Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Kemendagri hati-hati evaluasi sengketa 13 pulau Trenggalek-Tulungagung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sangat berhati-hati dalam melakukan proses evaluasi mengenai sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya belajar dari kasus sengketa empat pulau sebelumnya, yang kini sudah ditetapkan masuk ke Provinsi Aceh.

    “Tentu kami hati-hati, tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri,” ujar Bima saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyebutkan Kemendagri sedang mendalami dokumen yang diterima dari masing-masing pemerintah kabupaten (pemkab), baik Trenggalek maupun Tulungagung.

    Kedua pemkab, kata dia, memiliki versi masing-masing mengenai 13 pulau tersebut, sehingga dokumen yang diajukan keduanya terus dipelajari dengan cermat.

    “Pasti nanti kami pelajari soal dokumennya, perkembangannya,” tutur dia.

    Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil langkah konkret dalam mendata seluruh pulau yang berpotensi disengketakan antardaerah.

    “Kemendagri harus proaktif mendata dan memetakan pulau-pulau yang berstatus tidak jelas atau disengketakan,” kata Toha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/6).

    Hal itu disampaikannya merespons sengketa antarwilayah terkait kepemilikan pulau yang kembali muncul usai penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).

    Dia mengingatkan bahwa keberadaan pulau-pulau kecil yang belum memiliki kejelasan administrasi berisiko memicu konflik horisontal antarpemerintah daerah.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya pencegahan dini sebelum permasalahan berkembang menjadi konflik sosial atau sengketa hukum yang berlarut-larut.

    “Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan ketegangan antardaerah, bahkan bisa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan wilayah karena itu Kemendagri harus segera turun tangan, menengahi, dan menyelesaikan sengketa yang ada,” tuturnya.

    Sebab, kata dia, sampai saat ini masih banyak pulau yang bermasalah di Indonesia, di antaranya tujuh pulau di Pekajang yang berada di perbatasan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung hingga sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.

    “Kemendagri harus bijak dalam menyelesaikan sengketa pulau. Pemerintah harus mengedepankan fakta dan sejarah kepemilikan pulau tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Ultah, Tommy Winata hingga Pramono Anung Kirim Buket Anggrek Bulan – Page 3

    Jokowi Ultah, Tommy Winata hingga Pramono Anung Kirim Buket Anggrek Bulan – Page 3

    Sementara itu dari kalangan pejabat terdapat nama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diikuti dua wakilnya, Ribka Haluk dan Bima Arya. Tito Karnavian mengirim buket bunga anggrek bulan berwarna putih, sedangkan kedua wakilnya masing-masing mengirim bunga anggrek berwarna pink dan kuning.

    Adapun anak buah Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengirimkan buket bunga ulang tahun kepada Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Mantan Sekretaris Kabinet saat pemerintahan Jokowi itu mengirim buket bunga anggrek bulan berwarna fusia dan putih. 

    Di buket bunga anggrek itu terdapat ucapan “Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Perkenankan Kami Menghaturkan Selamat Ulang Tahun. Semoga Panjang Umur, Diberi Kesehatan, Kekuatan dan Berbahagia Bersama Keluarga Serta Dilimpahi Berkat Oleh Tuhan YME Amin. Jakarta, 21 Juni 2025, Hormat Kami, DR H Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta).

    Peringatan ulang tahun Jokowi ke-64 dihadiri ribuan warga dan relawan. Mereka tampak membawa nasi tumpeng dan kue tar ulang tahun. Setelah Jokowi dan keluarganya menemui mereka, selanjutnya nasi tumpeng dan kue tersebut dibagikan kepada pengunjung untuk makan bersama.

     

  • Pasca retret, kepala daerah dan wakilnya harus harmonis

    Pasca retret, kepala daerah dan wakilnya harus harmonis

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan evaluasi terkait penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang pertama. Wamendagri di Jakarta, Sabtu (21/6), menyebut bahwa penyelenggaraan retret memperkuat harmoni dan kolaborasi. (Aria Cindyara/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Hati-Hati Selesaikan Sengketa 13 Pulau Trenggalek-Tulungagung

    Kemendagri Hati-Hati Selesaikan Sengketa 13 Pulau Trenggalek-Tulungagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bakal berhati-hati mengambil sikap soal polemik sengketa 13 pulau di pesisir perairan selatan Jawa Timur antara Trenggalek dan Tulungagung.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyatakan Mendagri Tito Karnavian sudah melakukan evaluasi terhadap sengketa 13 pulau tersebut.

    “Pak menteri langsung memimpin proses evaluasi soal sengketa 13 pulau di Trenggalek itu. Yang pasti belajar dari sengketa 4 pulau di Aceh, tentu kami hati-hati,” kata Bima di kantor BPSDM, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya akan mempelajari dokumen dari kedua belah pihak agar persoalan sengketa pulau ini lebih terang benderang.

    Di samping itu, Bima menekankan bahwa keputusan terkait kepemilikan itu tidak akan diambil dari data geografis saja. Namun, historis dan kesepakatan masa lalu akan masuk dalam pertimbangan juga.

    “Bukan saja soal data geografis tapi historis, dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, 13 pulau yang dipersoalkan itu adalah Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo, Pulau Solimo Kulon, Pulau Solimo Lor, Pulau Solimo Tengah, Pulau Solimo Wetan, Pulau Sruwi, Pulau Sruwicil dan Pulau Tamengan.

    Pada intinya, polemik ini terjadi lantaran ada duplikasi pencatatan terkait dengan kepemilikan 13 pulau antara Trenggalek dan Tulungagung.

    Untuk diketahui, sengketa pulau juga sebelumnya terjadi antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa secara administratif empat pulau yang belakangan menjadi sumber polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara masuk dalam wilayah administratif Aceh.

    Keempat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. 

    Hal ini disampaikan berdasarkan dokumen resmi milik pemerintah pusat yang disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    “Secara administratif, berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” ujar Prasetyo dalam forum itu.

  • Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Kemendagri dalami info 4 pulau di Anambas yang dijual di situs daring

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi mengenai empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. Tapi masih kami dalami,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Meski demikian, dirinya mengaku tidak mengetahui siapa yang menjual keempat pulau tersebut

    Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan segala hal tentang penjualan pulau harus dilakukan sesuai aturan.

    Dengan demikian, dia akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring, sebelum melakukan tindakan.

    “Intinya saya pelajari dahulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. Itu yang paling penting,” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2D Kepri) berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten setempat sehubungan informasi mengenai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik di masyarakat,” kata Kepala BP2D Kepri Doli Boniara dikonfirmasi ANTARA di Batam, Rabu (18/6).

    Selain dengan Bupati Kepulauan Anambas, kata dia, BP2D juga berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, serta Dinas Kelautan Perikanan (DKP) setempat untuk menyampaikan informasi tersebut.

    Berdasarkan hasil koordinasi, kata dia, ditegaskan bahwa secara aturan tidak ada penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada warga negara asing.

    Begitu pun hasil koordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas ditegaskan bahwa tidak ada regulasi yang memperbolehkan jual beli pulau secara bebas.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Blak-blakan soal Viral Pulau RI Dijual di Situs Online

    Wamendagri Blak-blakan soal Viral Pulau RI Dijual di Situs Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait dengan informasi penjualan pulau di situs jual beli internasional.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan pihaknya masih belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Sebab, saat ini masih melakukan pendalaman.

    “Ya itu sudah ada informasi itu [penjualan pulau di situs luar negeri]. Tapi masih kami dalami,” ujarnya di BPSDM, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Bima juga tak berbicara banyak soal aturan atau regulasi terkait penjualan pulau di Tanah Air, termasuk soal cara penindakannya.

    Namun demikian, mantan Wali Kota Bogor ini hanya mengungkap semua persoalan pasti ada regulasinya.

    “Ya semuanya kan harus sesuai aturan. Tapi intinya, saya pelajari dulu secara detail seperti apa dan sejauh mana kemudian informasi itu akurat. Itu yang paling penting,” pungkasnya.

    Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, setidaknya sejumlah pulau di Indonesia yang dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Salah satu pulau tersebut yakni Pulau Pasangan, Anambas.

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Hanya saja, penjual tidak mencantumkan harga, namun harga sesuai permintaan.

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$ 160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas.

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

  • Kemendagri Sebut 86 Kepala Daerah Siap Ikut Retreat Jilid II di IPDN

    Kemendagri Sebut 86 Kepala Daerah Siap Ikut Retreat Jilid II di IPDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan total ada 86 kepala daerah yang bakal mengikuti retreat jilid II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap sejatinya kepala daerah yang terdaftar dalam kegiatan retreat ini ada 93 orang. 

    Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat tujuh orang yang tidak dapat mengikuti retreat di IPDN. Satu di antaranya yakni, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo.

    “86, tadinya 87 dikurangi Gubernur Papua Pegunungan yang musibah ibunya wafat tadi, jadi 86,” ujar Bima di BPSDM Kemendagri, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2025).

    Dia menambahkan untuk enam kepala daerah lainnya tidak bisa mengikuti retreat karena berkaitan dengan kondisi kesehatan dari masing-masing kepala dan wakil kepala daerah.

    Secara terperinci, enam kepala daerah itu yakni Wali Kota Serang, Budi Rustandi; Bupati Mamberamo Tengah, Yonas Kenelak; Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno; Wakil Bupati Buton Tengah, Muhammad Adam Basan; Wakil Bupati Melawi, Malin; Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

    “Enam orang mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan. Kami izinkan setelah diteliti memang tidak memungkinkan,” imbuhnya.

    Bima menambahkan total ada 49 kepala daerah yang telah melakukan tes kesehatan di kantor BPSDM Kemendagri. Hasilnya, ada 5 orang yang telah diberikan pita merah untuk peserta yang memiliki riwayat sakit atau operasi. 

    Artinya, akan ada pengawasan ketat. Lima orang pita kuning, dengan pengawasan tidak terlalu ketat dan 39 orang pita biru yang menandakan aman.

    Selain itu, terdapat beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah mengajukan hasil MCU di wilayahnya masing-masing.

    Namun demikian, tim dokter BPSDM telah melakukan pemeriksaan ulang terkait dengan tensi, gula darah, kolesterol hingga asam urat.

    Sementara itu, terdapat sejumlah kepala daerah Bali yang belum bisa mengikuti tes kesehatan lantaran mengikuti agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menjadi soal karena bakal melakukan tes kesehatan pada Minggu (22/6/2025) pagi di Jakarta.

    “Besok pagi setibanya kawan-kawan dari Bali ini di Jakarta sebelum bergeser ke Bandung,” pungkasnya.

  • Harga Properti Stabil, Permintaan Naik: Generasi Muda Masih Punya Peluang Miliki Rumah – Page 3

    Harga Properti Stabil, Permintaan Naik: Generasi Muda Masih Punya Peluang Miliki Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Impian memiliki rumah masih menjadi tujuan banyak masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Meski menghadapi tantangan seperti lonjakan harga properti, stagnasi pendapatan, dan ketidakpastian ekonomi global, harapan untuk memiliki hunian tetap hidup. Bahkan, data terbaru justru menunjukkan tren positif di sejumlah wilayah.

    Pinhome bersama Bank Muamalat memaparkan perkembangan terbaru pasar properti berdasarkan Pinhome Home Value Index (PHVI) dan Pinhome Home Rental Index (PHRI) untuk kuartal I 2025. PHVI dan PHRI yang dirilis Pinhome mencerminkan kondisi pasar properti yang tetap tangguh di tengah berbagai tekanan.

    Di wilayah Jabodetabek, harga rumah tipe 50–200 m² terpantau stabil, bahkan beberapa wilayah mengalami kenaikan signifikan. Rumah mewah tipe ≥201 m² juga terus menunjukkan tren naik.

    Berikut temuan penting dari PHVI & PHRI Kuartal I 2025:

    Tanjung Priok naik 5%, Cakung 3% untuk rumah tipe 50–120 m².
    Cilincing dan Kemayoran justru turun masing-masing 6% dan 4%.
    Segmen rumah mewah (>Rp6 miliar) di Cilandak dan Kelapa Gading terus naik.
    Di luar Jakarta, Kota Bogor naik 4% dan Kabupaten Bogor naik 3% untuk rumah tipe ≥201 m².

    Harga sewa rumah pun mengalami peningkatan di beberapa titik:

    Jakarta Timur naik 10% untuk tipe 55–120 m² dan 7% untuk tipe 121–200 m².
    Kota Bogor mencatat kenaikan sewa 9% untuk rumah menengah.
    Kota Bekasi dan Kota Bogor menjadi yang tertinggi dalam kenaikan sewa rumah mewah, masing-masing naik 15% dan 12%.

    Di luar Jabodetabek, pertumbuhan pun tercatat di berbagai kota:

    Denpasar dan Badung mencatat kenaikan harga rumah 2–5%.
    Mataram dan Lombok Barat naik 10% untuk tipe ≥201 m².
    Pekanbaru mencatat lonjakan 17% untuk rumah tipe serupa.
    Sementara itu, Semarang justru mengalami penurunan harga sewa di semua tipe.

    “Lebih dari 50% pengguna Pinhome kini aktif mencari rumah di segmen menengah atas dan mewah, dengan pertumbuhan pencarian mencapai 22% dan 21% secara kuartalan,” ujar Dayu Dara Permata, CEO & Founder Pinhome, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    “Bahkan dalam narasi kondisi ekonomi tak pasti, kami percaya properti tetap menjadi pilihan investasi yang kuat.”

     

  • Terdampak Erupsi Gunung Lewitobi, WNA Dapat Layanan Izin Tinggal Terpaksa

    Terdampak Erupsi Gunung Lewitobi, WNA Dapat Layanan Izin Tinggal Terpaksa

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan izin tinggal terpaksa terhadap WNA yang penerbangannya kini terdampak akibat erupsi Gunung Lewotobi.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman memerintahkan para kepala kantor untuk memberikan layanan gratis terhadap WNA yang izin tinggalnya melebihi jangka waktu akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi.

    Menurutnya, penghapusan biaya overstay dapat diberikan berdasarkan permohonan orang asing itu sendiri atau pihak penjamin, dengan melampirkan surat keterangan dari instansi pemerintah atau Polri

    “Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    Selain itu, menurutnya, kebijakan tersebut juga telah diatur di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi dengan Nomor IMI-568.GR.01.01 Tahun 2025.

    Dia mengemukakan bahwa pemberian izin tinggal keadaan terpaksa dilakukan melalui gugus tugas yang siaga di bandara yang terdampak, seperti Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Komodo serta Bandara Internasional El Tari di Nusa Tenggara Timur.

    “Kami instruksikan ke Kepala Kantor Imigrasi di Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali untuk memfasilitasi permohonan izin tinggal keadaan terpaksa bagi orang asing yang terdampak,” katanya.

    Dia membeberkan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah mencatat ada sebanyak 87 penerbangan yang dibatalkan dalam satu hari, 66 penerbangan di antaranya adalah rute internasional yang didominasi oleh rute menuju dan dari negara Australia dan Singapura. 

    “Sementara itu, ada 2.166 penumpang di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, juga terdampak pembatalan penerbangan dalam periode yang sama,” ujarnya.

    Senada juga disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menyebut bahwa upaya tersebut adalah bentuk kepastian hukum terhadap WNA yang terdampak akibat bencana alam di Indonesia.

    “Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait status keimigrasian WNA akibat bencana alam atau kondisi force majeure. Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi WNA, bahkan dalam kondisi darurat,” tutur Agus.

  • Indonesia-Jerman Resmikan 2 Program Baru, Perkuat Jalur Aman Buat Pekerja Migran – Page 3

    Indonesia-Jerman Resmikan 2 Program Baru, Perkuat Jalur Aman Buat Pekerja Migran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama dalam mendukung migrasi tenaga kerja yang aman dan adil lewat peluncuran dua program baru, yakni MOVE-ID dan Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM).

    Program MOVE-ID, atau Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia, dikembangkan oleh GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) atas mandat Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), dan kini telah resmi hadir di Bandung dan Mataram.

    Sementara itu, Goethe-Institut Indonesien meresmikan KSM yang akan menjadi pusat koordinasi untuk migrasi tenaga kerja terampil dari kawasan Asia Tenggara ke Jerman, sekaligus memberi dukungan pelatihan bahasa dan persiapan budaya bagi calon pekerja migran.

    Acara peluncuran ini diawali dengan dialog antara Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, yang menyoroti pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan global.

    “Tantangan demografi Jerman dan angkatan kerja Indonesia yang muda dan terampil membuka kesempatan untuk menciptakan kemitraan kukuh yang didasarkan atas rasa saling menghormati, serta tanggung jawab dan tujuan bersama,” ujar Ina Lepel dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    “Hari ini merupakan tonggak penting dalam komitmen bersama kita untuk menciptakan peluang yang adil, transparan dan aman bagi mobilitas tenaga kerja antara Jerman dan Indonesia,” lanjutnya.

    Bertanggung Jawab

    Senada, Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya migrasi tenaga kerja yang dikelola secara bertanggung jawab.

    “Meningkatkan kualitas hidup dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia, serta memastikan mereka mendapatkan hak-haknya dengan baik, merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

    Ia juga menekankan bahwa KP2MI berkomitmen membuka jalur penempatan tenaga kerja Indonesia terampil dan profesional di Eropa di luar wilayah ASEAN dan Asia.