Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Mendagri tegaskan kepala daerah wajib mendukung PSN

    Mendagri tegaskan kepala daerah wajib mendukung PSN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib mendukung percepatan realisasi Program Strategis Nasional (PSN).

    Mendagri mengingatkan, dukungan terhadap PSN merupakan amanat undang-undang (UU). Dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung PSN. Apabila tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

    “Kalau enggak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” kata Tito di Jakarta, Kamis..

    Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN).

    Ia menekankan, program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lainnya memerlukan dukungan aktif dari DPRD agar dapat berjalan optimal.

    Selain PSN, Mendagri juga menyoroti peran DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen.

    Namun, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

    “Pertumbuhan ekonomi juga, nasional, itu sangat dipengaruhi kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum (Ketum) ADKASI Siswanto menyampaikan harapannya agar Mendagri dapat menjadi pelindung bagi marwah DPRD di seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan, posisi DPRD memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi menyebut DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov NTB dan PLN pacu energi bersih dari laut dan matahari

    Pemprov NTB dan PLN pacu energi bersih dari laut dan matahari

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama PLN menargetkan bauran energi bersih mencapai 25 persen pada tahun 2034. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan yang memanfaatkan potensi alam seperti tenaga surya dan arus laut.
    (Kusnandar/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres minta AMIKOM kembangkan kurikulum berbasis AI di kampus

    Wapres minta AMIKOM kembangkan kurikulum berbasis AI di kampus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Universitas AMIKOM Yogyakarta untuk mengembangkan kurikulum berbasis teknologi digital, termasuk dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

    Hal itu disampaikannya saat menerima jajaran pimpinan Universitas AMIKOM Yogyakarta di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat dukungan pemerintah terhadap peningkatan literasi dan penguasaan teknologi digital di lingkungan perguruan tinggi.

    Hal ini sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa penguasaan teknologi digital merupakan bagian penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Sehingga, inovasi dan penguasaan teknologi menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun generasi unggul dan meningkatkan daya saing nasional di era transformasi digital.

    Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga berharap AMIKOM dapat menjadi pelopor dalam mendorong pendidikan tinggi yang responsif terhadap perkembangan teknologi global.

    “Selama ini kan banyak orang berbicara tentang peran AI menggantikan beberapa profesi, justru di sini kita bicarakan bagaimana kita kreatif, kita manfaatkan AI, istilahnya kita harus kreatif sampai mati tentang pemanfaatan AI, bukanlah takut dengan AI,” kata Ketua Pembina Yayasan AMIKOM Idris Purwanto dalam keterangannya usai pertemuan.

    Lebih jauh, Idris mengungkapkan bahwa Wapres juga mendorong lembaga pendidikan agar dapat menjadi bagian dari solusi dalam menjawab tantangan pengembangan teknologi digital di Indonesia.

    Untuk itu, sinergi antara institusi pendidikan dengan pemerintah dan pelaku industri digital menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ekosistem tersebut, Yayasan AMIKOM bersama PT Mataram Surya Visi Sinema (MSV Studio) telah membangun laboratorium animasi mahasiswa di lingkungan kampus AMIKOM.

    MSV Studio yang selama ini dikenal sebagai produsen film animasi 2D, kini tengah mengembangkan produksi film animasi 3D.

    Komisaris MSV Studio Aryanto Yuniawan menambahkan bahwa Wapres menyambut baik berbagai inisiatif yang tengah dijalankan AMIKOM, termasuk pengembangan pusat penelitian AI untuk animasi, produksi film animasi, serta pembentukan laboratorium mahasiswa sebagai bootcamp animasi.

    Menurut Aryanto, dukungan Wapres terhadap pemanfaatan AI dalam dunia animasi menjadi dorongan besar bagi kemajuan industri kreatif digital di tanah air.

    “Harapan kami adalah proses perkembangan AI di Indonesia ini makin bisa lebih maju sebagai tools untuk mempercepat, kemudian membuat efektif dan efisiensi bagi perkembangan bisnis animasi di Indonesia ini,” ujarnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga mulai kembangkan TBBM di Maumere NTT

    Pertamina Patra Niaga mulai kembangkan TBBM di Maumere NTT

    Kupang, NTT (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga mulai mengembangkan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memperkuat energi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.

    Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Kamis, mengatakan proyek pengembangan Terminal BBM Maumere merupakan bagian dari komitmen memperkuat keandalan pasokan energi nasional.

    “Ketahanan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh wilayah. Melalui pembangunan pengembangan Terminal BBM Maumere, kami berupaya menghadirkan infrastruktur energi yang andal dan efisien,” katanya.

    Heppy juga menegaskan Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memperluas jaringan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia.

    Sebelumnya, perusahaan telah menyelesaikan pembangunan Terminal LPG Bima di NTB yang mulai beroperasi akhir 2023, serta pengembangan terminal lainnya di Jayapura, Ambon, dan Kupang.

    Menurut dia, keberadaan infrastruktur ini diyakini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, serta menjadi fondasi penting bagi kemajuan kawasan timur Indonesia,” tambah Heppy.

    Pembangunan untuk pengembangan Terminal BBM Maumere akan dilaksanakan oleh Konsorsium PT Nindya Karya-PT Bangun Bejana Baja (KSO NK-BBB), dengan pengawasan langsung oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Proyek pengembangan Terminal BBM Maumere ini merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM No. 2157 K/10/MEM/2017 mengenai penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di wilayah yang memerlukan penguatan infrastruktur energi.

    Senior Vice President QHSSE PT Nindya Karya Dedikasi Firansyah, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada konsorsium NK-BBB untuk melaksanakan proyek strategis ini.

    “Kami merasa bangga dapat ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur energi yang vital ini. Terminal BBM Maumere bukan sekadar proyek konstruksi, tetapi merupakan simbol pemerataan energi dan komitmen negara dalam membangun Indonesia dari wilayah pinggiran,” ujar Firansyah.

    Ia menambahkan Nindya Karya bersama mitra konsorsium berkomitmen penuh menjalankan proyek ini dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, keselamatan kerja, kualitas mutu, dan ketepatan waktu.

    Dedikasi juga menyampaikan harapan agar sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin kuat hingga proyek ini selesai dan memberikan manfaat maksimal.

    “Kami optimis proyek ini akan selesai dengan hasil terbaik dan menjadi contoh sukses kolaborasi antar-BUMN dalam mendukung ketahanan energi nasional,” sebutnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa retret gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    “Yang terdaftar itu 93, tetapi kami menerima enam surat permohonan untuk tidak mengikuti karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Memang kalau dipelajari, kondisinya memang tidak memungkinkan begitu,” kata Bima di Sumedang, Kamis.

    Bima menjelaskan, peserta terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik, namun tidak sempat mengikuti retret gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sempat digugat hasil pilkadanya ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan tidak berlanjut dan ketiga, mereka yang baru dilantik setelah melalui pemungutan suara ulang (PSU).

    “Ada sejumlah kepala daerah lagi di ujung nanti yang belum mengikuti retret karena memang belum selesai, seperti Barito Utara ini kan masih PSU kembali,” kata Bima.

    Dia mengatakan sebelum mengikuti rangkaian retret, para peserta dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6).

    Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.

    “Para peserta akan tiba Minggu pukul 12.00 WIB dan disambut resmi oleh Rektor IPDN dan saya mewakili Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Bima mengatakan retret secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

    “Dan retreat gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga Mulai Pengembangan Terminal BBM di Maumere – Page 3

    Pertamina Patra Niaga Mulai Pengembangan Terminal BBM di Maumere – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Patra Niaga resmi memulai Proyek Pengembangan Terminal BBM Maumere sebagai bentuk komitmen memperkuat keandalan pasokan energi nasional, terutama di wilayah timur Indonesia. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting yang berlangsung di Capa Resort Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (18/6/2025). 

    Proyek pengembangan Terminal BBM Maumere ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri ESDM No. 2157 K/10/MEM/2017 mengenai penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di wilayah yang memerlukan penguatan infrastruktur energi.

    Pembangunan untuk pengembangan Terminal BBM Maumere akan dilaksanakan oleh Konsorsium PT Nindya Karya – PT Bangun Bejana Baja (KSO NK-BBB), dengan pengawasan langsung oleh PT Pertamina Patra Niaga.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan komitmen dan langkah strategis untuk menjawab tantangan distribusi energi di wilayah timur. “Ketahanan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga akses yang merata bagi seluruh wilayah. Melalui pembangunan pengembangan Terminal BBM Maumere, kami berupaya menghadirkan infrastruktur energi yang andal dan efisien,” ujarnya.

    Heppy juga menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen memperluas jaringan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia. Sebelumnya, perusahaan telah menyelesaikan pembangunan Terminal LPG Bima di NTB yang mulai beroperasi akhir 2023, serta pengembangan terminal lainnya di Jayapura, Ambon, dan Kupang. Keberadaan infrastruktur ini diyakini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, serta menjadi fondasi penting bagi kemajuan kawasan timur Indonesia,” pungkas Heppy.

  • Kami Sediakan Satu Juta Unit

    Kami Sediakan Satu Juta Unit

    JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah

    mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengejar target untuk percepatan penyediaan rumah layak huni di wilayah pesisir, pedesaan dan perkotaan.

    “Kami sedang menyiapkan pembangunan rumah sekitar 1 juta unit. Kita utamakan rumah vertikal,” tutur Wamen Fahri melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Rabu, 19 Juni.

    Dengan kondisi lahan yang terbatas, jelasnya, konsep hunian bertingkat yang murah bisa cepat dibangun dan sehat menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan isu pemukiman perkotaan. 

    “Kita ingin perbaiki Kawasan kumuh dan menata pinggiran kali,” tambahnya.

    Sebelumnya, Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke pabrik Tatalogam Group di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung proses produksi rumah prefabrikasi dan membahas potensi pengembangannya sebagai solusi percepatan penyediaan hunian rakyat.

    Wamen Fahri didampingi oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Edward Abdurrahman, serta jajaran pejabat terkait. 

    Rombongan diterima oleh Komisaris Tatalogam Group, Wulani Wihardjono Rismono Bersama dengan Direktur PT Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi dan jajaran manajemen PT Tatalogam Lestari dan PT Tata Metal Lestari, bagian dari Tatalogam Group.

    Pada kesempatan itu, selain mengunjungi fasilitas produksi pelapisan baja galvalume dan galvanis serta roll forming atap dan profil baja ringan, Wamen Fahri Hamzah juga diajak untuk mengunjungi rumah instan Domus produksi PT Tatalogam Lestari.

    “Saya lihat rumah yang disiapkan oleh Tatalogam ini sudah sangat cocok untuk program percepatan Pembangunan hunian rakyat,” ujarnya di sela-sela kunjungan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan oleh Wamen Fahri Hamzah

    beserta jajarannya. 

    “Kami siap mendukung pemerintah untuk penyediaan hunian yang sesuai dengan standar teknis bangunan hunian tetap,” tegasnya. 

    Menurut Stephanus, Tatalogam Group memiliki teknologi rumah prefabrikasi yang dapat dibangun dengan cepat, harga terjangkau, dan tahan gempa. 

    Dia menegaskan, rumah dengan system modular berbasis baja ringan seperti produk Domus yang dikembangkan Tatalogam memiliki potensi besar untuk mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah.

    Dari kunjungan tersebut, dia berharap ada kolaborasi erat antara pemerintah dengan pelaku industri, termasuk dalam merancang pilot project nasional rumah hunian vertikal dari baja ringan.

    “Kami harap ke depan ada pilot project pengembangan rumah beserta dengan pengujian teknis bersama antara Kementerian PKP, asosiasi, dan dunia usaha. Tanpa regulasi yang akomodatif, inovasi tidak akan berkembang secara optimal,” tegasnya.

    Sekadar diketahui, selain untuk hunian tetap, rumah Domus Tatalogam Lestari telah digunakan dalam sejumlah proyek rehabilitasi dan relokasi bencana.

    Bekerja sama dengan Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1994 ini telah membangun ribuan unit rumah tahan gempa di berbagai daerah antara lain Cianjur, Pasaman, Luwuk Utara, Konawe Utara, Mamuju dan Sumbawa.

  • Wamendagri tinjau kesiapan retret kepala daerah di IPDN Jatinangor

    Wamendagri tinjau kesiapan retret kepala daerah di IPDN Jatinangor

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meninjau kesiapan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang akan digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 22 hingga 26 Juni 2025.

    Bima memastikan seluruh fasilitas siap digunakan, termasuk akomodasi dan ruang kelas untuk para peserta yang terdiri dari 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    “Saya sudah mencoba menginap di sini, mencoba nginap di barak praja, dan rasanya tak perlu AC ya, perlunya selimut. Tak mungkin pakai AC, itu dingin sekali. Jadi cukup apa adanya, seperti itu,” kata Bima di Sumedang, Kamis.

    Bima menyampaikan bahwa seluruh fasilitas ruang kelas telah disiapkan, namun akan dilakukan penyesuaian apabila ada peserta yang mengalami kendala dalam mengakses lokasi tertentu.

    “Kalau ternyata ada kendala bagi kepala daerah tertentu, kami pasti akan menyesuaikan dan menggeser ke lokasi lain yang lebih nyaman,” ujarnya.

    Dia mengatakan retret secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

    “Dan retret gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional,” kata dia.

    Bima mengatakan materi dalam retret gelombang kedua tersebut tidak jauh berbeda dengan materi pada retret kepala daerah gelombang pertama, 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait dengan program prioritas,” ujar Bima.

    Menurut dia, salah satu materi yang akan disampaikan dalam retret tersebut adalah soal hak dan kewajiban sebagai kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

    “Selain itu, juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajiban mereka,” ujarnya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stuntinghub dari Telkom: Solusi Berbasis Teknologi yang Berdayakan Masyarkat Lokal – Page 3

    Stuntinghub dari Telkom: Solusi Berbasis Teknologi yang Berdayakan Masyarkat Lokal – Page 3

    Sebagai bagian dari intervensi gizi, program yang dihadirkan Telkom juga mencakup pelaksanaan 90 Hari Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak dengan status gizi buruk.

    Menu makanan yang diberikan dirancang berbasis pangan lokal seperti nasi jagung, sayur kelor, pepes ikan, dan bubur labu, yang dimasak kader kesehatan lokal secara mandiri menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan setempat. Distribusi makanan dilakukan setiap hari ke rumah-rumah sasaran.

    Program itu dilaksanakan di Senaru, Pamekasan, dan Makassar, dengan respons positif dari masyarakat.

    Di masing-masing wilayah, kader kesehatan tidak hanya menjalankan pemantauan gizi, namun juga berperan sebagai agen perubahan yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

    “Kami tinggal di kaki gunung, kadang akses ke puskesmas susah. Dengan adanya program ini, kader sering datang membawa makanan sehat dan memeriksa perkembangan anak saya. Saya juga diajari cara memasak dari bahan yang ada di kebun sendiri,” ujar warga Desa Senaru, NTB Liana Sari.

     

    (*)

  • Alasan Malam 1 Suro Dianggap Sakral dalam Budaya Jawa, Begini Sejarahnya

    Alasan Malam 1 Suro Dianggap Sakral dalam Budaya Jawa, Begini Sejarahnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Malam 1 Suro, yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Islam, bukan sekadar pergantian tahun baru Hijriyah. Bagi masyarakat Jawa, malam ini memiliki nilai spiritual dan historis yang mendalam. Sejarahnya berakar pada penyesuaian dua sistem kalender, yakni kalender Hijriyah yang berbasis bulan (lunar) dan kalender Jawa yang sebelumnya mengikuti sistem Saka.

    Penetapan awal kalender Hijriyah secara resmi dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan Islam. Beliau menetapkan tahun pertama Hijriyah berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, sebuah momentum penting dalam sejarah Islam. Kalender ini pun mulai diadopsi oleh berbagai wilayah muslim, termasuk di tanah Jawa.

    Pada abad ke-17, tepatnya tahun 931 H atau sekitar 1443 Jawa, terjadi peristiwa penting yang mengukuhkan makna 1 Suro dalam sejarah lokal. Sunan Giri II, ulama dan tokoh penting dari Wali Songo, melakukan sinkronisasi antara kalender Islam dan kalender Jawa. Inisiatif ini menjadi pondasi awal dari sistem kalender Jawa-Islam yang berlaku hingga kini.

    Kemudian, pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram Islam, penyesuaian ini diperkuat. Sultan Agung bukan hanya seorang pemimpin kerajaan, tapi juga seorang reformis budaya dan religius. Ia memiliki visi besar untuk menyatukan masyarakat Jawa yang saat itu hidup dalam keragaman budaya dan agama.

    Sultan Agung menyadari bahwa penyatuan kalender dapat menjadi simbol persatuan. Ia kemudian menetapkan kalender Jawa-Islam, di mana 1 Suro dijadikan permulaan tahun. Hal ini bukan tanpa alasan: Sultan Agung ingin menyatukan kekuatan rakyat Jawa dalam perjuangan menghadapi kolonialisme Belanda di Batavia, tanpa harus terpecah karena perbedaan sistem waktu dan keyakinan.

    Sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan budaya, Sultan Agung juga menetapkan bahwa pada setiap Jumat Legi yang bertepatan dengan 1 Suro, seluruh lapisan masyarakat diundang untuk mengikuti pengajian, haul (peringatan kematian ulama besar), dan ziarah ke makam tokoh-tokoh Islam seperti Sunan Giri dan Sunan Ampel. Tradisi inilah yang kemudian menjadikan Malam 1 Suro sebagai malam yang disucikan.
    Hingga kini, Malam 1 Suro masih dianggap sebagai waktu yang sakral.

    Banyak masyarakat Jawa memilih untuk tidak mengadakan pesta atau acara hiburan, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual malam tersebut. Aktivitas seperti tirakat, doa bersama, ziarah kubur, hingga prosesi budaya seperti kirab pusaka, menjadi bagian dari perayaan yang penuh makna. (fyi/ian)