Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Calon Jemaah Haji Berusia 63 Tahun dari Sumbawa Berangkat dengan Kursi Roda Didampingi Anak Regional 9 Mei 2025

    Calon Jemaah Haji Berusia 63 Tahun dari Sumbawa Berangkat dengan Kursi Roda Didampingi Anak Regional 9 Mei 2025

    Calon Jemaah Haji Berusia 63 Tahun dari Sumbawa Berangkat dengan Kursi Roda Didampingi Anak
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    –
    Siti Nurma
    (63), calon jemaah haji (CJH) asal Dusun Ai Boro, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten
    Sumbawa
    , Nusa Tenggara Barat (NTB), tampak tersenyum bahagia berangkat menuju Tanah Suci Mekkah, Jumat (9/5/2025) malam.
    Meskipun harus menggunakan
    kursi roda
    , ia tidak merasa takut, berkat pendampingan anak laki-lakinya yang menjadi muhrim.
    “Alhamdulillah, ada anak laki-laki yang temani saya berangkat haji. Saya sangat bersemangat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima,” ungkap Nurma saat ditemui di halaman kantor Bupati Sumbawa.
    Nurma mengaku bahwa saat mendaftar haji, ia belum menggunakan kursi roda.
    Namun, setelah menunggu selama bertahun-tahun, kondisi kesehatannya menurun.
    Meski demikian, semangatnya untuk menunaikan ibadah haji tetap tinggi.
    “Secara fisik saya tetap sehat. Insyaallah semoga dalam perjalanan dan ibadah di Tanah Suci saya bisa berjalan lagi,” tambah Nurma sambil meneteskan air mata.
    Ia juga menceritakan proses menabung yang dilakukannya selama 14 tahun hingga akhirnya dapat berangkat haji pada tahun 2025.
    “Saya daftar dari 2012, setelah menunggu belasan tahun, alhamdulillah berangkat tahun 2025,” ujarnya.
    Dalam persiapan keberangkatannya, Nurma membawa bekal makanan berupa abon daging dan ayam serta beras.
    “Iya, persiapan makanan ada abon dan beras. Nanti akan masak sesuai selera kita orang Sumbawa,” ceritanya.
    Ia juga telah mempersiapkan diri secara fisik dan membawa obat-obatan khusus, mengingat cuaca di Mekkah yang cukup panas.
    “Iya cuaca di Mekkah cukup panas. Ada juga saya bawa madu khas Sumbawa. Saya berdoa semoga sehat saat menjalankan ibadah. Insyaallah saya bisa dan akan berusaha lebih kuat,” ucapnya.
    Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Ardi Suzami, memastikan bahwa jemaah yang memiliki keterbatasan fisik atau menggunakan kursi roda akan tetap aman selama perjalanan.
    “Insyaallah, tim dan petugas haji kita siap. Semoga jemaah calon haji bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan aman,” kata Ardi.
    Sebanyak 309 orang calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Sumbawa, kloter 8 embarkasi NTB, akan berangkat dari Sumbawa pada Jumat (9/5/2025) pukul 21.00 Wita.
    Mereka akan dilepas di kantor Bupati Sumbawa dan selanjutnya akan diterima di asrama haji Mataram pada Sabtu, 10 Mei 2025, pagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Ingatkan Waspada Hujan Tak Biasa di Bulan Mei, Ini Penyebabnya

    BMKG Ingatkan Waspada Hujan Tak Biasa di Bulan Mei, Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, Indonesia tengah memasuki periode transisi musim yang ditandai dengan meningkatnya cuaca panas di beberapa wilayah. Namun tetap menyimpan potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di sejumlah daerah.

    Dalam prospek cuaca mingguan untuk periode 9-15 Mei 2025, BMKG menyebutkan, dinamika atmosfer saat ini menunjukkan karakteristik khas peralihan musim. Cuaca cerah mulai mendominasi, kelembapan udara cenderung menurun, dan suhu siang hari meningkat. Namun di sisi lain, potensi hujan lokal yang intens masih mengintai akibat aktivitas konvektif dan fenomena atmosfer seperti gelombang Rossby Ekuator.

    “Wilayah selatan Indonesia mengalami curah hujan yang tidak biasa untuk bulan Mei akibat gelombang Rossby Ekuator dan indeks labilitas atmosfer yang tinggi,” tulis BMKG dalam keterangan di situs resmi, dikutip di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Mengintai

    Meskipun hujan lebat beberapa hari terakhir cenderung menurun, BMKG mencatat masih ada peluang hujan di atas normal pada dasarian I dan II Mei. Khususnya di wilayah Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam tiga hari terakhir, curah hujan tertinggi tercatat di Ambon (116,3 mm/hari), Kepulauan Riau (113,2 mm/hari), dan NTT (101 mm/hari), serta Sulawesi Utara (80,1 mm/hari).

    Adanya sirkulasi siklonik di Kalimantan dan gangguan tropis di selatan Laut Arafura turut berkontribusi menciptakan area perlambatan angin (konvergensi) yang mendukung terbentuknya awan hujan di Papua, Sulawesi, hingga Laut Banda. Aktivitas gelombang Kelvin, Rossby, dan Madden-Julian Oscillation (MJO) juga terpantau aktif di beberapa wilayah perairan Indonesia.

    Prakiraan Cuaca 9-15 Mei 2025

    Dengan kondisi tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk potensi cuaca di wilayah-wilayah se-Indonesia untuk sepekan ke depan.

    Periode 9-11 Mei 2025
    Hujan lebat berpotensi terjadi di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

             Angin kencang berpotensi terjadi di: Maluku, NTT, dan Papua Selatan

    Periode 12-15 Mei 2025
    Hujan lebat berpotensi terjadi di: Aceh dan Sulawesi Utara

             Angin kencang berpotensi terjadi di: Maluku dan NTT

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    – Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

    – Menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir.

    – Menjauhi pohon atau bangunan rapuh saat terjadi angin kencang.

    – Hati-hati terhadap jalan licin dan potensi banjir atau longsor di wilayah rawan.

    BMKG juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama cuaca panas ekstrem dengan cukup minum air dan menghindari paparan sinar matahari langsung pada siang hari. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui situs resmi BMKG, media sosial, atau aplikasi mobile InfoBMKG.

    (dce)

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Jumat (9/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000
    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Genjot Belanja, Ini Tujuannya

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh kepala daerah untuk meningkatkan realisasi belanja dan pendapatan di daerah masing-masing.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya berpandangan bahwa peningkatan realisasi belanja dan pendapatan daerah diyakini bisa memperbesar peredaran uang di masyarakat, sehingga perekonomian daerah bisa semakin berkembang.

    “Semangat dan ikhtiar untuk mendorong beredarnya uang di daerah, agar kita bisa mendorong perkembangan ekonomi,” tutur Bima di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Bima mencatat bahwa rata-rata realisasi pendapatan di tiap daerah masih di bawah angka 23 persen dari target yang sudah ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja masih di bawah 17 persen dari target. 

    Maka dari itu, Bima meminta kepala daerah untuk lebih meningkatkan realisasi APBD di wilayah masing-masing. 

    “Dorong terus realisasi pendapatan dan belanja daerah,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti, pemerintah pusat menargetkan agar semua Pemda, termasuk pemerintah kota, memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Langkah ini, kata Bima, bisa segera diwujudkan dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    “Kita kuatkan untuk bisa kita melompat ke atas lagi. Kapasitas fiskal daerah adalah tantangan utama kita,” ujarnya.

    Menurutnya, salah satu upaya menjaga ruang fiskal adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Pasalnya, kata Bima, langkah ini menekankan pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dengan cara mengutamakan program-program strategis.

    Di sisi lain, Bina juga mengapresiasi peran Pemda dalam mengendalikan laju inflasi. Menurutnya, setiap minggu, Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan seluruh Pemda. Berkat upaya ini, inflasi Indonesia mampu terkendali.

    “Mari kita pertahankan, jangan pernah inflasi di atas 3,5 persen, lalu ketika Rakor Inflasi juga jangan sungkan-sungkan japri, kalau ada saya di situ, silakan japri apabila ada yang ingin disampaikan,” tuturnya.

  • Daftar Lengkap 32 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat Hari Ini, Ada Letjen Shidarta Wisnu Graha – Halaman all

    Daftar Lengkap 32 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat Hari Ini, Ada Letjen Shidarta Wisnu Graha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 32 Perwira Tinggi (Pati) TNI resmi naik pangkat, Kamis (8/5/2025).

    Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat (Kenkat) 32 Pati tersebut di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (8/5/2025).

    “Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Dari total 32 Pati yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL, dan 6 Pati TNI AU,” tulis keterangan resmi Puspen TNI yang terkonfirmasi pada Kamis (8/5/2025).

    Beberapa perwira tinggi yang naik pangkat di antaranya Danjen Akademi TNI Letjen TNI R Shidarta Wisnu Graha dan Koorsahli KSAD Letjen TNI Muhammad Zamroni.

    Selain itu, juga Wakil Gubernur Lemhannas Laksdya TNI Edwin, dan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi.

    “Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi perwira tinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” tulis keterangan resmi tersebut.

    “Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Para perwira tinggi diharapkan dapat terus menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,” pungkas keterangan tersebut.

    Berikut ini daftar lengkap 32 Pati yang resmi naik pangkat hari ini:

    1. Letjen TNI Muhammad Zamroni

    2. Letjen TNI R Sidarta Wisnu Graha

    3. Laskdya TNI Edwin

    4. Mayjen TNI Ignatius Eko Djoko Purwanto

    5. Mayjen TNI dr Bima Wisnu Nugraha

    6. Mayjen TNI Jannie Aldrin Siahaan

    7. Mayjen TNI Trenggono

    8. Mayjen TNI dr Ichsan Firdaus

    9. Mayjen TNI Kristomei Sianturi

    10. Laksda TNI Imam Subarkah

    11. Marsda TNI Surya Chandra Siahaan

    12. Brigjen TNI Raja Benny Arifin

    13. Brigjen TNI Moch. Sulistiono

    14. Brigjen TNI Muhammad Aidi

    15. Brigjen TNI Roby Bulan

    16. Brigjen TNI Bangkit Rahmat Tri Widodo

    17. Brigjen TNI Muhammad Nas

    18. Brigjen TNI Setyo Wibowo

    19. Brigjen TNI Darwin Saputra

    20. Brigjen TNI Asep Ridwan

    21. Brigjen TNI Edwin Adhiyanto

    22. Brigjen TNI Edmund Gultom

    23. Brigjen TNI Sukamdi

    24. Brigjen TNI Herfin Kartika Aji

    25. Brigjen TNI dr Abdul Alim

    26. Laksma TNI Arieffudin

    27. Brigjen TNI (Mar) Rommy Hutagaol

    28. Marsma TNI Arief Budiman

    29. Marsma TNI Agung Karyanto

    30. Marsma TNI dr Aplin Ismunanto

    31. Marsma TNI Agung Maryanto

    32. Marsma TNI dr Miftahul F

  • Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat

    Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat

    Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Markas Besar (Mabes) TNI menerima laporan korps kenaikan pangkat (kenkat) terhadap 32 perwira tinggi (Pati) pada Kamis (8/5/2025).
    Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima laporan korps kenaikan pangkat itu di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
    “Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Dari total 32 Pati yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL, dan 6 Pati TNI AU,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya, Kamis.
    Beberapa perwira tinggi yang naik pangkat di antaranya Danjen Akademi TNI Letjen R. Shidarta Wisnu Graha, Koorsahli KSAD Letjen TNI Muhammad Zamroni, Wakil Gubernur Lemhannas Laksdya TNI Edwin dan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi.
    Kristomei menjelaskan, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi perwira tinggi dalam pengabdian kepada bangsa negara.
    “Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Para perwira tinggi diharapkan dapat terus menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,” ungkap dia.
    Berikut daftar 32 Pati TNI yang menerima kenaikan pangkat:
    1. Letjen TNI Muhammad Zamroni
    2. Letjen TNI R. Shidarta Wisnu Graha
    3. Laksdya TNI Edwin
    4. Mayjen TNI Ignatius Eko Djoko Purwanto
    5. Mayjen TNI Bima Wisnu Nugraha
    6. Mayjen TNI Jannie Aldrin Siahaan
    7. Mayjen TNI Trenggono
    8. Mayjen TNI Ichsan Firdaus
    9. Mayjen TNI Kristomei Sianturi
    10. Laksda TNI Imam Subarkah
    11. Marsda TNI Surya Chandra Siahaan
    12. Brigjen TNI Raja Benny Arifin
    13. Brigjen TNI Moch. Sulistiono
    14. Brigjen TNI Muhammad Aidi
    15. Brigjen TNI Roby Bulan
    16. Brigjen TNI Bangkit Rahmat Tri Widodo
    17. Brigjen TNI Muhammad Nas
    18. Brigjen TNI Setyo Wibowo
    19. Brigjen TNI Darwin Saputra
    20. Brigjen TNI Asep Ridwan
    21. Brigjen TNI Edwin Adhiyanto
    22. Brigjen TNI Edmund Gultom
    23. Brigjen TNI Sukamdi
    24. Brigjen TNI Herfin Kartika Aji
    25. Brigjen TNI Abdul Alim
    26. Laksma TNI Arieffudin
    27. Brigjen TNI (Mar) Rommy Hutagaol
    28. Marsma TNI Arief Budiman
    29. Marsma TNI Agung Karyanto
    30. Marsma TNI Aplin
    31. Marsma TNI Agung Maryanto
    32. Marsma TNI Miftahul F
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob yang mengancam wilayah pesisir di Indonesia. Kejadian banjir rob diprediksi mulai terjadi hari ini, Kamis(8/5/2025).

    “Adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 12 Mei 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut oleh BMKG, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di:

    – Pesisir Sumatra Utara (10-16 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Riau (8-24 Mei)
    – Pesisir Sumatra Barat (10-13 Mei)
    – Pesisir Jambi (16-18 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Bangka Belitung (13-17 Mei)
    – Pesisir Lampung (14-17 Mei)
    – Pesisir Banten (11-18 Mei)
    – Pesisir Jakarta (11-17 Mei)
    – Pesisir Jawa Barat (11-26 Mei)
    – Pesisir Jawa Tengah (7-8 Mei, 15-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Utara (9-12 Mei, 19-22 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Timur (12-18 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Selatan (12-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Tengah (17-21 Mei
    – Pesisir Nusa Tenggara Barat (12-18 Mei)
    – Pesisir Nusa Tenggara Timur (12-13 Mei)
    – Pesisir Sulawesi Utara (11-16 Mei)
    – Pesisir Maluku (9-20 Mei).

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” tulis BMKG.

    “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” demikian peringatan BMKG.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

  • Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa, Anak Bos Toko Kue yang Aniaya Karyawan di Jaktim Divonis 10 Bulan – Halaman all

    Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa, Anak Bos Toko Kue yang Aniaya Karyawan di Jaktim Divonis 10 Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada George Sugama Halim, anak bos toko kue terdakwa penganiayaan karyawati.

    Majelis Hakim menyatakan George terbukti bersalah menganiaya karyawati Dwi Ayu Darmawati pada 17 Oktober 2024 di tokonya di kawasan Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim),

    George berdasarkan fakta persidangan George melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Menjatuhkan pidana selama 10 bulan, dikurangi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dikalani terdakwa,” kata Hakim Ketua, Heru Kuntjoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/5/2025).

    Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang meminta George divonis satu tahun penjara.

    Dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdapat hal-hal meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan saat menjatuhkan vonis bagi George.

    “Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa merusak kesejahteraan orang. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatan,” ujar Heru.

    Pertimbangan meringankan hukuman terhadap George ini hampir serupa dengan pertimbangan meringankan saat JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan tuntutan.

    Bedanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menjadikan kondisi medis George yang disebut JPU menderita disabilitas ringan sebagai hal meringankan hukuman.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menolak pleidoi penasihat hukum terdakwa yang meminta agar George direhabilitasi di fasilitas medis karena kondisinya mentalnya.

    Menurut majelis hakim George masih dapat bekerja membantu mengelola bisnis toko kue kedua orangtuanya, sehingga kondisi mentalnya tidak menggugurkan tindak penganiayaan yang dilakukan.

    “Menimbang terdakwa masih bisa bekerja walaupun dalam lingkup keluarga, masih bisa memesan secara online dan bisa berkomunikasi dengan baik dalam persidangan,” tutur Heru.

    Belum putuskan banding

    George dan penasihat belum memutuskan apakah menerima atau mengajukan banding terkait vonis 10 bulan tersebut.

    “Yang Mulia kami akan mempertimbangkan terlebih dahulu putusan,” kata penasihat hukum George, Ivan Sigran..

    JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Citra Sagita Sudadi juga menyatakan belum menentukan sikap atas putusan majelis hakim.

    Citra menuturkan masih butuh waktu sebelum menentukan langkah hukum apakah akan mengajukan banding, atau menerima putusan 10 bulan penjara terhadap George.

    “Pikir-pikir Yang Mulia,” ujar JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Citra Sagita Sudadi.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan waktu selama 14 hari untuk menentukan sikap atas putusan.

    “Semua pikir-pikir ya. Tapi pemeriksaan (perkara) di Pengadilan saya nyatakan selesai, sidang ditutup,” tutur Heru.

    Penulis: Bima Putra

    dan

    Divonis 10 Bulan Penjara, Anak Bos Toko Kue Pikir-pikir Ajukan Banding atau Terima Putusan

  • 9 Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah Bandung

    9 Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah Bandung

    Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah
    Editor
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    memberikan apresiasi terhadap kinerja
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , dalam pengelolaan keuangan daerah.
    Menurutnya, capaian Jawa Barat dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan prestasi nyata yang tidak bisa dipungkiri.
    Pujian tersebut disampaikan Tito saat memimpin
    Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD
    Tahun 2025 yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Ditjen Bina Keuangan, Kamis (8/5/2025).
    Dalam paparannya, Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
    “Kalau belanjanya kurang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga kurang, dan swasta juga tak bergerak karena tidak dipicu, tidak distimulasi pemerintah,” jelas Tito.
    Saat memaparkan hasil evaluasi realisasi pendapatan dan belanja provinsi se-Indonesia, Tito secara khusus mengapresiasi kinerja Dedi Mulyadi.
    “Kita lihat Jawa Barat bagus, realisasi pendapatan 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Pak Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, tak bisa dibantah,” ujarnya.
    Menurut Tito, pencapaian 32 persen realisasi pendapatan hingga 2 Mei 2025 tergolong tinggi. Selain itu, kinerja belanja Provinsi Jawa Barat juga dinilai sangat baik.
    “Pembelanjaan juga lumayan bagus, tertinggi bahkan. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar, tapi masih punya cadangan sebanyak lebih kurang 11 persen atau 10 persen. Artinya kalau ada bencana dan lain-lain, itu Kang Dedi ada uang,” jelas Tito lagi.
    Tito juga menyebut beberapa daerah lain yang menunjukkan kinerja positif, seperti Yogyakarta dengan realisasi belanja 21,73 persen dan pendapatan 29,76 persen. Lalu Sumatera Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Namun, Tito menyoroti kondisi keuangan di Sulawesi Barat, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
    “Grafik pendapatan 16,51 persen menyentuh belanja 18,84 persen. Ini artinya, belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, sehingga cadangan mengalami defisit. Sulbar ini bahaya. Untuk menutupi belanja pasti menggunakan dua hal. Satu dengan cara mengambil SiLPA tahun lalu atau mengutang,” tegasnya.
    Jakarta juga dinilai cukup baik dengan realisasi pendapatan sebesar 27,41 persen, meskipun masih berada di bawah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun, Tito mengingatkan DKI Jakarta untuk meningkatkan realisasi belanja yang baru mencapai 18,00 persen.
    “Kalau belanja itu tanggung jawab kadis. Dicek, kadis mana yang lincah realisasi APBD baik, dan mana yang lemot,” kata Tito.
    Ia juga menjelaskan cara membaca grafik realisasi pendapatan dan belanja. Grafik biru menunjukkan pendapatan, sementara grafik batang berwarna hijau menunjukkan belanja.
    “Kalau seandainya warna biru jauh sekali dengan grafik batang, itu menunjukkan bahwa gap pendapatannya cukup tinggi, artinya banyak simpan uang di dalam bank. Kalau dia mepet, deket-deket artinya pendapatan dan belanja tak jauh beda, cadangan uang kurang, tapi belanjanya baik. Tapi kalau garis warna biru masuk ke grafik batang, itu artinya bahaya. Defisit,” papar Tito.
    Dengan capaian yang disebutnya “tak bisa dibantah”, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuktikan kapabilitasnya dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan strategis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.