Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin

    Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin

    Lombok Barat (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen untuk menertibkan vila maupun penginapan yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP.

    Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha mengatakan pihaknya melakukan pendataan dan penginapan yang berizin maupun tidak berizin sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Lombok Barat.

    “Pendataan itu agar kami memiliki database yang valid dan jelas terkait vila dan penginapan agar kami dapat menghitung potensi PAD secara jelas untuk mencegah kebocoran PAD,” ujarnya di Lombok Barat, Kamis.

    Nurul menuturkan bangunan vila atau penginapan yang dibangun di Lombok Barat harus memiliki izin agar penanggung jawab dan pengelolaannya jelas. Hal itu juga sebagai bentuk antisipasi terhadap keberadaan vila tak berizin yang berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan kegiatan negatif.

    Menurutnya, selama ini data perizinan vila dan homestay cenderung berbeda jumlahnya di setiap kecamatan dan lebih terpusat di Kecamatan Batulayar.

    Wakil Bupati Nurul lantas meminta organisasi perangkat daerah untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara menyeluruh agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Saya mengharapkan baik dari Dinas Perizinan, Bapenda, dan camat harus turun lapangan untuk mencari data mengenai bangunan vila maupun lainnya yang sudah memiliki izin maupun belum berizin untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat mencatat ada 351 vila dan hotel yang tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Barat.

    Jumlah penginapan di Kecamatan Batulayar tercatat sebanyak 162 penginapan yang meliputi vila, hotel, hotel melati, apartemen, penginapan backpacker, pondok wisata, dan akomodasi lainnya. Namun, jumlah vila tercatat ada 46 vila yang terdiri dari 20 vila berizin dan 26 vila tidak memiliki izin.

    Badan Pendapatan Daerah segera memeriksa tempat penginapan yang sudah tidak digunakan atau ditutup agar bisa ditagih wajib pajak sesuai dengan kondisi masing-masing.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, PDIP: Kenapa Bukan Wakil Presiden yang Berangkat?

    Prabowo Utus Jokowi ke Vatikan, PDIP: Kenapa Bukan Wakil Presiden yang Berangkat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Legislator PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima enggan berkomentar banyak menanggapi penunjukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Sedunia, Paus Fransiskus.

    Dia mengaku heran dengan penunjukan tersebut. Pasalnya, sebenarnya bisa saja Prabowo mengirimkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk berangkat ke Vatikan. 

    “Saya mempertanyakan, kenapa tidak wakil presiden yang berangkat gitu loh,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/4/2025).

    Maka demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut hanya Prabowo saja yang mengetahui alasan dibalik penunjukan Jokowi tersebut.

    “Saya kira yang tahu adalah Pak Prabowo ya. Tanyakan pada pemerintah, karena itu sudah diputuskan oleh presiden kalau tidak salah, untuk menjadi utusan ke Vatikan,” bebernya.

    Karena itu pula, dia tidak bisa menjawab kala ditanyai apakah ada kemungkinan Prabowo menunjuk Jokowi karena saat itu Paus Fransiskus datang ke Indonesia pada era pemerintahannya.

    “Saya tidak dalam bicara setuju dan tidak setuju karena sudah diputuskan oleh presiden. Kalau belum tak kasih saran,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kenegaraan ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu (26/4/2025) mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rombongan direncanakan berangkat hari ini, Kamis (24/4/2025). 

    “Informasi terakhir, kemungkinan beliau-beliau yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo bisa berangkat hari ini, karena memang diharapkan sebelum hari Sabtu sudah tiba,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan teks, Kamis (24/4/2025).

  • Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jakarta –

    BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) menjalankan sejumlah strategi untuk mengamankan pasokan beras di Jakarta dan sekitarnya. Hal itu di antaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

    Kerja sama itu seperti dengan para pelaku usaha dan BUMD, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah produsen. Hal ini seperti kegiatan yang berlangsung di Kediri, Jawa Timur.

    “Pagi ini dengan Gapoktan setempat kami melaksanakan kegiatan Panen Bersama di lahan seluas 1,2 hektar di persawahan Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri, Jawa Timur,” ujar Direktur Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

    Gunarso mengatakan acara panen bersama merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kediri. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Food Station untuk terus menjaga stabilitas pasokan dalam rangka menjaga ketahan pangan Jakarta.

    Sebagai tahap awal realisasi komitmen kerja sama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi yang berada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Pihaknya melakukan kerjasama dengan Pemkab Kediri, karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur.

    “Kami tahu, bahwa Kediri adalah penghasil beras dan padi di Jawa timur. Ke depannya, kami akan melakukan pembinaan pada para petani di Kabupaten Kediri untuk bisa meningkatkan hasil panennya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Petani. jelasnya.

    Lebih lanjut lagi komitmen kerja sama ini nantinya akan dikembangkan di lahan seluas 500 Ha yang melibatkan 23 Gapoktan dengan memberdayakan petani sejumlah 1.000 petani.

    “Prinsipnya dalam kerjasama ini pihaknya bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang penanamannya akan dilakukan pada musim tanam ke-2, selain membeli hasil panennya Food Station juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pendampingan dalam proses tanamnya sehingga produktivitasnya juga meningkat,” ungkapnya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan bahwa di Desa Mekikis selama ini memang menjadi sentra padi di Kabupaten Kediri sehingga produksi padi di Purwoasri selalu tinggi. Apalagi Pemkab Kediri saat ini bekerjasma dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station untuk menyerap produksi panen padi di wilayah Kabupaten Kediri.

    Bersamaan dengan acara panen bersama ini, Kabupaten Kediri, pada hari ini juga memberangkatkan 20 ton beras pecah kulit yang telah dibeli oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sesuai dengan harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Saya berharap serapan panen padi di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus meningkat lalu seiring dengan itu para petani juga bisa terus meningkatkan kualitas tanam padinya” tandasnya.

    Sebagai informasi acara panen bersama dengan Food Station ini merupakan bagian dalam gerakan menanam dan memanen padi serentak di 14 Provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Empat belas provinsi yang terlibat yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB dan Sulsel.

    (acd/acd)

  • BPH Migas sebut penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dorong sektor produktif

    BPH Migas sebut penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dorong sektor produktif

    BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi secara tepat sasaran turut mendorong pengembangan sektor produktif.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas bertujuan agar penyaluran pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran bagi konsumen pengguna.

    “BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya dalam acara “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi XStar BPH Migas”, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/4).

    Kegiatan tersebut dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) serta kepala desa di Lombok Barat.

    Saleh menyampaikan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Untuk menggerakkan kekuatan ini menjadi sektor yang produktif, pemerintah memberikan berbagai dukungan, seperti BBM subsidi dan khusus penugasan.

    “Dalam sektor produktif, peran BBM itu sangat penting yaitu menggerakkan roda-roda produksi. Program BBM subsidi atau solar dan BBM khusus penugasan atau pertalite ini menjadi program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pula.

    Saleh melanjutkan sejalan dengan menggeliatnya sektor-sektor produktif, maka taraf hidup masyarakat diharapkan dapat meningkat.

    Saat ini, kesadaran masyarakat untuk maju dan berkembang semakin tinggi, antara lain terlihat dari semakin banyaknya petani, nelayan dan UMKM yang mengajukan surat rekomendasi BBM.

    “Perkembangan kesadaran masyarakat ini menjadi perhatian dari seluruh OPD. Di beberapa tempat termasuk nelayan, sekarang, banyak yang mengajukan permintaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Mereka melihat potensi ekonomi di sektor produktif nelayan itu sangat besar, termasuk juga sektor pertanian dan lainnya,” kata Saleh.

    Aplikasi XStar BPH Migas juga memberikan kemudahan, baik bagi OPD selaku penerbit surat rekomendasi maupun konsumen pengguna.

    “Pemanfaatan aplikasi XStar terus disosialisasikan karena memberikan kemudahan dalam penerbitan surat rekomendasi. Kalau dulu nelayan atau petani ketika mengajukan permintaan surat rekomendasi harus datang langsung ke dinas terkait atau kepala desa, padahal lokasi tempat tinggalnya jauh dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkannya. Sekarang dengan sistem online ini, surat rekomendasi dapat langsung dikerjakan langsung saat itu juga. Yang penting, petani atau nelayan bersangkutan membawa semua dokumen-dokumen untuk diserahkan ke kepala desa atau dinas terkait dan akan segera diproses,” katanya menegaskan.

    Jangka waktu pemberlakuan surat rekomendasi yang semula satu bulan, kini telah diubah menjadi tiga bulan untuk mempermudah OPD melakukan evaluasi pemanfaatan BBM subsidi dan khusus penugasan tersebut apakah sudah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume.

    “Sekarang, kami berikan jangka waktu tiga bulan. Untuk memudahkan sekaligus untuk mengevaluasi benar tidak petani atau nelayan kita ini menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Pada saat misalnya tidak melaut, tentu saja kebutuhan BBM turun. Kami sudah membuat tabel yang sangat mudah bagi OPD untuk mengevaluasi usulan para pemohon ini. Kami berikan panduannya, pedomannya,” katanya lagi.

    Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lalu Najamudin menyampaikan, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global.

    Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung penggunaan aplikasi XStar dan QR code untuk pembelian BBM jenis solar dan pertalite agar subsidi pemerintah tepat sasaran, sekaligus mendukung sektor pertanian, perikanan dan konsumen lainnya.

    “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan penggunaan energi oleh masyarakat kita ini tepat sasaran.Tidak terjadi penyelewengan penggunaan, tidak terjadi penimbunan segala macam. Karena kalau terjadi penimbunan, kasihan masyarakat kita yang sangat membutuhkan,” katanya lagi.

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman (kiri) saat monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, di SPBU Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selasa (22/4/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Monitoring SPBU

    Selain melakukan sosialisasi aplikasi XStar kepada OPD dan kepala desa, Saleh juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi ke sejumlah SPBU,, di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (22/4).

    Dalam kunjungan di salah satu SPBU di Kecamatan Praya Timur, didapati sebagian besar konsumen merupakan petani yang menggunakan surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi dan kompensasi.

    “Alhamdulillah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat di daerah ini yang membutuhkan BBM solar maupun pertalite. Kami sampaikan ke pihak SPBU agar melayani masyarakat sesuai prosedur, harus menggunakan surat rekomendasi. Volumenya juga harus tepat, dan betul-betul diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya,” katanya lagi.

    Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB Tommy Wisnu Ramdan menyampaikan pihaknya akan terus memberi edukasi kepada konsumen pengguna dan pihak SPBU ketentuan penggunaan surat rekomendasi.

    Di samping itu, ujarnya, berkoordinasi dengan OPD dan kepala desa agar menerbitkan surat rekomendasi sesuai dengan panduan dari BPH Migas.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pendaftar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di Jakarta membludak.

    Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget.

    “Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

    Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

    Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

    “Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

    “Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

    Dengan mekanisme rekrutmen yang transparan dan syarat yang makin dipermudah, Pramono berharap, setiap pelamar mempunyai peluang yang sama dalam proses rekrutmen ini.

    “Memang mekanismenya sata ubah lebih transparan, lebih terbuka, SD pun bisa sehingga demikian bisa memberikan ruang orang bekerja di Jakarta,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, pelamar PPSU kian membludak, Balai Kota Jakarta pun diserbu masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini.

    Seperti yang terlihat pada Rabu kemarin dimana antrean panjang mengular hingga ke area luar Balai Kota Jakarta.

    Mengenakan pakaian rapi sambil menenteng map coklat, para pelamar tampak sabar mengantre menunggu giliran untuk menyerahkan berkas lamaran.

    Mereka datang daei berbagai latar belakang, ada yang benar-benar baru lulus, namun tak sedikit pula yang ingin banting setir jadi PPSU lantaran tak puas dengan pekerjaan mereka sekarang.

    Namun yang jelas tujuan mereka hanya satu, yaitu memperbaiki nasib keluar mereka. 

    Gaji dan Tunjangan PPSU

    Gaji petugas PPSU di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

    Selain gaji pokok, petugas PPSU juga memperoleh jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya (THR).

    Untuk gaji PPSU Jakarta 2025, sesuai dengan Pergub yang berlaku, gaji tersebut disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yang berkisar di angka Rp5,3 juta per bulan.

    Namun, besaran gaji ini dapat berubah setiap tahunnya tergantung kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

    Selain itu, PPSU juga berhak atas berbagai tunjangan yang setara dengan hak-hak pekerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan THR.

     

    Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

  • 9 Santriwati Dicabuli Pimpinan Ponpes di Lombok, Pelaku Mengancam dan Menawarkan Nikah – Halaman all

    9 Santriwati Dicabuli Pimpinan Ponpes di Lombok, Pelaku Mengancam dan Menawarkan Nikah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kasus pencabulan santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) terungkap setelah korban menonton film Malaysia berjudul ‘Bidaah’ dengan tokoh utama bernama Walid.

    Aksi pencabulan dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial AF dalam rentang waktu 2016 hingga 2023.

    Para korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid dalam film, yakni menggunakan modus agama untuk melakukan pencabulan.

    Perwakilan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, meminta pelaku pencabulan dihukum mati atau penjara seumur hidup.

    Sebanyak sembilan santriwati telah melapor dan lima di antaranya menjadi korban rudapaksa.

    “Sejauh ini belum ada yang hamil,” paparnya, Rabu (23/4/2025), dikutip dari TribunLombok.com.

    Setelah mendapat kekerasan seksual, para korban diancam oleh pelaku.

    “Ada oknum-oknum yang mencoba mengancam (korban), ada juga yang mencoba menawarkan untuk dinikahkan dan dibiayai,” imbuhnya.

    Kini, pihaknya sedang mengupayakan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).

    Menurutnya, pengawasan dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB terhadap kegiatan ponpes sangat kurang.

    “Ini sebenarnya menujukan bahwa Kanwil Kemenag NTB gagal untuk mengelola Ponpes di NTB, sehingga desakan dari kami (Aliansi) untuk mengganti Kakanwil Kemenag NTB,” tuturnya.

    Kasus pelecehan santriwati mendapat sorotan dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang menemui para korban.

    Lalu Muhammad Iqbal menangis saat mendengar cerita korban yang masih di bawah umur.

    “Semua kita akan coba tracing, baik yang masih mondok maupun yang sudah keluar, harus kita bantu,” sambungnya.

    Joko berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas para korban yang mengalami trauma atas tindakan pelaku.

    Menurut Joko, Gubernur NTB tak perlu menutup ponpes lantaran tindakan pencabulan dilakukan oleh oknum.

    “Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes,” lanjutnya.

    Modus Pelaku

    Joko Jumadi mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.

    “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” imbuhnya.

    Menurutnya, sebagaian korban dirudapaksa dan sebagian mengalami pencabulan.

    “Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” terangnya.

    Pihak ponpes yang mendegar adanya laporan kasus pencabulan meminta klarifikasi ke korban.

    Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

    Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Kasus Pelecehan Seksual di Ponpes Lombok Barat, Aktivis Anak Dorong Hukuman Mati Bagi Pelaku

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

  • Provinsi Sichuan China tingkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia

    Provinsi Sichuan China tingkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sichuan, China menggelar kegiatan promosi perdagangan, investasi serta pariwisata dan budaya di Jakarta menghasilkan kontrak kerja sama ekonomi senilai lebih dari Rp1 triliun dengan mitra-mitra lokal.

    “Kami berharap pelaku industri dari Provinsi Sichuan bisa terus meningkatkan investasi di Indonesia bukan hanya di sektor manufaktur, tetapi juga di sektor lainnya,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Todotua Pasaribu dalam sambutannya di Jakarta pada Rabu (23/4).

    Sementara itu, Duta Besar China untuk Republik Indonesia Wang Lutong menegaskan komitmen China untuk terus mendukung perdagangan multilateral dan pembangunan bersama di tengah kemunduran globalisasi ekonomi akibat perang tarif. Pelaku industri China juga didorong berpartisipasi aktif dalam pengembangan pasar lokal

    Pelaku industri dari Sichuan dan Indonesia hadir dalam forum tersebut, di antaranya dari sektor transportasi dan logistik, energi terbarukan, pangan dan produk pertanian hingga produk kimia. Forum promosi tersebut menghasilkan komitmen kontrak kerja sama perdagangan dan ekonomi yang mencakup impor buah-buahan, kerja sama energi, hingga kerja sama produk kimia.

    Indonesia telah menjadi negara tujuan teratas di kawasan Asia Tenggara bagi investor Sichuan, dengan realisasi investasi secara kumulatif mencapai 1,3 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.862), sekitar seperempat dari total investasi Sichuan ke negara-negara ASEAN.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite China Garibaldi Thohir menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan China di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Forum promosi itu diharapkan membuka kerja sama baru antara kedua negara di sejumlah bidang strategis yang menjadi prioritas pemerintah.

    AANTARA/Xinhua

    Gubernur Provinsi Sichuan Shi Xiaolin mendorong perluasan kerja sama perdagangan kedua wilayah, terutama ketertarikan Sichuan dengan impor hasil alam Indonesia seperti produk sumber daya mineral hingga buah-buahan.

    Shi juga mendorong penguatan kerja sama pariwisata. “Mari kita terus mempromosikan pariwisata dua arah, berbagi pasar, dan saling mengirimkan wisatawan,” ujarnya.

    Selain itu, Sichuan juga terbuka untuk kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk teknologi, kesehatan, energi terbarukan, logistik pintar, hingga pendidikan.

    Provinsi Sichuan telah menjalin kerja sama sister province dengan Provinsi Jawa Barat. Kota Chengdu di provinsi tersebut juga menjalin kerja sama sister city dengan Kota Medan. Sementara, Kota Pengzhou menjalin kerja sama sister city dengan Kota Mataram.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korban Pencabulan "Walid Lombok" Minta Perlindungan LPSK Regional 24 April 2025

    Korban Pencabulan "Walid Lombok" Minta Perlindungan LPSK Regional 24 April 2025

    Korban Pencabulan “Walid Lombok” Minta Perlindungan LPSK
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Sejumlah alumni
    santriwati
    yang diduga menjadi korban
    pencabulan
    oknum pimpinan yayasan salah satu Pondok Pesantren di
    Lombok Barat
    , NTB, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (
    LPSK
    ).
    “Tim sudah mengirimkan surat permohonan perlindungan dan permohonan restitusi ke LPSK,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Rabu (23/4/2025).
    Joko mengatakan, korban santriwati sempat mendapat sejumlah ancaman dan tawaran untuk dinikahkan oleh seorang oknum yang diduga kerabat terduga pelaku.
    “Ada oknum yang mencoba mengancam, ada yang menawarkan untuk dinikahkan dengan seseorang, udah nikah aja nanti kita yang biayai,” kata Joko menirukan.
    “Bahkan ada iming-iming untuk menikah dengan adik pelaku,” kata Joko.
    Joko menyebutkan, dari identifikasi oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB, ada sekitar 22 alumni santriwati yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum ketua yayasan pondok pesantren.
    Dari jumlah tersebut, 9 orang korban sudah berani buka suara dan melaporkan kekerasan seksual tersebut ke polisi.
    Korban yang melapor merupakan alumni ponpes tahun 2016-2023.
    Saat kejadian, para korban yang melapor masih di bawah umur dan duduk di bangku sekolah setingkat SMP – SMA.
    Diberitakan sebelumnya, AF, pimpinan yayasan salah satu pondok pesantren di
    Lombok Barat
    , dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan terhadap santriwati, setelah para korbannya menonton film serial Malaysia berjudul Bidaah (Walid).
    Kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terungkap berawal dari percakapan di grup alumni yang memperbincangkan film Bidaah (Walid) yang tengah viral.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serbat Jahe, Minuman Hangat dari Tanah Lombok Kaya Manfaat

    Serbat Jahe, Minuman Hangat dari Tanah Lombok Kaya Manfaat

    Liputan6.com, Jakarta – Serbat jahe merupakan salah satu minuman herbal tradisional yang sangat khas dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Minuman ini bukan hanya sekadar penghangat tubuh, namun juga simbol dari warisan budaya lokal yang telah dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat Sasak, suku asli yang mendiami pulau Lombok.

    Dengan cita rasa yang khas, pedas manis, dan aroma rempah yang kuat, serbat jahe menjadi sajian yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menyimpan nilai kesehatan yang tinggi. Komposisi dasar dari serbat jahe biasanya terdiri atas jahe merah sebagai bahan utama, kemudian dipadukan dengan rempah-rempah lokal seperti cengkeh, kayu manis, kapulaga, dan biji pala.

    Di beberapa daerah, juga sering ditambahkan gula aren yang memberikan rasa manis alami dan memperkaya warna serta kekentalan minuman tradisional. Proses pembuatannya pun memerlukan ketelatenan, karena semua bahan harus direbus dalam waktu yang cukup lama agar sari-sari rempah keluar sempurna, kemudian disaring dan bisa dikemas dalam bentuk bubuk, cair, atau bahkan padatan kental seperti pasta.

    Kehadiran serbat jahe dalam kehidupan masyarakat Lombok bukan hanya sebagai minuman harian, melainkan juga bagian dari ritual sosial dan budaya. Dalam acara-acara adat seperti pernikahan, kenduri, atau penyambutan tamu penting, serbat jahe kerap disuguhkan sebagai bentuk penghormatan dan kehangatan. Filosofi dari minuman ini mencerminkan kehangatan dalam menyambut dan menghargai kehadiran orang lain, sesuai dengan karakter masyarakat Sasak yang ramah dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

    Tidak hanya itu, dalam praktik pengobatan tradisional, serbat jahe sering direkomendasikan oleh para tetua adat atau pengobat lokal sebagai penawar masuk angin, flu, pegal-pegal, dan menjaga stamina tubuh.

    Jahe sendiri memang dikenal sebagai tanaman herbal yang mengandung gingerol, senyawa bioaktif yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan tinggi, sehingga sangat efektif untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara alami.

    Di era modern seperti sekarang ini, serbat jahe mulai mengalami transformasi dalam cara penyajian dan distribusinya. Banyak pelaku UMKM di Lombok yang telah memproduksi serbat jahe dalam bentuk instan, baik berupa serbuk maupun cairan dalam botol, sehingga lebih praktis dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar luar daerah bahkan mancanegara.

     

    Penangkapan Kades Widarapayung Cilacap, Pungli Rp 515 Juta

  • Harga Emas Selangit, Ini 6 Tempat Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

    Harga Emas Selangit, Ini 6 Tempat Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

    Jakarta –

    Harga emas sempat naik hingga Rp 2 jutaan per gramnya. Kondisi ini terjadi untuk logam mulia keluaran Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian.

    Indonesia termasuk negara yang memiliki cadangan emas yang besar. Paling terkenal adalah Freeport yang berada di Papua. Setidaknya, ada enam daerah yang paling dikenal menjadi sumbernya emas di Indonesia. Ini dia di antaranya dilansir Agincourt Resources seperti dilihat Kamis (24/4/2025).

    1. Kabupaten Mimika

    Mimika terletak di Provinsi Papua Bagian Tengah. Kabupaten ini berada di Distrik Tembagapura yang merupakan lokasi Tambang Emas Grasberg yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia.

    Dengan perkiraan cadangan emas sebesar 106,2 juta ons, tambang emas ini dapat menghasilkan sekitar 240 kg emas murni setiap harinya. Dalam satu dekade terakhir, produksi emas Grasberg mencapai produksi tertingginya pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,7 juta ons. Angka tersebut meningkat sebesar 68,75% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Namun, pada tahun 2019 dan 2020, produksinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya peralihan pengelolaan tambang dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

    Saat tambang bawah tanah beroperasi dengan kapasitas penuh pada tahun 2021, produksi emas meningkat menjadi 1,3 juta ton dan terus mencatat peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, produksi emas Grasberg ditargetkan mencapai 1,8 juta ons.

    2. Banyuwangi

    Berada di Jawa Timur, ada gunung emas di Banyuwangi. Tepatnya berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dan dikenal dengan nama Tumpang Pitu atau biasa disebut dengan Tambang Emas Tujuh Bukit.

    Aktivitas penambangan emas di Tambang Emas Tujuh Bukit dimulai sejak Desember 2016 di atas lahan seluas 4.998 hektare. Cadangan emas di tambang terbuka Tujuh Bukit sebanyak 702.000 ons, sedangkan untuk tambang bawah tanah terdapat sekitar 28 juta ons emas dengan estimasi masa penambangan hingga 40 tahun. Pada tahun 2022, Tujuh Bukit diperkirakan memproduksi emas sebanyak 124.000 ons.

    3. Halmahera

    Ada harta karun emas di Gosowong yang berlokasi di Kabupaten Utara Halmahera, Maluku Utara. Gosowong ditemukan dari eksplorasi greenfield di Pulau Halmahera, dengan total estimasi cadangan menurut dokumen Studi Kelayakan 2021 yang telah diupdate sebesar 860 ribu ons atau setara dengan 26,9 ton emas.

    Tambang Emas Gosowong mulai memproduksi emas pertamanya pada bulan Juli 1999. Saat ini penambangan terbuka di Gosowong telah berakhir.

    4. Pujon

    Pujon merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Pujon sangat terkenal sebagai tempat tinggal masyarakat penambang emas, sehingga Desa Pujon kerap dijuluki sebagai Desa Emas. Hampir 99% masyarakat Pujon menambang emas dan menjadi mata pencaharian utama mereka.

    Cadangan emas di wilayah Pujon diperkirakan mencapai 40 juta ton, namun aktivitas penambangan masih dilakukan dengan cara-cara sederhana oleh masyarakat setempat.

    Setelah menemukan lokasi yang diduga mengandung emas, para penambang emas akan menggali tanah hingga menembus pasir. Setelah itu, dilakukan penyedotan tanah menggunakan mesin penyedot khusus yang dihubungkan dengan mesin lain yang dirancang untuk menyaring pasir dengan air. Di bagian saringan inilah bijih emas akan dipisahkan. Jika beruntung, dalam sekali kerja, seorang penambang bisa mendapatkan 1-2 ons bijih emas.

    5. Sumbawa

    Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dikenal memiliki tambang emas bernama Batu Hijau, tepatnya di Kecamatan Jereweh dan Sekongkang, Kabupaten Sumba. Tambang ini mulai beroperasi pada tahun 2000 dengan luas area mencapai 25.000 hektare.

    Batu Hijau terindikasi memiliki cadangan emas sebesar 9.190 juta ons. Sejak pertama kali beroperasi hingga saat ini, Batu Hijau telah memproduksi sekitar 8,7 juta ons emas. Pada tahun 2020, Batu Hijau mencapai level produksi tertingginya, yakni sebesar 4,12 juta ons emas.

    6. Sumatra

    Pulau Sumatra khususnya di Sumatra Utara terdapat tambang emas dengan luas total 130.252 hektar atau 1.303 km² dan luas wilayah operasinya 509 hektar per Januari 2022. Dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR), hingga Juni 2022, sumber daya mineralnya sebesar 6,5 juta ons emas dan 64 juta ons perak.

    PTAR telah melaksanakan program eksplorasi lanjutan dan hingga Juni 2023, PTAR memiliki total sumber daya sebesar 7,5 juta ons emas dan 72 juta ons perak serta cadangan bijih sebesar 4,5 juta ons emas dan 39 juta ons perak.

    (ask/fay)