Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Indonesia-Jerman Resmikan 2 Program Baru, Perkuat Jalur Aman Buat Pekerja Migran – Page 3

    Indonesia-Jerman Resmikan 2 Program Baru, Perkuat Jalur Aman Buat Pekerja Migran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama dalam mendukung migrasi tenaga kerja yang aman dan adil lewat peluncuran dua program baru, yakni MOVE-ID dan Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM).

    Program MOVE-ID, atau Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia, dikembangkan oleh GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) atas mandat Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), dan kini telah resmi hadir di Bandung dan Mataram.

    Sementara itu, Goethe-Institut Indonesien meresmikan KSM yang akan menjadi pusat koordinasi untuk migrasi tenaga kerja terampil dari kawasan Asia Tenggara ke Jerman, sekaligus memberi dukungan pelatihan bahasa dan persiapan budaya bagi calon pekerja migran.

    Acara peluncuran ini diawali dengan dialog antara Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, yang menyoroti pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan global.

    “Tantangan demografi Jerman dan angkatan kerja Indonesia yang muda dan terampil membuka kesempatan untuk menciptakan kemitraan kukuh yang didasarkan atas rasa saling menghormati, serta tanggung jawab dan tujuan bersama,” ujar Ina Lepel dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    “Hari ini merupakan tonggak penting dalam komitmen bersama kita untuk menciptakan peluang yang adil, transparan dan aman bagi mobilitas tenaga kerja antara Jerman dan Indonesia,” lanjutnya.

    Bertanggung Jawab

    Senada, Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya migrasi tenaga kerja yang dikelola secara bertanggung jawab.

    “Meningkatkan kualitas hidup dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, serta memastikan mereka mendapatkan hak-haknya dengan baik, merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

    Ia juga menekankan bahwa KP2MI berkomitmen membuka jalur penempatan tenaga kerja Indonesia terampil dan profesional di Eropa di luar wilayah ASEAN dan Asia.

     

  • Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    logo BMKG

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan hujan ringan pada Sabtu.

    Prakirawan cuaca BMKG, Yohanes AK menyebutkan untuk Pulau Sumatera, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, serta hujan ringan untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Bengkulu, dan Pangkal Pinang.

    Sementara di Pulau Jawa, kata Yohanes, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Surabaya, kemudian hujan ringan di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta, serta hujan sedang untuk wilayah Bandung dan Serang. Di Nusa Tenggara dan Bali, diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Kupang, hujan ringan untuk wilayah Mataram serta Denpasar.

    Sedangkan di Pulau Kalimantan secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Samarinda, kemudian hujan ringan untuk wilayah Pontianak dan Palangka Raya. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Tanjung Selor serta Banjarmasin.

    Sementara di Pulau Sulawesi secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Makassar dan Kendari, hujan ringan untuk wilayah Palu dan Gorontalo, hujan sedang untuk wilayah Mamuju.

    “Waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Manado,” katanya.

    Untuk Indonesia bagian timur, secara umum diperkirakan hujan ringan di wilayah Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, serta Merauke. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Ambon dan Sorong.

    Sumber : Antara

  • Penjualan Pulau Panjang di Situs "Online" Ilegal, Pemda Sumbawa: Milik Negara Regional 21 Juni 2025

    Penjualan Pulau Panjang di Situs "Online" Ilegal, Pemda Sumbawa: Milik Negara Regional 21 Juni 2025

    Penjualan Pulau Panjang di Situs “Online” Ilegal, Pemda Sumbawa: Milik Negara
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Penjualan
    Pulau Panjang
    yang terletak di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui situs
    online
    dinyatakan ilegal.
    Hal ini disebabkan karena Pulau Panjang merupakan milik negara.
    Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa,
    Dedy Heriwibowo
    , mengungkapkan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/6/2025).
    “Tindakan tersebut ilegal dan termasuk penipuan karena memang tidak ada satupun atas hak atau legalitas pihak yang mau menjual pulau di situs private island tersebut,” tegas Dedy.
    Dedy menambahkan, hingga saat ini, pihaknya tidak pernah berurusan dengan individu atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang.
    “Apalagi pihak yang mendaftarkan diri menjual pulau tersebut, itu tidak ada,” ungkapnya.
    Ia mengingatkan, sesuai dengan penegasan Menteri BPN/ATR, penguasaan satu pulau sepenuhnya oleh individu atau swasta adalah dilarang.
    “Pulau tersebut milik negara, secara formal tidak dikelola oleh dinas,” tutur dia.
    Dedy menjelaskan, Pulau Panjang telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 418/Kpts-II/1999 pada 15 Juni 1999.
    “Jadi kewenangan pengelolaannya di bawah Kementerian Kehutanan. Koordinasinya di daerah dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA),” jelasnya.
    Ia menyatakan, pihaknya akan memfasilitasi jika ada pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi di sektor pariwisata di Pulau Panjang atau pulau-pulau lainnya, dengan syarat mengikuti prosedur yang berlaku.
    “Perizinan investasi lewat sistem online yang disebut OSS, itu pun tergantung skala usaha dan kriteria-kriteria yang ditentukan. Kalau dinilai risiko sedang dan tinggi, maka diperlukan perizinan yang diurus di Kabupaten, Provinsi, dan pusat,” ujar Dedy.
    Diketahui, terdapat lima pulau di Indonesia yang saat ini dijual secara online melalui situs Private Island, salah satunya adalah Pulau Panjang di NTB.
    Empat pulau lainnya adalah Pasangan Pulau di Anambas, Properti Pulau Sumba di NTT, Properti Pantai Selancar di Pulau Sumba, dan Plot Pulau Seliu yang terletak berdekatan dengan pulau induk Belitung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mitos Tradisi: Upacara Labuhan, Melanggengkan Perjanjian Demi Keselamatan

    Mitos Tradisi: Upacara Labuhan, Melanggengkan Perjanjian Demi Keselamatan

    Liputan6.com, Yogyakarta – Upacara labuhan merupakan sebuah tradisi yang digelar dengan menyiapkan persembahan sesajen kepada roh halus yang mendiami suatu tempat. Upacara yang berkaitan dengan Keraton Yogyakarta ini digelar di beberapa titik yang dianggap sakral.

    Nama labuhan berasal dari kata labuh yang artinya sama dengan larung. Sesuai namanya, tradisi ini diisi dengan prosesi melarung atau membuang sesajen ke sungai atau laut sebagai bentuk persembahan kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat.

    Mengutip dari laman Dinas Kebudayaan DIY, tradisi ini berawal di masa pemerintahan Panembahan Senopati. Demi mencari dukungan moril untuk memperkuat kedudukannya, ia meminta pertolongan sang penguasa Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul.

    Panembahan Senopati kemudian membuat perjanjian kerja sama dengan Kanjeng Ratu Kidul agar bersedia membantu segala kesulitan Panembahan Senopati. Sebagai imbalannya, Panembahan Senopati harus memberikan persembahan yang diwujudkan dalam bentuk upacara labuhan.

    Pada periode-periode berikutnya, upacara labuhan menjadi tradisi rutin di Kerajaan Mataram. Para raja Mataram pengganti Panembahan Senopati percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul hidup sepanjang masa, sehingga upacara labuhan terus dilestarikan. Tak hanya sebagai pemenuhan janji, tradisi ini sekaligus menjadi penghormatan atas ikatan perjanjian Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul.

    Konon, jika kewajiban ini diabaikan oleh anak cucu Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul akan murka. Kanjeng Ratu Kidul akan mengirim pasukan jin dan semua makhluk halus untuk menimbulkan malapetaka bagi rakyat dan kerajaan Mataram, termasuk menyebarkan penyakit maupun musibah.

    Sementara itu, jika tradisi terus dipenuhi, maka Kanjeng Ratu Kidul akan senantiasa ikut membantu keselamatan rakyat maupun Kerajaan Mataram. Bahkan, jika ada raja Mataram yang meminta bantuan kepadanya, Kanjeng Ratu Kidul dengan senang hati akan membantu.

    Meski Kerajaan Mataram telah terbagi menjadi dua (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta), tetapi kewajiban melaksanakan upacara labuhan masih terus dilakukan hingga kini. Dengan demikian, upacara labuhan yang telah menjadi warisan turun-temurun ini juga bertujuan untuk keselamatan pribadi Sri Sultan, Keraton Yogyakarta, dan rakyat Yogyakarta. Upacara labuhan biasanya dilaksanakan sebelum hari penobatan Sri Sultan.

    Upacara labuhan digelar di empat titik, Pantai Parangkusumo, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Dlepih. Dahulu, tempat-tempat ini digunakan oleh raja-raja Mataram, terutama Panembahan Senopati, untuk bertapa dan berinteraksi dengan roh halus.

    Tempat-tempat sakral tersebut dijuluki sebagai petilasan. Adapun jenis atau nama upacara labuhan yang dilaksanakan disesuaikan dengan nama tempat tersebut, di antaranya labuhan parangkusumo, labuhan merapi, labuhan lawu, dan labuhan dlepih khayangan. Sementara itu, terdapat upacara labuhan lain yang digelar di Keraton Yogyakarta, yakni labuhan dalem, labuhan alit, dan labuhan ageng.

    Kata dalem dalam labuhan dalem digunakan untuk menyebut Sri Sultan. Disebut labuhan dalem karena upacara adat ini digelar atas kehendak Sri Sultan beserta para kerabat Keraton Yogyakarta.

    Tradisi ini hanya boleh dilakukan oleh keluarga raja. Sejak zaman kemerdekaan, waktu penyelenggaraan upacara labuhan adalah satu hari setelah upacara tingalan dalem, tetapi persiapannya dilakukan secara bersamaan.

    Sementara itu, labuhan alit adalah upacara labuhan yang dilakukan di luar tahun Dal. Tradisi tahunan ini diisi dengan pelarungan benda-benda yang dibagi menjadi tiga bagian untuk dilabuh di tiga lokasi labuhan, yaitu Parangkusumo, Gunung Merapi, dan Gunung Lawu.

     

  • Retret kepala daerah bangun komunikasi dan kolaborasi

    Retret kepala daerah bangun komunikasi dan kolaborasi

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Wamendagri: Retret kepala daerah bangun komunikasi dan kolaborasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan membuat para kepala daerah saling mengenal serta memudahkan komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang pembangunan.

    “Kalau kita evaluasi hasil retret gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal sama. Bahwa yang sangat penting didapat dari retret gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II juga akan mengusung target yang sama, yakni membangun jejaring komunikasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    “Semua kepala daerah akan diarahkan untuk saling mengenal sehingga siap berkolaborasi,” ujarnya

    Ia mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    “Dan tidak diperbolehkan kepala daerah ini untuk didampingi, baik oleh protokol, ajudan, dokumentasi. Nah, semuanya kita atur tertib, gitu,” ujarnya.

    Selama retret, praja IPDN juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Mereka akan tampil menyuguhkan kesenian hingga mengikuti beberapa sesi diskusi bersama para kepala daerah.

    Selain itu, para kepala daerah juga berkesempatan makan siang bersama praja di Menza, ruang makan kebanggaan IPDN.

    “Kepala daerah ini akan makan siang bersama-sama dengan Praja di ruang kebanggaan IPDN yaitu Menza tadi,” tambahnya.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri libatkan praja IPDN saat retret kepala daerah gelombang dua

    Kemendagri libatkan praja IPDN saat retret kepala daerah gelombang dua

    Peserta setiap hari akan makan siang bersama-sama dengan praja di ruang kebanggaan IPDN, Mensah.

    Sumedang (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan pamong praja muda dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa pelibatan praja menjadi bagian dari upaya membangun koneksi antara calon-calon aparatur sipil negara dan pemimpin daerah.

    “Iya, jadi ini adalah satu momentum untuk mengenalkan tempat penggodokan, penggemblengan para abdi negara maupun pelayanan publik di sini,” kata Bima di Sumedang, Jumat.

    Praja IPDN, kata dia, akan terlibat dalam beberapa aktivitas selama retret, termasuk pertunjukan seni untuk menghibur peserta.

    “Praja akan menyuguhkan kesenian untuk menghibur peserta retret. Perwakilan praja juga akan kami undang untuk mengikuti beberapa sesi,” kata dia.

    Menurut dia, sesi-sesi tertentu juga akan diikuti oleh para praja agar mereka mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    Bima mengatakan bahwa para praja juga akan berinteraksi secara langsung dengan peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk makan siang bersama di ruangan Mensah IPDN.

    “Peserta setiap hari akan makan siang bersama-sama dengan praja di ruang kebanggaan IPDN, Mensah,” ujar Bima.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II mulai 23 Juni 2025 dan selesai pada tanggal 26 Juni 2025.

    Disebutkan pula bahwa Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tetapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Hal ini bertujuan menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Krida Pertanian 2025: menatap masa depan dengan optimistis

    Hari Krida Pertanian 2025: menatap masa depan dengan optimistis

    Memasuki pertengahan 2025, senyum petani Indonesia semakin merekah.

    Jakarta (ANTARA) – Hari Krida Pertanian 2025 menjadi momen istimewa bagi petani Indonesia. Momentum yang jatuh setiap 21 Juni ini didedikasikan sebagai ajang syukur dan apresiasi bagi para petani, pekebun, serta peternak yang setahun penuh bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan negeri.

    Tahun 2025, rasa syukur itu terasa kian bermakna karena berbagai kebijakan pemerintah terbukti meringankan beban petani di lapangan. Permintaan pangan terus meningkat, petani terus bertani dengan dukungan dari penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian.

    Salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh petani adalah program pupuk bersubsidi. Pemerintah sejak 2024 meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Langkah ini memastikan ketersediaan pupuk bagi petani di seluruh penjuru negeri.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakinkan para petani bahwa mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan pasokan pupuk karena stok kini cukup. Memasuki musim tanam 2025, harapan itu terbukti di lapangan, setelah kios-kios resmi melaporkan stok pupuk aman dan mudah diakses petani.

    Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, petani kini hanya perlu membawa KTP untuk menebus pupuk subsidi, asalkan sudah terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Pembaruan data elektronik RDKK oleh Kementerian Pertanian memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran dan efisien.

    Mentan menyebut kemudahan akses pupuk ini sebagai buah kebijakan pemerintah yang pro-petani. Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, petani dapat fokus meningkatkan produktivitas tanpa dipusingkan kelangkaan sarana produksi.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Gorontalo.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama dengan pemda, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda,” ujar Erika.

    Selama ini, BPH Migas sudah dibantu pemda dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tegasnya.

    Erika juga meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi.

    Data dalam apklikasi XStar juga telah terintegrasi dengan pemda dan badan usaha penugasan yang berguna dalam penentuan kuota bagi konsumen pengguna di tahun selanjutnya.

    Lebih lanjut, Erika mengatakan PKS diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.

    Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

    “Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” katanya.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik kerja sama ini menyusul upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

    “Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami,” kata Gusnar.

    Ia juga mengapresiasi masa berlaku surat rekomendasi mulai 1-3 bulan yang sangat membantu petani agar tidak perlu bolak-balik mengurus surat rekomendasi.

    Sementara itu, kerja sama ini merupakan PKS ke-21 di mana BPH Migas sebelumnya telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov seperti di Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.

    Selain itu, BPH Migas juga mengunjungi Integrated Terminal Gorontalo (IT) Gorontalo dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo.

    Secara umum, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dalam kondisi aman terkendali dan menyalurkan BBM untuk 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak dan 22 Pertashop. Adapun suplai BBM didatangkan melalui laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah

    IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah

    Arsip foto- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat memberikan keterangan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

    Wamendagri: IPDN memadai jadi lokasi retret kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Juni 2025 – 12:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipilih menjadi lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang II karena memiliki fasilitas yang memadai.

    Bima juga menambahkan penggunaan kampus IPDN bisa menghemat penggunaan anggaran dan lokasinya mudah dijangkau dari Jakarta.

    “Karena di sini fasilitasnya memadai dan efisien. Artinya, menginap enggak bayar. Mengakses ke sini juga cepat ya, dari Jakarta hanya satu jam,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/6).

    Selama retret, para kepala daerah juga berkesempatan makan siang bersama praja IPDN.

    “Kepala daerah ini akan makan siang bersama-sama dengan Praja di ruang kebanggaan IPDN yaitu Menza tadi,” ujarnya.

    Selama retret, praja IPDN juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan. Mereka akan tampil menyuguhkan kesenian hingga mengikuti beberapa sesi diskusi bersama para kepala daerah.

    Retret Kepala Daerah Gelombang II akan dimulai pada 23 Juni 2025 dan selesai pada 26 Juni 2025. Ia mengatakan Retret Kepala Daerah Gelombang II akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya, sebanyak 93 peserta terdaftar, tapi enam di antaranya mengajukan izin karena alasan kesehatan.

    Seluruh kepala daerah akan tinggal di asrama IPDN selama kegiatan berlangsung. Para bupati dan wali kota akan berbagi kamar, sementara gubernur menempati kamar tersendiri. Guna menjaga ketertiban, seluruh peserta dilarang membawa pendamping.

    Selama retret para kepala daerah tersebut juga akan diarahkan untuk saling mengenal dan berkomunikasi. Hal tersebut dimaksudkan agar para kepala daerah tersebut saling mengenal dan siap berkolaborasi dalam berbagai program pembangunan setelah mulai bertugas sebagai kepala daerah.

    Sumber : Antara

  • Jelang Retret Gelombang Ke-2, Para Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Besok

    Jelang Retret Gelombang Ke-2, Para Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Besok

    Jelang Retret Gelombang Ke-2, Para Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sama seperti persiapan jelang
    retret kepala daerah
    gelombang pertama, pada retret gelombang kedua, para kepala daerah harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
    Diketahui, retreat kepala daerah gelombang kedua yang akan digelar pada 22-26 Juni 2025 di Jatinangor, Jawa Barat, akan dihadiri oleh 87 kepala daerah.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pemeriksaan kesehatan bakal dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Sabtu, 21 Juni 2025.
    “Hari Sabtu besok, pukul 12.00-15.00 WIB, akan dilakukan pemeriksaan tes kesehatan,” kata Bima Arya di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025).
    Berbeda dengan retret gelombang pertama, Bima Arya mengungkapkan bahwa para kepala daerah bakal berkumpul di Kemendagri sebelum menuju lokasi retret gelombang kedua di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
    Bahkan, menurut Bima Arya, rombongan kepala daerah yang menjadi peserta retreat akan menggunakan kereta cepat whoosh dari Jakarta ke IPDN.
    “Hari minggu tanggal 22 (Juni 2025), para peserta akan berkumpul di Kemendagri, dan nanti akan dilepas oleh Pak Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir untuk selanjutnya menggunakan whoosh kereta cepat menuju Jatinangor,” ujarnya.
    Namun, sama seperti retret pertama, peserta retret gelombang kedua akan disambut dengan megah dan drum band dari IPDN. Mereka juga akan disambut dengan apel manggala di Kampus IPDN.
    “Dan untuk upacara pelapasan, sama. Kalau di Akmil itu ada parade senja, maka di sini juga akan diadakan apel, kalau kata Pak Arief (Rektor IPDN), tadi apel manggala,” katanya.
    Kemudian, Bima Arya menyebut, Kemendagri juga mengundang para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengisi materi pada pelaksanaan
    retret kepala daerah gelombang kedua
    .
    “Materinya sama, substansinya sama. Satu pemahaman umum tentang tugas-tugas kepala daerah. Yang kedua program prioritas. Kemudian, ada strategi pemberantasan korupsi. Dan bagaimana semua kepala daerah akan diarahkan untuk saling mengenal sehingga siap berkolaborasi,” ujarnya.
    Bima Arya mengatakan, yang sangat penting didapat dalam retret adalah prinsip saling mengenal antar kepala daerah.
    “Kalau kita evaluasi hasil ratret gelombang pertama, maka semua akan menyampaikan hal sama bahwa yang sangat penting didapat dari retret gelombang pertama adalah proses untuk lebih mengenal lagi sehingga bisa bersinergi di lapangan,” katanya.
    Untuk diketahui, retret gelombang kedua akan diikuti oleh 87 kepala daerah, dengan posisi gubernur dan wakil gubernur enam peserta, walikota dan wakil walikota enam peserta, bupati 38 peserta, dan wakil bupati 37 peserta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.