provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Rumah 2 Lantai di Pulogadung Terbakar, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Rumah 2 Lantai di Pulogadung Terbakar, Kerugian Capai Rp100 Juta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG – Rumah dua lantai di Jalan Tanah Koja 2, RT 07/RW 02, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur terbakar pada Senin (5/5/2025) sekira pukul 18.10 WIB.

    Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Muchtar Zakaria mengatakan kebakaran bermula dari penyalaan api di lantai dua.

    “Penyebab diduga akibat korsleting. Keterangan pemilik saat sedang Salat Magrib melihat api di lantai dua langsung membesar,” kata Muchtar di Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/5/2025).

    Sebanyak 12 unit mobil pompa berikut 48 personel Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dikerahkan setelah mendapatkan laporan.

    Beruntung upaya cepat pemadaman dilakukan jajaran Damkar Jakarta Timur berhasil mencegah perambatan api, sehingga amuk si jago merah tidak sampai menjalar ke lantai satu.

    “Alhamdulillah api dapat kita lokalisir. Untuk lantai dua objek terbakar kosong, tidak ada barang-barang. Kita mulai melakukan pemadaman pukul 18.22 WIB, selesai pukul 19.04 WIB,” ujarnya.

    Muchtar menuturkan tidak ada korban dalam kejadian, namun kerugian materil akibat terbakarnya lantai dua rumah dengan luas sekitar 40 meter persegi itu ditaksir Rp100 juta.

    Warga yang hendak melaporkan kebakaran dan permintaan evakuasi bisa menghubungi WhatsApp Damkar Jakarta Timur di nomor​​ +628119197113, atau ke 112, 021​ 8590 4904

    “Bisa juga ke 021​ 858 2150​ yang semuanya siaga 24 jam. Sekarang kita juga ada aplikasi Go-Damkar yang bisa diunduh gratis di Play Store untuk memudahkan laporan warga,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • E-Voting pilkades di 1.910 desa jadi landasan digitalisasi pemilu

    E-Voting pilkades di 1.910 desa jadi landasan digitalisasi pemilu

    ANTARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendata terdapat 1.910 desa yang telah sukses melaksanakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Wamendagri Bima Arya dalam rapat kerja bersama komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5), menyebut hal itu bisa menjadi landasan pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres dilakukan secara digital. (Cahya Sari/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    Mentan Amran Ramal 20 Hari Lagi Stok Beras RI Capai 4 Juta Ton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap stok beras Indonesia dapat mencapai 4 juta ton dalam 20 hari ke depan.

    Berdasarkan data per 4 Mei 2025 pukul 23.59 WIB, stok beras yang ada di Perum Bulog sebesar 3.517.294 ton. Menurut Amran, ini adalah angka tertinggi selama kurang lebih 57 tahun ke belakang.

    Amran yakin stok beras bisa mencapai 4 juta ton karena serapan dari dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog mencapai 50 ribu ton per hari.

    “Paling lambat 20 hari stok [beras] kita mencapai 4 juta ton. Besar kemungkinan. Kenapa? Serapan per hari itu mencapai 50 ribu ton per hari,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Dengan banyaknya stok beras, Amran mengatakan pemerintah telah menambah gudang penyimpanan yang bisa menampung produksi petani hingga 1,1 juta ton.

    Selain penyewaan, ia mengatakan gudang darurat juga akan segera dibangun. Ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo menginstruksikan pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama di berbagai wilayah.

    Gudang-gudang ini dirancang untuk bertahan 5 hingga 10 tahun sembari menunggu pembangunan gudang permanen di setiap desa.

    Gudang darurat ini didirikan di sejumlah wilayah yang gudang utamanya telah mencapai kapasitas maksimum.

    “[Dibangun di] daerah yang gudangnya sudah penuh. Sudah sewa gudang, tapi masih kekurangan, contohnya Aceh dan NTB,” ujar Amran.

     

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bupati Indramayu Lucky Hakim Jalani Sanksi Ngantor di Kemendagri Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Indramayu, Lucky Hakim akan menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai besok, Selasa (6/5/2025). Sanksi ini mewajibkan dirinya untuk hadir di lingkungan Kemendagri setiap seminggu sekali selama tiga bulan.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Dia mengatakan pembinaan Lucky Hakim akan dimulai dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil).

    “Besok Selasa pagi, nanti Dirjen Adwil akan menyampaikan materi terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, tata kelola pemerintahan, dan ada kaitannya dengan Bupati,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Nantinya, lanjut dia, setiap minggu Lucky Hakim akan mendapatkan materi lain dengan Dirjen-Dirjen lainnya yang ada di Kemendagri.

    “Setiap minggu akan berpindah. Besok dimulai dengan Dirjen Adwil,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Lucky Hakim, yakni seminggu sekali selama tiga bulan wajib hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

    “Bupati [Lucky Hakim] diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di seluruh komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (22/4). 

    Menurutnya, seluruh kegiatan yang digelar semua Dirjen di Kemendagri harus diikuti oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.

    Bima mengimbau Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk mengatur kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri dan tidak boleh berbenturan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah.

  • Kakak Wanita Tewas Dicor Bongkar Kebohongan Joko, Tegaskan Dwi Hastuti Dibunuh Bukan karena Asmara – Halaman all

    Kakak Wanita Tewas Dicor Bongkar Kebohongan Joko, Tegaskan Dwi Hastuti Dibunuh Bukan karena Asmara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Fakta baru kasus wanita tewas dicor di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dibongkar oleh kakak korban Yunianto.

    Ia membantah adiknya Dwi Hastuti (48) memiliki hubungan spesial dengan pelaku Joko Nur Setyawan (34).

    “Tidak ada hubungan spesial seperti dikatakan oleh pelaku,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Senin (5/5/2025).

    Yunianto dalam kesempatannya menegaskan, secara pribadi dirinya tidak mengenal Joko secara dekat.

    Meskipun demikian, ia memang sempat bertemu dengannya dalam sebuah acara.

    “Tidak terlalu kenal, ketemu pelaku saat kegiatan mengantar Paguyuban Reog ke Temanggung,” tambah dia.

    Yunianto lalu menceritakan awal mula adiknya dilaporkan hilang sejak 14 Februari 2025 lalu.

    Sejak Dwi Hastuti tak ada kabar, pihak keluarga sudah curiga dengan Joko Nur.

    “Dari pihak keluarga terutama saya sendiri sudah curiga dengan pelaku. Karena (motifnya) bukan asmara seperti diviralkan itu,” sebut Yunianto.

    Memang diketahui antara pelaku dan korban sedang terlibat permasalahan perihal mobil rental.

    Mobil milik korban sengaja dibawa pelaku untuk disewakan.

    Namun dalam perjalanan, mobil tersebut digadaikan oleh pelaku.

    “Maka adek saya mencari keberadaan mobilnya di mana.,” tambahnya.

    Yunianto mengaku mencari mobilnya seorang diri tanpa didampingi polisi maupun keluarga.

    Dwi Hastuti juga sempat curhat terkait masalah ini dan meminta saran kepada teman-temannya semasa sekolah.

    “Terus dia inisiatif mencari pelaku itu untuk menunjukkan mobilnya di mana,” papar Yunianto.

    Terakhir, Yunianto meyakini pelaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban.

    Sedangkan terkait motifnya, ia yakin bukan persoalan asmara.

    “Ini tentang mobil rental, kepemilikan harta. Joko sudah ada niat jahat dari awal,” tandasnya.

    Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Iptu Agung Sadewo memberikan pernyataan berbeda terkait hubungan pelaku dan korban.

    Berdasarkan keterangan Joko Nur, ia mengakui menjalin asmara dengan Dwi Hastuti.

    Keduanya sudah saling mengenal sejak Oktober 2024 lalu.

    Sebelum dibunuh, korban juga sempat minta dinikahi.

    “Korban ini meminta untuk dinikahi oleh pelaku.”

    “Namun, pelaku karena sudah berkeluarga di situlah mulai muncul emosi daripada pelaku,” ujar dia, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews.

    Selain asmara, lanjut Iptu Agung ada motif lain, yakni masalah utang sebesar Rp15 juta.

    Polisi masih terus mendalami kasus ini termasuk menelusuri barang-barang berharga milik korban yang hilang.

    Sementara latar belakang dari pelaku adalah sopir bus.

    “Dia adalah pengemudi bus. Untuk rekam jejak kriminal belum ada,” beber Iptu Agung.

    Polisi untuk sementara menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

    Joko di hadapan polisi mengakui korban adalah selingkuhannya, karena dirinya sudah beristri dan memiliki 2 anak.

    “Motifnya dia itu ngejar saya ingin dinikahi, saya tidak mau karena saya sudah punya anak istri.”

    “Motif lain saya punya pinjaman Rp 15 juta,” katanya, dikutip dari TribunSolo.com.

    Joko turut mengakui, dirinyalah pelaku tunggal dalam kasus ini.

    “Saya cekik dari belakang. Setelah (korban meninggal) dikubur di belakang rumah, saya kubur dengan tanah, saya cor biar tidak bau. Tidak ada yang membantu, saya sendiri,” tandasnya.

    Informasi tambahan, kasus ini mulai terungkap saat polisi menerima laporan penemuan mayat dicor pada 1 Mei 2025 kemarin.

    Lokasinya di rumah orang tua pelaku, di sebuah rumah sederhana di Dusun Brubuh, Desa Ngadirojo Lor, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Alasan Pria Bunuh Wanita Hingga Cor Jasadnya di Wonogiri, Ogah Nikahi dan Punya Utang Rp15 Juta

    (Tribunnews.com/Endra)(TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti)

  • Wamendagri tegaskan tak ada cawe-cawe dalam PSU Tasikmalaya

    Wamendagri tegaskan tak ada cawe-cawe dalam PSU Tasikmalaya

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan kunjungannya ke Tasikmalaya pada 20 Maret 2025 lalu , untuk menindaklanjuti laporan publik terkait kemungkinan penyalahgunaan APBD. Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (5/5), guna merespons dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tasikmalaya. (Cahya Sari/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

  • Disdik DKI Jakarta: Uji Coba Sekolah Swasta Gratis Dimulai di Tahun Ajaran 2025/2026

    Disdik DKI Jakarta: Uji Coba Sekolah Swasta Gratis Dimulai di Tahun Ajaran 2025/2026

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko memastikan uji coba program sekolah swasta gratis akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

    Total ada 40 sekolah swasta yang akan mengikuti uji coba program sekolah gratis ini.

    “Prinsipnya kami memang baru akan melakukan uji coba dari 40 sekolah. Nanti rencananya akan kami laksanakan di tahun ajaran baru di 2025-2026,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Puluhan sekolah swasta ini pun disebut Sarjoko telah dikumpulkan oleh Disdik DKI Jakarta dan seluruhnya berkomitmen untuk menyukseskan program sekolah gratis ini.

    “Kemarin kami sudah mengumpulkan 40 sekolah ini supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kami akan melakukan piloting sekolah gratis ini,” ujarnya.

    Meski demikian, Sarjoko tak menjabarkan secara rinci puluhan sekolah yang akan mengikuti uji coba program sekolah gratis ini.

    Ia juga tak menjelaskan lebih jauh terkait kuota siswa yang disediakan untuk program tersebut.

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini hanya bilang, puluhan sekolah itu terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    “Masing-masing jenjang ada perwakilannya. Tapi prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kami pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya,” ujarnya.

    “Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya maksudnya,” tambahnya menjelaskan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Wamendagri: Retret Kepala Daerah Jilid II Tinggal Tunggu Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan konsep kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua telah rampung. Pelaksanaannya pun tinggal menunggu waktu.

    Sejauh ini, lanjutnya, ada dua opsi tempat retret kepala daerah yaitu antara Magelang, Jawa Tengah atau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat.

    “Namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan karena kita ingin selaraskan juga dengan agenda-agenda para Kepala Daerah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Bima menyebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan hadir dalam acara retret Kepala Daerah mendatang.

    “Jadi ini tinggal menentukan waktunya saja, tapi konsepnya sudah selesai. Kalaupun kemudian perintahnya minggu depan, minggu depan juga siap, semuanya sudah siap kok tinggal masih membicarakan waktunya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, eks Wali Kota Bogor ini berujar retret Kepala Daerah ini akan dilangsungkan tanpa harus menunggu kepala-kepala daerah yang sudah dan akan berkontestasi di pemungutan suara ulang (PSU).

    “Yang PSU itu kan masih panjang. Jadi ini gelombang kedua ini yang tidak berlanjut di MK dan yang kemarin Kepala Daerah di Bali yang tidak ikut jumlahnya ada sekitar 25 daerah atau sekitar 50-an,” jelasnya.

    Adapun, dia turut menyebut durasi untuk retret kepala daerah jilid II nantinya akan seperti retret sebelumnya, yaitu kurang lebih satu minggu.

    Sebelumnya, Bima juga memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai Lebaran 2025. 

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik. 

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

  • Pramono Libatkan DPRD hingga Kemendagri dalam Proses Seleksi Kepala Dinas hingga Wali Kota

    Pramono Libatkan DPRD hingga Kemendagri dalam Proses Seleksi Kepala Dinas hingga Wali Kota

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal melibatkan DPRD DKI Jakarta hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses seleksi kepala dinas hingga wali kota.

    Instansi lain dilibatkan guna memastikan proses pemilihan kepala dinas hingga wali kota dilakukan secara profesional dan terbuka.

    “Di dalam memilih itu tentunya melibatkan institusi yang berwarna di dalam sendiri maupun di luar Balai Kota. Di luar Balai Kota adalah Biro Kepegawaian, kemudian Kemendagri, dan tentunya juga DPRD,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Sebagai informasi tambahan, DPRD DKI Jakarta telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon bupati dan wali kota.

    Ada empat kandidat yang sudah diwawancarai pada Jumat (2/5/2025) kemarin, yaitu Wakil Bupati Kepulauan Seribu Fadjar Churniawan yang dipersiapkan sebagai Bupati Kepulaun Seribu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat yang diproyeksikan sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

    Kemudian, Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang akan digeser sebagai Wali Kota Jakarta Timur, serta Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman M Anwar yang diproyeksikan menggantikan Munjirin di Jakarta Selatan.

    Keempat sosok kandidat bupati dan wali kota yang melakukan fit and proper test ini dipilih langsung oleh Gubernur Pramono Anung.

    Pemilihan keempat orang ini sebagai calon bupati dan wali kota Jakarta ini pun dilakukan secara profesional.

    lihat foto
    Usai Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, kini giliran Razman Nasution yang senggol Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

    “Jadi dalam memilih, terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional,” ujarnya.

    “Seperti yang saya katakan, saya memang orang yang bisa bekerja dengan siapapun,” tambahnya menjelaskan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    PDIP Tuding Cawe-cawe, Kemendagri Ungkap Alasan Turun ke PSU Tasikmalaya

    Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan dugaan cawe-cawe Irjen Kemendagri dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Tasikmalaya. Bima Arya mengatakan Kemendagri justru mengklarifikasi terkait adanya laporan dari publik.

    Hal itu disampaikan Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Mulanya, Bima Arya mengatakan Mendagri Tito Karnavian menugaskan agar anggaran untuk PSU dibuat seefisien mungkin.

    Bima Arya mengatakan pihaknya terus berupaya menekan anggaran PSU seminimalisir mungkin. Dia mengaku telah berbagi tugas dengan Wamendagri Ribka Haluk terkait efisiensi anggaran PSU.

    “Jadi rasanya soal anggaran itu tidak kita biarkan, kita maksimalkan seminimalisir mungkin,” ujarnya.

    Kemudian, Bima Arya menyampaikan pihaknya terus berkeliling untuk memastikan dua hal, yakni anggaran dan netralitas ASN.

    “Saya sendiri berkunjung langsung ke Tasik tanggal 20 Maret, kita kumpulkan semua aparat di situ, ada forkopimda di situ, kami sampaikan secara tegas netralitas tadi,” ujarnya.

    “Ada dugaan kira-kira inspektorat daerah setempat itu tidak merespon aduan dari publik, terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan APBD dan fasilitas negara,” jelasnya.

    “Jadi ini konteksnya adalah aduan publik kepada otda-otda, berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian inspektorat menurunkan tim, konteksnya adalah klarifikasi,” sambungnya.

    “Jadi diturunkan tim ke sana dan di sana kita pastikan inspektorat di Tasik itu semestinya bersikap responsif untuk menindaklanjuti itu,” jelasnya.

    Bima Arya menyampaikan pihaknya juga menemukan adanya kekerabatan dari inspektoran daerah Tasikmalaya dengan salah satu pasangan calon. Dia mengatakan Kemendagri pun telah mengingatkan agar Inspektorat Tasikmalaya bersikap proaktif dan menjaga netralitas.

    “Itu kemudian ditemukan memang dalam banyak hal yang dilakukan di sana bahwa ada hubungan kekerabatan antara inspektorat daerah Kabupaten Tasik dengan salah satu paslon,” tuturnya.

    “Karena itu Inspektorat (Kemendagri) mengingatkan agar Inspektorat di Tasik bersikap proaktif dan menjaga prinsip netralitas. Jadi konteksnya adalah klarifikasi. Jadi bukan tim yang diturunkan khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil banyak pihak, tetapi fokus kepada inspektorat di Tasik karena aduan warga aduan publik,” imbuh dia.

    Diketahui, terkait kabar Irjen Kemendagri cawe-cawe mulanya diungkap oleh Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Deddy mulanya menyoroti adanya Irjen Kemendagri yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya.

    “Khusus Kemendagri, saya beberapa waktu lalu banyak keanehan yang kami rasakan sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri itu turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, itu bagi kami sebuah keanehan,” kata Deddy.

    “Ini saya minta tolonglah jangan diulang lagi, masa ada dikirim lagi, tapi kalau berlaku di seluruh Indonesia silakan, dalam konteks pilkada saya mohon sampaikan kepada Pak Menteri ini jangan sampai terulang, dan tolong diselidiki, ini apakah inisiatif sendiri atau perintah dari Mendagri,” sambungnya.

    (amw/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini