Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa, Anak Bos Toko Kue yang Aniaya Karyawan di Jaktim Divonis 10 Bulan – Halaman all

    Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa, Anak Bos Toko Kue yang Aniaya Karyawan di Jaktim Divonis 10 Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada George Sugama Halim, anak bos toko kue terdakwa penganiayaan karyawati.

    Majelis Hakim menyatakan George terbukti bersalah menganiaya karyawati Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober 2024 di tokonya di kawasan Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim),

    George berdasarkan fakta persidangan George melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dikalani terdakwa,” kata Hakim Ketua, Heru Kuntjoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5/2025).

    Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta George divonis satu tahun penjara.

    Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdapat hal-hal meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan saat menjatuhkan vonis bagi George.

    “Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa merusak kesejahteraan orang. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatan,” ujar Heru.

    Pertimbangan meringankan hukuman terhadap George ini hampir serupa dengan pertimbangan meringankan saat JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan tuntutan.

    Bedanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menolak pleidoi penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisinya mentalnya.

    Menurut majelis hakim George masih dapat bekerja membantu mengelola bisnis toko kue kedua orangtuanya, sehingga kondisi mentalnya tidak menggugurkan tindak penganiayaan yang dilakukan.

    “Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan,” tutur Heru.

    Belum putuskan banding

    George dan penasihat belum memutuskan apakah menerima atau mengajukan banding terkait vonis 10 bulan tersebut.

    “Yang Mulia kami akan mempertimbangkan terlebih dahulu putusan,” kata penasihat hukum George, Ivan Sigran..

    JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Citra Sagita Sudadi juga menyatakan belum menentukan sikap atas putusan majelis hakim.

    Citra menuturkan masih butuh waktu sebelum menentukan langkah hukum apakah akan mengajukan banding, atau menerima putusan 10 bulan penjara terhadap George.

    “Pikir-pikir Yang Mulia,” ujar JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Citra Sagita Sudadi.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan waktu selama 14 hari untuk menentukan sikap atas putusan.

    “Semua pikir-pikir ya. Tapi pemeriksaan (perkara) di Pengadilan saya nyatakan selesai, sidang ditutup,” tutur Heru.

    Penulis: Bima Putra

    dan

    Divonis 10 Bulan Penjara, Anak Bos Toko Kue Pikir-pikir Ajukan Banding atau Terima Putusan

  • 9 Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah Bandung

    9 Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah Bandung

    Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah
    Editor
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    memberikan apresiasi terhadap kinerja
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , dalam pengelolaan keuangan daerah.
    Menurutnya, capaian Jawa Barat dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan prestasi nyata yang tidak bisa dipungkiri.
    Pujian tersebut disampaikan Tito saat memimpin
    Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD
    Tahun 2025 yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Ditjen Bina Keuangan, Kamis (8/5/2025).
    Dalam paparannya, Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
    “Kalau belanjanya kurang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga kurang, dan swasta juga tak bergerak karena tidak dipicu, tidak distimulasi pemerintah,” jelas Tito.
    Saat memaparkan hasil evaluasi realisasi pendapatan dan belanja provinsi se-Indonesia, Tito secara khusus mengapresiasi kinerja Dedi Mulyadi.
    “Kita lihat Jawa Barat bagus, realisasi pendapatan 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Pak Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, tak bisa dibantah,” ujarnya.
    Menurut Tito, pencapaian 32 persen realisasi pendapatan hingga 2 Mei 2025 tergolong tinggi. Selain itu, kinerja belanja Provinsi Jawa Barat juga dinilai sangat baik.
    “Pembelanjaan juga lumayan bagus, tertinggi bahkan. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar, tapi masih punya cadangan sebanyak lebih kurang 11 persen atau 10 persen. Artinya kalau ada bencana dan lain-lain, itu Kang Dedi ada uang,” jelas Tito lagi.
    Tito juga menyebut beberapa daerah lain yang menunjukkan kinerja positif, seperti Yogyakarta dengan realisasi belanja 21,73 persen dan pendapatan 29,76 persen. Lalu Sumatera Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Namun, Tito menyoroti kondisi keuangan di Sulawesi Barat, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
    “Grafik pendapatan 16,51 persen menyentuh belanja 18,84 persen. Ini artinya, belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, sehingga cadangan mengalami defisit. Sulbar ini bahaya. Untuk menutupi belanja pasti menggunakan dua hal. Satu dengan cara mengambil SiLPA tahun lalu atau mengutang,” tegasnya.
    Jakarta juga dinilai cukup baik dengan realisasi pendapatan sebesar 27,41 persen, meskipun masih berada di bawah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun, Tito mengingatkan DKI Jakarta untuk meningkatkan realisasi belanja yang baru mencapai 18,00 persen.
    “Kalau belanja itu tanggung jawab kadis. Dicek, kadis mana yang lincah realisasi APBD baik, dan mana yang lemot,” kata Tito.
    Ia juga menjelaskan cara membaca grafik realisasi pendapatan dan belanja. Grafik biru menunjukkan pendapatan, sementara grafik batang berwarna hijau menunjukkan belanja.
    “Kalau seandainya warna biru jauh sekali dengan grafik batang, itu menunjukkan bahwa gap pendapatannya cukup tinggi, artinya banyak simpan uang di dalam bank. Kalau dia mepet, deket-deket artinya pendapatan dan belanja tak jauh beda, cadangan uang kurang, tapi belanjanya baik. Tapi kalau garis warna biru masuk ke grafik batang, itu artinya bahaya. Defisit,” papar Tito.
    Dengan capaian yang disebutnya “tak bisa dibantah”, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuktikan kapabilitasnya dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan strategis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Jakarta dan Wilayah RI Lain Hujan Deras Walau Panas Mendidih

    Alasan Jakarta dan Wilayah RI Lain Hujan Deras Walau Panas Mendidih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa hari ini, masyarakat merasakan cuaca yang cukup panas. Selain itu hujan deras terus melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

    Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan 21% Zona Musim atau ZOM telah masuk ke awal musim kemarau pada bulan ini. Hujan terus turun di beberapa wilayah seperti Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Papua Selatan.

    Suhu maksimum masih berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Namun banyak masyarakat yang memang sudah merasakan cuaca panas.

    “Kelembaban udara yang masih relatif tinggi dan kecepatan angin yang cukup rendah membuat suhu udara terasa lebih tinggi dari yang tercatat,” tertulis dalam laporan BMKG di laman resminya.

    Meski cuaca panas, hujan masih akan turun di beberapa wilayah. Misalnya untuk intensitas lebat berada di wilayah Riau, Sumatra Utara, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

    Sementara untuk hujan dengan intensitas sedang berada di sebagian Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan.

    BMKG mengingatkan beberapa hal kepada masyarakat terkait cuaca yang beragam. Salah satunya untuk menjaga kesehatan dan terus terhidrasi.

    Masyarakat juga diminta menghindari paparan sinar Matahari langsung dalam waktu lama. Khususnya pada siang hingga sore hari.

    “Masyarakat diminta untuk waspada terhadap potensi radiasi Matahari yang tinggi di siang hari, serta terhadap potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir, khususnya yang terjadi dalam durasi singkat di siang menjelang malam hari,” kata BMKG.

    Sementara untuk prospek cuaca 5-8 Mei 2025, BMKG mencatat masih didominasi cuaca cerah hingga hujan ringan. Sejumlah wilayah yang diperkirakan akan mengalami angin kencang yaitu Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Maluku.

    (dem/dem)

  • Tholos Foundation Posisikan RI ke-122 Dalam Indeks Hambatan Perdagangan, Kemenperin: Abal-abal – Halaman all

    Tholos Foundation Posisikan RI ke-122 Dalam Indeks Hambatan Perdagangan, Kemenperin: Abal-abal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Survei Tholos Foundation menempatkan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat ke-122 dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional atau International Trade Barriers Index 2025.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, lembaga pemeringkat tersebut belum transparan mengenai data dan metodologi penelitiannya. 

    “Ini mirip sekali lembaga survei abal-abal, yang publish hasil surveinya menjelang pemilu, pilpres, atau pilkada. Seharusnya, lembaga tersebut mem-publish data, sumber data dan metodologi yang digunakan untuk pemeringkatannya. Kalau berdasarkan WTO, NTB dan NTB Indonesia lebih kecil dibanding dengan negara lain, terutama negara maju dan negara tetangga di ASEAN,” ungkap Febri dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Febri mengakui, ada beberapa pihak yang ingin Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju, terutama dalam membangun perekonomiannya.

    Padahal, Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, seperti ketersediaan sumber daya alam, peluang di pasar domestik dan adanya bonus demografi.

    “Modal ini yang perlu kita optimalkan, termasuk dalam upaya kita mengembangkan industri nasional sebagai salah satu sektor penopang utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Hal senada juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara halal bihalal bersama purnawirawan TNI-Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Presiden menyatakan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini kerap menjadi sasaran gangguan dari pihak asing. 

    Dimana potensi besar itu antara lain nikel, bauksit dan kelapa sawit yang merupakan sumber kekuatan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia.

    Kelapa sawit misalnya, kini menjadi komoditas strategis yang banyak diminati berbagai negara, seperti Mesir, Pakistan, India dan Eropa.

    Presiden juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan asing.

    “Terkait hal ini, saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini juga termasuk dalam konteks membangun industri yang mandiri dan berdaya saing,” terang Febri.

    Bukti nyata komitmen dan keberpihakan pemerintah saat ini kepada industri dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

    “Kami dan para pelaku industri dalam negeri sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Perpres No 46 Tahun 2025 dan menerbitkannya. Regulasi ini menjadi angin segar bagi industri di tengah tekanan demand domestik saat ini, terutama bagi industri yang menghasilkan produk yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD,” ujar Febri.
     

     

  • Industri Nasional Digempur Produk Impor, Kemenperin Ungkap Pintu Masuk RI Tak Ketat Dibanding China – Halaman all

    Industri Nasional Digempur Produk Impor, Kemenperin Ungkap Pintu Masuk RI Tak Ketat Dibanding China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk menjaga daya saing industri dalam negeri, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan dari gempuran impor.

    Sayangnya, Indonesia tercatat memiliki jumlah Non Tariff Barrier (NTB) dan Non-Tariff Measure (NTM) paling sedikit dibandingkan dengan negara lain di dunia.

    Tentu saja ini menjadi faktor penghambat dalam upaya peningkatan daya saing industri di dalam negeri.

    NTB dan NTM menjadi kebijakan penting yang digunakan oleh banyak negara maju untuk melindungi industri nasional mereka dari serbuan produk impor.

    “Data menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 370 NTB dan NTM yang berlaku saat ini. Bandingkan dengan Tiongkok yang memiliki lebih dari 2.800 kebijakan tersebut, kemudian India ada 2.500 lebih, Uni Eropa sekitar 2.300, bahkan Malaysia dan Thailand masing-masing memiliki lebih dari 1.000 NTB dan NTM,” tutur Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Febri menilai, ketimpangan jumlah instrumen proteksi tersebut menyebabkan industri nasional sering kalah bersaing di pasar domestik maupun global.

    Minimnya penghambat ini juga membuat produk asing mudah masuk ke pasar domestik Indonesia, sebaliknya produk Indonesia kesulitan tembus ekspor ke negara lain karena banyaknya hambatan dagang.

    “Hal ini sangat terasa ketika manufaktur kita melakukan ekspor memasuki pasar domestik mereka. Negara tersebut yang mensyaratkan berbagai NTB dan NTM seperti standar, hasil pengujian, rekomendasi dan lain sebagainya yang harus dipenuhi produk manufaktur Indonesia agar bisa dijual di pasar domestik mereka,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong penguatan instrumen perlindungan industri melalui regulasi yang tepat, tanpa melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Kita harus dapat memanfaatkan NTB dan NTM secara optimal agar industri dalam negeri mampu tumbuh dan bersaing secara sehat,” kata Febri.

    Kemenperin juga tengah mengkaji sektor-sektor strategis yang membutuhkan perlindungan lebih kuat melalui penerapan NTB dan NTM, seperti industri tekstil, kimia, baja, elektronik dan otomotif.

    “Tujuannya agar kita tidak hanya menjadi pasar bagi produk luar, tetapi juga memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional,” ujarnya. 

    Febri menambahkan, di tengah kondisi pasar kerja yang sedang menghadapi masalah, pemerintah akan lebih fokus memperhatikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, terutama dari gempuran impor murah.

    “Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang kuat di antara stakeholders dan didukung dengan koordinasi yang tepat, kami optimistis kinerja industri bisa bangkit, karena melindungi industri dalam negeri, berarti melindungi juga tenaga kerja kita,” terangnya.
     

     

  • Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Wamendagri Minta Wali dan Wawali Kota Blitar Tak Pecah Kongsi, Ini Kata Mas Ibin

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba tak pecah kongsi hingga akhir masa jabatan. Bima meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba terus kompak serta bersama-sama hingga akhir masa jabatannya sebagai pemimpin Kota Blitar 2030 mendatang.

    Bahkan, Bima sempat berucap jika ada pihak-pihak yang tidak setuju Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar bersama hingga akhir masa jabatan akan berhadapan dengan dirinya yang menduduki posisi Wamendagri. Ucapan Bima itu pun viral dan menimbulkan tanda tanya oleh publik, ada apa sebenarnya hubungan Wali Kota Blitar dengan wakilnya.

    Terkait hal itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun angkat bicara. Menurutnya hubungan dirinya dengan sang wakil yakni Elim Tyu Samba baik-baik saja dan tetap kompak.

    “Saya ini bekerja keras saja. Tidak ada apa-apa kok,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Kamis (8/5/2025).

    Selain menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Elim Tyu Samba baik-baik saja, pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut juga tidak mau ambil pusing soal isu yang berkembang tersebut. Wali Kota Blitar itu kini lebih fokus untuk melaksanakan kerja-kerja nyata yang bertujuan mensejahterakan rakyat.

    “Saya ini aktif turun ke masyarakat. Yang penting Blitar ke depan semakin baik, semakin SAE. Soal yang lain-lain, ya saya tidak ikut campur,” imbuhnya.

    Belakangan ini viral video pidato Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat upacara hari pendidikan nasional di Balai Kota Blitar. Dalam potongan video viral itu memperlihatkan Wamendagri meminta agar Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba komitmen terus bersama hingga akhir masa jabatan.

    Video Wamendagri yang meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk terus bersama hingga akhir masa jabatan ini pun diunggah oleh akun tik tok @info_nasional9. Unggahan video itu pun mendapatkan berbagai reaksi dari netizen.

    “Jangan ada yang memisahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setuju,” ucap Wamendagri dalam video tersebut.

    Dalam video itu, Wamendagri meminta agar jangan ada orang yang memisahkan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba. Bima Arya pun meminta agar Syauqul Muhibbin dan Elim kompak hingga akhir masa jabatan.

    “Kalau tidak ada yang tidak setuju akan langsung berhadapan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri,” tegasnya. [owi/beq]

  • BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Kamis, umumnya berpotensi diguyur hujan.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang berpotensi di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara Serang berawan tebal,” kata Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Kamis.

    Adapun di wilayah Sumatera, kata dia, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Sementara Aceh, Padang, dan Bandar Lampung diprakirakan berawan.

    “Denpasar dan Mataram diprediksi hujan petir dan hujan ringan. Sementara Kupang berpotensi berawan,” kata dia.

    Selanjutnya, lanjut dia, di wilayah Kalimantan yang berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat yakni Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Adapun Pontianak dan Samarinda diprakirakan hujan ringan. Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, Mamuju, Palu, Makassar, Gorontalo, dan Kendari, diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Sementara Manado berpotensi hujan lebat disertai petir.

    Di wilayah Indonesia Timur, kata Aulia, pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang seperti di Ternate, Ambon, Manokwari, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Adapun Jayawijaya dan Merauke diprakirakan hujan disertai petir.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata  Aulia Siti Syahdian.

    Sumber : Antara

  • Cerita Kuswanto Jadi Sorotan Naik Transjakarta Hadiri Pelantikan Pejabat Baru di Balai Kota Jakarta

    Cerita Kuswanto Jadi Sorotan Naik Transjakarta Hadiri Pelantikan Pejabat Baru di Balai Kota Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kuswanto jadi satu dari 59 pejabat yang baru dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini, Rabu (7/5/2025).

    Ia hari ini dilantik Gubernur Pramono menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

    Namun ada yang unik dari pelantikan hari ini, bila biasanya para pejabat datang bersama keluarga naik kendaraan pribadi, kini mereka harus datang naik transportasi umum.

    Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Pramono Anung dimana setiap Rabu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta wajib naik transportasi umum.

    Arahan Pramono ini pun turut dilaksanakan oleh Kuswanto yang hari ini datang ke Balai Kota bersama sang istri naik transportasi umum.

    “Perintah gubernur tiap hari Rabu semua ASN wajib naik transportasi umum, termasuk menghadiri pelantikan hari ini saya naik Transjakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta.

    Perjalanannya naik transportasi umum pun tak mudah, sebab dirinya harus beberapa kali transit untuk berpindah bus Transjakarta.

    Ia pun mengaku sempat menjadi perhatian publik lantaran naik transportasi umum menggunakan pakaian seragam upacara (PDU) lengkap dengan segala atributnya.

    “Tadi masyarakat ngeliatin, mungkin heran ‘wah ada apa kok pake seragam resmi begini naik Transjakarta’,” ujarnya.

    Meski demikian, ia mengaku tetap merasa nyaman menggunakan transportasi umum.

    Menurutnya, kebijakan ini sangat baik dan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara di Jakarta.

    “Pelantikan sih biasa, cuma memang yang berbeda kami yang biasa naik kendaraan pribadi hari ini menggunakan Transjakarta, ini sesuatu yang baru,” tuturnya.

    Lebih lanjut Kuswanto mengungkapkan kesiapan dirinya untuk bekerja sama dengan Munjurin yang hari ini juga baru dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Timur.

    Kuswanto pun mengaku sudah sejak lama mengenal sosok Munjurin, sehingga sudah mengenal gaya kepemimpinan eks Wali Kota Jakarta Selatan itu.

    “Saya dengan pak Munjirin kenal sudah sejak lama, sudah sejak zaman di kelurahan dan alhamdulillah beliau tidak berubah, beliau juga punya visi-misi bagus,” tuturnya.

    “Beliau juga bekerja dengan sangat keras. Jadi beliau memang mempunyai pembawaan yang bisa membina lah kepada teman-teman, terutama para ASN,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Sudah Rombak Pejabat Jakarta Meski Belum Genap 6 Bulan Menjabat Gubernur, Langgar Aturan?

    Pramono Sudah Rombak Pejabat Jakarta Meski Belum Genap 6 Bulan Menjabat Gubernur, Langgar Aturan?

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak puluhan kursi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Hal ini dilakukan hanya berselang kurang lebih dua bulan setelah dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Adapun aturan soal penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah ini diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

    Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

    Meski demikian, Gubernur Pramono pun mengklaim langkahnya merotasi puluhan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kami sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai informasi tambahan, hari ini ada 59 pejabat eselon II dilantik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelum melakukan pelantikan, Gubernur Pramono pun sudah bersurat kepada Kemendagri lewat surat bernomor 222/KG.04 perihal Permohonan Persetujuan Promosi, Mutasi, dan Pelantikan Jabatan Pratama Hasil Manajemen Talenta, Uji Kompetensi (Job Fit), dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemprov DKI yang dikirim 2 Mei kemarin.

    Dalam surat tersebut, Pramono meminta persetujuan untuk melantik 62 pejabat baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Hanya saja pada akhirnya hanya 59 orang pejabat yang mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk dilantik hari ini.

    Khusus untuk posisi wali kota, Pramono juga memastikan seluruhnya telah mendapat rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta setelah sebelumnya mereka melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada Jumat (2/5/2025) kemarin.

    “Sehingga semua syarat (untuk pelantikan pejabat hari ini) sudah terpenuhi,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Diultimatum Pramono, Pejabat Baru Pemprov DKI Terobos Hujan Naik Transportasi Umum Ke Balai Kota

    Diultimatum Pramono, Pejabat Baru Pemprov DKI Terobos Hujan Naik Transportasi Umum Ke Balai Kota

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sejumlah pejabat yang akan dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung satu per satu mulai tiba di Balai Kota Jakarta.

    Sesuai dengan perintah Gubernur Pramono, mereka datang menggunakan transportasi umum.

    Hujan deras yang sempat mengguyur Jakarta siang ini pun tak menghalangi langkah mereka menuju Balai Kota naik angkutan umum.

    Wali Kota Jakarta Selatan yang akan dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin jadi pejabat pertama yang tiba di Balai Kota Jakarta.

    Mengenakan pakaian dinas dinas upacara (PDU) warna putih, Munjirin tampak tiba di Balai Kota bersama sang istri.

    Ia pun terlihat mengenakan payung berkelir merah untuk melindungi diri dari gerimis yang masih mengguyur.

    “Tadi saya naik Transjakarta dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dua kali naik bus,” ucap Munjirin, Rabu (7/5/2025).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak sekolah tak lagi menahan ijazah muridnya karena alasan ekonomi. Ijazah murid yang ditahan tak cuma di sekolah swasta, tapi ada juga di sekolah negeri.

    Munjirin bercerita, ia nelat menerobos hujan dari kantornya untuk naik transportasi umum menuju Balai Kota.

    “Enggak ribet (pakai baju dinas), cuma tadi hujan deres aka jadi celana dinaiki takut basah,” ujarnya.

    Hal senada turut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Budi Awaludin yang hari ini akan dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Statistika (Dikominfotik) DKI Jakarta.

    Ia menyebut ini melupakan pengalaman yang tak bisa dilupakan dimana ia bersama para pejabat lainnya yang akan dilantik menerobos hujan me uju Balai Kota Jakarta.

    “Asik banget, bayangin ini adalah pengalaman indah sepanjang sejarah hidup kita, bayangin. Ini menandakan angkutan umum kita udah keren banget, asli keren banget,” tuturnya.

    Pramono Ultimatum Pejabat Baru Naik Angkutan Umum saat Pelantikan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini bakal melantik puluhan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Mereka pun diultimatum Pramono untuk naik angkutan umum ke Balai Kota Jakarta.

    Hal ini sesuai instruksi Pramono yang meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta naik angkutan umum setiap Rabu.

    “Hari ini saya akan melantik mungkin 35-40 pejabat di Balai Kota, saya sudah wanti-wanti kalau ada pejabat yang datang ke Balai Kota ketika mau dilantik tidak menggunakan transportasi umum, maka tidak akan saya lantik,” ucapnya Rabu (7/5/2025).

    Pramono pun mengaku hari ini dirinya berangkat kerja naik transportasi umum. 

    Hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    “Karena ini bagian dari kami memberikan contoh, saya sendiri aja tetap naik transportasi umum,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal merombak jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Kurang lebih ada 62 kursi jabatan yang akan dirotasi oleh Pramono, baik itu posisi kepala dinas, wali kota, hingga kepala biru.

    Puluhan nama yang akan dilantik Pramono ini pun telah diserah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimintai persetujuannya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya