Siswi SD di Lombok Hamil dan Melahirkan karena Dijual Kakak, Polisi Tetapkan 2 Tersangka
Tim Redaksi
MATARAM, KOMPAS.com
– Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan dua tersangka terkait
tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak
.
Korban yang masih berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku kelas 6 SD, diduga dijual oleh kakak kandungnya sendiri hingga korban hamil dan melahirkan.
Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati menyebutkan, polisi menetapkan dua tersangka yaitu ES (22) yang merupakan kakak korban dan MAA (51) seorang pengusaha di Mataram.
Puja menjelaskan, kejadian berawal sekitar bulan Juni 2024 saat tersangka memberi iming-iming hadiah kepada korban.
Tersangka ES lalu mengajak korban berganti baju di Mataram Mall lalu mengajak korban ke salah satu hotel bintang empat di Mataram.
Sampai di hotel, tersangka ES mengajak korban masuk ke sebuah kamar hotel. Namun ternyata, di dalam kamar hotel tersebut sudah ada tersangka MAA.
Setelah ketiganya bertemu, tersangka ES meninggalkan korban di kamar hotel bersama tersangka MAA.
“ES dan tersangka MAA mempertemukan dengan adiknya atau korban, di sanalah korban mengalami eksploitasi dalam bentuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual,” ujar Puja di Mapolda NTB, Selasa (10/6/2025).
Setelah kejadian tersebut, tersangka MAA memberikan uang Rp 8 juta kepada tersangka ES sebagai bayaran.
Dari hasil penyidikan sementara, peristiwa tersebut berulang kali terjadi hingga empat kali dengan jumlah nominal pembayaran berbeda-beda.
Saat ini, kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap anak ini sudah masuk dalam proses penyidikan di Ditreskrimum Polda NTB.
Polisi telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan BAP terhadap beberapa saksi dan menyita dokumen terkait status anak korban.
Polisi juga sudah melakukan penyitaan terhadap Hp, untuk dapat membuktikan rekam digital yang mengungkap fakta peristiwa tersebut.
Puja mengatakan, modus yang digunakan tersangka ES dengan memberi iming-iming hadiah kepada korban dan mengajak adiknya bertemu dengan tersangka MAA dan menjanjikan akan diberikan hadiah handphone.
Atas kejadian ini, tersangka ES diduga telah melakukan eksploitasi seksual ekonomi terhadap anak.
“Hari ini di tanggal 10 Juni 2025 kami meningkatkan status ES dari saksi menjadi tersangka termasuk meningkatkan status MAA dari saksi menjadi tersangka,” ujar Puja.
Tersangka ES terancam dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) atau Pasal 88 Juncto Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Tersangka terancam dijerat dengan hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta.
Diberitakan sebelumnya, siswi SD menjadi korban prostitusi open BO hingga melahirkan anak.
Ironisnya, korban dijual oleh kakak kandungnya sendiri yang juga pernah menjadi korban prostitusi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: NUSA TENGGARA BARAT
-
/data/photo/2025/06/10/68483cc828f68.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Siswi SD di Lombok Hamil dan Melahirkan karena Dijual Kakak, Polisi Tetapkan 2 Tersangka
Regional
10 Juni 2025")
Siswi SD di Lombok Hamil dan Melahirkan karena Dijual Kakak, Polisi Tetapkan 2 Tersangka Regional 10 Juni 2025
-
Wamendagri: Kopdeskel Merah Putih dukung pemerataan program Presiden
kelurahan-kelurahan ini kan beda dengan desa-desa, jadi harus dipikirkan betul unit usahanya apa, kan berbeda. Kalau desa ada ternak, ada padi, misalnya ada beras, ada perikanan. Kalau di sini harus dihitung betul, supaya betul-betul prospektiflah un
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih ditujukan untuk mendukung pemerataan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat program pemerintah.
“Presiden memerintahkan semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai camat, kepala desanya ngebut untuk mempercepat terbentuknya di desa namanya Kopdes, di kelurahan, koperasi kelurahan gitu ya,” kata Bima saat meninjau Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa.
Dengan adanya Kopdeskel Merah Putih, pemerintah desa maupun kelurahan dapat membentuk unit usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Nantinya, setiap Kopdeskel Merah Putih akan diberikan dana pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp3 miliar.
Bima menyarankan agar pembentukan unit usaha menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti agen LPG, penyaluran sembako, hingga penyediaan minyak goreng. Saat ini, pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
Ia menekankan pemerintah daerah (pemda) dapat membantu Kopdeskel Merah Putih, terutama dalam hal pembiayaan legalitas badan hukum melalui jasa notaris. Selain itu, dirinya menjelaskan pemerintah akan memberikan pendampingan terhadap pengurus Kopdeskel Merah Putih.
“Koperasi kelurahan di Tugu ini akan mensejahterakan warga. Karena kenapa? Karena anggotanya milik semua warga, bukan hanya pengurus. Semakin banyak, semakin bagus. Yang penting disepakati tadi, ada iuran wajibnya, ada iuran pokoknya, begitu ya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bima menyebut percepatan pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Jabar secara keseluruhan telah mencapai 99 persen. Ia merinci masih terdapat sejumlah daerah yang belum mencapai 100 persen, salah satunya Kota Depok.
Untuk itu, dia mendorong jajaran Pemerintah Kota Depok agar mampu mengakselerasi pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
“Tadi saya titip, di kelurahan-kelurahan ini kan beda dengan desa-desa, jadi harus dipikirkan betul unit usahanya apa, kan berbeda. Kalau desa ada ternak, ada padi, misalnya ada beras, ada perikanan. Kalau di sini harus dihitung betul, supaya betul-betul prospektiflah unit usahanya,” pungkas Bima.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta Wali Kota Depok Supian Suri beserta jajaran.
Penerjemah: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
PMI Asal Lombok Tewas Misterius di Malaysia, Keluarga Curiga Dibunuh
Lombok, Beritasatu.com – Sahri Ramdan, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Desa Buwun Sejati, Lombok Barat, yang dikenal pendiam dan berencana pulang untuk menikah, kini hanya bisa kembali dalam keadaan tewas.
Kematiannya di Malaysia menyisakan kejanggalan yang membuat keluarga, terutama sang ayah, Jumantri yakin ada sesuatu yang tidak beres. Dia menduga tewasnya sang anak bukan sekadar kecelakaan.
Kronologi Tewasnya PMI di Malaysia
Semua bermula saat Sahri Ramdan bersama lima rekannya, tiga dari Buwun Sejati, satu dari Batu Mekar, dan satu dari Lombok Timur, pergi berburu ayam hutan setelah jam kerja.
Menurut penuturan Jumantri yang dia dapatkan dari informasi teman-teman Sahri di Malaysia, mereka keluar malam itu untuk mencari ayam di hutan.
“Kalau informasi dari anaknya yang mendapatkan informasi dari teman-teman dari Malaysia, mereka berenam keluar malam untuk mencari ayam di hutan setelah kerja,” jelas Jumantri pada Selasa (10/6/2025).
Perburuan itu sempat membuahkan hasil. Mereka berhasil mendapatkan seekor ayam.
Anehnya, setelah mendapatkan ayam, Sahri memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sementara itu, kelima temannya kembali lagi ke hutan untuk melanjutkan perburuan.
Nahas, sejak saat itu, Sahri tak kunjung kembali dan menghilang dari pantauan teman-temannya.
Pencarian pun dilakukan oleh teman-teman Sahri yang tersisa, hingga akhirnya Sahri ditemukan sudah tak bernyawa di tengah kebun.
Jasadnya segera dibawa ke rumah karyawan tempat mereka tinggal, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Namun, setibanya di sana, Sahri dinyatakan telah meninggal dunia.
Luka Aneh dan Kecurigaan Keluarga
Kematian PMI di Malaysia itu semakin diselimuti misteri dengan adanya luka aneh pada tubuh korban.
Jumantri mengungkapkan, anaknya mengalami luka di bagian dada dan paha. Informasi awal menyebutkan luka tersebut akibat diseruduk kerbau.
Namun, Jumantri meragukan informasi ini dan merasa ada yang janggal.
“Anak saya mengalami luka di bagian dada dan bagian paha. Informasinya, luka tersebut akibat diseruduk kerbau dan macam-macam info penyebab kematiannya,” kata Jumantri.
Kecurigaan Jumantri bukan tanpa alasan. Ia merasa luka yang diderita anaknya tidak konsisten dengan cedera akibat serudukan kerbau.
“Saya bingung, kalau diseruduk kerbau tidak mungkin cuma luka di bagian dada dan paha, pasti badannya remuk. Tapi badan korban ini biasa saja,” ujarnya.
Jumantri menggambarkan luka tersebut sebagai “kecil seperti luka tusuk.” Hal ini semakin menambah tanda tanya besar.
Hal yang paling membuat hati Jumantri gundah adalah pengakuan teman-teman Sahri yang seharusnya bersama korban saat kejadian. Mereka mengaku tidak mengetahui penyebab luka tersebut.
“Dari keterangan teman-temannya, mereka tidak tahu luka itu,” tambah Jumantri.
Kejanggalan ini diperkuat dengan sikap pengawas tempat Sahri bekerja di Malaysia yang tiba-tiba berhenti menghubungi keluarga. Hal ini memperkuat dugaan adanya konspirasi di balik kematian misterius PMI Lombok ini.
Penyelidikan Polisi dan Harapan Keadilan
Pihak berwajib di Malaysia telah mengambil tindakan serius terkait kasus ini.
Informasi yang diterima keluarga di Lombok menyebutkan, polisi telah memeriksa lima teman Sahri yang juga rekan kerjanya. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
“Dari info yang kami terima, polisi sudah memeriksa lima orang teman korban serta teman kerja korban dibawa ke kantor polisi,” ujar Jumantri.
Hal yang menjadi titik fokus penyelidikan adalah keterangan dari kelima teman korban yang terus berubah-ubah.
“Dan polisi di Malaysia belum melepas lima orang teman korban karena keterangan mereka selalu berbeda-beda,” ungkap Jumantri.
Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya mengungkap kebenaran di balik kematian misterius PMI asal Lombok ini.
Keluarga Sahri Ramdan, khususnya sang ayah, memiliki harapan besar terhadap proses hukum ini.
“Harapan kami sekeluarga agar para pelaku jika anak saya sebagai korban pembunuhan, agar dihukum sesuai dengan perbuatannya,” tegas Jumantri.
Impian Pernikahan yang Tak Kesampaian
Duka mendalam juga dirasakan oleh Hasini, ibunda Sahri Ramdan. Ia mengenang komunikasi terakhirnya dengan sang anak pada hari Jumat (6/6/2025), sesusai Sahri melaksanakan salat Iduladha.
Dalam percakapan terakhir itu, Sahri bercerita tentang rencana kepulangannya untuk menikah dan bahkan sudah ada calon istri.
“Sahri Ramdan terakhir berkomunikasi pada hari Jumat seusai melaksanakan salat Iduladha. Dia cerita mau pulang untuk menikah dan sudah ada calon istrinya,” tutur Hasini.
Sahri juga sempat menanyakan kabar semua anggota keluarganya, apakah sudah pulang ke rumah atau belum. Hasini, yang merasa heran dengan pertanyaan anaknya, sempat bertanya balik.
“Saya menanyakan kenapa kamu menanyakan semua keluargamu? Dia jawab kepingin ketemu sama keluarganya, ngumpul di rumah soalnya hari Lebaran,” kenang Hasini.
Percakapan terakhir itu diwarnai canda tawa. Sahri Ramdan, yang dikenal pendiam dan jarang menceritakan masalah yang dihadapinya terlihat begitu ceria.
“Dia juga mengajak saya bercanda-canda dan dia ini jarang berbicara apa masalah yang dihadapinya, dia ini pendiam,” imbuh Hasini.
Rencana pernikahan Sahri Ramdan sudah sangat matang. Ia berencana pulang untuk melangsungkan pernikahan pada Selasa (10/6/2025) ini.
Namun, takdir berkata lain. Tanggal yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi Sahri dan keluarganya, kini justru menjadi pengingat akan kepergiannya yang menyakitkan dan penuh misteri.
Kasus kematian misterius PMI asal Lombok ini menjadi cerminan pahit perjuangan para pekerja migran di negeri orang.
-
Wamendagri: Kebijakan rapat di hotel dorong pemulihan ekonomi daerah
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.
“Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang harus terus didorong, dimaksimalkan,” kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan.
Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada.
“Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, enggak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan,” ujarnya.
Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran.
Namun demikian, kegiatan tersebut diharapkan tetap mampu menggerakkan sektor ekonomi, terutama perhotelan, serta mengantisipasi dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Yang penting ekosistem perhotelan pariwisata kembali hidup,” tambah Bima.
Wamendagri juga meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing.
“Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda,” tambahnya.
Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak kepala daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Tomsi juga menyoroti pelaksanaan pengusulan lokasi untuk program Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.
Tomsi mengingatkan kepala daerah agar segera menyampaikan usulan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami mengingatkan kembali, sampai dengan minggu keempat, dari teman-teman belum mengusulkan maka kami akan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk pemeriksaan kepada kepala daerah yang masih belum mengusulkan,” tegas Tomsi.
Terakhir, ia berharap seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan di masing-masing kementerian dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perbaikan-perbaikan bisa dapat terus kita laksanakan sehingga membawa perubahan harga-harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat kita yang kita cintai,” katanya.
Rakor itu turut dihadiri Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta pejabat terkait lainnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Strategi NTB menggaet wisatawan untuk berkunjung
Mataram (ANTARA) – Lanskap laut biru dan perbukitan yang membentang adalah sumber daya besar bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi daerah maju dan berdaya saing dengan menempatkan pariwisata sebagai katrol pengungkit ekonomi.
Dalam peta jalan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 tertuang agenda pembangunan destinasi wisata berkelas dunia agar dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal.
“Kontribusi sektor pariwisata diharapkan meningkat dari 11,64 persen saat ini menjadi 12,60 persen minimal di tahun 2029,” kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal.
Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan dengan wilayah daratan selebar 1,96 juta hektare dan wilayah lautan seluas 2,79 juta hektare yang terdiri Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 2024-2044 menyebutkan luas kawasan pariwisata lebih kurang 32.808 hektare yang di antaranya adalah perairan kawasan Gili Indah, perairan kawasan Kuta, dan perairan kawasan Teluk Saleh.
Walau ada beragam objek wisata menawan mulai dari pantai, destinasi menyelam dan berselancar, pendakian, paralayang, hingga kuliner, namun angka statistik memperlihatkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah ketimbang sektor pertambangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketika ekspor konsentrat tambang nihil, maka situasi itu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year yang mengalami kontraksi sebesar minus 1,47 persen pada triwulan I 2025.
Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 41,05 persen yang diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yang mengalami minus 1,67 persen, dan komponen pengeluaran rumah tangga terkontraksi sebesar 1,09 persen.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memacu diversifikasi dengan meningkatkan kontribusi dari berbagai lapangan usaha lainnya, seperti pariwisata agar andil tambang terhadap roda ekonomi daerah bisa diperkecil pelan-pelan.
Optimalisasi MICE
Kegiatan pariwisata untuk bisnis atau akrab dikenal MICE yang merupakan akronim dari meeting (pertemuan), incentive (insentif), convention (konvensi), dan exhibition (pameran) menjadi harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Kegiatan MICE menarik minat orang-orang untuk berkunjung ke suatu daerah. Peserta acara seringkali memanfaatkan waktu luang mereka untuk menjelajahi berbagai destinasi lokal, memperpanjang masa tinggal, atau datang kembali sebagai turis biasa.
Nusa Tenggara Barat yang dilalui garis Wallace memiliki infrastruktur pendukung berupa bandara internasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hotel berbintang, dan jalan bypass yang menghubungkan Lombok Tengah hingga Kota Mataram.
MotoGP Mandalika yang digelar setiap tahun sejak 2022 sampai saat ini menjadi bukti bahwa Nusa Tenggara Barat mampu menjadi tuan rumah acara internasional yang memberikan eksposur besar dalam mendongkrak jumlah kunjungan turis.
Pemerintah NTB menargetkan setiap bulan minimal ada satu kegiatan MICE tier 1 dalam level nasional maupun internasional dengan jumlah kunjungan peserta mencapai lebih dari 10 ribu orang.
Kegiatan MICE non-pemerintah yang melibatkan banyak orang, seperti olahraga, hiburan, dan bakti sosial menjadi tumpuan di tengah situasi penghematan anggaran yang terjadi saat ini.
Pada Mei 2025, kejuaraan dunia paralayang yang mendatangkan peserta dari 9 negara dan kunjungan 38 delegasi dari berbagai kedutaan serta atase negara asing adalah pemantik awal MICE non-pemerintah yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Lombok pada April 2025 mencapai 7.812 orang, angka itu naik 43,58 persen dari bulan sebelumnya. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 1,43 juta orang atau naik 35,74 persen dari Maret 2025.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) meminta agar pemerintah NTB serius mengelola potensi pariwisata yang besar, salah satunya kawasan Gili Tramena (Trawantan, Meno, dan Air) di Lombok Utara yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.
Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard berharap ragam kawasan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat mampu menarik investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mendukung pembangunan di berbagai sektor pariwisata.
Konektivitas antar-destinasi
Sebanyak dua pulau besar dan 401 pulau-pulau kecil yang menyusun Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran umum mengenai tantangan yang dihadapi dalam aspek pengembangan sektor pariwisata.
Jalur kapal cepat baru dari Sanur di Denpasar langsung menuju Senggigi di Lombok Utara, serta dari Sanur langsung menuju ke Mandalika di Lombok Tengah kini sedang diurus perizinannya oleh pemerintah NTB.
Pembukaan jalur kapal cepat dari Bali ke Lombok bertujuan untuk menghidupkan kembali Senggigi yang mati suri dan meningkatkan gairah kunjungan turis ke Mandalika. Apalagi kini Bali sudah penuh sesak dipadati oleh turis-turis dari berbagai daerah dan berbagai negara.
Konsultasi intensif dengan Kementerian Perhubungan juga terus dilakukan oleh pemerintah NTB untuk membangun fasilitas akomodasi pesawat amfibi agar bisa mempermudah akses turis ke berbagai destinasi wisata dan resort.
Pesawat amfibi adalah salah satu jenis pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat di atas air. Pesawat amfibi memainkan peran penting dalam transportasi udara, terutama di wilayah perairan dan kepulauan.
Saat ini hanya ada satu rute penerbangan pesawat amfibi di Nusa Tenggara Barat. Pesawat amfibi non-komersial berkapasitas delapan penumpang itu dioperasikan oleh AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Bandara Internasional Lombok menuju Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kemudahan akses pariwisata adalah faktor penting dalam pengembangan pariwisata di wilayah maritim. Semakin mudah akses ke suatu destinasi, maka semakin besar pula peluang turis untuk mendatangi destinasi tersebut.
Konektivitas antar-destinasi melalui layanan kapal cepat dan pesawat amfibi komersial merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah kepulauan, seperti Nusa Tenggara Barat.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025 -
Parah! Harga Beras di Indonesia Ada yang Tembus Rp 54 Ribu/Kg
Jakarta –
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Harga beras tertinggi bahkan mencapai Rp 54.000/kilogram (kg).
Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan untuk zona 1, telah terjadi kenaikan harga beras pada minggu pertama Juni 2025 sebesar 0,72%. Kenaikan ini dibandingkan minggu keempat Mei 2025.
“Harga beras di zona 1 masih berada di dalam rentang HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu di antara medium dan premium dan kemudian di sini harga beras di zona 1 terlihat mengalami kenaikan sebesar 0,72% dibandingkan Mei 2025,” kata dia dalam rapat inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Selasa (10/6/2025).
Saat ini rata-rata harga beras di zona 1 Rp 14.126/kg. Meski begitu, menurut BPS harga itu masih dalam rentan Harga Eceran Tertinggi (HET) baik medium dan premium.
BPS mengungkap 10 daerah yang mengalami kenaikan beras, yakni Kabupaten Wakatobi Rp 17.455/kg, Kabupaten Buton Utara Rp 16.863/kg, Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 16.492/kg, Kabupaten Kep Siau Tagulandang Biaro Rp 16.492/kg, Kabupaten Dompu Rp 16.432/kg.
Kemudian Kabupaten Empat Lawang Rp 16.000/kg, Jakarta Timur Rp 15.843/kg, Jakarta Utara Rp 15.755/kg, Lampung Rp 15.748/kg, dan Surabaya Rp 15.729/kg.
BPS juga mencatat harga rata-rata beras di zona 2 masih dalam rentang HET. Pada minggu pertama Juni 2025 naik sebesar 0,29%. Harga beras tertinggi terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yakni mencapai Rp 18.082/kg.
Lebih lanjut rata-rata harga beras di zona 3 naik 0,29% dibandingkan dengan Mei 2025. Kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras tertinggi yakni Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah Rp 54.772/kg.
“Kemudian diikuti oleh Kabupaten Puncak (Rp 45.000/kg), Kabupaten Pegunungan Bintang (Rp 40.000/kg) dan seterusnya,” jelasnya.
Sebagai catatan, BPS menghitung rata-rata harga beras mencakup dua harga baik dari kualitas medium dan premium.
Sebagai informasi, harga beras dikatakan mengalami kenaikan jika berada di atas HET. Untuk zona 1, HET beras medium Rp 12.500/kg dan premium Rp 14.900/kg. Zona 1 terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg dan premium Rp 15.400/kg. Zona 2 terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.
Harga beras medium di zona 3 Rp 13.500/kg dan premium Rp 15.800/kg. Zona 3 meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya.
(acd/acd)
-
Tempat Nobar Jepang vs Timnas Indonesia di Surabaya, Jogja hingga Solo
Jakarta, Beritasatu.com – Pertandingan Jepang vs Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 memang tidak lagi menentukan bagi kedua tim. Namun, antusiasme suporter yang ingin menyaksikan nonton bareng (nobar) tak padam.
Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Timnas Indonesia sukses melangkah ke ronde keempat kualifikasi. Meski begitu, laga yang akan digelar di Stadion Suita, Osaka, pada Selasa (10/6) pukul 17.35 WIB ini tetap diprediksi berlangsung seru.
Meski laga ini bisa dibilang tanpa tekanan, risiko cedera dan akumulasi kartu menjadi hal yang perlu diwaspadai. Pemain seperti Jay Idzes dan Calvin Verdonk bisa saja diistirahatkan karena akumulasi kartu kuning.
Tak sedikit suporter di Indonesia yang antusias ingin menyaksikan laga pamungkas grup C ini. Untuk itu, sejumlah kota seperti Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Solo menyediakan tempat nobar bagi masyarakat yang ingin menyemarakkan pertandingan bersama.
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar lokasi nobar Jepang vs Timnas Indonesia di Yogyakarta, Solo, Surabaya, hingga Malang:
Nobar Jepang vs Timnas Indonesia di Yogyakarta
Beberapa tempat di Yogyakarta sudah menyiapkan layar besar untuk menyambut antusiasme penonton.
Kamari Working & Space: Jalan Tamantirto Kasihan BantulLega Legi Kopi & Resto: Jalan Raya Randugowang, SlemanLing-Lung Kopi & Eatery: Jalan Perumnas, nomor 50C, SlemanEdirne Coffee & Space: Jalan Bima Dusun NglabanGofee Yogyakarta Wahid Hasyim: Jalan Wahid Hasyim, CondongcaturNobar Jepang vs Timnas Indonesia di Solo
Solo juga tak ketinggalan memfasilitasi nobar untuk para pendukung setia.
Konco Space Colomadu: Jalan Galuh Kencana, KaranganyarKonco Space Makamhaji: Jalan Slamet Riyadi, nomor 357, SukoharjoVideotron BNI Solo: Depan Balai Kota Solo, Jalan Jend SudirmanNobar Jepang vs Timnas Indonesia di Surabaya
Di Surabaya, pengunjung bisa menyaksikan laga sembari menikmati sajian makanan dan minuman.
Sae Point: Jalan H Anwar Hamzah, SidoarjoKopi Bujend: Jalan Dharmahusada Utara, nomor 11Warkop Bukan Hanya Kopi: Jalan Flores, nomor 331 (datang 1 jam sebelum kick off)Black Label Grill and Chill: Jalan Ngagel Jaya Utara, nomor 24Deja-Vu Coffee & Eatery: Jalan Ngagel Jaya Selatan 33 (reservasi via Instagram @cafedejavu2012)Mab.Coffee: Jalan Medokan Asri Barat Blok MA 1, nomor 22Tarantula Coffee: Kedung Sroko 135Nobar Jepang vs Timnas Indonesia di Malang
Warga Malang juga bisa turut memeriahkan laga seru ini di beberapa lokasi berikut:
Kopi Ortu: Jalan Terusan Kawi, nomor 5Maliki Plaza: Jalan Sunan Kalijaga, nomor 46, DinoyoKopi Sisi Lain: Jalan Terusan Sudimoro, nomor 7ATW Cafe & Eatery: Jalan Saxophone, TunggulwulungPlus Coffee & Space: Jalan Pamenang, DauTaman Krida Budaya Malang: Jalan Soekarno Hatta, nomor 7
Menonton pertandingan Jepang vs Timnas Indonesia secara langsung di tempat nobar bisa menjadi pengalaman seru, apalagi jika dinikmati bersama teman dan komunitas pecinta sepak bola. Jangan lewatkan momen ini dan pilih lokasi nobar terdekat di kota Anda!
-
Human Initiative dan TDV Salurkan 730 Sapi Kurban ke 136 Desa di Indonesia
Jakarta, Beritasatu.com – Turkiye Diyanet Vakfı (TDV) bekerja sama dengan Human Initiative menyalurkan program kurban 2025 untuk masyarakat Indonesia. Sebanyak 730 ekor sapi telah disalurkan ke tiga provinsi, sembilan kota/kabupaten, dan 136 desa. Wilayah distribusi tersebut meliputi Gorontalo, Maluku Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Barat.
Program ini berhasil menjangkau lebih dari 63.510 pemegang hak program (PHP) di berbagai pelosok Tanah Air. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa kerja sama antarbangsa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang selama ini kurang merasakan pemerataan distribusi daging kurban.
Human Initiative sebagai mitra strategis memastikan distribusi dilakukan secara tepat sasaran, terutama ke daerah-daerah terpencil yang minim akses bantuan.
“Program ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas negara untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Human Initiative terus berupaya memastikan hewan kurban sampai ke pelosok-pelosok yang sulit dijangkau,” ujar VP Operation Human Initiative Romi Ardiansyah, Senin (9/6/2025).
Pelaksanaan program di lapangan turut disaksikan oleh perwakilan TDV dan Kementerian Agama Turki.
Bilal Aksoy dari Kementerian Agama Turki, Muhsin Koçak selaku Koordinator Lapangan TDV, dan Hulusi Golpınar yang bertugas khusus di Kabupaten Lombok Utara hadir untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan penuh keberkahan.
TDV merupakan lembaga kemanusiaan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Turki. Sejak 1975, TDV telah aktif di lebih dari 100 negara, menyalurkan amanah kurban dan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Turki kepada masyarakat dunia, termasuk Indonesia.
Dengan semangat persaudaraan dan kemanusiaan, program kurban ini menjadi pengingat bahwa kasih sayang dan kepedulian tidak mengenal batas negara. Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah penerima manfaat, menyambut program ini dengan antusias sebagai bentuk solidaritas yang menguatkan.
-
Respons Bima Arya Soal Wacana Pembentukan Provinsi Tangerang Raya
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya angkat bicara dalam menanggapi isu yang berkembang terkait rencana pemekaran wilayah Provinsi Banten untuk membentuk calon provinsi baru bernama Provinsi Tangerang Raya.
Isu tersebut mencuat seiring dengan wacana beberapa daerah, termasuk Kota Tangerang Selatan, yang dikabarkan berencana “pamit” dari Provinsi Banten dan bergabung bersama sejumlah wilayah lain membentuk provinsi baru.
Namun, Bima Arya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pencabutan moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Belum ada rencana pencabutan moratorium pemekaran,” ujar Bima singkat saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Senin (9/6/2025).
Sekadar informasi, terdapat sejumlah wilayah yang disebut akan bergabung dalam Provinsi Tangerang Raya berdasarkan wacana yang berkembang. Mulai dari kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, dan kabupaten Tangerang.
Ketiga daerah ini saat ini berada di bawah naungan Provinsi Banten. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, muncul dorongan dari sejumlah tokoh dan elemen masyarakat lokal agar ketiganya membentuk provinsi tersendiri dengan nama Tangerang Raya, mengingat pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan yang pesat.
Meski begitu, wacana ini masih berada pada tahap usulan dan belum masuk ke proses legislasi formal. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, juga belum memberikan sinyal persetujuan atas pembentukan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Tangerang Raya.
-
Jelajah Pangan 2025: Kementan Pede Produksi Jagung untuk Pakan Surplus Tahun Ini
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok jagung untuk pakan ternak bakal mencukupi kebutuhan dalam negeri sepanjang tahun ini.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tanaman Pangan Kementan, Akhmad Musyafak menuturkan, kebutuhan jagung untuk pakan diperkirakan mencapai 12 juta ton hingga 13 juta ton hingga Desember 2025 ini. Sementara, kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 636.000 ton.
Dengan begitu, kebutuhan jagung secara total mencapai 13,63 juta ton hingga 14 juta ton pada tahun ini. Adapun, produksi jagung tahun ini diperkirakan mencapai 16,68 juta ton.
“Nah dengan estimasi produksi seperti itu, kita optimis bahwa kebutuhan pakan jagung untuk pakan ternak itu akan bisa terpenuhi semua,” kata Akhmad kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).
Dia merinci realisasi produksi jagung sepanjang Januari hingga Juni 2025 telah mencapai 8,07 juta ton. Dengan realisasi tersebut, dia optimistis target produksi 16,68 juta ton itu bisa tercapai pada akhir tahun.
Akhmad menjelaskan, pihaknya memiliki sasaran tanam sekitar 3 juta hektare (Ha) di seluruh Indonesia. Selain itu, dari pihak Polri telah menyiapkan lahan sekitar 1 juta hektare. Menurutnya, lahan itu juga bisa menopang target produksi jagung tahun ini.
“Harapan kami yang ke depannya sampai Desember bisa tercapai. Jadi itu produksi dalam negerinya posisinya seperti itu,” ucap Akhmad.
Senada, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai produksi jagung di dalam negeri diperkirakan berada di level 16 juta ton sepanjang tahun ini. Sedangkan, konsumsi jagung secara total mencapai 14,8 juta ton.
Adapun khusus pakan ternak, kebutuhan jagung diproyeksi mencapai 9,78 juta ton. Dengan kata lain, produksi jagung dalam negeri masih surplus.
Kendati demikian, dia menilai distribusi jagung untuk pakan ternak masih menghadapi tantangan logistik. Eliza menjelaskan, sentra produksi jagung nasional berada di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Selatan, sedangkan peternakan mayoritas berada di Sumatera Barat dan Jawa Barat.
“Jadi terkendala oleh biaya logistik yang tinggi dan infrastruktur pasca-panen yang terbatas,” kata Eliza.
Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, biaya pakan juga porsinya cukup besar.
“Agar bisa bersaing harga ternaknya, maka [biaya] pakannya harus diefisienkan,” kata Eliza.