Ampenan yang bisa berpotensi sebagai tujuan wisata dan bahkan situs Warisan Dunia UNESCO.

    Pewarta: Nirkomala
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Pramono Naikkan Gaji Petugas Damkar Jakarta Jadi Rp 6,4 Juta: Bagian dari Apresiasi

    Gubernur Pramono Naikkan Gaji Petugas Damkar Jakarta Jadi Rp 6,4 Juta: Bagian dari Apresiasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi kepada para petugas pemadam kebakaran (damkar) atas dedikasi dan kerja keras mereka selama ini dalam melayani masyarakat.

    Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap damkar pun terus meningkat, sejumlah tagar pun muncul di media sosial, seperti #LebihBaikLaporDamkar, #EnggakPercumaLaporDamkar, hingga #Ujung-ujungnyaDamkar.

    Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Pramono pun menaikan gaji petugas damkar, khusus untuk yang masih berstatus sebagai pegawai honorer atau PJLP.

    “Khusus untuk PJLP pemadam kebakaran itu ada kenaikan sebesar Rp1 juta dari gaji sebelumnya,” ucap Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dengan penambahan ini, maka PJLP Damkar di Jakarta akan mendapat gaji sebesar Rp6,4 juta dari sebelumnya Rp5,4 juta atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5,4 juta.

    Penambahan gaji PJLP damkar ini pun diharapkan bisa semakin melecut semangat para petugas untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

    “Kenaikan ini bagian dari apresiasi karena kinerjanya, kemudian dilihat dari skillnya, dari kemampuannya, kemudian juga dari beban risiko kerjanya,” ujarnya.

    “Itu apresiasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta, khusus untuk PJLP pemadam kebakaran,” tambahannya menjelaskan.

    Damkar DKI Jakarta Sarat Prestasi 

    Selain memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi, Damkar Jakarta ternyata juga sarat prestasi.

    Hal ini tercermin dari raihan tujuh medali yang berhasil dibawa pulang Damkar Jakarta dalam ajang kompetisi damkar tingkat internasional yang diselenggarakan di Singapura pada 2023 silam.

    Adapun tujuh medali itu terdiri dari satu medali emas untuk kategori Braveheart Team, serta masing-masing 3 perak dan perunggu.

    “Jadi hampir 24 negara pada saat itu ikut serta dan alhamdulillah pemadam kebakaran DKI Jakarta yang mewakili Indonesia mendapat raihan The Best Safety Application,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Warga Serbu Balai Kota Jakarta untuk Daftar PPSU-Damkar, Pramono: Pendaftaran Bisa di Kelurahan 

    Warga Serbu Balai Kota Jakarta untuk Daftar PPSU-Damkar, Pramono: Pendaftaran Bisa di Kelurahan 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal antrean panjang pelamar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga petugas pemadam kebakaran (damkar) di Balai Kota Jakarta selama dua hari terakhir.

    Pramono bilang, masyarakat tak perlu lagi datang ke Balai Kota lantaran surat lamaran bisa diserahkan di kantor-kantor kelurahan terdekat.

    “Pendaftaran itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di Balai Kota. Jadi, kami informasikan bahwa rekrutmennya bisa di kelurahan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Setelah seluruh berkas pelamar masuk di tingkat kelurahan, barulah proses rekrutmen selanjutnya akan dilaksanakan di Balai Kota Jakarta.

    Pram bilang, kebijakan ini diambil guna mengantisipasi adanya pelamar titipan atau keterlibatan orang dalam (ordal) dalam proses rekrutmen tersebut.

    “Saya pengen isu tentang ordal ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP lainnya,” ujarnya.

    Meski demikian, Pramono tak menampil antrean panjang yang mengular hingga ke area luar Balai Kota ini terjadi akibat tingginya antusiasme warga.

    Pramono pun mengumumkan saat ini ada 1.100 lowongan PPSU yang akan segera dibuka di tahun 2025 ini.

    Kemudian, pada akhir tahun atau awal 2026 mendatang akan ada penambahan lowongan 506 lowongan untuk PPSU.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan membuka 1.000 lowongan untuk petugas damkar.

    Hanya saja, Pramono mengungkapkan bawah rekrutmen petugas PPSU dan damkar itu belum resmi dibuka.

    Untuk mengetahui informasi terkait rekrutmen PPSU dan damkar ini, masyarakat bisa mengakses situs https://www.jakarta.go.id/loker. 

    “Saya kalau teknisnya tidak terlalu tahu, tali intinya pendaftarannya bisa di kelurahan,” kata Pramono.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Pramono Anung Pangkas Pajak BBM: Kendaraan Pribadi Jadi 5 Persen, Angkot 2 Persen

    Pramono Anung Pangkas Pajak BBM: Kendaraan Pribadi Jadi 5 Persen, Angkot 2 Persen

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan relaksasi terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

    Sebagai informasi tambahan, PBBKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

    Bila selama pajak yang dibebankan sebesar 10 persen, kini besaran PBBKB dipangkas menjadi hanya 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum.

    “Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta, kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan, ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Pramono bilang, selama ini besaran PBBKB sebesar 10 persen merupakan ketetapan dari pihak Pertamina.

    Namun, pemerintah pusat kini memberi diskresi kepada gubernur untuk menentukan besaran pajak BBM di daerahnya masing-masing.

    Aturan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini kemudian dimanfaatkan Pramono untuk memangkas besaran pajak BBM.

    “Sehingga demikian ada penurunan yang luar biasa, bahwa untuk pribadi menjadi 5 persen, sedanganman untuk umum menjadi 2 persen,” ujarnya.

    Pramono bilang, kebijakan baru ini nantinya akan segera dituangkan dalam peraturan gubernur (kepgub) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat ini.

    “Ini menjadi keputusan gubernur dan akan disosialisasikan, pergubnya akan segera dibuat,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Sinopsis dan Daftar Pemain Film ‘Mungkin Kita Perlu Waktu’, Tayang 15 Mei 2025

    Sinopsis dan Daftar Pemain Film ‘Mungkin Kita Perlu Waktu’, Tayang 15 Mei 2025

    Kepergian sang kakak membuat Ombak, sang anak kedua, depresi. Di sisi lain, sang ibu yang bernama Kasih menjadi mudah marah karena keadaan. Sementara sang ayah, Restu, mencoba tetap menjaga keutuhan keluarganya.

    Di tengah kondisi keluarganya yang tak karuan, Ombak mendapat semangat dari teman dekatnya yang bernama Aleiqa. Ia juga rutin meminta pertolongan dari seorang psikolog.

    Film ini menampilkan rumitnya hubungan keluarga antara suami dan istri serta hubungan orangtua dan anak. Ada karakter yang melalui fase denial, anger, hingga depresi. Hal ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki kapasitas yang berbeda dalam memproses trauma.

    Film ini dibintangi oleh Bima Azriel, Tissa Biani, Sha Ine Febriyanti, Lukman Sardi, Naura Hakim, dan Asri Welas. Film Mungkin Kita Perlu Waktu tayang di bioskop mulai 15 Mei 2025.

    Penulis: Resla

  • Update Pencabulan Santriwati di Lombok: Gubernur NTB Temui Korban, Pimpinan Ponpes Dipecat – Halaman all

    Update Pencabulan Santriwati di Lombok: Gubernur NTB Temui Korban, Pimpinan Ponpes Dipecat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 9 santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku dicabuli pimpinan pondok pesanteren berinisial AF.

    Kasus pencabulan terjadi dalam rentang waktu 2016 hingga 2023 dan kini para korban telah lulus.

    Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, menyatakan para korban yang masih di bawah umur melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.

    “Hari ini kami memproses perlindungan ke LPSK dan permohonan restitusi sebagai hak dari korban, ini kita sedang siapkan berkasnya bersama korban,” bebernya.

    Ia telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang memberi atensi pada kasus ini.

    “Semua kita akan coba tracing, baik yang masih mondok maupun yang sudah keluar, harus kita bantu,” sambungnya.

    Gubernur NTB akan menemui para korban dan meminta bantuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

    “Iya, Pak Gubernur sudah telepon saya meminta supaya komunikasi dengan dinas teknis, UPTD, dan Kabupaten Lombok Barat,” tuturnya.

    Joko berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas para korban yang mengalami trauma atas tindakan pelaku.

    Menurut Joko, Gubernur NTB tak perlu menutup ponpes lantaran tindakan pencabulan dilakukan oleh oknum.

    “Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes,” lanjutnya.

    Modus Pelaku

    Para korban berani melapor setelah menonton serial drama Malaysia berjudul ‘Bidaah’ dengan tokoh fiktif Walid.

    Korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid yang digambarkan sebagai pemimpin kelompok aliran sesat.

    Joko Jumadi mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.

    “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” imbuhnya.

    Menurutnya, sebagaian korban dirudapaksa dan sebagian mengalami pencabulan.

    “Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” terangnya.

    Pihak ponpes yang mendegar adanya laporan kasus pencabulan meminta klarifikasi ke korban.

    Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

    Kata Kemenag NTB

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H Zamroni Aziz, mengaku akan mencabut izin ponpes yang melakukan tindak kekerasan seksual ke santriwati.

    “Kami akan tindak tegas sesuai dengan regulasi yang ada.” 

    “Kita minta APH (Aparat Penegak Hukum) tindak tegas yang bersangkutan (terduga pelaku AF),” paparnya.

    Ia menjelaskan Kemenag NTB tidak dapat mengintervensi ponpes karena termasuk lembaga swasta.

    “Tentu juga punya batasan bisa masuk dalam pengelolaan ponpes. Hanya bisa kita tekan lewat kurikulum pembelajaran,” bebernya.

    Evaluasi terhadap ponpes di Lombok Barat tersebut akan segera dilakukan.

    Kemenang NTB juga membentuk Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di setiap kabupaten atau kota.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Usai Nonton Serial Drama Walid, 7 Santriwati di Lombok Laporkan Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

  • Update Pencabulan Santriwati di Lombok: Gubernur NTB Temui Korban, Pimpinan Ponpes Dipecat – Halaman all

    Modus Pimpinan Ponpes di NTB Cabuli Santriwati, Korban Berani Lapor seusai Nonton Film Walid – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial AF diduga mencabuli para santriwatinya.

    Para korban berani melapor setelah menonton serial drama Malaysia berjudul ‘Bidaah’ dengan tokoh fiktif Walid.

    Korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid yang digambarkan sebagai pemimpin kelompok aliran sesat.

    Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, mengatakan kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.

    Para korban mengalami pencabulan sejak tahun 2016 hingga 2023.

    “Korban (kini) sudah menjadi alumni,” ujarnya, Senin (21/4/2025), dikutip dari TribunLombok.com.

    Ia menambahkan ada 20 santriwati yang mengaku dicabuli AF.

    “Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up (berbicara),” lanjutnya.

    Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.

    “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” imbuhnya.

    Menurutnya, sebagaian korban dirudapaksa dan sebagian mengalami pencabulan.

    “Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” terangnya.

    Pihak ponpes yang mendegar adanya laporan kasus pencabulan meminta klarifikasi ke korban.

    “Berita baiknya ponpes cukup koperatif, setelah mendapatkan informasi ponpes memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua yayasan,” terangnya.

    Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H Zamroni Aziz, mengaku akan mencabut izin ponpes yang melakukan tindak kekerasan seksual ke santriwati.

    “Kami akan tindak tegas sesuai dengan regulasi yang ada.” 

    “Kita minta APH (Aparat Penegak Hukum) tindak tegas yang bersangkutan (terduga pelaku AF),” paparnya.

    Ia menjelaskan Kemenag NTB tidak dapat mengintervensi ponpes karena termasuk lembaga swasta.

    “Tentu juga punya batasan bisa masuk dalam pengelolaan ponpes. Hanya bisa kita tekan lewat kurikulum pembelajaran,” bebernya.

    Evaluasi terhadap ponpes di Lombok Barat tersebut akan segera dilakukan.

    Kemenang NTB juga membentuk Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di setiap kabupaten atau kota.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Usai Nonton Serial Drama Walid, 7 Santriwati di Lombok Laporkan Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

  • Kata Kemenag soal Kasus Kekerasan Seksual Pimpinan Ponpes di Lombok Mirip Serial Walid – Halaman all

    Kata Kemenag soal Kasus Kekerasan Seksual Pimpinan Ponpes di Lombok Mirip Serial Walid – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (Kemenag NTB) buka suara soal kasus dugaan kekerasan seksual oleh AF, seorang oknum pimpinan yayasan sebuah pondok pesantren (Ponpes) di Lombok Barat.

    Puluhan santriwati menjadi korban aksi bejat pria paruh baya pimpinan ponpes tersebut.

    Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag NTB, Zamroni Aziz, menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi ponpes yang melakukan pelanggaran.

    Menurut Zamroni, sanksi bisa berupa teguran, penutupan sementara bahkan, hingga pencabutan izin operasional.

    “Kami akan tindak tegas sesuai dengan regulasi yang ada,” kata Zamroni, Selasa (22/4/2025), dilansir TribunLombok.com.

    “Kita minta APH (Aparat Penegak Hukum) tindak tegas yang bersangkutan (terduga pelaku AF),” lanjutnya.

    Zamroni menyatakan, Kemenag NTB rutin melakukan sosialisasi setiap bulannya, tetapi secara aturan mereka memiliki keterbatasan karena tidak bisa terlalu dalam mengintervensi ponpes-ponpes yang ada.

    “Karena ponpes itu lembaga swasta, tentu juga punya batasan bisa masuk dalam pengelolaan ponpes. Hanya bisa kita tekan lewat kurikulum pembelajaran,” paparnya.

    Terkait kasus kekerasan seksual ini, Kemenag NTB akan melakukan evaluasi terhadap ponpes tersebut guna menentukan sanksi yang akan diberikan.

    Zamroni mengatakan pihaknya sudah membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di setiap kabupaten/kota, di dalamnya berisi berbagai elemen masyarakat termasuk pemerhati anak. 

    Modus Mirip Walid

    Kasus ini terungkap setelah sejumlah santriwati korban aksi bejat AF menonton serial Malaysia berjudul “Bidaah” dengan tokoh fiktif bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman alias Walid.

    “Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up (berbicara),” ujar Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, Senin (21/4/2025), dilansir TribunLombok.com.

    Untuk diketahui, karakter tokoh Walid dalam drama tersebut digambarkan sebagai sosok pemimpin kelompok sekte sesat dengan mengaku sebagai Imam Mahdi, pemimpin umat muslim jelang kiamat. 

    Selain itu, Walid juga memperdaya dan menyetubuhi para pengikutnya dengan dalih agama.

    Karakter Walid dan alur cerita serial drama tersebut memiliki banyak kesamaan dengan pengalaman yang dialami para santriwati saat menimba ilmu di ponpes di Lombok Barat yang dipimpin oleh AF ini.

    Dari situlah, para santriwati melaporkan aksi bejat AF ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.

    Modus AF untuk melancarkan aksi bejat kepada para santriwatinya adalah dengan janji mensucikan rahim korban.

    AF beraksi di sebuah ruangan pada malam hari. 

    “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” kata Joko.

    Joko mengungkapkan, peristiwa kekerasan seksual yang dialami para santriwati terjadi sejak tahun 2016 sampai 2023.

    “Korban (kini) sudah menjadi alumni,” ucap Joko.

    Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram itu juga menyebutkan, sejauh ini, sudah ada 20 santriwati yang mengaku sebagai korban.

    Tetapi, baru tujuh korban yang telah diperiksa dan melapor ke polisi.

    Adapun dari puluhan korban, sebagian di antaranya sudah disetubuhi pelaku, sedangkan sebagian lainnya dicabuli.

    “Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” sebut Joko.

    Setelah mendapatkan kabar tersebut, Joko mengaku pihaknya melakukan klarifikasi kepada para santriwati.

    Hasilnya, sejumlah santriwati mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh AF.

    Kini, pihak ponpes telah memberhentikan AF sebagai pimpinan yayasan.

    “Berita baiknya ponpes cukup kooperatif, setelah mendapatkan informasi ponpes memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua yayasan,” ungkap Joko.

    Dikatakan Joko, pihak kepolisian telah memeriksa beberapa orang saksi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Di sisi lain, pihak Joko kini fokus melakukan pemulihan psikologi korban.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Lombok Barat, Kemenag NTB Ancam Cabut Izin Operasional

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)