Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Kadin Dorong UMKM dan Investasi di Kawasan Timur, Begini Caranya

    Kadin Dorong UMKM dan Investasi di Kawasan Timur, Begini Caranya

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperluas peran dan jangkauan dalam memperkuat ekosistem usaha nasional. Kali ini, Kadin meresmikan sekretariat mandiri untuk wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara yang berlokasi di Gedung Granadi, Jakarta.

    Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Kadin dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, mendorong investasi, dan memberdayakan UMKM lokal di kawasan timur Indonesia. Peresmian ini juga dirangkai dengan peluncuran Mobil Bisnis Gerak (MBG), program layanan keliling untuk pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah terpencil.

    Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko (TEN) mewakili Ketua Umum Anindya Bakrie dalam acara tersebut. Hadir pula WKU Korwil Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara Amirullah Abbas, serta sejumlah pimpinan Kadin daerah.

    Taufan menekankan pentingnya sekretariat ini sebagai ruang kolaborasi lintas sektor. Ia berharap kehadiran sekretariat tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi penghubung aktif antara pelaku usaha, pemerintah, dan mitra strategis.

    “Saya berharap sekretariat ini juga menjadi ruang kolaborasi antara Kadin Daerah, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya,” kata Taufan di Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    WKU Korwil Amirullah Abbas menambahkan kehadiran sekretariat ini menjadi bentuk nyata komitmen Kadin untuk memperkuat layanan dan dukungan terhadap dunia usaha di kawasan timur Indonesia. Ia menekankan pentingnya inklusivitas dan akses layanan setara, terutama bagi pelaku UMKM.

    “Kami berkomitmen menjadikan sekretariat ini sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujar Amirullah.

    Kawasan timur Indonesia dikenal memiliki potensi besar, terutama dari sektor pariwisata dan sumber daya alam. Namun, tantangan konektivitas dan akses pasar masih jadi kendala. Dengan keberadaan sekretariat dan program MBG, Kadin berharap bisa menjembatani kesenjangan tersebut.

    Program Mobil Bisnis Gerak (MBG) menjadi sorotan dalam peresmian ini. Mobil layanan keliling ini akan membawa berbagai akses seperti informasi, pelatihan, dan pendampingan langsung ke titik-titik produksi dan pasar UMKM di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah tertinggal.

    Amirullah menyebut MBG sebagai bukti konkret dari semangat “Kadin Baru” yang lebih responsif dan inklusif. Ia juga menegaskan bahwa wilayah koordinasinya menjadi yang pertama menjalankan program ini secara menyeluruh.

    “Ini bukan hanya prestasi, tapi bentuk nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan keadilan ekonomi,” ucapnya.

    Melalui langkah ini, Kadin Indonesia menegaskan peran sentralnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis daerah, dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan pendekatan langsung ke pelaku usaha. Sekretariat dan MBG diharapkan menjadi pendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih tangguh dan berdaya saing.

    “Kami siap bekerja lebih keras demi terwujudnya ekosistem usaha yang tangguh, berdaya saing, dan merata di seluruh wilayah koordinasi kami,” tutup Amirullah.

    (rrd/rir)

  • Resep Bali Sukses Tekan Stunting, Terendah di RI! Angkanya ‘Cuma’ 8 Persen

    Resep Bali Sukses Tekan Stunting, Terendah di RI! Angkanya ‘Cuma’ 8 Persen

    Jakarta –

    Provinsi Bali tampil menonjol sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (SSGI) 2024, prevalensinya menurun di angka 8,7 persen, saat wilayah timur lain seperti NTB hingga Sulawesi masih berjuang dengan angka 30 persen.

    Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah, keberhasilan Bali dalam menurunkan angka stunting tidak lepas dari pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai faktor, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan.

    “Stunting ini disebabkan oleh banyak faktor (multifaktor). Karena itu, tidak bisa ditangani hanya dari sisi kesehatan saja. Kita perlu sadar bahwa indikator-indikator seperti sanitasi, akses pangan, pendidikan, hingga faktor sosial ekonomi juga berpengaruh,” kata Asnawi dalam konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

    Ia menegaskan kondisi prevalensi stunting bisa sangat berbeda antar daerah karena variabel yang memengaruhinya juga bervariasi. Namun, Bali dianggap berhasil karena mampu mengidentifikasi dan merespons faktor-faktor kunci tersebut secara terintegrasi.

    Platform Digital dan Fokus pada Data

    Salah satu inovasi andalan Bali adalah peluncuran platform Sinenting (Sistem Informasi Stunting Terintegrasi). Platform ini memungkinkan pendataan, pemantauan, hingga evaluasi perkembangan stunting secara real time di seluruh wilayah Bali. Data yang diperoleh dari Sinenting kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan intervensi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Sinenting itu ibarat dashboard. Ada indikator seperti lampu merah dan hijau yang menunjukkan wilayah mana yang perlu perhatian atau intervensi segera. Ini memudahkan gubernur, sekda, dan seluruh pemangku kebijakan dalam merespons dengan cepat,” jelas Asnawi.

    Perhatian Khusus untuk Kelompok Rentan

    Keberhasilan Bali juga ditopang oleh perhatian yang besar terhadap kelompok miskin dan rentan. Berdasarkan data nasional, anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki risiko 2,5 kali lipat mengalami stunting lebih tinggi dibandingkan dari keluarga sejahtera. Karenanya, Bali secara aktif menyasar kelompok sosial ekonomi rendah dengan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar mereka.

    Bentuk intervensinya konkret. Pemerintah Bali secara rutin menyalurkan bantuan untuk balita stunting, termasuk paket sembako dan pangan bergizi. Bantuan ini diharapkan bisa menutupi kekurangan asupan gizi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

    Rembuk Stunting hingga ke Tingkat Desa

    Pemerintah daerah di Bali juga menggelar Rembuk Stunting, forum tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota hingga desa. Dalam forum ini, para pihak berdiskusi, menganalisis permasalahan, dan menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

    “Rembuk ini sangat penting karena pendekatannya bottom-up. Desa-desa juga dilibatkan untuk mengenali permasalahan unik mereka dan menyusun solusi yang paling relevan,” ujar Asnawi.

    Tak hanya itu, banyak kabupaten/kota di Bali yang memberikan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dalam menurunkan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini mendorong persaingan sehat antar daerah dan meningkatkan komitmen aparat daerah.

    NEXT: Layanan Kesehatan Dasar Merata dan Aktif

    Layanan Kesehatan Dasar Merata dan Aktif

    Dari sisi pelayanan kesehatan, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyatakan tingginya cakupan layanan dasar di Bali menjadi faktor penentu menurunnya angka stunting. Hampir semua segmen sasaran intervensi di Bali terlayani secara maksimal.

    “Stunting akan turun kalau cakupan pelayanan tinggi. Dan Bali itu cakupan layanannya sangat tinggi, mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga balita,” kata Endang, dalam kesempatan yang sama.

    Data SSGI menunjukkan sekitar 90 persen remaja putri di Bali menerima tablet tambah darah, dan hampir 80 persen telah melalui skrining status gizi.

    Selain itu, posyandu-posyandu di Bali tergolong sangat aktif dan hidup. Dengan dukungan masyarakat yang solid dan adanya kohesi sosial yang tinggi, distribusi layanan gizi dan kesehatan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

    “Kalau di Bali, menyampaikan layanan itu relatif lebih mudah karena struktur sosialnya mendukung. Sementara di beberapa daerah lain, tantangannya bisa berupa geografis, akses layanan, atau sumber daya manusia yang terbatas,” ujar Endang.

    Pelajaran bagi Daerah Lain

    Bali kini menjadi model yang dapat dijadikan rujukan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun tiap daerah memiliki tantangan unik, namun pendekatan berbasis data, keterlibatan lintas sektor, dan pelayanan kesehatan yang merata terbukti memberikan dampak signifikan.

    “Tidak bermaksud membandingkan langsung dengan daerah lain, tapi kita semua bisa belajar. Prinsip dasarnya adalah cakupan layanan tinggi, perhatian pada kelompok rentan, dan keterlibatan semua pihak,” tutup Endang.

  • 5 Ragam Tradisi Menyambut Iduladha di Indonesia

    5 Ragam Tradisi Menyambut Iduladha di Indonesia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Umat muslim akan menyambut Iduladha 1446 Hijriah pada 6 Juni 2025. Sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya, di Indonesia terdapat ragam tradisi dalam menyambut Iduladha.

    Selain identik dengan ibadah kurban, Iduladha juga menjadi momen yang tepat untuk menghidupkan tradisi dan budaya lokal. Ragam tradisi menyambut Iduladha di Indonesia menggabungkan nuansa religius dengan perayaan budaya yang unik dan menarik.

    Mengutip dari laman Kemenpar RI, berikut ragam tradisi Iduladha di Indonesia:

    1. Apitan di Semarang

    Masyarakat di Kota Semarang menggelar tradisi apitan untuk menyambut Iduladha. Tradisi ini berasal dari adanya bulan yang diapit di antara Syawal dan Zulhijah, yakni Zulkaidah.

    Tradisi ini biasanya diawali dengan pertunjukan kesenian kuda lumping. Melalui tradisi ini, masyarakat ingin mengungkapkan syukur atas hasil bumi yang melimpah.

    Salah satu momen menarik dari tradisi ini adalah arak-arakan hasil panen yang akan diperebutkan warga. Konon, barang siapa yang berhasil mendapatkannya akan diberi keberkahan dan keberuntungan.

    2. Gamelan Sekaten di Surakarta

    Gamelan sekaten memiliki akar sejarah yang kuat dari masa Kerajaan Mataram, khususnya di masa pemerintahan Sultan Agung pada 1644 M. Selain dalam perayaan Iduladha, dua perangkat gamelan ini juga ditabuh saat momen-momen besar Islam lainnya, seperti Idulfitri dan Maulid Nabi Muhammad SAW.

    Dua perangkat gamelan utama ini dijuluki sebagai Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Tradisi gamelan sekaten biasanya dilaksanakan usai salat Iduladha. Selain menyaksikan alunan musik gamelan, warga dan wisatawan juga dapat mengikuti tradisi mengunyah kinang yang diyakini membawa umur panjang.

    3. Grebeg Besar di Yogyakarta

    Grebeg besar merupakan tradisi yang digelar Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari perayaan Iduladha. Tradisi ini berupa kirab tujuh gunungan hasil bumi yang dibawa dari Keraton ke beberapa tempat, di antaranya Masjid Gede Kauman, Pendopo Pengulon, dan Puro Pakualaman.

    Gunungan-gunungan nantinya akan diperebutkan oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa gunungan tersebut membawa keberkahan dan rezeki bagi siapa saja yang mendapatkannya.

     

  • Pecel Sasak Lombok: Nikmatnya Kuah Kacang Pedas yang Bikin Ketagihan

    Pecel Sasak Lombok: Nikmatnya Kuah Kacang Pedas yang Bikin Ketagihan

    Mataram, Beritasatu.com – Di tengah hiruk-pikuk Kota Mataram, tepatnya di Jalan Majapahit Nomor 12, berdiri sebuah warung makan sederhana yang menjadi incaran banyak warga, yakni Warung Pondok Sasak. Berada strategis di belakang Mapolda NTB, warung ini mudah dijangkau oleh warga lokal maupun pendatang.

    Menu andalannya adalah pecel sasak, sajian khas Lombok yang langsung menggugah selera sejak suapan pertama. Meski tampilannya mirip pecel pada umumnya, sensasi rasanya jauh berbeda.

    Yang membuat pecel sasak istimewa adalah bumbu kacangnya yang kental dan kuat di lidah. Tidak terlalu manis, tidak asin, dan tingkat kepedasannya bisa disesuaikan.

    “Mantap, bumbu kacangnya sangat terasa, pedasnya juga pas,” ujar Rida, pelanggan setia yang ditemui saat makan siang, Rabu (4/6/2025).

    Rida juga menyoroti tekstur tahu dan kangkung yang digunakan. “Kangkungnya khas Lombok, beda dari biasanya. Lebih renyah, ada sensasi kriuk-kriuknya. Tahunya juga lembut tetapi padat,” ungkapnya.

    Pecel ini menggunakan bahan-bahan lokal yang segar setiap hari. Tahu yang digunakan padat dan lembut, dan kangkungnya tetap renyah meski direbus. Sambal kacangnya pun melimpah, hanya sedikit menggunakan terasi, dan bisa disesuaikan pedasnya.

    Tak hanya kalangan tua, warung ini juga digemari mahasiswa dan pekerja kantoran. Banyak yang datang setelah melihat rekomendasi di Instagram atau TikTok.

    Yeni, pemilik warung, menjelaskan bahwa semua bahan diolah segar setiap hari tanpa dipanaskan ulang. 

    Pecel sasak ini terbuat dari bahan-bahan fresh. Ada sayur kecipir, tauge, kangkung, tahu, dan sambal kacang andalan kami. Kami juga punya rawon sebagai alternatif, tapi pecel sasak tetap jadi andalan,” jelasnya.

    Dengan harga Rp 13.000 per porsi, pelanggan sudah bisa menikmati pecel sasak lengkap. Tambahan lauk seperti tempe goreng atau telur cukup menambah Rp 2.000 saja.

    Warung buka pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, dan dalam sehari bisa menjual hingga 125 porsi. Tak sedikit yang memesan untuk acara arisan, pengajian, atau rapat kantor.

    Bagi yang sibuk, Warung Pondok Sasak juga melayani pemesanan via ojek online. Lokasinya yang strategis di belakang Mapolda NTB membuat warung ini ramai dikunjungi, terutama antara pukul 09.00 hingga 13.00.

  • Liburan Murah! Tiket Kereta Ekonomi Non Subsidi Diskon 30%

    Liburan Murah! Tiket Kereta Ekonomi Non Subsidi Diskon 30%

    Jakarta: Liburan pertengahan tahun bisa jadi makin hemat dan nyaman! PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadirkan promo spesial berupa diskon tiket 30 persen untuk kereta api kelas ekonomi non subsidi.
     
    Program ini berlaku untuk pembelian tiket dan keberangkatan mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025. 
    Diskon ini diharapkan bisa mendorong masyarakat menjadikan kereta api sebagai moda transportasi utama yang efisien dan ramah lingkungan.
    Dorong mobilitas dan ekonomi lewat transportasi
    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan promo ini merupakan bagian dari stimulus untuk mendukung pergerakan masyarakat serta pemulihan ekonomi nasional.
     
    “Program ini kami harapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan mobilitas, khususnya selama periode liburan pertengahan tahun,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Juni 2025.
    Gantikan diskon schooliday, kini potongan jadi 30%!
    Diskon ini menggantikan program “Schooliday” sebelumnya yang hanya memberikan potongan hingga 20 persen. 

    Tiket promo ini bisa didapatkan di seluruh kanal penjualan resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI atau laman booking.kai.id.
     
    Syarat dan ketentuan diskon KA ekonomi
     
    – Berlaku untuk pembelian tiket pada 5 Juni s.d. 31 Juli 2025.
    – Periode keberangkatan di tanggal yang sama.
    – Tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi maupun promo lain.
    – Tiket diskon bisa dibatalkan atau dijadwalkan ulang sesuai ketentuan.
    – Berlaku selama kuota tarif diskon masih tersedia.
     

    Daftar KA Ekonomi Non Subsidi yang Dapat Diskon 30%
    Tercatat ada lebih dari 50 kereta api kelas ekonomi non subsidi yang termasuk dalam program diskon ini. Berikut daftarnya:

    KA 263–266 Ambarawa Ekspress (Surabaya Pasarturi – Semarang Poncol PP)
    KA 161–162 Bangunkarta (Jombang – Pasar Senen PP)
    KA 267–268 Banyubiru (Solo Balapan – Semarang Tawang PP)
    KA 231–232 Banyubiru Ekspress (Solo Balapan – Semarang Tawang PP)
    KA 7005–7006 Batavia (Solo Balapan – Gambir PP)
    KA 145–146 Blambangan Ekspress (Pasar Senen – Ketapang via Semarang Tawang dan Surabaya Pasarturi PP)
    KA 261–262 Blorajaya (Cepu – Semarang Poncol PP)
    KA 103–104 Bogowonto (Lempuyangan – Pasar Senen PP)
    KA 151–152 Brantas (Blitar – Pasar Senen PP)
    KA 121–124, 122–123 Cakrabuana (Purwokerto, Cirebon – Gambir PP)
    KA 125F–126F Cirebon Fakultatif (Cirebon – Cirebon PP)
    KA 171–172 Ciremai (Bandung – Semarang Tawang via Cikampek PP)
    KA 165–166 Dharmawangsa Ekspress (Surabaya Pasarturi – Pasar Senen PP)
    KA 74 Fajar Utama Solo (Pasar Senen – Solo Balapan)
    KA 109–110 Fajar Utama YK (Yogyakarta – Pasar Senen PP)
    KA 105–106 Gayawang (Pasar Senen – Lempuyangan PP)
    KA 89–90 Gaya Baru Malam Selatan (Surabaya Gubeng – Pasar Senen PP)
    KA 117–120 Gunungjati (Gambir – Cirebon/Semarang Tawang PP)
    KA 95–96, 99–100 Harina (Surabaya Pasarturi – Bandung via Cikampek PP)
    KA 239F–240F Ijen Ekspres (Malang – Ketapang via Bangil PP)
    KA 255–256 Jaka Tingkir (Solo Balapan – Pasar Senen PP)
    KA 91–92 Jayabaya (Malang – Pasar Senen via Surabaya Pasarturi PP)
    KA 251–252 Jayakarta (Surabaya Gubeng – Pasar Senen PP)
    KA 201–202, 185, 187, 193 Joglosemarkerto (Yogyakarta – Cilacap – Semarang – Solo – Purwokerto PP)
    KA 213–218, 220–222F Kaligung (Semarang Poncol – Tegal/Brebes/Cirebon Prujakan PP)
    KA 181, 183, 191, 194, 197 Kamandaka (Semarang Tawang – Tegal – Purwokerto – Cilacap PP)
    KA 77–80 Lodaya (Bandung – Solo PP)
    KA 247–248 Logawa (Ketapang – Purwokerto via Surabaya Gubeng PP)
    KA 143–144 Madiun Jaya (Madiun – Pasar Senen PP)
    KA 245–246 Majapahit (Malang – Pasar Senen PP)
    KA 67–70 Malabar (Malang – Bandung PP)
    KA 169–170 Malioboro Ekspress (Malang – Purwokerto PP)
    KA 75–76 Mataram (Solo Balapan – Pasar Senen PP)
    KA 269–270 Matarmaja (Malang – Pasar Senen PP)
    KA 175–177 Menoreh (Semarang Tawang – Pasar Senen PP)
    KA 71–72 Mutiara Selatan (Surabaya Gubeng – Bandung PP)
    KA 209–210 Mutiara Timur (Surabaya Pasarturi – Kebumen PP)
    KA 127–128 Pangandaran (Banjar – Gambir PP)
    KA 223–230 Pangrango (Bogor – Sukabumi PP)
    KA 129–130 Papandayan (Garut – Gambir PP)
    KA 131, 134–136 Parahyangan (Bandung – Gambir PP)
    KA 275–276 Pasundan (Surabaya Gubeng – Kiaracondong PP)
    KA 257–258 Progo (Lempuyangan – Pasar Senen PP)
    KA 153–154 Rangga Jati (Cirebon – Jember via Surabaya Gubeng PP)
    KA 81–86, 87F–88F Sancaka (Yogyakarta – Surabaya Gubeng PP)
    KA 233F–236F Sancaka Utara (Surabaya Pasarturi – Cilacap via Solo, Gambringan PP)
    KA 111–116 Sawunggalih (Kutoarjo – Pasar Senen PP)
    KA 73 Senja Utama Solo (Solo – Pasar Senen)
    KA 107–108 Senja Utama YK (Yogyakarta – Pasar Senen PP)
    KA 149–150 Singasari (Blitar – Pasar Senen PP)
    KA U51–U56 Sribilah Utama (Rantau Prapat – Medan PP)
    KA 157–158 Wijaya Kusuma (Cilacap – Ketapang via Surabaya Gubeng PP)
    KA 10229–10240 Tambahan (Lempuyangan – Pasar Senen PP)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,”

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung banyak daerah yang tergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengungkapkan sebanyak 450 daerah di Indonesia masih menengadahkan tangan meminta dana dari pemerintah pusat, seperti Papua Pegunungan yang hanya memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 8,47 persen dan sisanya 89,29 persen adalah pendapatan transfer pusat.

    Selain itu ada juga Aceh yang hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 26,48 persen dengan ketergantungan dana pusat sebanyak 73,50 persen. Kemudian, Gorontalo yang hanya menghasilkan pendapatan asli daerah sebanyak 22,95 persen dengan porsi ketergantungan terhadap dana pusat mencapai 77,02 persen.

    Pemekaran wilayah melalui pemberian otonomi dan kewenangan, imbuhnya, diharapkan bisa membuat daerah menjadi kreatif untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin lama semakin menghilang.

    “Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” kata Tito.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemekaran wilayah ditambah banyak daerah masih bergantung terhadap dana transfer pusat memusingkan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi dana transfer ke daerah.

    Setiap pemekaran wilayah membutuhkan kantor pemerintah daerah, butuh sarana prasarana perumahan, penambahan aparatur sipil negara, hingga penambahan dinas. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan penambahan sumber daya manusia di daerah yang dimekarkan tidak murah.

    “Papua yang dimekarkan empat provinsi sekarang gedungnya belum ada yang selesai, baru mau dibangun,” pungkas Tito.

    Mantan Kapolri itu mengimbau seluruh pemerintah daerah yang masih bergantung dana pusat agar kreatif mencari sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, seperti pariwisata dan kemudahan menanamkan investasi.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penambahan pajak retribusi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang minus di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan pertama tahun 2025.

    “Kalau gubernur mau paksakan, tambah pajak retribusi, tetapi itu memberatkan rakyat,” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang minus dapat memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Pada triwulan pertama tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan atau year on year berada pada angka 4,87 persen.

    Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada dua provinsi yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi negatif, yakni Nusa Tenggara Barat yang mencatat minus 1,47 persen dan Papua Tengah minus 25,53 persen.

    Mendagri menyoroti dominasi tambang dalam postur pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat hasil tambang ke luar negeri telah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada periode Januari sampai Maret 2025.

    “NTB minus 1,47 persen rupanya karena ketergantungan terhadap pertambangan sangat tinggi untuk mendapatkan royalti dan lain-lain,” kata Tito.

    Mendagri menyampaikan apabila fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Kabupaten Sumbawa Barat beroperasi dan ekspor produk hasil olahan tambang berjalan maka kebijakan tambahan pajak retribusi yang dipungut harus segera dihentikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Tito mengungkapkan bahwa pada Kamis (5/6) akan berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar Nusa Tenggara Barat mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat tambang.

    “Ketika smelter jalan, sudah stop (tambahan pajak retribusi). Kira-kira begitu kalau ingin menyelamatkan NTB dalam waktu singkat,” ujarnya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Digitalisasi untuk birokrasi yang efisien dan partisipatif

    Wamendagri: Digitalisasi untuk birokrasi yang efisien dan partisipatif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan digitalisasi pemerintahan menjadi hal yang vital dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan partisipatif.

    Dia menyebut transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya soal penggunaan teknologi, melainkan juga transformasi budaya kerja dan tata kelola birokrasi. Digitalisasi memungkinkan efisiensi waktu dan biaya, membuka akses informasi bagi publik secara real-time, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

    “Digitalisasi untuk efisiensi, tadi disampaikan juga digitalisasi untuk transparansi, digitalisasi untuk partisipasi,” kata Bima dalam Kuliah Umum Nasional bertema “Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Pasundan (Unpas), Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

    Dalam paparannya, Bima mengungkapkan pemerintah telah menyusun berbagai roadmap digital untuk memastikan layanan publik berjalan secara efisien, akuntabel, dan inklusif. Dengan sistem ini, pemerintah pusat hingga daerah diharapkan dapat terintegrasi secara digital dalam satu ekosistem pelayanan publik.

    Menurutnya, digitalisasi tak cukup hanya ditopang dengan keberadaan teknologi canggih, tapi juga perlu didukung dari aspek edukasi dan evaluasi. “Jadi ekosistemnya dibangun secara keseluruhan,” ujarnya.

    Ia menambahkan pemerintah telah menerapkan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital. Hal ini akan memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas aparatur.

    Dirinya juga mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan digital dan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.

    Bima mengatakan salah satu tujuan utama digitalisasi adalah meminimalkan ruang penyalahgunaan wewenang sekaligus mempercepat pelayanan publik. Ia mencontohkan keberhasilan beberapa daerah dalam menerapkan sistem pelayanan digital terpadu sebagai bukti nyata manfaat digitalisasi.

    Dia menceritakan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Kala itu, ia mendorong keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran secara langsung.

    “Saya sampaikan ke seluruh kepala dinas, Bapak-Ibu, besok kita akan buka APBD untuk publik. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, silakan ditanggung sendiri dosanya,” ungkap Bima.

    Bima juga mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi daerah di Indonesia, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang, yang telah menerapkan digitalisasi dengan pendekatan ekosistem menyeluruh. Di Sumedang, misalnya, data ibu hamil dari Posyandu dipadukan dengan teknologi gelang pintar agar bupati bisa memantau kondisi kesehatan ibu hamil, termasuk stunting, secara real-time.

    “Apa itu digitalisasi? Apa itu smart city? Ketika hidup lebih mudah. Ketika sesuatu lebih transparan, lebih mudah, dan kita ikut berpartisipasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

    Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

    “Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” kata Mendagri.

    Ia menyampaikan bahwa peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah sebab pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

    Angka pemotongan anggaran Rp50 triliun itu tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

    “Jadi, daerah biarkan saja untuk (rapat) ke hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” ujar Tito.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Daftar Kereta yang Dapat Diskon 30% Selama Juni-Juli

    Ini Daftar Kereta yang Dapat Diskon 30% Selama Juni-Juli

    Jakarta –

    Diskon transportasi kereta api menjadi salah satu stimulus yang diketok pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi pada Juni dan Juli 2025. Untuk moda kereta api program diskon diberikan sebesar 30% untuk kelas ekonomi nonsubsidi.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan program ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan KAI untuk mendukung pergerakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi.

    “Program ini kami harapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan mobilitas, khususnya selama periode liburan pertengahan tahun,” ujar Anne dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

    Diskon tarif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, untuk periode keberangkatan di tanggal yang sama. Tiket diskon dapat diperoleh melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI, termasuk aplikasi Access by KAI atau booking.kai.id.

    Syarat Diskon Tiket KA:

    1. Berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 5 Juni-31 Juli 2025.
    2. Periode keberangkatan berlaku pada tanggal 5 Juni-31 Juli 2025.
    3. Diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi maupun diskon lainnya.
    4. Tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.
    5. Diskon berlaku selama alokasi tarif diskon masih tersedia.
    6. Program ini menggantikan diskon “Schooliday” sebelumnya yang memberikan potongan hingga 20%.

    Daftar KA yang Dapat Diskon 30%:

    1. KA 263-266 Ambarawa Ekspress (Surabaya Pasarturi-Semarang Poncol PP)
    2. KA 161-162 Bangunkarta (Jombang-Pasar Senen PP)
    3. KA 267-268 Banyubiru (Solo Balapan-Semarang Tawang PP)
    4. KA 231-232 Banyubiru Ekspress (Solo Balapan-Semarang Tawang PP)
    5. KA 7005-7006 Batavia (Solo Balapan-Gambir PP)
    6. KA 145-146 Blambangan Ekspress (Pasar Senen-Ketapang via Semarang Tawang dan Surabaya Pasarturi PP)
    7. KA 261-262 Blorajaya (Cepu-Semarang Poncol PP)
    8. KA 103-104 Bogowonto (Lempuyangan-Pasar Senen PP)
    9. KA 151-152 Brantas (Blitar-Pasar Senen PP)
    10. KA 121-124, 122-123 Cakrabuana (Purwokerto, Cirebon-Gambir PP)
    11. KA 125F-126F Cirebon Fakultatif (Cirebon-Cirebon PP)
    12. KA 171-172 Ciremai (Bandung-Semarang Tawang via Cikampek PP)
    13. KA 165-166 Dharmawangsa Ekspress (Surabaya Pasarturi-Pasar Senen PP)
    14. KA 74 Fajar Utama Solo (Pasar Senen-Solo Balapan)
    15. KA 109-110 Fajar Utama YK (Yogyakarta-Pasar Senen PP)
    16. KA 105-106 Gayawang (Pasar Senen-Lempuyangan PP)
    17. KA 89-90 Gaya Baru Malam Selatan (Surabaya Gubeng-Pasar Senen PP)
    18. KA 117-120 Gunungjati (Gambir-Cirebon/Semarang Tawang PP)
    19. KA 95-96, 99-100 Harina (Surabaya Pasarturi-Bandung via Cikampek PP)
    20. KA 239F-240F Ijen Ekspres (Malang-Ketapang via Bangil PP)
    21. KA 255-256 Jaka Tingkir (Solo Balapan-Pasar Senen PP)
    22. KA 91-92 Jayabaya (Malang-Pasar Senen via Surabaya Pasarturi PP)
    23. KA 251-252 Jayakarta (Surabaya Gubeng-Pasar Senen PP)
    24. KA 201-202, 185, 187, 193 Joglosemarkerto (Yogyakarta-Cilacap-Semarang-Solo-Purwokerto PP)
    25. KA 213-218, 220-222F Kaligung (Semarang Poncol-Tegal/Brebes/Cirebon Prujakan PP)
    26. KA 181, 183, 191, 194, 197 Kamandaka (Semarang Tawang-Tegal-Purwokerto-Cilacap PP)
    27. KA 77-80 Lodaya (Bandung-Solo PP)
    28. KA 247-248 Logawa (Ketapang-Purwokerto via Surabaya Gubeng PP)
    29. KA 143-144 Madiun Jaya (Madiun-Pasar Senen PP)
    30. KA 245-246 Majapahit (Malang-Pasar Senen PP)
    31. KA 67-70 Malabar (Malang-Bandung PP)
    32. KA 169-170 Malioboro Ekspress (Malang-Purwokerto PP)
    33. KA 75-76 Mataram (Solo Balapan-Pasar Senen PP)
    34. KA 269-270 Matarmaja (Malang-Pasar Senen PP)
    35. KA 175-177 Menoreh (Semarang Tawang-Pasar Senen PP)
    36. KA 71-72 Mutiara Selatan (Surabaya Gubeng-Bandung PP)
    37. KA 209-210 Mutiara Timur (Surabaya Pasarturi-Ketapang PP)
    38. KA 127-128 Pangandaran (Banjar-Gambir PP)
    39. KA 223-230 Pangrango (Bogor-Sukabumi PP)
    40. KA 129-130 Papandayan (Garut-Gambir PP)
    41. KA 131, 134-136 Parahyangan (Bandung-Gambir PP)
    42. KA 275-276 Pasundan (Surabaya Gubeng-Kiaracondong PP)
    43. KA 257-258 Progo (Lempuyangan-Pasar Senen PP)
    44. KA 153-154 Rangga Jati (Cirebon-Jember via Surabaya Gubeng PP)
    45. KA 81-86, 87F-88F Sancaka (Yogyakarta-Surabaya Gubeng PP)
    46. KA 233F-236F Sancaka Utara (Surabaya Pasarturi-Cilacap via Solo, Gambringan PP)
    47. KA 111-116 Sawunggalih (Kutoarjo-Pasar Senen PP)
    48. KA 73 Senja Utama Solo (Solo-Pasar Senen)
    49. KA 107-108 Senja Utama YK (Yogyakarta-Pasar Senen PP)
    50. KA 149-150 Singasari (Blitar-Pasar Senen PP)
    51. KA U51-U56 Sribilah Utama (Rantau Prapat-Medan PP)
    52. KA 157-158 Wijaya Kusuma (Cilacap-Ketapang via Surabaya Gubeng PP)
    53. KA 10229-10240 Tambahan (Lempuyangan-Pasar Senen PP)

    Tonton juga Video: KAI Bagi-bagi Diskon Tiket Kereta Api Buat Mudik Lebaran 2025

    (hal/ara)