Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 digelar di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025.
Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, forum nasional ini menjadi agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kebersamaan agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.
“APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat,” kata Wali Kota Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).
Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi antarkota. Untuk itu, ia mengajak kota-kota yang memiliki kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.
“Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII APEKSI mampu menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.
“Sehingga harapan kami tidak ada lagi antarkota itu timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.
Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.
“Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga,” imbuhnya.
Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.
Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap melalui forum ini, jejaring koperasi tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.
“Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI merupakan forum penting untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pusat. Ia menilai banyak inovasi daerah yang sudah sejalan dengan program nasional, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujar Bima Arya.
Bima Arya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang tepat sasaran dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 73 persen. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia,” ungkap Bima Arya.
Menurut Bima Arya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang kuat.
“Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,” jelas dia.
Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir di tingkat desa maupun kelurahan agar penyaluran bantuan, termasuk pupuk bagi petani, bisa lebih tepat sasaran.
“Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,” ujar Bima Arya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut para wali kota dan bupati sebagai mitra strategis provinsi dalam menjalankan pembangunan yang berbasis kekhasan daerah masing-masing.
“Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,” kata Emil.
Karena itu, Emil mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menjadi wadah menyalurkan aspirasi, tetapi juga ruang mencari solusi bersama. Ia berharap Munas VII APEKSI dapat menjadi forum produktif dalam mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. “Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 digelar pada 6-10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan mencakup Youth City Changers (YCC) pada 6-7 Mei, Side Event seperti Forum Komunikasi Digital (Komdigi) pada 7 Mei, Munas VII pada 8-9 Mei, Ladies Program dan City Tour pada 8 Mei, Dinner Kenjeran pada 8 Mei, Indonesia City Expo pada 8-10 Mei, Karnaval Budaya pada 9 Mei, serta Mayor’s Fun Match Football pada 10 Mei. (ADV)
