provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Gubernur NTB sebut ekonomi syariah bisa ungkit industri fesyen-wisata

    Gubernur NTB sebut ekonomi syariah bisa ungkit industri fesyen-wisata

    Dengan kurang lebih 300 kultur yang ada di Indonesia, saya yakin di industri fesyen terutama kita pasti bisa membuat lompatan besar

    Mataram (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyebutkan ekonomi syariah berpeluang besar menjadi alat ungkit bagi perkembangan industri fesyen dan pariwisata.

    “Dengan kurang lebih 300 kultur yang ada di Indonesia, saya yakin di industri fesyen terutama kita pasti bisa membuat lompatan besar,” ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Minggu.

    Ketika menghadiri berbagai kali forum internasional, Iqbal menemukan produk wastra Nusa Tenggara Barat muncul dalam kegiatan-kegiatan di level global tersebut.

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menuturkan bahwa nilai ekonomi syariah global diproyeksikan mencapai 4 triliun dolar AS dengan lebih sari 70 persen pembiayaan berada pada sektor keuangan dan sisanya sektor non-keuangan.

    “Peluang Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam ekonomi syariah sangat terbuka, termasuk melalui pengembangan industri pariwisata yang ramah terhadap umat Muslim,” ucap Iqbal.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ragam motif tenun ikat menjadi modal bagi Nusa Tenggara Barat untuk mengembangkan industri pariwisata yang ramah terhadap Muslim.

    Salah satu motif tenun yang sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual adalah motif Subahnale yang berasal Desa Sukarara di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

    Motif Subahnale diambil dari kata Subhanallah. Motif itu punya tingkat kerumitan tertinggi, sehingga para penenun harus bersabar dan selalu berserah diri kepada Tuhan agar proses menenun berjalan lancar.

    Ketika proses menenun motif Subahnale selesai, maka penenun akan menyebut kata Subhanallah atau dalam dialek masyarakat Suku Sasak disebut Subahnale.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prakiraan Cuaca: Hujan Turun di Sejumlah Kota Besar Hari Ini

    Prakiraan Cuaca: Hujan Turun di Sejumlah Kota Besar Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan akan mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia pada Minggu (8/6/2025), dengan kondisi cuaca bervariasi mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    “Untuk wilayah Sumatera, hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Banda Aceh, Padang, dan Pekanbaru. Sementara itu, Bengkulu dan Bandar Lampung diperkirakan berawan tebal, serta hujan ringan kemungkinan terjadi di Jambi dan Palembang,” kata prakirawan cuaca BMKG, Azhari Putri, dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Minggu (8/6/2025).

    Azhari juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat di Kota Medan, serta hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang.

    Sementara untuk wilayah Jawa, cuaca di Jakarta dan Yogyakarta diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan diprakirakan turun di Kota Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

    “Selanjutnya untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kota Mataram dan Kupang diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Sementara Kota Denpasar berpotensi diguyur hujan ringan,” tambahnya.

    Sedangkan di wilayah Kalimantan, cuaca di Kota Pontianak diperkirakan berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk wilayah Sulawesi, cuaca di Kota Kendari, Palu, dan Gorontalo diperkirakan berawan tebal. Hujan ringan kemungkinan terjadi di Manado dan Makassar, sedangkan hujan sedang diprakirakan turun di Kota Mamuju.

    Adapun wilayah Indonesia bagian timur, hujan ringan diprediksi terjadi di Kota Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke dan Kota Manokwari diperkirakan berawan tebal.

  • Politik sepekan, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri baru

    Politik sepekan, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri baru

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).

    Selengkapnya klik di sini.

    Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    “Diterima langsung oleh presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri di kediamannya beberapa hari lalu,” demikian petikan keterangan foto di akun tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    Irjen Darmoko tanggapi isu dirinya jadi calon Kapolri

    Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Rudi Darmoko menanggapi isu dirinya masuk dalam bursa calon Kapolri.

    “Saya malah enggak tahu itu,” katanya kepada wartawan di Kupang, Selasa, usai menghadiri apel penyambutan di Mapolda NTT.

    Irjen Pol. Rudi Darmoko mengatakan bahwa masalah dirinya masuk dalam bursa calon Kapolri atau tidak itu adalah urusan petinggi Polri dan dirinya hanya melaksanakan perintah petinggi Polri saja.

    Selengkapnya klik di sini.

    Momen Prabowo bercanda kepada Megawati: Ibu agak kurus, diet ibu berhasil

    Presiden RI Prabowo Subianto dan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu menjelang Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi.

    Dalam momen penuh keakraban tersebut, Presiden Prabowo melontarkan candaan kepada Megawati bahwa presiden ke-5 RI itu kini tampak agak kurus karena diet yang berhasil.

    Momen keakraban kedua pemimpin bangsa itu terjadi saat Presiden Prabowo Subianto tiba di ruang tunggu Gedung Pancasila, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anggota DPR: Tidak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah melanggar regulasi dan mengancam salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia yang selama ini menjadi andalan Indonesia di sektor pariwisata dan konservasi.

    “Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Raja Ampat terdiri dari lebih dari 610 pulau dengan perairan yang menjadi rumah bagi 75 persen spesies laut dunia, termasuk 540 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Namun sejumlah pulau kecil di kawasan tersebut kini telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel bahkan sebagian sudah aktif ditambang.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Juni 2025

    Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk Regional 8 Juni 2025

    Wamen PKP Fahri Hamzah Kunker di Sumbawa Barat, Tinjau Bendungan Tiu Suntuk
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP),
    Fahri Hamzah
    melakukan kunjungan kerja di Kabupaten
    Sumbawa Barat
    , Sabtu (7/6/2025).
    Dalam agenda tersebut, Fahri meninjau Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene, yang disambut oleh Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah bersama jajaran OPD terkait.
    Dalam pertemuan di lokasi bendungan, Wamen Fahri dan Bupati Amar membaWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barathas pemanfaatan strategis Bendungan Tiu Suntuk sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan, termasuk untuk pertanian, ketahanan energi, perikanan, dan potensi wisata.
    Fahri menekankan pentingnya koordinasi lintas-sektor, seperti Kementerian PU, Kemenko Infrastruktur, dan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pemanfaatan maksimal bendungan tersebut.
    Ia menyebut, bendungan ini dapat dikembangkan menjadi sumber energi melalui pembangkit mikrohidro dan tenaga surya, serta mendukung ketahanan pangan dan pariwisata.
    Selain itu, Kementerian PKP telah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.
    “Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah diajukan dalam bentuk digital sehingga mempermudah,” kata Fahri.
    Pengelolaan terintegrasi tersebut, kata Fahri, karena pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk melibatkan banyak sektor terkait berbagai manfaat dari bendungan tersebut yang dapat dihasilkan.
    Pemanfaatan bendungan ini, di antaranya untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, perikanan, dan pertanian.
    “Bendungan ini sangat bermanfaat untuk membangun ketahanan energi dan pangan dan juga potensi sektor wisata yang berdampak pada pengembangan kawasan sekitar,” ujar Fahri.
    Dalam pertemuan tersebut, Fahri menyatakan, Kementerian PKP juga telah menyiapkan alokasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.
    “Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah disetujui,” ujarnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Lombok Timur Bakar Alat Berat gegara Limbah Tambang Dibuang ke Sungai

    Warga Lombok Timur Bakar Alat Berat gegara Limbah Tambang Dibuang ke Sungai

    Lombok Timur

    Puluhan warga Desa Korleko dan Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), membakar alat berat dan gazebo di lokasi galian C, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel. Mereka membakar alat berat tersebut lantaran limbah tambang di buang ke sungai.

    “Sebenarnya masyarakat sudah bosan, apalagi beberapa tambang selama ini kami sering menangkap basah para operator alat berat membuang limbah langsung ke sungai,” ujar perangkat Desa Korleko, Saparwadi, saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu (7/6/2025).

    Warga juga kesal karena jam operasional aktivitas penambangan tersebut dilakukan di luar jam yang telah ditentukan. “Mereka juga kedapatan beroperasi selama 24 jam, pengangkutan hasil tambang sampai tengah malam,” terang Saparwadi.

    Sebelumnya para pekerja tambang galian C berjanji untuk tidak membuang limbah ke aliran sungai. Kenyataannya, janji tersebut dilanggar sehingga membuat warga bereaksi dengan membakar alat berat.

    “Sebelumnya para penjaga di lokasi tambang memberikan jaminan kalau kedapatan lagi membuang limbah, mereka siap menerima risiko basecamp dan alat berat mereka dibakar, itulah sebabnya tadi malam masyarakat turun ke lokasi,” katanya.

    Kepala Seksi Humas Polres Lombok Timur AKP Nikolas Osman mengkonfirmasi kejadian pembakaran alat berat dan fasilitas galian C tersebut. Kasus itu sudah dilaporkan oleh pemilik alat berat.

    Simak selengkapnya di sini

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legenda Urban: Misteri Penunggu Gunung Tambora dan Mitos Korban yang Hilang

    Legenda Urban: Misteri Penunggu Gunung Tambora dan Mitos Korban yang Hilang

    Liputan6.com, Sumbawa – Gunung Tambora di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tidak hanya menyimpan sejarah letusan dahsyat tahun 1815. Terdapat kepercayaan turun-temurun di Gunung Tambora tentang adanya penunggu gaib yang menuntut korban.

    Mengutip dari berbagai sumber, Gunung Tambora dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling mematikan dalam sejarah dunia. Letusannya pada April 1815 menewaskan puluhan ribu orang dan mengubah iklim global.

    Akan tetapi, di balik fakta geologis itu, masyarakat Dompu meyakini bahwa gunung ini dijaga oleh kekuatan gaib. Kepercayaan tentang sang penunggu telah ada sejak lama.

    Menurut mitos, roh penjaga gunung ini meminta tumbal sebagai bentuk persembahan. Jika tidak dipenuhi, gunung akan menunjukkan kemarahannya melalui bencana atau fenomena aneh.

    Beberapa warga meyakini bahwa orang-orang yang hilang di sekitar Tambora bukan karena tersesat, melainkan karena dipilih oleh penunggunya. Beberapa kasus hilangnya pendaki atau pencari kayu hutan kerap dikaitkan dengan legenda ini.

    Pada 2018, seorang pencari madu dilaporkan menghilang di kawasan hutan lereng Tambora. Tim SAR mencarinya selama berhari-hari, tetapi tidak menemukan jejak.

    Beberapa warga percaya bahwa orang tersebut telah menjadi persembahan. Fenomena lain yang sering diceritakan adalah suara bisikan memanggil nama di tengah kabut.

     

  • Komisi III DPR apresiasi Kapolri dan jajaran atas panen raya jagung

    Komisi III DPR apresiasi Kapolri dan jajaran atas panen raya jagung

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan jajaran atas panen raya jagung serentak pada kuartal II tahun 2025 yang menghasilkan 2,54 juta ton jagung.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Polri, di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, tidak hanya telah menjalankan tugas pokok dengan baik, tetapi juga berhasil mendukung program pemerintah pusat, termasuk membantu merealisasikan program pangan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari Misi Astacita.

    “Saya sangat sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa Pak Kapolri adalah sosok patriot sejati. Seorang patriot melakukan pengabdian melampaui tugas yang diembannya,” tutur Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka memuji langkah konkret Polri, yang turut aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional, khususnya mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” ujar Martin.

    Menurutnya, kehadiran Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada momentum panen raya jagung baru-baru ini menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    Ia menambahkan kehadiran institusi kepolisian di tengah-tengah petani, dengan membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, bukan merupakan hal kecil, melainkan transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan.

    Martin mengatakan langkah itu tidak hanya realistis, tetapi juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

    “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, melainkan juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Ia juga menyinggung bahwa Polri tercatat telah memberdayakan lebih dari 136 ribu kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Pada kuartal I tahun 2025, panen jagung mencapai 118.975 ton dari luas areal tanam 16.656 hektare.

    Sementara pada kuartal II tahun 2025, hasil panen meningkat signifikan, yaitu antara 1,78 juta hingga 2,54 juta ton.

    Martin berpendapat capaian itu bukan hanya soal angka, tetapi menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    “Ini kerja konkret, bukan simbolik. Ini bentuk bahwa negara hadir dan Polri menjadi bagian penting dari kehadiran itu,” ucap Martin.

    Dalam mendukung produktivitas petani, disebutkan bahwa Polri juga telah menyalurkan bantuan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Polri dan sektor pertanian yang diharapkan terus diperluas ke berbagai daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    PKS dorong pembahasan RUU Pemilu selesai tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) selesai pada tahun ini agar pada tahun-tahun berikutnya seluruh pihak bisa fokus mempersiapkan Pemilu 2029.

    Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan apabila pembahasan RUU Pemilu dilakukan pada momen yang terlalu dekat dengan persiapan Pemilu 2029, maka pembahasannya akan terlalu pragmatis.

    “Kalau dari awal, ini masih sangat jauh dan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan semakin baik,” kata Muzzammil dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengaku ingin kondisi pemilu maupun data pemilu pada tahun 2029 tidak seperti Pemilu 2024, di mana sempat terjadi keributan di KPU.

    Muzzammil pun bercerita bahwa telah terlibat dalam pembahasan UU Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya selama tiga periode, yakni pada 2004, 2009, dan 2014, yang melibatkan semua fraksi dan orang-orang terbaik.

    Maka dari itu apabila akan terdapat kembali pembahasan RUU Pemilu, dirinya menginginkan adanya pelibatan orang-orang terbaik, bahkan bisa terbentuk panitia khusus (pansus), dengan keterlibatan semua komponen, termasuk pakar, di dalamnya.

    “Jadi saya tidak ingin bicara parsial, bagaimana parlementary threshold, bagaimana presidential threshold, tentu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kami hormati,” tuturnya.

    Selebihnya, sambung dia, DPR akan menyempurnakan berbagai norma yang ada, terutama bagaimana pemilu dari waktu ke waktu bisa semakin berkualitas serta kandidat yang terpilih merupakan orang-orang terbaik.

    “Meminimalkan money politics, itu yang kami pikirkan. Pembicaraan tentang bantuan partai politik, bagaimana best practices di luar negeri, kami tidak ingin korupsi, bagaimana di luar negeri, itu termasuk hal-hal yang integral dan tidak mungkin saya bicara satu aspek saja,” ungkap Muzzammil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    “Kementerian Dalam Negeri hari ini sedang menyusun draf, dan kita membuka ruang publik yang sangat besar,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5).

    Menurut dia, aspirasi publik yang besar dalam penyusunan draf RUU tersebut akan menghasilkan UU makin berkualitas.

    Dia mengatakan penyusunan RUU tersebut juga tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik saja, tetapi harus menyerap aspirasi dari berbagai peneliti atau akademisi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Ingin Ekonomi Syariah Miliki Daya Saing

    Wapres Gibran Ingin Ekonomi Syariah Miliki Daya Saing

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia memang memiliki ekosistem ekonomi syariah yang cukup besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, ekonomi syariah di Indonesia perlu ditingkatkan salah satunya industri pariwisata.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan, pemerintah telah mengembangkan destinasi wisata ramah muslim di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

    “Bahkan di tahun 2023 dan 2024 Indonesia menjadi Top Muslim Friendly Destination of the Year,” ungkapnya seperti dilansir dari YouTube Gibran Rakabuming, Sabtu (7/6/2025).

    Selain itu, pemerintah juga mengembangkan empat kawasan industri halal, salah satunya sedang dalam proses untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus. Langkah ini dimaksudkan agar tercipta kemudahan serta percepatan dalam proses perizinan dan sertifikasi.

    Sementara di sektor keuangan, Gibran mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan Bank Syariah Indonesia. Menurutnya, pemerintah terus berupaya membangun ekonomi syariah berdaya saing, inklusif, dan membawa keberkahan bagi masyarakat.