Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Wamendagri dorong Banjarmasin kembangkan wisata religi tepi sungai 

    Banjarmasin (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong agar Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan segera mengembangkan wisata religi tepi sungai sebagai ikon pariwisata ke depan.

    “Potensi wisata religi di Banjarmasin ini sangat luar biasa,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis.

    Bima Arya didampingi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan Wakilnya Ananda dalam kunjungan kerja di Banjarmasin menyempatkan diri untuk menikmati wisata susur Sungai Martapura.

    “Dari beberapa titik yang kami susuri di sepanjang Sungai Martapura bersama Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota, terlihat potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata nasional,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, Bima Arya menyerahkan kepada wali kota untuk membentuk tim khusus yang bertugas memetakan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan wisata religi.

    Dia menekankan tentang pentingnya identifikasi kawasan permukiman yang bisa ditransformasikan, terutama karena banyak rumah warga yang menghadap langsung ke sungai.

    “Harus dipetakan juga warganya, alasannya seperti apa, dan tentu dilakukan dengan koordinasi semua pemangku kebijakan, termasuk BUMN dan BUMD yang memiliki aset di kawasan itu,” ucapnya.

    Bima Arya juga melihat sejumlah aset milik pemerintah maupun nonpemerintah yang berpotensi dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan wisata religi.

    Dia pun membandingkan Banjarmasin dengan konsep wisata sungai di Bangkok Thailand.

    “Kalau di Bangkok itu dari kuil ke kuil melalui sungai , saya membayangkan di Banjarmasin ini bisa dari masjid ke masjid melalui sungai. Masjid-masjid yang berada di tepi sungai punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat,” katanya.

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri siap memberikan dukungan untuk pengembangan ini, dan berharap Pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti dengan berkonsultasi dan menjemput berbagai peluang yang ada.

    “Kami ingin melihat Banjarmasin menjadi kota yang membanggakan di Indonesia, terutama dalam penataan kawasan sungai,” ujar Bima Arya.

    Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebutkan, lokasi yang dikunjungi Wamendagri dari objek wisata Siring Menara Pandang, dan perjalanan berakhir di Kubah Habib Basirih.

    Selain itu, ujar dia, seluruh objek wisata yang dilalui dalam rute juga diperkenalkan kepada Wamendagri.

    “Hari ini kita mendampingi pak Wamendagri, beliau merespon positif perkembangan wisata di Kota Banjarmasin, kita juga akan merespon apa saja yang beliau sarankan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tampang Pelaku Pencabulan Santriwati di Lombok Barat, Faisal Ngaku Khilaf – Halaman all

    Tampang Pelaku Pencabulan Santriwati di Lombok Barat, Faisal Ngaku Khilaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahmad Faisal alias AF (52), pimpinan sebuah pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditetapkan sebagai tersangka atas kasus persetubuhan.

    Ia menyetubuhi sejumlah santriwatinya dengan dalih mengajarkan doa.

    Dikutip TribunLombok.com, AF mengakui perbuatannya yang dilakukan sejak tahun 2015-2021 tersebut.

    “Ada yang mengajarkan doa dan mengijazahkan, tidak dibenarkan secara agama,” kata AF, Kamis (24/4/2025).

    AF juga membantah melakukan aksinya dengan modus penyucian rahim yang kelak akan melahirkan seorang wali.

    Ia menjanjikan korbannya kelak akan mendapatkan pasangan dan keturunan yang baik.

    “Itu tentu kekhilafan dan kesetanan saya, saya pribadi meminta maaf,” kata AF.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili mengatakan ada dua laporan dalam kasus ini.

    Pertama adalah pencabulan dan yang kedua persetubuhan.

    “Kita sudah tingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan tersangka dengan kasus persetubuhan, jadi kasus ini ada dua laporan kepolisian (pencabulan dan persetubuhan),” kata Regi, Kamis (24/4/2025).

    Ia juga menyebut bahwa ada tiga korban lain yang melaporkan kasus ini.

    “Pagi tadi ada tiga orang lagi yang melapor, kami belum pastikan (korban pencabulan atau persetubuhan),” kata Regi.

    Saat ini korban yang sudah diperiksa ada 10 orang. Lima adalah korban persetubuhan dan lima lainnya pencabulan.

    Sementara itu, tiga korban yang melapor masih belum dipastikan.

    Dengan tambahan tiga orang yang melapor, berarti ada 13 orang yang menjadi korban Faisal.

    Ia juga meminta para korban maupun keluarga korban untuk melapor ke polisi.

    Regi menjelaskan tersangka menggunakan berbagai modus untuk melancarkan aksinya.

    “Jadi berbagai cara untuk memanipulasi para korban, untuk melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan,” kata Regi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Korban Pelecehan Seksual Walid Lombok Bertambah Jadi 13 Orang

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunLombok.com, Robby Firmansyah)

  • Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Politisi PDIP Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

    Bahkan, dia tak segan menyebut untuk bisa diberikan hukuman hingga pembubaran terhadap ormas yang perilakunya mengganggu persatuan hingga membuat ketidakadilan.

    Aria menyinggung bahwa pemerintah pernah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) karena dinilai tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia.

    “Mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi, yang mengganggu kebhinekaan kita,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Dia mendorong supaya Kemendagri bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas untuk mengevaluasi organisasi berkumpul yang ada di Tanah Air.

    Soal pertahanan, soal keamanan, kita sudah punya aparat. Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

    Meski demikian, dia juga menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak berserikat dan berkumpul.

    Namun, dia juga mengingatkan hak tersebut jangan sampai hanya dijadikan saluran bertindak yang dapat memberikan penguatan pada anggota-anggota dan nantinya malah bisa mengganggu individu lain.

    “Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi. Semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum,” pungkasnya.

    Teranyar, dikabarkan ada aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu investasi asing di Indonesia, khususnya di pabrik kendaraan listrik. 

    Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam, yakni VinFast. 

    “Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat,” ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

  • Bareskrim Enggan Terima Laporan Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Pelapor Diarahkan ke Polda Metro Jaya – Halaman all

    Bareskrim Enggan Terima Laporan Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Pelapor Diarahkan ke Polda Metro Jaya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri tidak menerima laporan soal tudingan ijazah palsu Jokowi yang dibuat orang yang tergabung dalam organisasi Peradi Bersatu, Kamis (24/4/2025).

    Diketahui sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi Peradi Bersatu mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

    Mereka membentuk sebuah tim bernama Advocate Public Defender untuk membuat laporan polisi ke Bareskrim.

    Namun, pihak Bareskrim Polri menyarankan agar laporan dibuat ke Polda Metro Jaya.

    “Melalui serangkaian konsul, bahwa laporan ini perlu diajukan di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini setelah kami menerima hasil daripada permintaan Mabes Polri untuk dibuka di Polda Metro Jaya,” kata tim Advocate Public Defender, Lechuman kepada wartawan, Kamis.

    Meski sudah menyampaikan bukti-bukti saat melapor, namun pihak kepolisian tetap meminta pelaporan dilakukan di Polda Metro Jaya sesuai locus delicti atau tempat kejadian.

    “Karena lokusnya itu ada dua, pertama lokus di Jakarta Pusat yang peristiwa tanggal 22, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu kemudian yang kemarin lokus di Jakarta Selatan,” ucapnya.

    Sementara itu, seorang anggota tim lain bernama Ade Darmawan mengatakan pihaknya sepakat membuat laporan ini bukan atas tekanan dari siapapun termasuk kubu Jokowi.

    “Kita dari organisasi advokat kita mewakili organisasi advokat, kita mewakili organisasi advokat jadi kita melaporkan karena ini ada dugaan yang jelas menghasut, jelas menghasut kemudian membuat gaduh,” jelasnya.

    “Bahwa ada laporan yang memang delik aduan ada yang delik murni, untuk Advokat Public Defender atau tim yang dibuat oleh Peradi Bersatu itu yang bersifat delik murni kalau mungkin, mungkin, kalau untuk kuasa hukum Pak Jokowi nanti itu delik aduan nah itu seperti itu, ada dua versi ya yang berbeda,” sambungnya.

    Saat ini, tim dari Advocate Public Defender tengah menuju Polda Metro Jaya untuk membuat laporan di sana.

    Selain itu, laporan polisi atas tudingan yang sama juga sudah dibuat di Polres Metro Jakarta Pusat oleh Organisasi masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama Relawan Jokowi pada, Rabu (23/4/2025) siang.  

    Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah, mengatakan, empat terlapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT.

    “Yang dilaporkan itu inisial RS, RSM, RF, dan TT. Teman-teman mungkin sudah familiar,” kata Rusdiansyah di Mapolres Jakarta Pusat.

    Saat ditanya lebih lanjut, Rusdiansyah mengindikasikan bahwa satu terlapor adalah mantan menteri.

    “Ya, bisa jadi (mantan menteri),” ujarnya singkat.

    Diketahui, empat sosok yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma.

    Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum.

    Eks Dosen Tuduh Skripsi dan Ijazah Jokowi Palsu

    Sebelumnya mantan dosen dari Universitas Mataram Rismon Hasiholan Sianipar, menuduh ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan UGM adalah palsu. 

    Pernyataan Rismon didasarkan dari nomor seri ijazah dan penggunaan gaya huruf Times New Roman pada sampul skripsi yang menurutnya belum ada di era 1980-1990an. Tuduhan ini kemudian menimbulkan kegaduhan, utamanya warganet di media sosial.

    UGM Tegaskan Skripsi dan Ijazah Jokowi Adalah Asli

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menegaskan bahwa ijazah dan skripsi milik Jokowi adalah asli. 

    Katanya, pada tahun tersebut memang jamak mahasiswa menggunakan gaya huruf tersebut untuk penulisan sampul skripsi dan ijazah. Apalagi sudah ada tempat percetakan di sekitar kampus UGM yang memiliki jasa percetakan sampul skripsi dengan gaya huruf dimaksud.

    Sigit mengatakan seharusnya Rismon juga membandingkan skripsi dari mahasiswa Fakultas Kehutanan lain yang terbit pada tahun serupa.

    Selain itu, keaslian skripsi maupun ijazah Jokowi serta keaktifannya dalam kampus bisa dikroscek ke teman-teman satu angkatan mantan Walikota Solo itu.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa, beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” kata Sigit dalam keterangan resmi UGM, Sabtu (22/3/2025).

  • Festival Rimpu Mantika Kota Bima siap digelar

    Festival Rimpu Mantika Kota Bima siap digelar

    Sejak kemarin hingga tadi malam kami ‘standby’ untuk menyiapkan arena kegiatan, stand ekonomi kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), talent dan melakukan gladi resik

    Kota Bima, NTB (ANTARA) – Dinas Pariwisata Kota Bima, Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh kesiapan Festival Rimpu Mantika pada 24-26 April 2025 sudah rampung 100 persen sehingga siap digelar.

    “Hari ini seluruh kesiapan rampung 100 persen,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima Muh. Natsir di Bima, Kamis.

    Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bima terus mematangkan secara teknis untuk menyukseskan agenda tahunan yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) tersebut.

    “Sejak kemarin hingga tadi malam kami ‘standby’ untuk menyiapkan arena kegiatan, stand ekonomi kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), talent dan melakukan gladi resik,” katanya.

    Ia menegaskan, Festival Rimpu yang berlangsung di Lapangan Serasuba pada 24-26 April ini bukan sekedar kegiatan perayaan budaya semata.

    “Tetapi, lebih ke penguatan identitas lokal dan menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal,” ujarnya.

    Pada Pawai Rimpu, sambung Natsir, nanti akan ditampilkan dan dinilai bagaimana cara memakai Rimpu Cili dan Rimpu Colo yang benar untuk perempuan, termasuk cara memakai Sambolo untuk laki-laki.

    “Peserta yang tampil sesuai dengan pakemnya akan diberikan penghargaan dan uang pembinaan di acara puncak,” paparnya.

    “Untuk kegiatan ekonominya, tahun ini pelibatan ekonomi kreatif dan UMKM diperluas. Agar manfaatnya kegiatan nya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tambah Natsir.

    Selain itu, pesertanya juga akan dimeriahkan oleh orang-orang di luar Kota Bima.

    “Insya Allah akan hadir dari Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok bahkan sampai Labuan Bajo,” bebernya.

    Lebih lanjut ia menuturkan, yang membuat lebih semarak pada tahun ini adanya kehadiran perwakilan dua kementerian yakni Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Gubernur, OPD Provinsi dan sejumlah tokoh nasional.

    Pewarta: Nur Imansyah, Ady Ardiansah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Bela Jokowi Soal Kisruh Ijazah Palsu: Tidak Perlu Membuktikan yang Asli

    PDIP Bela Jokowi Soal Kisruh Ijazah Palsu: Tidak Perlu Membuktikan yang Asli

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengatakan memang seharusnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu membuktikan ijazahnya. 

    Pernyataannya ini dia layangkan kal menanggapi sidang perdana gugatan ‘ijazah palsu’ Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah hari ini, Kamis (24/4/2025).

    “Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli, yang menggugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu palsu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Legislator PDIP ini melanjutkan, Jokowi sudah menjadi wali kota selama dua periode, gubernur satu periode, dan presiden dua periode. 

    Untuk menuju kesana, tuturnya, pasti melewati verifikasi faktual di dalam prasyarat administratif soal pendidikan. Kalau tidak ada ini, maka tidak boleh maju dalam kontestasi Pemilu.

    “Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, dirjen pendidikan dasar menengah dan atas. Kalau universitas, dirjen pendidikan tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini,” jelas Aria Bima. 

    Maka demikian, dia menyebut seharusnya pihak yang menuduh Jokowi dengan ijazah palsu ini menggugat instansi-instansi yang pernah mengatakan ijazahnya Jokowi asli.

    Namun demikian, dia menekankan partainya dalam hal ini tak dalam posisi membuktikan ijazahnya Jokowi palsu atau asli.

    “PDI mengatakan karena itu [Jokowi] sebagai kader waktu itu, kita bawa sebagai prasyarat administrasi. Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi alternatif, ada verifikasi faktual,” pungkasnya.

  • Sudah Periksa 47 Saksi, Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Kematian Kenzha Walewangko Mahasiswa UKI – Halaman all

    Sudah Periksa 47 Saksi, Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Kematian Kenzha Walewangko Mahasiswa UKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepolisian menghentikan penyelidikan kasus kematian Kenzha Walewangko (22), mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang ditemukan tewas di dalam area kampusnya pada awal Maret 2024 lalu. 

    Setelah pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan barang bukti, polisi menyimpulkan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa tragis tersebut.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil gelar perkara terbaru.

    “Sesuai dengan hasil penyelidikan maksimal yang dilakukan penyelidik, kami nyatakan kasus ini akan kami hentikan,” ujar Nicolas dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

    47 Saksi Diperiksa, Barang Bukti Dikumpulkan

    Selama proses penyelidikan, polisi memeriksa 47 saksi, termasuk mahasiswa UKI, petugas keamanan kampus, pihak rektorat, hingga ahli hukum pidana dan forensik.

    Sejumlah barang bukti juga diamankan, mulai dari botol minuman keras yang diduga dikonsumsi korban, bagian pagar, baut, hingga rekaman CCTV kampus.

    Meski korban ditemukan dalam kondisi kepala terluka, hasil autopsi dan bukti-bukti lainnya tidak mengarah pada tindakan kriminal seperti pengeroyokan, penganiayaan, maupun kelalaian yang menyebabkan kematian.

    “Tidak ditemukan bukti adanya pengeroyokan sebagaimana yang sempat dilaporkan. Karena itu, tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan,” jelas Nicolas.

    Cekcok Sebelum Tewas, Tapi Bukan Tindak Pidana

    Diketahui, sebelum meninggal dunia, Kenzha sempat terlibat cekcok dengan rekan-rekannya usai menenggak minuman keras di dalam kampus.

    Keributan itu bahkan sempat dilerai oleh petugas keamanan UKI.

    Namun beberapa saat kemudian, Kenzha ditemukan tak bernyawa di area kampus dengan luka di bagian kepala.

    Awalnya, kasus ini dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, serta Pasal 359 tentang Kealpaan yang Menyebabkan Kematian.

    Namun setelah proses penyelidikan rampung, ketiga dugaan tersebut dinyatakan tidak terbukti.

    “Kami akan menyiapkan administrasi penghentian penyelidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentiannya,” tambah Nicolas. (Tribun Jakarta/Bima Putra)

     

  • Cabuli Belasan Santriwati, Walid Lombok Resmi Jadi Tersangka

    Cabuli Belasan Santriwati, Walid Lombok Resmi Jadi Tersangka

    Mataram, Beritasatu.com – Pria berinisial AF yang dijuluki Walid Lombok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Ketua yayasan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu diduga telah mencabuli belasan santriwati.

    “Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan pengumpulan bukti, yang bersangkutan telah resmi kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili, Kamis (24/4/2025).

    Regi mengatakan korban kasus pencabulan AF yang sudah melapor ke polisi terus bertambah. “Pagi tadi, kami kembali menerima laporan dari tiga orang korban baru,” ujarnya. 

    Korban pencabulan Walid Lombok yang baru melapor tersebut langsung dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Mataram.

    “Tim penyidik kami sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para korban yang baru melapor ini untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci terkait pengalaman traumatis yang mereka alami,” jelasnya.

    Polresta Mataram menyebutkan sudah 13 korban yang diperiksa. Keterangan mereka menjadi salah satu dasar penetapan AF sebagai tersangka.

    “Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap para korban, terungkap bahwa ada lima korban yang diduga kuat mengalami tindak pidana pencabulan, dan lima korban lainnya diduga menjadi korban persetubuhan. Bahkan, terdapat satu korban di antara sepuluh korban awal yang diduga mengalami kedua jenis tindakan asusila tersebut,” pungkas Regi Halili.

    Kasus pencabulan di lingkungan pesantren diasuh AF terbongkar setelah viralnya serial film Bida’ah produksi Malaysia. Film tersebut berkisah seseorang pemuka agama yang dipanggil Walid menggunakan kedok agama untuk menyetubuhi santri-santrinya.

    Korban yang terinspirasi film Bida’ah memberanikan diri melapor kasus pencabulan dialaminya. Tersangka AF yang dijuluki Walid Lombok diduga mencabuli 20 santriwatinya, tetapi baru sebagian yang berani melapor.

  • Menpar ajak warga bangun budaya bersih di destinasi wisata

    Menpar ajak warga bangun budaya bersih di destinasi wisata

    Mataram, NTB (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajak warga konsisten membangun budaya kebersihan di destinasi wisata agar memperkuat keberlanjutan pariwisata daerah.

    “Gerakan wisata bersih dapat menjadi sebuah langkah untuk menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” ujarnya saat meluncurkan program gerakan wisata bersih di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

    Widiyanti berharap gerakan wisata bersih dapat membangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

    Menurutnya, Pantai Kuta Mandalika bisa menjadi momentum untuk memperkuat aspek kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya.

    “Sudah sepatutnya kita menjaga kebersihan destinasi wisata kita, termasuk Pantai Kuta Mandalika, sebuah destinasi wisata yang memikat,” katanya.

    Menteri Widiyanti menyampaikan gerakan wisata bersih merupakan aksi konkret yang lahir dari kesadaran kolektif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata Indonesia.

    Sektor pariwisata di Lombok, imbuhnya, telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah dengan pencapaian wisatawan sebesar 1,2 juta kunjungan atau hampir setengah dari total kunjungan di NTB yang mencapai 2,5 juta wisatawan pada tahun 2024.

    “Harapannya, program itu membantu semakin mendorong pencapaian tersebut, memperkuat citra daerah, serta menjadi contoh yang dapat menginspirasi daerah lainnya di Indonesia,” ucap Widiyanti.

    Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata yang memilih kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika sebagai lokasi pelaksanaan gerakan wisata bersih.

    “Acara itu semakin memperkuat sinergi kami dalam berkontribusi meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, khususnya Mandalika,” sebutnya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menpar komit perkuat pengembangan wisata Mandalika

    Menpar komit perkuat pengembangan wisata Mandalika

    Lombok Tengah (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan tetap komitmen untuk memperkuat pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Promosi pariwisata di NTB ini harus tetap diperkuat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan,” kata Menpar Widiyanti di Lombok Tengah, Kamis.

    Ia mengatakan ajang balap motor sport baik itu MotoGP maupun event lainnya yang digelar di Sirkuit Mandalika bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

    Oleh karena itu, diharapkan kolaborasi semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam meningkatkan promosi, sehingga wisatawan yang datang semakin banyak.

    “Destinasi wisata di lingkar Sirkuit Mandalika ini sangat indah. Tadi saya juga mencoba berkeliling di Sirkuit Mandalika,” katanya.

    Ia mengatakan sektor pariwisata di Lombok telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dengan pencapaian wisatawan sebesar 1,2 juta kunjungan atau hampir setengah dari total kunjungan di NTB yang mencapai 2,5 juta wisatawan pada 2024.

    “Dalam waktu dekat akan digelar ajang balap mobil Internasional dan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Semua harus mendukung event tersebut untuk peningkatan kunjungan wisatawan di NTB,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Komersil ITDC Troy Reza Warokka mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dukungan luar biasa Kemenpar dalam berbagai event besar yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika.

    Mulai dari Mandalika Street Food Festival, Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP), hingga event-event Internasional di kawasan Danau Toba seperti Aquabike dan F1 Powerboat.

    “Dukungan ini tidak hanya memperkuat citra destinasi pariwisata Indonesia, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang signifika baik dari sisi ekonomi, promosi UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.

    ITDC berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan para stakeholders lainnya, dalam mendorong terciptanya destinasi-destinasi unggulan yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga lestari secara lingkungan dan inklusif secara sosial.

    “Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan destinasi wisata,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025