Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Wamendagri: Pemda perhatikan dua poin sebelum bentuk Dinas Ekraf

    Wamendagri: Pemda perhatikan dua poin sebelum bentuk Dinas Ekraf

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan dan mencermati dua poin utama sebelum membentuk Dinas Ekonomi Kreatif, yakni soal sumber daya manusia dan menghitung potensi sektor tersebut.

    “Pertama, berkaitan dengan yang namanya kapasitas kelembagaan, tentu membutuhkan sumber daya yang baru juga. Kedua, menghitung potensinya seperti apa,” kata Bima Arya saat menghadiri Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Radugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Menurut ia, pembentukan dinas yang membidangi ekonomi kreatif (ekraf) merupakan sebuah terobosan, namun pemerintah daerah (pemda) harus mampu menjamin keberlanjutan maupun lebih menggali potensi dari ekosistem ekonomi kreatif itu.

    “Yang harus dikedepankan adalah menyangkut ekosistem, jangan terlalu menganggap tata usaha lembaga adalah faktor utama,” ucapnya.

    Ia membuka pintu bagi setiap pemda untuk mengajukan usulan maupun sebatas konsultasi dalam rangka pembentukan Dinas Ekraf.

    “Apabila dianggap dinas ini bisa lebih cepat mengakselerasi untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif maka silakan. Sudah ada beberapa daerah, tetapi kami akan update lagi berapa jumlahnya,” ujar Wamendagri.

    Soal teknis pelaksanaan, Bima secara singkat mengatakan bahwa Dinas Ekraf nantinya akan menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berdiri sendiri.

    “Kan biasanya nyambung dengan pariwisata. Nah, yang sekarang khusus ekonomi kreatif,” tambahnya.

    Kemendagri juga masih melakukan proses penyusunan teknis pembentukan dinas tersebut. “Nanti, kami dari Kemendagri akan menyusun panduan teknisnya,” katanya.

    Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pada akhir tahun 2024 sebagai dasar hukum membentuk Dinas Ekonomi Kreatif di provinsi untuk mendorong sektor ekonomi kreatif di daerah.

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan SKB itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah menggali potensi ekonomi kreatif di daerah yang sebelumnya masih belum terasah.

    Pembentukan Dinas Ekraf juga terbuka bagi daerah yang masih belum memiliki anggaran namun menyadari ada potensi besar di bidang ekonomi kreatif.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkes Buka Data, Ini Daftar RS dengan Kasus Bullying Terbanyak

    Menkes Buka Data, Ini Daftar RS dengan Kasus Bullying Terbanyak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan terkait jumlah kasus bullying atau perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Perundungan ini terjadi di Rumah Sakit Kemenkes, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), rumah sakit universitas, hingga rumah sakit swasta.

    “Begitu kita buka di Juni 2023, pengaduan yang masuk itu 2.668. Nah Irjen kita menyaring mana yang benar-benar perundungan, mana yang nggak. Dari hasilnya, 632 itu perundungan,” kata Menkes Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    “Kami bagi juga mana yang terjadi di RS Kemenkes, di rumah sakit lainnya, di fakultas kedokteran. Sampai sekarang ini (laporan) tetap masuk,” lanjutnya.

    Berikut adalah daftar rumah sakit dengan kasus perundungan terbanyak yang telah dikurasi oleh Kementerian Kesehatan.

    Rumah Sakit Kemenkes

    RSUP Kandou Manado 77 kasusRSUP Hasan Sadikin 55 kasusRSUP IGNG Ngoerah 42 kasusRSUP Dr Sardjito 36 kasusRSUPN Dr Cipto Mangunkusumo 32 kasusRSUP Moh. Hoesin Palembang 29 kasusRSUP Dr Kariadi 28 kasusRSUP H. Adam Malik 27 kasusRSUP Dr. M. Djamil 22 kasusRSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 15 kasus

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

    RSUD Zainal Abidin Banda Aceh 31 kasusRSUD Moewardi Surakarta 21 kasusRSUD Saiful Anwar Malang 10 kasusRSUD Dr Soetomo Surabaya 9 kasusRSUD Arifin Ahmad 5 kasusRSUD Ulin Banjarmasin 4 kasusRSUD Provinsi NTB 3 kasusRSUD Semara Ratih Tabanan 3 kasusRSUD Sosodoro Bojonegoro 2 kasusRSUD Gorontalo 2 kasus

    RS Universitas

    RS Universitas Diponegoro Semarang 10 kasusRS Universitas Kristen Indonesia 3 kasusRSGM Universitas Airlangga 3 kasusRS Universitas Indonesia Depok 2 kasusRS Universitas Sriwijaya Palembang 1 kasusRS Universitas Hasanuddi Makassar 1 kasusRS Universitas Andalas Padang 1 kasusRS Lambung Mangkurat 1 kasus

    FK Universitas

    Universitas Hasanuddin 8 kasusUniversitas Syah Kuala 8 kasusUniversitas Andalas 8 kasusUniversitas Airlangga 7 kasusUniversitas Brawijaya 6 kasusUniversitas Indonesia 4 kasusUniversitas Sebelas Maret 4 kasusUniversitas Sumatera Utara 3 kasusUniversitas Padjajaran 3 kasusUniversitas Pembangunan Nasional 2 kasusRumah sakit swasta 19 kasusPuskesmas 3 kasusRumah sakit TNI/Polri 2 kasusKlinik kesehatan swasta 1 kasus

    (dpy/up)

  • Rosan Ungkap 5 Daerah Tujuan Investasi di Kuartal I-2025

    Rosan Ungkap 5 Daerah Tujuan Investasi di Kuartal I-2025

    JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi pada kuartal I-2025 mencapai Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari target yang dipasang pemerintah pada 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan realisasi investasi ini, didukung dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    Adapun realisasi investasi PMA mencapai Rp230,4 triliun atau setara 49,5 persen, selain itu angka ini juga naik 12,7 persen secara tahunan (yoy). Sementara realisasi investasi PMDN sebesar Rp234,8 triliun atau setara 50,5 persen, angka ini juga naik 19,1 persen secara tahunan (yoy).

    “Pada kuartal pertama ini memang PMDN-nya kontribusinya lebih tinggi dari PMA, itu kalau kita lihat 50,5 persen PMDN atau Rp234,8 triliun dan PMA-nya Rp230,4 triliun atau 49,5 persen,” katanya dalam konferensi pers, Selasa, 29 April.

    Rosan menyampaikan dari tempat asal investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih besar dibandingkan dengan penanaman modal asing (PMA).

    “Ini saya sampaikan ini terjadi bukan karena PMA-nya turun tetapi karena PMDN-nya meningkat jauh lebih tajam dibandingkan kenaikan oleh PMA,” jelasnya.

    Adapun, realisasi PMA dan PMDN pada kuartal I-2025 paling besar di provinsi Jakarta senilai Rp69,8 triliun atau naik 15,0 persen, Jawa Barat sebesar Rp68,5 triliun atau naik 14,7 persen, Jawa Timur sekitar Rp36,0 triliun atau naik 7,7 persen, Sulawesi Tengah senilai Rp32,7 triliun atau naik 7,0 persen, dan Banten sebesar Rp31,1 triliun atau naik 6,7 persen.

    Sementara itu, realisasi PMA pada kuartal I-2025 paling besar berasal dari provinsi Jawa Barat sebesar 2,2 miliar dolar AS atau setara 15,1 persen, Sulawesi Tengah sebesar 1,9 miliar dolar AS atau setara 13,2 persen, Jakarta sebesar 1,7 miliar dolar AS atau setara 11,9 persen, Maluku Utara sebesar 1,4 miliar dolar AS atau setara 9,8 persen dan Banten sebesar 1,0 miliar dolar AS atau setara 6,9 persen.

    Sedangkan itu, realisasi PMDN pada kuartal I-2025 paling besar berasal dari provinsi Jakarta sebesar Rp42,2 triliun atau setara 18,0 persen, Jawa Barat senilai Rp33,8 triliun atau setara 14,4 persen, Jawa Timur sebesar Rp22,1 triliun atau setara 9,4 persen, Riau senilai Rp18,0 triliun atau setara 7,7 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp15,1 triliun atau setara 6,4 persen.

  • Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Wamendagri tekankan pentingnya pemda dukung program pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program strategis pemerintah pusat.

    Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

    Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa APEKSI merupakan wadah yang kuat dalam membangun kolaborasi antardaerah, sekaligus menjadi ruang berkumpul yang memupuk semangat kebersamaan.

    Ia menambahkan Indonesia saat ini sedang menghadapi era dan tantangan baru untuk menjadi negara maju. Salah satunya adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

    “Cita-cita besar Bapak Presiden adalah membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah,” kata Bima.

    Ia menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan pentingnya lompatan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Untuk itu, dibutuhkan modal besar, salah satunya melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengabaikan pelayanan dasar masyarakat.

    Bima juga menyebutkan beberapa program prioritas pemerintah yang tengah berjalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, serta penguatan koperasi desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program-program ini akan berhasil jika didukung melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Saya ditugaskan oleh Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi [program-program pemerintah],” ujarnya.

    Dia juga menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan masyarakat, melainkan untuk mengalokasikan anggaran secara lebih bijak.

    Misalnya, anggaran perjalanan dinas dapat dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal.

    “Efisiensi adalah untuk kemandirian fiskal,” pungkas Bima.

    Sebagai informasi, usai kegiatan tersebut, Wamendagri Bima bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kota Bukittinggi.

    Ia juga menyempatkan diri mengunjungi Rumah Bung Hatta bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bukittinggi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Terawat, JPO Cawang Kompor Jadi Tempat Gulungan Kabel Udara

    Tak Terawat, JPO Cawang Kompor Jadi Tempat Gulungan Kabel Udara

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI – Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur dibiarkan rusak terbengkalai tanpa perawatan.

    Selain tidak memiliki atap, JPO Cawang Kompor tampak memperhatinkan karena di sepanjang anak tangga hingga badan JPO justru dijadikan tempat untuk gulungan kabel utilitas.

    Gulungan kabel udara pada akses JPO Cawang Kompor menandakan tidak adanya perawatan berkala, pun hingga kini JPO masih digunakan warga untuk bermobilitas.

    “Belum ada perawatan. Memang sempat dengar mau ada renovasi (JPO), tapi sampai sekarang belum ada. Jadinya seperti ini saja,” kata warga sekitar, Handi (45), Selasa (29/4/2025).

    Gulungan kabel udara yang teronggok pada akses JPO Cawang Kompor di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (29/4/2025). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA

    Gulungan kabel udara pada akses JPO Cawang Kompor ini berbanding terbalik dengan program Pemprov DKI Jakarta yang sejak tahun 2022 mulai menertibkan kabel udara semrawut.

    Pasalnya di saat Pemprov DKI Jakarta menggaungkan penertiban kabel udara dan memindahkannya ke dalam tanah, gulungan kabel udara justru teronggok di fasilitas umum.

    Bahkan bila dilihat dari sisi wilayah Kecamatan Jatinegara yang berbatasan dengan JPO, tampak jelas bentangan kabel udara semrawut di sepanjang badan JPO Cawang Kompor.

    “Sebenarnya JPO ini kalau secara (kondisi) bangunan betonnya masih bagus. Hanya memang belum ada perawatan saja jadi terlihat belum bagus lah. Kalau JPO depan PGC kan bagus,” ujar Handi.

    Tidak hanya gulungan kabel udara yang dibiarkan berserakan begitu saja, terdapat banyak bagian besi pengaman JPO Cawang Kompor yang hilang akibat terdampak karat.

    Padahal JPO yang berada di lampu merah Cawang Kompor ini merupakan akses penting, mengingat di sepanjang Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati hanya terdapat dua JPO saja.

    Pertama JPO di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) yang baru diresmikan pada tahun 2024 lalu, dan kedua JPO Cawang Kompor yang kondisinya kini rusak tak tersentuh perawatan.

    “Di sepanjang Jalan Dewi Sartika cuman ada dua JPO. Tapi kalau JPO yang depan PGC bagus, ada lampu-lampunya segala macam. Kalau yang di sini belum ada perawatan,” tutur Handi.

    Awak media sudah berupaya mengonfirmasi terkait alasan ketiadaan atap dan kondisi JPO Cawang Kompor kepada Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.

    Tapi hingga berita ditulis, orang nomor satu di jajaran Sudin Bina Marga Jakarta Timur itu tidak kunjung memberikan respons saat dikonfirmasi terkait kondisi JPO Cawang Kompor.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Siswa SMK PGRI 24 Kalideres Terlantar Sekolah Digembok Ahli Waris, Pramono Turun Tangan Cari Info

    Siswa SMK PGRI 24 Kalideres Terlantar Sekolah Digembok Ahli Waris, Pramono Turun Tangan Cari Info

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bakal mengusut kasus ini dan mencari informasi soal SMK PGRI 24 Kalideres, Jakarta Barat yang digembok.

    Diketahui, para murid yang bersekolah di SMK PGRI 24 Kalideres, tak bisa sekeolah setelah digembok oleh pihak ahli waris sejak Jumat (25/4/2025) kemarin.

    Aksi penggembokan ini pun sempat viral di media sosial.

    Dalam video yang beredar terlihat beberapa pelajar berdiri di luar sekolah lantaran pintu gerbang terkunci.

    Pramono Anung mengaku bakal mengusut kasus ini dan mencari informasi lebih lanjut terkait sengketa yang melibatkan pihak sekolah dan ahli waris.

    “Terus terang saya belum tahu, saya pelajari dulu,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    “Kalau belum tahu saya enggak mau jawab, tapi saya akan pelajari. Saya janji itu,” sambungnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Politik Adi Prayitno Menganalisa Sikap Partai Hanura yang Mendukung Prabowo Subianto. Rumor Matahari Kembar Diungkit Ketum Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO)

    Dikonfirmasi terkait hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, sengketa terjadi setelah perjanjian kerja sama antara pihak sekolah dan pemilik lahan selesai pada awal April 2025 ini.

    Hal ini berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan pihak sekolah kepada Disdik DKI Jakarta pada 2015.

    Dalam surat itu dijelaskan bahwa SMK PGRI 24 Kalideres pindah lokasi ke tempat yang sekarang disengketakan oleh ahli waris.

    “Tanggal 24 April 2025 dari pihak SMK PGRI 24 sudah menyampaikan surat hal pindah lokasi ke Kompleks Kebersihan Nomor 50, RT 008 RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,” ujarnya.

    “Dan dilampirkan juga surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian dengan pemilik tanah tertanggal 9 April 2025,” sambungnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 6 Rute Baru Transjabodetabek Bakal Diluncurkan Sebelum September, Salah Satunya Blok M-PIK

    6 Rute Baru Transjabodetabek Bakal Diluncurkan Sebelum September, Salah Satunya Blok M-PIK

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rute baru Transjabodetabek bakal diluncurkan dalam waktu dekat.

    Adapun sejauh ini baru satu rute Transjabodetabek yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta, yaitu Blok M-Alam Sutera.

    Pramono pun menargetkan rute lain bisa mulai beroperasi sebelum September ini.

    “Saya sudah memutuskan sebelum bulan September atau Agustus ini mudah-mudahan enam trayek baru akan kami luncurkan,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Dari beberapa rute baru yang akan diluncurkan, salah satu ialah Pantai Indah Kapuk (PIK) – Blok M.

    Dengan rute baru ini diharapkan masyarakat yang ingin ke PIK tak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

    “Selama ini orang kalau ke PIK pasti pakai kendaraan pribadi. Jadi kami buka PIK-Blok M, supaya apa? Supaya orang juga bisa datang ke PIK dengan transportasi umum,” ujarnya.

    “Artinya siapa saja bisa pergi ke sana, jangan sampai kemudian ada eksklusivitas dari sebuah area atau tempat. Jadi dengan demikian akan kami buka,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sudah Puluhan Tahun, Kondisi JPO Cawang Kompor Jakarta Timur Dibiarkan Terbengkalai Tanpa Atap

    Sudah Puluhan Tahun, Kondisi JPO Cawang Kompor Jakarta Timur Dibiarkan Terbengkalai Tanpa Atap

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI – Akses Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Cawang Kompor di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur kini rusak dah terbengkalai.

    Berbeda dengan JPO lainnya di Jakarta yang memiliki atap untuk menghalau pejalan kaki dari terik matahari dan hujan, JPO Cawang Kompor justru tidak tertutupi atap sama sekali.

    Sehingga warga yang melintas di JPO Cawang Kompor dipastikan terkena paparan langsung sinar matahari saat siang hari, dan tidak terlindung ketika hujan turun.

    Warga sekitar, Handi (45) mengatakan sejak awal dibangun sekitar tahun 1985 silam hingga kini JPO Cawang Kompor memang tidak dilengkapi atap sebagaimana lazimnya JPO.

    “Memang dari dulu pas awal dibangun sudah enggak ada bagian atapnya. Jadi bukan atapnya hilang, rusak atau bagaimana,” kata Handi di Jakarta Timur, Selasa (29/4/2025).

    Padahal JPO yang berada di lampu merah Cawang Kompor ini merupakan akses penting, mengingat di sepanjang Jalanan Dewi Sartika, Kramat Jati hanya terdapat dua JPO saja.

    KONDISI JPO CAWANG KOMPOR – Kondisi JPO Cawang Kompor di Jalan Dewi Sartika yang dibiarkan selama puluhan tahun tanpa memiliki atap, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (29/4/2025). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

    Pertama JPO di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) yang baru diresmikan pada tahun 2024 lalu, dan kedua JPO Cawang Kompor yang kondisinya kini rusak tak tersentuh perawatan.

    Meski hingga kini JPO Cawang Kompor masih digunakan para pejalan kaki, tapi selama puluhan tahun kondisinya dibiarkan begitu saja tanpa adanya perbaikan.

    “Masih ada yang lewat, apalagi yang orang tua. Kan mereka takut kalau (nyeberang) lewat bawah, jadi pasti lewat atas. Kadang ada juga yang nanya tangga untuk naik JPO dari mana,” ujar Handi.

    Selain tidak memiliki atap kondisi JPO Cawang Kompor kian buruk karena banyak besi pengaman pada anak tangga, hingga bagian badan JPO yang sudah hilang.

    Bahkan pada beberapa titik sampah-sampah makanan dan botol dibiarkan begitu saja berserakan, sehingga nyaris tidak ada bagian JPO Cawang Kompor yang terlihat bagus.

    KONDISI JPO CAWANG KOMPOR – Kondisi JPO Cawang Kompor di Jalan Dewi Sartika yang dibiarkan selama puluhan tahun tanpa memiliki atap, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (29/4/2025). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

    Satu-satunya hal baik yang tampak pada JPO Cawang Kompor hanya keberadaan satu CCTV di lokasi, pun tidak diketahui apakah kamera pengawas tersebut masih berfungsi atau tidak.

    “Ya kalau kita lihat sih kondisi JPO sekarang memang belum bagus, belum terawat lah. Besi-besi pagar pengamannya juga sudah pada hilang karena banyak berkarat,” tutur Handi.

    Awak media sudah berupaya mengonfirmasi terkait alasan ketiadaan atap dan kondisi JPO Cawang Kompor kepada Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Timur, Benhard Hutajulu.

    Tapi hingga berita ditulis, orang nomor satu di jajaran Sudin Bina Marga Jakarta Timur itu tidak kunjung memberikan respons apapun saat dikonfirmasi terkait kondisi JPO Cawang Kompor.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Beri Contoh ASN Jakarta, Pramono Janji Berangkat Kerja Naik Transportasi Umum Setiap Hari Rabu 

    Beri Contoh ASN Jakarta, Pramono Janji Berangkat Kerja Naik Transportasi Umum Setiap Hari Rabu 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji bakal memulai naik angkutan umum setiap Rabu, sesuai instruksinya yang diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Adapun perintah bagi ASN DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap Rabu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

    “Karena saya yang merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara pertama,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Pramono menyebut, hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh kepada para ASN DKI Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum.

    Hal ini pun disebut Pramono juga akan dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Si Doel.

    Untuk itu ia berharap, perintahnya dapat dipatuhi oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Jadi intinya sekalipun kebijakan itu dibuat, kalau tidak dijalankan percuma, dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” ujarnya.

    “Maka saya besok akan memulai, saya dan bang Doel juha akan memulai dari tempat masing-masing, kami akan pagi mengawal itu,” sambungnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Pada Hari Rabu.

    Dalam aturan yang diterbitkan pada 23 April 2025 itu dijelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan berangkat dan pulang kerja menggunakan transportasi umum.

    Antara lain Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuteline), kereta bandara, bus/angkot reguler, kapal, dan angkutan antarjemput karyawan.

    Pengecualian diberikan bagi pegawai dengan kondisi tertentu, yaitu sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

    Dalam instruksi tersebut, Pramono menekankan peran para kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi setiap hari Rabu.

    Bagi pegawai yang menggunakan angkutan umum pun wajib mendokumentasikan perjalanan mereka dengan swafoto, baik saat berangkat maupun pulang kerja.

    Foto tersebut kemudian dikirim kepada admin kepegawaian di masing-masing unit kerja melalui media yang ditentukan, misalnya WhatsApp Group, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.

    Kemudian, admin tersebut bakal menyusun laporan yang memuat jumlah pegawai yang melaksanakan kewajiban, jumlah pegawai yang mendapatkan diskresi, jumlah pegawai yang melaksanakan Ingub sesuai klasifikasi moda transportasi yang dipakai, serta jumlah pegawai yang tidak melaksanakan instruksi gubernur.

    Selanjutnya, rekapitulasi tersebut dilaporkan oleh kepala perangkat daerah kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui tautan https://linktr.ee/RabuAngkutanUmum.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Tarif Transjakarta Naik? Gubernur Pramono: Masih Dikaji

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal rencana kenaikan tarif Transjakarta yang diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

    Pramono bilang, rencana tersebut sampai saat ini masih dalam pembahasan oleh DTKJ dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Ia pun turut menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan di sektor transportasi umum.

    Bahkan, Pramono berencana memperluas jaringan transportasi hingga ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Hal ini terbukti dengan peluncuran rute baru Transjabodetabek Blok M – Alam Sutera belum lama ini.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun mengeklaim rute baru tersebut disambut antusias oleh masyarakat.

    “Rute yang baru kemarin kami buka dari Alam Sutera ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik,” ujarnya.

    “Artinya memang Jakarta dan daerah penyangganya kni memerlukan sarana transportasi yang lebih baik,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Dewan Transprotasi Kota Jakarta (DTKJ) menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Senin (28/4/2025) kemarin.

    Dalam pertemuan tersebut ada beberapa isu yang dibahas, salah satunya terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta.

    Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, rekomendasi soal kenaikan tarif Transjakarta dari saat ini Rp3.500 sudah beberapa kali disampaikan pihaknya.

    “Tadi disinggung juga (soal kenaikan tarif Transjakarta), DTKJ kan sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali terhadap pimpinan Jakarta sebelumnya dan tadi juga kami sampaikan,” ucapnya.

    Haris mengatakan, tarif Transjakarta memang sudah lama tidak mengalami penyesuaian tarif.

    Tarif Rp3.500 yang saat ini diterapkan pun sudah bertahan sejak tahun 2007 silam atau 18 tahun lalu.

    Untuk itu, DTKJ bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal segera membahas soal kenaikan tarif Transjakarta ini.

    “Rasa-rasanya ini juga nanti akan dikaji secara technical oleh tim Dishub dengan DTKJ nanti akan bersama-sama untuk menajamkan itu, tapi pembicaraan ke arah sana dan akan menuju ke arah sana,” ujarnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat bakal memberikan hasil laporan kajian terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta kepada Pramono.

    Salah satunya terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta, dimana pada 2007 silam besarannya hanya sekira Rp 900.560, sedangkan saat ini sudah naik menjadi Rp 5.396.791.

    “Deta pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan tentu semua aspek yang berpengaruh, variabel-variabel berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detail kami untuk kami laporkan kepada pak gubernur,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya