Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Wadhwani Siapkan Pelatihan Berbasis AI bagi 7,4 Juta Pencari Kerja

    Wadhwani Siapkan Pelatihan Berbasis AI bagi 7,4 Juta Pencari Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) bekerja sama dengan Wadhwani Foundation (WF), meluncurkan program pelatihan berbasis kecerdasan buatan (AI). Fitur pelatihan ini dapat diakses melalui aplikasi myIM3 dari IM3 dan bima+ dari Tri. 

    Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari kerja sama strategis yang telah dimulai sejak Januari lalu dan mencerminkan komitmen Indosat dalam memperluas akses pelatihan digital yang relevan bagi generasi muda Indonesia.

    Data Statistik Indonesia 2025 mencatat jumlah pencari kerja mencapai lebih dari 7.4 juta orang, menunjukkan besarnya kebutuhan akan peluang kerja dan keterampilan baru. 

    Menanggapi tantangan ini, Indosat bersama Wadhwani Foundation meluncurkan pelatihan digital berbasis AI untuk mendukung generasi muda menghadapi pasar kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan generasi muda merupakan kunci dalam membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. 

    Indosat, kata Vikram percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk terus bertumbuh di era perkembangan teknologi.

    “Melalui inisiatif ini, kami berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan digital masyarakat Indonesia di mana pun mereka berada. Ini sejalan dengan tujuan besar Indosat untuk memberdayakan Indonesia,” kata Vikram dalam keteranganya, Rabu (7/5/2025).

    Pengguna myIM3 dan bima+ kini dapat dengan mudah mengakses berbagai modul pelatihan digital, meliputi pengembangan soft skill, dan pelatihan kesiapan kerja.

    Selain itu terdapat berbagai perangkat berbasis AI yang dirancang untuk membantu para pencari kerja, wirausahawan dan profesional muda meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Platform ini memperkaya ekosistem digital Indosat dengan menambah nilai lebih bagi pelanggan. 

    Tidak hanya menikmati layanan telekomunikasi, kini aplikasi myIM3 dan bima+ juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan diri yang relevan dengan kebutuhan industri. 

    Indosat, bekerja sama dengan Wadhwani Foundation, akan memperkuat kemitraan dengan universitas dan siswa sekolah di seluruh Indonesia untuk mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan digital mereka dan mempersiapkan diri menuju dunia kerja.

    Di sisi lain, President and Chief Executive Officer Wadhwani Foundation, Ajay Kela menyampaikan selama lebih dari dua dekade sejak didirikan pada tahun 2001, Wadhwani Foundation berkomitmen mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan membantu jutaan orang meraih penghasilan layak demi kesejahteraan hidup yang lebih baik. 

    Kolaborasi dengan Indosat merupakan wujud nyata komitmen Wadhwani untuk mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan keterampilan lewat Wadhwani Skilling Network (WSN) dan Wadhwani Entrepreneurship Network (WEN). 

    “Kemitraan dengan Indosat memungkinkan kami menjangkau jutaan pengguna secara langsung dan memberikan akses pembelajaran secara mudah, cepat, dan efektif,” ujarnya.

  • Rekam Jejak Sarmo sang Pembunuh Berantai Asal Wonogiri, Kini Divonis Mati – Halaman all

    Rekam Jejak Sarmo sang Pembunuh Berantai Asal Wonogiri, Kini Divonis Mati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri menjatuhkan vonis berupa pidana mati terhadap Sarmo, terdakwa kasus pembunuhan berencana.

    Sarmo merupakan pembunuh berantai asal Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng) yang menghabisi nyawa 4 orang secara sadis.

    Adapun vonis hukuman mati Sarmo dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim PN Wonogiri pada Selasa (6/5/2025).

    Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin oleh Agusty Hadi Widarto selaku Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani sebagai Hakim Anggota 1, dan Donny selaku Hakim Anggota 2.

    Dalam sidang putusan itu, Hakim Ketua Agusty Hadi Widarto membacakan putusan yang menyatakan bahwa Sarmo terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” ujarnya.

    Juru bicara (Jubir) PN Wonogiri, Donny, mengatakan bahwa terdapat dua perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sarmo.

    Kedua korban yang dibunuh Sarmo itu yakni Sunaryo, warga Lingkungan Panggil Kelurahan/Kecamatan Jatipurno, Wonogiri dan Agung Santosa warga Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jateng.

    Dalam amar putusan sidang perkara pertama, Sarmo dijatuhi hukuman mati.

    Sedangkan dalam amar putusan sidang kedua, Sarmo dijatuhi vonis nihil.

    “Saat putusan dijatuhkan maksimal, putusan kedua bunyinya begitu, nihil,” kata Donny, dilansir TribunSolo.com.

    Menurutnya, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sarmo dengan berbagai pertimbangan seperti dari aspek keluarga korban, kronologis, dan pertimbangan lain.

    Adapun korban aksi Sarmo total 4 orang, dua korban lainnya adalah Katiyani warga Desa Sanan, Girimarto dan Sudimo warga Desa Semagar, Girimarto.

    Dua korban lain tersebut juga dipertimbangkan majelis hakim.

    “Utamanya keluarga korban. Korban kan semuanya punya keluarga, itu juga dipertimbangkan. JPU menuntut hukuman seumur hidup, tapi majelis hakim dalam pertimbangannya tak sependapat,” jelas Donny.

    Dengan berbagai pertimbangan itu, lanjut Donny, majelis hakim memutuskan hukuman lebih berat dari jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman mati kepada Sarmo.

    Mengingat, JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri menuntut Sarmo dengan pidana penjara seumur hidup.

    Dalam rangkaian sidang yang telah dilalui, diketahui bahwa pihak Sarmo sempat mengajukan pembelaan.

    Tetapi, pembelaan terdakwa ditolak majelis hakim karena berbagai pertimbangan.

    “Baik dari pihak terdakwa dan JPU punya hak yang sama. Mau menerima putusan, pikir-pikir atau banding. Diberi waktu,” sebut Donny.

    Rekam Jejak Pembunuhan Sarmo

    Pengungkapan kasus pembunuhan berantai di Wonogiri ini bermula dari penangkapan Sarmo (35) pada 6 Desember 2023. 

    Sarmo awalnya ditangkap atas kasus pencurian dengan pemberatan di Wonogiri. 

    Namun, setelah polisi mendalami keterangan Sarmo, terbongkarlah bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang yaitu Sunaryo dan Agung Santosa.

    Jasad kedua korban itu ditemukan di Kecamatan Girimarto pada 7 Desember 2023, yang mana sudah dalam kondisi berbentuk kerangka.

    Keduanya dibunuh Sarmo dengan diracun menggunakan potas ke dalam minumannya.

    “Benar yang bersangkutan (pelaku) atas nama Sarmo (35) mengakui telah membunuh dua orang dengan cara meracun, kemudian dikembangkan lagi pada tanggal 21 Desember 2023,” ungkap Kapolda Jawa tengah, yang waktu itu dijabat oleh Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam jumpa pers di Mako Polres Wonogiri, Sabtu (30/12/2023), dilansir TribunSolo.com.

    Dari hasil pengembangan pada 21 Desember 2023, ditemukan satu korban perempuan bernama Katiyanti(26) pada tahun 2020 lalu yang dibunuh dengan kekerasan atau dicekik.

    Kemudian, ditemukan lagi korban bernama Sudimo dibunuh dengan cara diracun. 

    “Jadi empat kejadian inilah mengawali diungkapnya kasus, kemudian jajaran reserse kami Wonogiri di backup oleh jajaran Polda Jawa Tengah, baik itu Nafis, Labfor maupun Dokes dengan metode saintifik running investigation,” paparnya.

    Menurut Ahmad Luthfi, kejahatan yang dilakukan oleh Sarmo merupakan kasus berat yang harus ada kebenaran ilmiah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul BREAKING NEWS: Sarmo Pembunuh Berantai Asal Girimarto Wonogiri Divonis Hukuman Mati

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti)

  • Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata

    Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata

    Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana
    e-voting
    untuk pemilihan umum presiden, legislatif, hingga kepala daerah dimunculkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, Senin (5/5/2025).
    Dia mengatakan, sistem e-voting sudah teruji di 1.910 pemilihan kepala desa yang diterapkan di 16 provinsi sejak 2013-2023.
    “Jadi, e-voting ini memungkinkan, sudah berjalan dengan lancar tidak bermasalah. Nah, karena itu, begitu landasan aturannya sudah jelas, panduannya sudah ada, kita dorong Pilkades ini secara digital,” ujar Bima.
    Kelancaran proses e-vote ini menjadi dasar agar pemilihan umum bisa dilakukan dengan mekanisme yang sama.
    “Ini bisa jadi dasar bagi kita untuk melangkah ke babak baru, Pilkada, atau Pileg, atau Pilpres secara digital,” ucap dia.
    Namun, di tengah wacana tersebut, e-voting memiliki sejumlah tantangan, baik dari sisi fasilitas,
    infrastruktur
    , hingga prakondisi kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang baru ini.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Afifuddin merespons wacana pemerintah terkait sistem e-voting.
    Dia mengatakan, perlu ada persiapan khusus lagi agar sistem e-voting bisa diterapkan di Indonesia.
    Namun, sebagai pelaksana undang-undang, KPU akan berusaha maksimal jika hal tersebut merupakan mandat dari konstitusi.
    “Kalau KPU ini kan melaksanakan aturan saja, kalau pun itu dilakukan harus ada persiapan dan lain-lain. Kita ikutin nanti bagaimana UU mengatur,” ujar Afifuddin, saat ditemui di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    Meski sudah menjadi wacana, KPU saat ini belum pernah melakukan simulasi terkait e-voting tersebut.
    “Belum kalau di KPU, mungkin di Pilkades saja,” ujar dia.
     
    Ketua Badan Pengawas
    Pemilu
    (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, yang terpenting dalam wacana penerapan e-voting adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dikeluarkan oleh penyelenggara
    pemilu
    .
    Hal ini dinilai harus menjadi dasar, apakah e-voting bisa diterapkan segera, atau harus membangun kepercayaan terlebih dahulu.
    Walakin, berkaca dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dikeluarkan KPU pada pemilu 2024, masyarakat akan sulit untuk percaya dengan satu kali penerapan saja.
    “Sirekap saja dipersoalkan, nanti ramai demo berjilid-jilid,” ujar dia.
    Selain itu, infrastruktur juga menjadi sorotan Bawaslu karena dinilai masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses dasar listrik.
    Oleh sebab itu, dia menginginkan agar pemerintah bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur terlebih dahulu sebelum menerapkan rencana e-voting.
    “Jangan dulu (rencana e-voting), kita bicara tentang infrastrukturnya dulu,” tutur dia.
    Hal senada diungkap oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
    Dia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah terkait infrastruktur jika sistem e-voting ini akan diterapkan dalam pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah.
    Selain itu, harus ada kesepakatan politik para peserta pemilu untuk menggunakan sistem tersebut.
     
    “Tantangan yang cukup berat adalah kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, dan kesepakatan politik dari semua peserta pemilu,” kata Neni.
    “Saat ini, teknologi digital seperti Sirekap yang sudah digunakan, namun belum bisa menggantikan rekapitulasi manual sepenuhnya. Termasuk juga bagaimana kesiapan anggaran,” tambah dia.
    Namun, Neni menilai konsep e-voting harus tetap dikembangkan, karena bisa menjadi solusi transparansi penyelenggaraan pemilu.
    Meski begitu, Neni kembali menekankan, jika e-voting tidak disiapkan dengan matang, sistem ini akan berbalik menjadi boomerang yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
    “Evaluasi Pemilu 2024 pada penggunaan Sirekap saya kira ini menjadi pengalaman berharga bagaimana potensi karut-marut Sirekap yang tadinya hanya menjadi alat bantu tetapi menjadi polemik karena ketidaksiapan sistem yang kuat di penyelenggara pemilu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakiran mayoritas wilayah Indonesia diguyur hujan pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Rabu. Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa dominasi cuaca hujan tercatat meluas di berbagai kota besar dari barat hingga timur Indonesia.

    “Hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatra, seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung,” kata dia.

    Berikutnya, ujar Aulia, di wilayah Jawa, hujan ringan juga berpotensi mengguyur Serang dan Semarang. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Mataram dan Kupang di wilayah Nusa Tenggara, serta sejumlah kota di Kalimantan seperti Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

    Sementara itu, di Sulawesi, hujan ringan berpotensi turun di Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, dan Kendari. Di wilayah timur Indonesia, potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selain hujan ringan, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bandung dan Jayapura. Tanjung Selor di Kalimantan Utara, serta Merauke di Papua Selatan, juga diperkirakan mengalami hujan sedang.

    Aulia menyampaikan BMKG memperingatkan potensi hujan yang disertai petir di beberapa kota, seperti Pangkal Pinang di Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, dan Jayawijaya di Papua Pegunungan.

    “Sementara itu, kondisi cuaca berawan tebal diprakirakan mendominasi Jakarta, Surabaya, Padang, Bengkulu, dan Denpasar,” kata dia.

    Ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama hujan disertai petir yang dapat berdampak pada aktivitas harian masyarakat. Ia menekankan pentingnya memantau pembaruan informasi cuaca yang tersedia setiap tiga jam melalui kanal resmi BMKG.

    “Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store, serta memantau laman resmi www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Dianggap Buat Gaduh, Wamendagri Dilaporkan Warga Kota Blitar ke Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Seorang warga Blitar bernama Haryono melaporkan Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Haryono merasa kecewa atas ucapan Bima Arya yang dianggapnya membuat gaduh masyarakat Kota Blitar.

    Ucapan yang dianggap membuat gaduh masyarakat Kota Blitar tersebut terjadi kala Bima Arya berpidato di Balai Kota Blitar saat peringatan Hari Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu. Kala itu, Bima Arya meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk memisahkan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar hingga akhir masa jabatan.

    Ungkapan itulah yang dianggap Haryono justru membuat keruh suasana di Kota Blitar. Menurutnya selama ini hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar baik-baik saja, namun dengan adanya ucapan itu masyarakat kini justru membuat opini publik semakin liar berbahaya.

    “Ini menimbulkan pertanyaan publik di kepala masyarakat Blitar selama ini, Kota Blitar adem-adem saja, kita sering melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota turun bareng, rapat bareng itu kan harmonis-harmonis saja tapi ketika pak Wamendagri mengancam pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kompak terus kemudian dia nantang akan berhadapan dengan Wamendagri ini masyarakat akhirnya tanda tanya ada apa sebenarnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini,” ungkap Haryono, Rabu (7/5/2025).

    Hal itulah yang membuat Haryono kemudian melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Prabowo. Laporan itu pun sudah dikirimkan secara tertulis pada Rabu (7/5/2025). Bukan hanya ke Presiden, Haryono juga melaporkan aksi Wamendagri tersebut ke Menteri Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI dan juga ke Ketua Umum PAN.

    “Ini kan menurut saya tidak pantas dan tidak etis, oleh sebab itu saya sebagai warga negara ikut peduli ikut mengawal pemerintahan dan kontrol sosial, saya yang juga sebagai praktisi hukum melaporkan tindakan Wamendagri yang membuat gaduh di Kota Blitar, saya mohon kepada bapak presiden sebagaimana surat kami, kepada Pak Mendagri, kepada Komisi II DPR-RI, Kepada Ketum PAN supaya ini dilakukan penyelidikan yang serius dan kemudian menyampaikan kepada publik hasilnya,” tegasnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wamendagri Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya.

    Bima Arya pun seolah ingin memberikan pesan agar tidak ada orang yang memecah belah Kota Blitar. Mantan Wali Kota Bogor itu ingin agar para pemimpin Kota Blitar kompak selalu.

    “Setuju kalau pemimpinnya kompak, setuju kalau pemimpinnya bersama-sama memikirkan warga. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar kita,” tegasnya. [owi/beq]

  • Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Top 3 News: Polri Gelar Operasi Besar-besaran Berantas Premanisme yang Makin Meresahkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis 1 Mei 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Alamudin Dimyati Rois alias Gus Alam dikabarkan meninggal dunia setelah sempat terlibat dalam kecelakaan maut yang terjadi di KM 315 ruas Tol Pemalang-Batang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar pukul 02.40 WIB lalu.

    Gus Alam meninggal dunia pada Selasa dini hari 6 Mei 2025 setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di RS Budi Rahayu Pekalongan pasca-kecelakaan. Kabar duka ini dikonfirmasi Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq.

    Mahfud yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kendal itu mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi Gus Alam dan sebuah truk.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

    Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya PSU berulang. Menurut dia, komitmen politik tanpa intervensi merupakan kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi.

    Bima Arya menekankan, pentingnya menutup celah sejak awal agar tidak menimbulkan gugatan, serta perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi teknis.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa 6 Mei 2025:

    Seorang preman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap di sebuah kebun. Preman tersebut sebelumnya viral usai meminta THR ke seorang pengusaha.

  • Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih)

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa sebanyak 8.603 desa dan kelurahan di wilayah tersebut siap membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih),” katanya, saat Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jateng, di Semarang, Selasa.

    Data per 5 Mei 2025, jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan sebanyak 1.066 desa/kelurahan, dengan rincian 1.032 desa dan 34 kelurahan, sedangkan yang telah melaksanakan pra-musyawarah desa/kelurahan sebanyak 2.538 desa/kelurahan.

    Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur Nomor 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut dia, pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih sangat bagi pembangunan wilayah, dengan mengangkat dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan.

    “Satu, koperasi itu kita manfaatkan untuk terkait dengan potensi desa. Yang kedua, pupuk bisa kita laksanakan. Kemudian stunting, desa wisata kita laksanakan, dan pinjaman-pinjaman lain untuk memakmurkan desa,” katanya.

    Ia optimistis bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Jateng akan rampung dalam dua bulan sesuai dengan yang ditargetkan, apalagi seluruh infrastrukturnya juga sudah siap.

    “Mereka kan dulu yang di Jawa Tengah itu kan latar belakangnya banyak KUD (koperasi unit desa). Makanya, sebelum dibentuk, didirikannya Koperasi Desa Merah Putih ini, diadakan musyawarah desa,” katanya.

    Kegiatan itu dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamendagri Bima Arya, Wamentan Sudaryono, Wamendes dan PDT Riza Patria, dan Wamen Koperasi Ferry Juliantoro.

    Selain itu, tampak pula Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, jajaran Forkopimda Jateng, kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, serta 8.567 kades dan lurah se-Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPOLBF undang pelaku pariwisata ikut program FDLP Floratama Plus

    BPOLBF undang pelaku pariwisata ikut program FDLP Floratama Plus

    Target peserta FDLP Floratama Plus ini adalah para pengelola, pelaku, penggiat, juga administrator destinasi yang ada di seluruh wilayah di Provinsi NTT

    Labuan Bajo (ANTARA) – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengundang secara terbuka para pengelola, pelaku, penggiat, dan administrator destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengikuti program Forum Destination Leadership Program (FDLP) Floratama Plus 2025.

    Plt Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh dihubungi di Labuan Bajo, Selasa, mengatakan program FDLP Floratama Plus merupakan upaya mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat kepemimpinan di destinasi pariwisata di 11 Kabupaten yang menjadi zona koordinatif BPOLBF di Flores, Lembata, Alor, dan dua kecamatan di Bima, NTB, Yaitu Lambu dan Sape (Floratama).

    “Forum ini diperluas jangkauannya menjadi Floratama Plus, sehingga bisa diikuti para peserta dari seluruh wilayah NTT selain dari kawasan Floratama,” katanya.

    FLDP Floratama Plus, lanjut dia, dimaksudkan agar para pelaku, penggiat dan pengelola destinasi wisata memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penyelenggaraan kepariwisataan, yang diharapkan dapat melahirkan pahlawan-pahlawan lokal yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, yang dapat membangun tata kelola destinasi yang baik, dan bertanggung jawab.

    “Yang pada akhirnya dapat mewujudkan destinasi yang berkarakter, berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Kemampuan kepemimpinan yang baik diyakini Frans Teguh dapat menciptakan tatanan destinasi sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” katanya.

    Dalam FDLP Floratama Plus ini peserta nantinya akan dibekali pengetahuan dan pelatihan melalui tahapan pembelajaran dengan 10 modul utama yang materinya akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya dalam beberapa program penguatan kapasitas SDM seperti capacity building, project plan pitching, deep dive explore destination plan, leadership project plan workshop, assessment, inauguration, dan mentoring and evaluation.

    “Target peserta FDLP Floratama Plus ini adalah para pengelola, pelaku, penggiat, juga administrator destinasi yang ada di seluruh wilayah di Provinsi NTT, Kecamatan Sape dan Lambu yang akhirnya akan menyisakan 30 peserta di tahap akhir,” katanya.

    Syarat umum pendaftaran peserta FDLP Floratama Plus, kata dia, adalah peserta merupakan warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di wilayah Provinsi (NTT) dan Bima, memiliki pengalaman sebagai penggiat, pelaku, pengelola administrator destinasi atau wirausaha dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata minimal tiga tahun yang dibuktikan dengan portofolio.

    Informasi dan pendaftaran peserta dapat diakses pada laman Panduan: bit.ly/BukuPanduanFDLP2025 dan Formulir: bit.ly/LinkPendaftaranFDLP2025.

    Frans juga menjelaskan persiapan yang dilakukan BPOLBF dalam menyukseskan program ini yakni panggilan terbuka atau undangan yang terbuka melalui kanal media sosial resmi BPOLBF sejak April 2025 lalu dan membuka pendaftaran peserta mulai tanggal 5-18 Mei 2025.

    Selanjutnya, pada tanggal 19-23 Mei 2025 akan dilakukan kurasi peserta dan hasil kurasi seleksi persyaratan dokumen akan diumumkan pada 26 Mei 2025.

    “Kick off akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 dan pelaksanaan keseluruhan tahap FDLP Floratama Plus akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni hingga November 2025,” katanya.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Calon Jemaah Haji asal Lombok Ketahuan Alami Gangguan Jiwa, Minta Pulang Terus saat di Asrama – Halaman all

    Calon Jemaah Haji asal Lombok Ketahuan Alami Gangguan Jiwa, Minta Pulang Terus saat di Asrama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Cerita calon jemaah haji ketahuan alami gangguan jiwa datang dari wilayah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Semua bermula saat para calon jemaah haji menjalani pemeriksaan medis oleh tim kesehatan Embarkasi Lombok.

    Didapati seorang calon jemaah haji berinisial DM menunjukkan perilaku tak bisa selama di asrama haji.

    Ia terus-menerus meminta dipulangkan ke rumahnya di wilayah Lombok Timur.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Mataram, Suparlan menyebut, secara fisik DM dalam kondisi sehat.

    “Secara fisik, DM awalnya tampak sehat, tetapi saat berada di Asrama Haji NTB menunjukkan perilaku ingin pulang terus.”

    “Dari situ kita putuskan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan,” katanya, dikutip dari TribunLombok.com, Selasa (6/5/2025).

    Suparlan melanjutkan, pihaknya kemudian merujuk RS ke rumah sakit jiwa.

    Di sana, ketahuan DM mengalami gangguan jiwa.

    Pihak penyelenggara haji lantas memutuskan keberangkatan DM ditunda.

    “Begitu kita rujuk ke rumah sakit jiwa, hasilnya menunjukkan adanya gangguan kejiwaan,” urai Suparlan.

    “Jadi yang ditunda hanya satu orang saja dan saat ini masih dalam observasi di RSJ,” tandas dia.

    Selain DM, ada juga calon jemaah haji berinisial N yang mengalami demensia.

    N diperbolehkan untuk terbang ke Tanah Suci karena dianggap mampu melaksanakan ibadah haji.

    CERITA HAJI 2025 – Seorang JCH asal Lombok Timur Nurseh saat ditenangkan oleh petugas haji di Asrama Haji Embarkasi Lombok karena menangis minta pulang, Minggu (4/5/2025) malam. (Tribunlombok.com/ Robby Firmansyah)

    Cerita calon jemaah haji merengek minta pulang saat berada di embarkasi sebelumnya juga terjadi di Lombok.

    Seorang nenek bernama Nurseh asal Ketangga, Kecamatan Suela, Lombok Timur, minta pulang karena cucu.

    Ia bahkan sampai menangis karena rindu dengan sang cucu.

    Perempuan berumur 71 tahun itu khawatir cucunya tidak ada yang menjaga di rumah.

    “Tidak ada temannya cucu saya di rumah, ” ujar Nurseh, dikutip dari TribunLombok.com.

    Hayani rombongan dari nenek Nurseh mengaku sempat melihat ia berteriak dalam bus.

    “Dia teriak-teriak saat di atas mobil minta pulang,” katanya.

    Pada akhirnya, Nurseh berhasil ditenangkan oleh petugas haji.

    Ia kemudian terbang bersama 392 calon jemaah haji lainnya terbang ke Tanah Suci pada Senin (5/5/2025) pukul 19.00 Wita, melalui Bandara Internasional Lombok.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Satu JCH Asal Lombok Timur Ditunda Keberangkatannya Gara-gara Alami Gangguan Jiwa
     
    (Tribunnews.com/Endra)(TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

  • Gara-gara iPhone, RI Dicap Jadi Negara Terburuk Soal Regulasi Dagang

    Gara-gara iPhone, RI Dicap Jadi Negara Terburuk Soal Regulasi Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tholos Foundation lembaga think tank yang fokus pada riset soal keterbukaan ekonomi baru saja merilis International Trade Barriers Index 2025. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang paling buruk dalam indeks itu karena terlalu berbelitnya regulasi perdagangan.

    Trade Barrier Index atau TBI itu sendiri merupakan indeks global yang membandingkan antara tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan antarnegara. Indeks ini mengukur hambatan perdagangan langsung dan tidak langsung terhadap 122 negara yang mempengaruhi 97% PDB global dan 80% populasi dunia.

    Hambatan perdagangan langsung yang dinilai oleh TBI terbagi dalam tiga kategori: Tarif, Hambatan Non-Tarif (NTB), dan Pembatasan Layanan. Sedangkan hambatan tidak langsung terkait kinerja logistik, hak cipta, pembatasan perdagangan digital, dan keanggotaan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).

    Dalam TBI itu, Indonesia masuk ke dalam peringkat terburuk, yakni peringkat 122 dari 122 yang masuk ke dalam peringkat indeks. Peringkat pertama TBI diduduki oleh Hong Kong, diikuti posisi kedua Singapura, ketiga Israel, empat ialah Kanada, dan lima ialah Jepang. Amerika Serikat duduk di peringkat ke 61, sedangkan China peringkat ke 114.

    “Indonesia berada di peringkat terakhir, tapi justru ini menunjukkan potensi yang luar biasa. Ada harapan besar terhadap pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto,” kata Philip Thompson kata Policy Analyst Tholos Foundation Philip Thompson saat acara peluncuran indeks di sela acara Innovation Summit Southeast Asia 2025.

    Buruknya peringkat Indonesia dalam indeks itu salah satunya disebabkan sorotan permasalahan hambatan perdagangan Iphone 16 di Indonesia yang membuat angka komponen indeks, yakni services restrictions atau pembatasan layanan yang diberlakukan terhadap penjualan Iphone 16.

    “Indonesia berada di posisi terakhir dalam pilar ini (services restrictions) dan menjadi subjek studi kasus TBI 2025 tepatnya karena pembatasan Layanan yang diberlakukan pada iPhone, mencegah iPhone untuk masuk ke pasar karena persyaratan konten (TKDN),” dikutip dari dokumen International Trade Berrier Index 2025 yang disusun Philip Thompson.

    Meski begitu, pemerintah Indonesia sebagaimana diketahui telah menyoroti masalah TKDN dan berbelitnya regulasi ini secara khusus. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menegaskan akan membentuk satgas deregulasi dan membuat kewajiban TKDN ke depan menjadi lebih fleksibel.

    “Saat ini banyak perusahaan di AS dan Eropa yang tengah mencari alternatif rantai pasok di kawasan Asia. Common sense reform dapat membawa Indonesia melompat menuju era baru,” ujar Phillip Thompson.

    (arj/mij)